Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGATUR MENGENAI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4684

The presence of law number 25 of 2007 concerning investment, in this case is the function of law as regulation, has substantially provided fresh air for investment growth in Indonesia. Various new breakthroughs regulated in this law are an effort to simplify and provide legal certainty for investors to invest in Indonesia. Of course, these conveniences are expected to attract investors to invest in Indonesia. However, all of that should still be carried out in line with the spirit of the constitution. Even though foreign investment is needed for the country's economic development, the end result must still be used for the benefit of the nation. This means that when foreign parties come to Indonesia it is hoped that they will have good intentions in order to cooperate in the economic sector. Not even detrimental to the domestic party or even more beneficial to outsiders. It is hoped that the government will not always rely solely on outside investment. Because there is a concern that this nation will always depend on the help of investors. The presence of investment, especially foreign investment, if it is too comfortable without a vigilant attitude from the government, is feared that it will create dependence on developed countries which will eventually give birth to economic colonization. For this reason, it returns to the governments of the recipient countries in directing and controlling investment, especially foreign investment so that a real contribution can be made. AbstrakKehadiran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam hal ini adalah fungsi hukum sebagai regulasi, secara substansi telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Berbagai terobosan baru yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan-kemudahan ini tentunya diharapkan dapat menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Namun hendaknya semua itu tetap dilaksanakan dengan sejalan semangat konstitusi. Meskipun penanaman modal asing diperlukan guna pembangunan ekonomi negara tetapi hasil akhirnya nanti tetaplah harus dimanfaatkan guna kepentingan bangsa. Artinya ketika pihak asing yang datang ke Indonesia diharapkan mereka benar-benar bertujuan baik dalam rangka melakukan kerja sama di bidang perekonomian. Bukan malah merugikan pihak dalam negeri atau malah lebih menguntungkan pihak luar. Diharapkan pemerintah juga tidak semata-mata selalu mengandalkan dari investasi pihak luar. Sebab akan dikhawatirkan bangsa ini akan selalu ketergantungan dengan bantuan investor. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing apabila terlalu nyaman tanpa ada sikap waspada dari pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi. Untuk itu, kembali lagi kepada pemerintah negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan.

TELAAH SOSIO YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN WARGA PADA SISTEM REGULASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 Adrian, Muhammad
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4620

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi kepatuhan warga terhadap aturan hukum penanggulangan pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan fokus pada penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah setelah pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan penanganan pandemik COVID-19, dampak yang ditimbulkan selama pandemi cukup signifikan dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berbagai langkah telah ditempuh untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi pandemi COVID-19

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PUNCAK Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4410

Penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

PENERAPAN KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN)NO. HK.01.07-MENKES-1591-2020 DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR Maisanggeni, Royyan Aziz; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4712

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia already has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. For this reason, in the context of efforts to prevent the Covid-19 epidemic early, Mekarwangi Community Health Center implements health protocols. This paper aims to examine how the application of health protocols for patients and health workers in the Mekarwangi Community Health Center to overcome the COVID-19 outbreak following the Decree of the Minister of Health (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020. AbstrakCoronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah covid – 19, Puskesmas Mekarwangi melakukan penerapan protokol kesehatan. Tulisan ini betujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan bagi pasien dan petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.

BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DI TINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Anggie Mustika, Desty
YUSTISI Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4401

Peran supremasi hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali industri batik Indonesia terkait megamendung cirebon yang masih belum memiliki perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL, Oleh karena itu perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL batik sangat penting untuk membuat batik cirebon Indonesia mendapat perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL. penguatan perlindungan terhadap adanya persaingan global, dan persaingan di dalam negeri sendiri. Sungguh, bukan hanya UU KEKAYAAN INTELEKTUAL Nomor 14 Tahun 2001 Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tahun Hak Cipta. Dari regulasi tersebut ada antisipasi agar HKI mengatasi permasalahan yang akan muncul, baik pengakuan dari salah satu pengusaha, maupun perorangan, bahkan salah satu. Perkembangan indikasi geografis sangat menguntungkan karena adanya perlindungan hukum terhadap produk khas daerah Cirebon yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan daerahnya. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang didukung dengan data empiris, pustaka atau bahan hukum sekunder. Didukung dengan pendekatan kasus, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara subyek terkait penelitian ini, kemudian disesuaikan dengan bahan hukum primer melalui pendekatan normatif, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah. Pemberian perlindungan hukum melalui indikasi geografis pada produk batik megamendung paling tepat dan memadai karena penggunaan indikasi geografisnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, tetapi juga. Indikasi Geografis juga dapat menjadi pertanda kualitas produk istimewa yang disebabkan oleh faktor manusia yang hanya dapat ditemukan di daerah asal produk tersebut. Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia yang pertama kali mengedepankan asas dalam melindungi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran produk yang khas untuk perlindungan indikasi geografis menjadi wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran indikasi geografis sendiri secara normatif telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Dalam pendaftaran produk batik megamendung sebagai produk khas lindung indikasi geografis terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. sebagainya. Ini termasuk pada pendaftaran indikasi geografis ke salah satunya. Dalam prakteknya, permohonan registrasi indikasi geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahapan.

EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERLAKUAN PP NO 21 TAHUN 2020 DI PABUARAN MEKAR KABUPATEN BOGOR Pratama, Anugrah Bintang; Al-Afghani, Mohamad Mova
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4695

The purpose of this study is to see whether the current regulations have met the expectations and targets that are wanted in the context of dealing with the spread of the Coronavirus. The research data were collected using a questionnaire and also interviews. The research was conducted in the Pabuaran Mekar environment. The results showed that (1) the majority of the public already knew about the regulations made by the government regarding PSBB in general. (2) The majority of the people have carried out the government's recommendations as stated in the PP. (3) The majority of the public thinks that the existence of regulations regarding PSBB will be able to reduce the spread of COVID-19 to be smaller which continues to increase every day. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah peraturan yang telah ada saat ini telah memenuhi ekspektasi dan juga target yang dinginkan dalam rangka penanganan penyebaran virus Corona. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara kuesioner dan juga interviu. Penelitian dilakukan di lingkungan Pabuaran Mekar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mayoritas masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai PSBB secara garis besar. (2) Mayoritas masyarakat telah menjalankan anjuran pemerintah sebagaimana yang telah tertuang di dalam PP tersebut. (3) Mayoritas masyarakat menilai bahwa dengan adanya peraturan mengenai PSBB ini akan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 menjadi lebih kecil yang terus meningkat setiap harinya.

PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 DI DESA SINDANG KARYA KECAMATAN ANYER KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Asshidqi, Ariq; Purwaningsih, Prihatini
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4625

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di masyarakat terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan aturan yang ditetapkan di lapangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah buat terkait dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen interviu, kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum terkait peraturan gubernur Banten telah sesuai dilaksanakan didesa yang peneliti teliti, namun masyarakatnya kurang mematuhi himbauan dan peraturan tersebut.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 TERHADAP UMKM DI KELURAHAN SUKARESMI KOTA BOGOR Ferandi, Riyan
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4415

Tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri Pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mngindahkan himbauan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa masyarakat memunculkan perilaku tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil menunjukan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan Pemerintah didasari oleh bias kognisi. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif analisis.

ANALISIS PUTUSAN HAK ANAK ANGKAT ATAS WASIAT WAJIBAH MENURUT FATWA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NO. 058/Pdt.G/2010/PA.plg Nugraha, Muhyar; Purwaningsih, Prihatini; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4406

Hukum Islam mengijinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. . Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan. Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh "wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN REGULASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR Nisa, Zamillatun; Daming, Saharuddin
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4708

COVID-19 is a virus that is very dangerous for all humans in all corners of the world because this virus can attack anyone of all ages, gender, race, ethnicity, religion, profession, and others. To prevent the transmission of the COVID-19 virus from becoming increasingly high, the government has issued several regulations for the handling and handling of the COVID-19 pandemic. One of them is the implementation of large-scale social restrictions in several areas. This policy inevitably has a socio-economic impact on society and the government itself. The income level of residents has greatly decreased due to weak economic activity, and many have even lost their income due to layoffs. Meanwhile, the social assistance provided by the government has been misplaced and overlaps with local government assistance. The nominal amount received by each poor family is very inadequate to meet basic needs, where several officials for the distribution of social assistance often make illegal cuts and without the consent of the residents. This study uses legal research methods with an emphasis on normative-empirical research. The purpose of this study was to determine the problem factors and efforts to prevent and overcome COVID-19 in the area, especially in the location of Purwasari Village, Dramaga, Bogor.Keywords: COVID-19, Economic Factors, Health FactorsAbstrakCOVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bagi seluruh manusia di segala penjuru dunia, karena virus ini dapat menyerang siapa saja dari semua kalangan usia, gender, ras, etnis, agama, profesi, dan lain-lain. Untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin tinggi maka pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Salah satu di antaranya adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut tak pelak menimbulkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat maupun pemerintah sendiri. Tingkat Penghasilan warga, sangat menurun akibat lemahnya aktivitas perekonomian, bahkan banyak yang malah kehilangan pendapatan akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, banyak yang salah sasaran dan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah daerah. Jumlah nominal yang diterima setiap keluarga miskin, sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana sejumlah oknum Pejabat penyaluran bantuan sosial tersebut, sering melakukan pemotongan tidak resmi dan tanpa persetujuan warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan penekanan pada penelitian normatif-empiris. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor permasalahan dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di daerah khususnya di lokasi Desa Purwasari, Dramaga, Bogor.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA