Articles
444 Documents
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI DESA SARIMULYA ]]>
<![CDATA[Fitria Handayani, Nurlita]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4621
<![CDATA[Tujuan penelitian pertama mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat untuk pencegahan COVID-19 di kampung Sarimulya dan peran apa saja yang dilakukan masyarakat di masa pandemik ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedang data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, interviu, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama masyarakat paham bahayanya COVID-19 dan kedua peran masyarakat sangat membantu orang yang terkena dampak dari COVID-19.]]>
<![CDATA[TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEBERADAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Daming, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Stindyana, Karen]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6668
<![CDATA[Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, .merupakan peluang bagi pelaku usaha mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan. Salah satunyakegiatan pembiayaan leasing yang memberikan fasilitas penyediaan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak leasing, pihak lessor sebagai perusahaan pembiayaan meminta jaminan berupa fidusia atas barang leasing tersebut, dengan harapan memudahkan lessor dalam mengeksekusi barang leasing terhadap pihak lessee jika wanprestasi, melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami tinjauan filsafat hukum terhadap keberadaan perjanjian leasing terhadap objek yang dibebani jaminan fidusia dan mekanisme yang dilakukan oleh lessor dalam mengeksekusi objek leasing yang dibebani jaminan fidusia jikalessee wanprestasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.Hasil penelitian menyimpulkan : bahwa objek lease tidak dapat difidusiakan jika objek lease tersebut masih merupakan milik lessor dan objek lease yang dibebani dengan fidusia harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memudahkan lessor dalam mengeksekusi objek lease yang masih berada pada penguasaan pihak lesseekaren wanprestasi baik eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada Sertifikat Jaminan Fidusia maupun atas kekuasaan sendiri (recht van eigenmachtige verkoop) melalui pelelangan umum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH ATAS HAK MILIK ADAT SEKITAR GARIS SEMPADAN SITU ]]>
<![CDATA[Daming, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Harsini, Eka Sri Budi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6663
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan upaya yang perlu dilakukan terhadap setiap bidang tanah untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak. Salah satu bentuk pendaftaran tanah yang kini menimbulkan beragam masalah yuridis dan sosiologis adalah pendaftaran tanah atas tanah milik adat disekitar garis sempadan. Masalah sosio yuridis yang muncul antara lain :Apakah pendaftaran tanah atas hak hak milk adat di sekitar garis sempadan situ sudah sesuai dengan tertib hukum adminsitrasi negara? Apakah saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya tersebut? .Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan regulasi dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah atas hak milik adat di sekitar garis sempadan situ, relatif sesuai dengan tertib hukum administrasi negara meski masih terdapat kekurangan.. Faktor pendukung: tersedianya aturan hukum , sedangkan faktor penghambat: terjadinya perubahan dan tumpang tindih dalam aturan hukum; adanya ancaman dan gugatan dari pihak ketiga, belum optimalnya tingkat pemahaman masyarakat khususnya para pejabat terkait, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai aturan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Daming, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Wibowo, Tri Adi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6669
<![CDATA[Jasa pengangkutan barang merupakan usaha yang telah berlangsung sepanjang peradaban manusia, karena tidak setiap entitas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan untuk memindakan barang dari suatu tempat lain, dapat dipenuhi dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka hal tersebut perlu dilakukan melaui perjanjian para pihak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini : bagaimana perjanjian yangdibuat antara para pihak dalam pengiriman barang serta sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan atas barang yang dikirim melalui perusahaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.dengan pendekatan regulasi dan konsep. Hasil penelitrian Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang dalam pengiriman barang berlangsung secara baik meski dalam beberapa kasus tertentu terjadi cidera janji terutama keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang. Namun, pihak pengirim barang senantiasa memberikan ganti rugi disertai penambahan diskon/rabat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang terhadap pengiriman barang. Faktor pendukung seperti tersedianya aturan hukum yang pasti, adanya sistem kelembagaan yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tanggung jawab, adanya sarana prasarana angkutan jalan yang didukung teknologi terkini. Adapun faktor penghambat yaitu masih adanya aturan hukum/kebijakan yang saling tumpang tindih, sistem transportasi yang belum memadai, serta adanya inkonsistensi dari pihak tertentu yang lalai memenuhi kewajiban]]>
<![CDATA[POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGGERANG) ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Prihatini]]>;
<![CDATA[Bhudiman, Budy]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6664
<![CDATA[Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam melangsungi kehidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 11 Tahun 2012), merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana akibat melakukan kejahatan. Anak yang divonis melakukan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhi hukuman ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA anak tersebut disebut anak binaan. LPKA melakukan pembinaan terhadap anak binaan tersebut dengan berbagai macam program pembinaan yang sudah ada. Terdapat program pembinaan pendidikan, kemandirian, keterampilan, keagamaan, konseling, dan wawasan kebangsaan. Program pembinaan tersebut bertujuan agar anak binaan menjadi lebih baik setelah keluar dari LPKA. LPKA melaksanakan pembinaan yang memenuhi hak – hak narapidana anak baik secara pendidikan, kepribadian maupun kemandirian walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti kurang adanya guru yang berkompeten dalam bidangnya dan kurangnya pemahaman karakter anak oleh pegawai LPKA . Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA adalah kurangnya pegawai berbanding dengan banyaknya jumlah anak binaan yang ada, kurangnya tenaga ahli baik tenaga pengajar keterampilan dan guru pengajar di sekolah, perbedaan latar belakang anak binaan yang mana anak binaan berasal dari berbagai daerah dan mempunyai karakteristik tersendiri, sarana dan prasarana yang terbatas, dan anggaran yang terbatas bagi LPKA dalam penyelenggarakan pembinaan anak binaan sehingga dalam penyelenggaraannya kurang maksimal.]]>
<![CDATA[JUAL BELI TANAH MILIK AHLI WARIS LAINNYA MENGAKIBATKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6665
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli tanah orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisis orang yang merasa tanah miliknya dijual kepada pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian menunjukkan Bahwa tanah milik ahli waris lain yang diperjual belikan, merupakan perbuatan perjanjian jual beli tidak sah atau cacat hukum, sebagai dimana jual belinya dilaukan dibawah tangan, tidak dihadapan Notaris-PPAT sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan tentang peralihak, dalam hal ini tidak bisa dialihkan sampaikapan pun, begitupun dalam Pasal 1457 KUHPerdata, tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, mengakibatkan jual beli tidak san dan batal demi hukum. Terjadinya jual beli tidak sah atau batal demi hukum, maka pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, karena ada sengketa waris mewarisi sebagaimana yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam perjanjiaan jual beli dibawah tangan, dinyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal.1365 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI RUMAHAN ]]>
<![CDATA[Daming, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Tiarani, Tirta Aria]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6667
<![CDATA[Dalam era globalisasi dewasa ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan semakin berkurangnya areal pertanian akibat semakin berkembangnya sektor industri. Hal ini terjadi karena sektor industri menjadi penting keberadaannya di tengah-tengah menurunnya pendapatan di bidang pertanian, jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan saat ini adalah industri kecil. Hal ini umumnya industri besar hanya mampu menampung tenaga kerja yang relatif sedikit karena sifatnya yang padat modal, industri kecil umumnya tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap berbagai kalangan masyarakat termasuk pada anak-anak.Secara konsepsional, anak di bawah umur tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya. Namun pada kenyataannya sejumlah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai motif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengetahui dan mengelaborasi secara sistematis mengenai faktor pendorong bagi orang tua dan industri rumahan serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempekerjakan anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur pada industri rumahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong anak di bawah umur bekerja pada dasarnya terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah, faktor kebiasaan dan faktor pendidikan.Serta kurang efektifnya pemerintah terhadap perlindungan hukum pada anak di bawah umur dimana pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat terealisasi dengan baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN MOBIL YANG DI PARKIR PADA PENGELOLA PARKIR ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri]]>;
<![CDATA[Firdaus, Andre Zian]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 9 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7480
<![CDATA[Kendaraan mobil merupakan kebutuhan hidup manusia dalam memudahkan transportasi untuk segala kebutuhan, jika dipergunakan pasti akan memerlukan tempat untuk berhenti, sehingga diperlukan tempat parkir untuk menitipakannya, supaya aman dan terlindungi. Jika telah terjadi kesepakatan penitipan mobil konsumen atas jasa konsumen, telah diatur dalam Pasal 1707 KUHPerdata, dimana piha konsumen dikenakan biaya penititipan dan menyerahkan STNK Mobil pada pengelola parkir Valet. Konsumen dalam hal ini sangat percaya dan yakin aman dan dilindungi oleh pengelola parkir Valet. Pada kenyataannya pada watu konsumen akan mengambil mobil pada pengelola parkir Valet, setelah dilihat ketempat parkirnya, mobil tersebut tida ada atau telah hilang.Konsumen telah mempertanyakan haknya dan minta perlindungan konsumen, ternyata pengelola parkir Valet, tidak bertanggung jawa untu mengganti kerugian dan mengembalikan mobil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir hanya membiarkan saja. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan-peraturan yang berlaku dan kegunaan dalam masyarakat. Dan dalam aspek empiris menggunakan data primer dan sekunder, yang terdiri dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier.adapun masalahnya adalah bahwa perjanjian penitipan antara konsumen dan pengelola parkir Valet telah terjadi, dan pengelola parkir Valet tidak bertanggungjawab s untuk memberikan perlindungan konsumen untuk mengganti kerugian dan menggembalikan mobil. Sehingga konsumen mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.]]>
<![CDATA[PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. JNE KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Ratnawaty, Latifah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 9 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7481
<![CDATA[Kecanggihan teknologi beserta kemudahan dan manfaatnya, sekarang banyak perusahaan jasa yang sudah mendirikan jasa pengiriman antar barang di Indonesia sebagai mitra bagi pembisnis pembisnis. Dan dikarenakan saat memasuki era digital maka pembisnis–pembisnis yang biasanya berdagang seperti biasa kini merambah ke bisnis online, dengan hal tersebut semakin meningkatnya pembisnis online maka membuat menjamurnya toko online juga saat ini, hal ini tentunya tak luput juga meningkatnya permintaan akan jasa pengiriman barang yang cepat, aman dan tepat waktunya sesuai yang didambakan konsumen belanja online. PT JNE dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengiriman barang memiliki prosedur baku yang diterapkannya berupa Syarat Standar Pengiriman yang merupakan standar yang telah dibuat oleh PT JNE juga memiliki beberapa servis pengiriman dalam meningkatkan standar mutu dan sebagai bagian dari prosedur bakunya. Dalam kegiatan pengiriman barang PT JNE memilah beberapa barang menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat keamanannya, hal ini dilakukan ketika pemeriksaan kiriman yang merupakan bagian dari prosedur mutu PT JNE.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fikri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 9 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7474
<![CDATA[Kemajuan teknologi menuntun manusia untuk terus berkembang dalam mengunakan terknologi tersebut. Perjalanan kemajuan teknologi kini semakin memberikan pergantian regulasi dalam kebutuhan masasyarakat yang dapat di lakukan secara daring. Pendaftaran dan pengaitan data pribadi untuk sinkronasi data kini semakin banyak dan di perlukan. Seiring perkembangannya oknum yang tidak bertangung jawab juga semakin berkembang dan menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Karenanya untuk menekan tindak pidana pencurian data pribadi ini di butuhkan pengaturan yang dapat menjadi titik penekan adanya kasus pencurian data pribadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan Statute Approach dan menggunakan dua sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Dalam pelaksanaannya, pemerintah atau yang memegang kekuasaan dirasa mampu menilai kebijaksanaan yang dewasa ini berlaku dlingkungan asosiasi. Pandangan evaluasi ini dirasa mampu untuk ditingkatkan dengan membentuk sebuah pengaturan hukum yang berbentuk Undang-Undang sehingga dapat menjadi penjamin terlindunginya masyarakat. Lembaga Independen Negara yang diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dapat berperan dan bertugas untuk segera menggandeng pemerintah untuk bersama-sama membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.]]>
