Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI ASAS GEODE TROUW TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRETASI DALAM NOMINAAT CONTRACT SECARA NON LITIGASI Arum, Dwi Sekar; Putri Ayu, Vania Frederica; Nawu, El Sabarta Putra; Ningrum, Latifah Silvia; Kusnadi, Nandang
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21823

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas goede trouw atau iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada nominaat contract melalui pendekatan non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata, asas ini merupakan prinsip fundamental yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan saling menghormati dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas goede trouw dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pertanggungjawaban hukum dalam kontrak bernama ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Kata Kunci : Goede Trouw, Wanprestasi, Kontrak Bernama, Non-Litigasi, Hukum Perdata

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK YANG TERLIBAT AKSI UNJUK RASA 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ramdhan, Mochammad Alfin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21891

Riset ini mempunyai tujuan guna menganalisis secara yuridis pelaksanaan penjatuhan pidana bagi anak sebagaimana terlibat dalam aksi unjuk rasa tahun 2025 di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun dua rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ketentuan hukum mengacu pada Undang-Undang SPPA mengatur penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang Undang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, karya ilmiah, serta pendapat ahli hukum, sedangkan sumber hukum tersier berupa buku-buku hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil riset yang didapatkan bahwa secara normatif, Undang-Undang SPPA telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk kewajiban penerapan keadilan restoratif dan diversi pada setiap tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa pada tahun 2025 masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip perlindungan anak, di mana aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi Undang-Undang SPPA agar penegakan hukum terhadap anak pelaku unjuk rasa benar-benar mencerminkan tujuan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.

PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DALAM SEMANGAT DUE PROCESS OF LAW Asrun, Andi Muhammad; Maududi, Mukhlish Muhammad
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.22066

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran materiel. Dalam praktiknya, posisi saksi sering kali berada dalam posisi rentan, terlebih ketika statusnya berpotensi berubah menjadi tersangka. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap saksi melalui pendampingan penasihat hukum sebagai wujud pelaksanaan due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga perlu adanya revisi KUHAP guna memperkuat perlindungan hak asasi saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Kata Kunci : Saksi, Hukum Acara Pidana, Due Process of Law, Penasihat Hukum, Hak Asasi

PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN JAKARTA Butar, Dinalara D. Butar; Siswajanthy, Farahdinny; Zur'ain, Muhamad Iqbal; Kurniawan, Muhammad Rizky; Hidayat, Erwan Ramdan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.22089

Mediasi telah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Jakarta dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara yuridis, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Implementasi mediasi menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan tingkat penyelesaian damai mencapai 30%-50% dari total perkara. Keuntungan mediasi antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, serta penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan cepat. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak, kompetensi mediator yang beragam, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan psikologis. Dukungan hakim dan aparatur pengadilan serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mediator, sosialisasi, dan inovasi pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi utama dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Kata Kunci: Mediasi, Beban Perkara, Pengadilan Jakarta

STUDI PERBANDINGAN KONSEP NEGARA YANG IDEAL MENURUT IBNU RUSYD DAN AL-FARABI Amirullah, Muhammad Azrul; Saipul Nasution; Fazari Zul Hasmi Kanggas; Yaumi Sa'adah
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.20936

In this article, we as authors would like to discuss a comparative study of the concept of an ideal state according to Ibn Rushd and Al-Farabi, both of whom were Muslim scholars who lived in the Middle Ages, a period when Islam flourished with knowledge ranging from politics, law, philosophy, medicine, architecture, and so on. The purpose of this study is to identify the differences in their formulations regarding how a state can become the best possible framework, whose implementation has a significant impact on the lives of its people. The research method employed in this study is library research. In his previous explanation, Ibn Rushd emphasised three concepts, namely the ideal state, which is the sovereignty of the people (al-siyadah), freedom (al-hurriyah), equality (al-musawah), and diversity (pluralism). These concepts form the basis for a just and prosperous state according to his thinking. Meanwhile, Al-Farabi's concept of the ideal state, called al-Madinah al-Fadhilah, is a state that aims to achieve worldly and eternal happiness for all its citizens. This state is led by a wise philosopher-king who has extensive knowledge and is able to lead society towards moral and spiritual perfection. By introducing the concept of Philosopher-Prophet Leadership (scholars), Happiness, Structured Society, Justice and Prosperity, a Just Economic System, Education and Morality.

PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agustin, Alfi; Ashari, Winning Son
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21329

Abstrak Fenomena meningkatnya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keluarga Muslim dan menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami istri dari perspektif hukum Islam serta merumuskan solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam menangani persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi maktabi (literatur) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, dan data sekunder dari jurnal serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan disebabkan oleh faktor internal (seperti ketidakpuasan emosional dan seksual, kurangnya komunikasi, serta cemburu berlebihan) dan faktor eksternal (lingkungan sosial permisif, pengaruh media sosial, stres kehidupan). Perspektif hukum Islam secara tegas menganggap perselingkuhan sebagai pelanggaran berat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, namun juga menawarkan solusi preventif dan kuratif seperti bimbingan pranikah, menjaga pandangan, dan memperkuat ilmu agama. Kata kunci: Faktor Penyebab, Perselingkuhan, Hukum Islam

DAMPAK TREN MARRIAGE IS SCARY TERHADAP MINAT MENIKAH MUSLIMAH (STUDI KASUS PENGGEMAR K-POP) Adibah, Attira; Khuluq, Arif Husnul
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21341

Penelitian ini mengkaji dampak tren "Marriage is Scary" di media sosial terhadap minat menikah di kalangan Muslimah penggemar K-pop di Indonesia, sebuah subkultur unik yang berada di persimpangan identitas keislaman dan budaya populer global. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori konstruksi sosial realitas, penelitian ini menganalisis bagaimana narasi digital membentuk persepsi terhadap institusi pernikahan. Hasil analisis tematik dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa tren ini tidak menciptakan ketakutan baru, melainkan berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat dan memvalidasi keraguan yang sudah ada sebelumnya. Faktor-faktor fundamental yang memicu kecemasan ini meliputi risiko memilih pasangan yang salah, ketidakpastian finansial, dan trauma masa lalu akibat konflik keluarga. Faktor unik yang ditemukan adalah adanya kekhawatiran terkait negosiasi identitas sebagai penggemar K-pop dengan calon pasangan. Disimpulkan bahwa para informan tidak menolak institusi pernikahan dalam perspektif Islam. Sebaliknya, mereka menunjukkan pemahaman matang dengan memprioritaskan kesiapan holistik—mencakup iman, mental, dan finansial—sebelum memasuki jenjang pernikahan, yang menyebabkan mereka cenderung menunda dan menurunkan prioritas untuk menikah. This research examines the impact of the "Marriage is Scary" trend on social media on the interest in marriage among Muslim K-pop fans in Indonesia, a unique subculture at the intersection of Islamic identity and global popular culture. Using a qualitative approach with the theoretical framework of social construction of reality, this study analyses how digital narratives shape perceptions of the institution of marriage. Thematic analysis of in-depth interviews revealed that this trend does not create new fears, but rather serves as a catalyst that strengthens and validates pre-existing doubts. The fundamental factors that trigger this anxiety include the risk of choosing the wrong partner, financial uncertainty, and past trauma from family conflict. The unique factor found was the concern regarding identity negotiation as a K-pop fan with potential partners. It is concluded that the informants did not reject the institution of marriage from an Islamic perspective. Conversely, they demonstrate mature understanding by prioritising holistic readiness—encompassing faith, mental, and financial aspects—before entering marriage, which leads them to postpone and deprioritize getting married.

KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF DA’I SALAFI KONTEMPORER DI INDONESIA Zata, Nusaibah; Syarafuddin, Muhsan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21347

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Salah satu tujuan dari membentuk keluarga adalah untuk memiliki anak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan memilih untuk segera memiliki anak atau memperbanyak keturunan. Sebagian pasangan memilih untuk menunda memiliki anak, menjarakkan, ataupun membatasi kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kontrasepsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, penelitian yang secara khusus mengulas perspektif dai Salafi kontemporer sangat terbatas, sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrasepsi dalam perspektif dai Salafi kontemporer di Indonesia dibagi menjadi tujuan kontrasepsi dan metode yang saling berkaitan. Tujuan kontrasepsi dalam praktiknya mencakup tandzim al-nasl dan tahdid al-nasl. Adapun metode kontrasepsi mencakup metode non-invasif, metode invasif dan metode sterilisasi permanen. Dasar hukum yang digunakan oleh para dai mencakup dari ayat Al-Qur’an, Hadits, Qiyas, serta kaidah fikih islam.

PERSPEKTIF TEORI BELAJAR SOSIAL DAN TEORI KONTROL SOSIAL TERHADAP FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS PADA ANAK Friesca Shofia Firdausi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21467

Penelitian ini mengkaji fenomena kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak melalui dua pendekatan teori yang saling melengkapi, yakni teori pembelajaran sosial dari Bandura dan teori kontrol sosial dari Hirschi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui observasi dan imitasi berinteraksi dengan lemahnya elemen kontrol sosial dalam membentuk perilaku kekerasan seksual. Dengan menggunakan pendekatan integratif, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara empat elemen kontrol sosial (keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan) dan proses belajar sosial yang melibatkan perhatian, retensi, reproduksi motorik, dan motivasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara paparan model perilaku menyimpang dan lemahnya ikatan sosial menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya perilaku kekerasan seksual. Temuan ini juga menegaskan adanya vulnerabilitas anak laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sesama jenis yang selama ini minim memperoleh sorotan dalam literatur akademik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA