Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PERWALI NOMOR 64 TAHUN 2020 DI RUKUN WARGA 16 BUMI MENTENG ASRI BOGOR Setiawan, Ricko; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4698

Perwali no.64 of 2020 is a regulation issued by the Mayor of Bogor by implementing administrative sanctions for the people of Bogor City who violate the regulations of the Perwali to prevent the spread and transmission of Covid-19. From the observations there were residents' activities that were at risk of causing the spread and transmission of Covid-19 and receiving administrative sanctions during the PSBB. Of the activities that have received administrative sanctions, residents of Rukun Warga 16 have tightened health protocols following applicable regulations. AbstrakPerwali no.64 tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor dengan menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat Kota Bogor yang melanggar aturan dari Perwali tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19. Dari hasil observasi terdapat kegiatan warga yang berisiko menyebabkan penyebaran dan penularan Covid-19 serta mendapat sanksi administratif selama PSBB berlangsung. Dari kegiatan yang telah mendapat sanksi administratif itu, warga Rukun Warga 16 mengetatkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENERAPAN PASAL (4) PP NO 21 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05/RW.15 BANTARJATI BOGOR UTARA Zulhusni, Ridzki Nugraha; Bhudiman, Budy; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4683

In the context of efforts to tackle the COVID-19 pandemic, the government enforces a public health emergency which is carried out by implementing health quarantine as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia is currently increasing and expanding across regions and countries accompanied by a high number of cases and/or the number of deaths. This increase has an impact on the religious, educational, and public facilities provided by the government, so it is necessary to accelerate the handling of Covid-19 which is carried out in the form of Large-Scale Social Restriction measures to reduce the spread of Covid-19 increasingly widespread as stated in PP NO. 21 of 2020. These measures include restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Covid-19, including restrictions on the movement of people and/or goods for a particular province or district/city to prevent the spread of Covid-19. This paper aims to examine how the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) following article (4) PP NO. 21 of 2020 within the scope of RT.05 / RW.15 Bantarjati, North Bogor. AbstrakDalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek keagamaan, pendidikan, serta fasilitas umum yang disediakan pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas yang tertuang pada PP NO. 21 Tahun 2020. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) sesuai dengan pasal (4) PP NO. 21 Tahun 2020 di dalam ruang lingkup RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara.

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR Nuryadi, Nuryadi; Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4418

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG BOGOR Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4409

Korban Kekerasan Domestik Secara Umum Sebagian Besar Dialami Oleh Wanita (Istri) Dan Pelakunya Adalah Sang Suami. Para Pelaku Atau Korban KEKERASAN DOMESTIK Adalah Orang-Orang Yang Memiliki Hubungan Darah, Perkawinan, Pengasuhan Anak, Dengan Suaminya, Anak-Anak Dan Bahkan Pengurus Rumah Tangga Yang Tinggal Di Bawah Satu Atap Perlindungan Dan Layanan Disediakan Oleh Lembaga Dan Lembaga Tugas Dan Fungsi Yang Sesuai Masing-masing Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 S. D Pasal 38 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Adalah Segala Upaya Yang Ditujukan Untuk Memberikan Rasa Aman Terhadap Pengorbanan Yang Dilakukan Keluarga, Lembaga Sosial, Pengacara, Polisi, Jaksa Penuntut, Pengadilan, Atau Pihak Lain, Baik Sementara atau Atas Dasar Penentuan Pengadilan.

EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI PASAL (21)PERWALI NO 107 TAHUN 2020 DI PERUMAHAN CIMANGGU CITY RT.006/RW.014 CIBADAK TANAH SAREAL KOTA BOGOR Irfianti, Desty Mirna; Bhudiman, Budy
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4711

Perwali Number 107 of 2020 concerning the application of administrative sanctions for violators of health protocols. With the new Perwali, mask offenders will be fined without warning. This rule takes effect from August 30, 2020. Previously, the Bogor City Government applied sanctions for violators of masks based on West Java Governor Regulation (Pergub) Number 60 of 2020 concerning Administrative Sanctions against Health Order Violators in the Implementation of PSBB and AKB in Combating COVID-19 in Java. West. With the application of this sanction, the goal is to save yourself, save your family, save the environment and, more broadly, save the Indonesian nation. This war against Covid-19 must be with commitment and cooperation with related parties. If you are not disciplined in adhering to health protocols, the effects will be even worse. Not only in terms of health but also the joints of community life will be affected. We must work hand in hand so that each individual and group can be disciplined in following health protocols. It is hoped that discipline followed by the application of educational sanctions, is the most effective way to fight Covid-19. AbstrakPerwali Nomor 107 Tahun 2020 tentang penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan. Adanya Perwali yang baru ini, pelanggar masker akan dikenakan denda tanpa tahapan peringatan. Aturan ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2020. Sebelumnya, Pemkot Bogor menerapkan sanksi bagi pelanggar masker dengan landasan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia. Perang melawan Covid-19 ini harus dengan komitmen dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kalau, tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, efeknya akan semakin parah. Tak hanya dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa disiplin mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan dengan disiplin yang diikuti penerapan sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19.

PELAKSANAAN SOCIAL DISTANCING DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI RT 01/03 PONDOK MANGGIS, DESA BOJONG BARU, KABUPATEN BOGOR MENURUT PP NO. 21 TAHUN 2020 Putri, Gitavanni Sekar; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4694

At the end of 2019, the world was being shocked by the emergence of a new Coronavirus, namely Covid-19. The emergence of this virus causes all aspects of human life to change and experience a decline, resulting in many deaths. With the emergence of this virus, people feel restless, so that to prevent the spread of this virus, many efforts and prevention are made, one of which is Social Distancing which is also implemented in Indonesia as stated in Government Regulation Number 21 of 2020. This research uses qualitative research methods with an empirical literature approach. . Data obtained from government regulations, as well as phenomena that occur in the field. From the results of this study it is concluded that the community is worried about the Coronavirus, but is also aware that to prevent transmission, residents feel it is important to carry out the implementation of Social Distancing to prevent the spread of Coronavirus. AbstrakPada akhir tahun 2019 dunia sedang dikagetkan dengan munculnya Coronavirus baru, yaitu Covid-19. Munculnya virus ini mengakibatkan semua aspek dalam kehidupan manusia berubah serta mengalami penurunan, hingga banyak pula munculnya kematian. Dengan munculnya virus ini masyarakat merasa resah, sehingga untuk mencegah penyebaran virus ini dilakukan banyak upaya dan pencegahan, salah satunya adalah Social Distancing yang diterapkan juga di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Data yang didapat dari peraturan pemerintah, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat resah dengan adanya Coronavirus ini, namun juga sadar untuk melakukan pencegahan penularan, warga merasa penting untuk diadakannya pelaksanaan Social Distancing guna mencegah penyebaran Coronavirus.

DAMPAK PELAKSANAAN IZIN DAN LEGALITAS DI SAAT PANDEMI COVID-19 Ganjar Wicaksono, Ega; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4624

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara terbaik dalam pembuatan proses-proses izin-izin dan legalitas perumahan dan mengetahui dampak yang terjadi. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Kantor PT. Mitra Buana Asri Sentosa, penerapan protokol kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PASAL (7) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 61 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.5 RW.1 PERUM PURI ARRAYA RT. 5 RW. 1 DESA CICADAS KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR Andika, Dika Dwiputra; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4414

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No. Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAMAN HIAS SECARA LISAN DI REHAN FLORIS KOTA BOGOR Purwaningsih, Prihatini
YUSTISI Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4405

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. syarat sahnya sebuah perjanjian adalah Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensuil, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar Perjanjian secara lisan yaitu perjanjian yang kesepakatan/kalusul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Tujuan dari diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Ketentuan dari pasal 584 tersebut yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan tersebut dapat diperoleh dengan penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata. Untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

MENINGKATKAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT ATAS PERATURAN BUPATI NO. 31 TAHUN 2020 DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA Putri, Amellya Eka; Iskandar, Dadang
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4699

To deal with the spread of the Coronavirus, participation, and awareness from the public are needed by increasing discipline in implementing health protocols. Both at the regional and central levels. Increasing discipline is one of the rules that can be followed by the surrounding community. If the community violates the rules, the community must be held responsible. The community is required to contribute to preventing the spread of the Coronavirus by complying with the regulations issued by the central government and regional governments, in this case, the Bogor authority issued regent regulation No. 31 of 2020 concerning PSBB. Valid for all people of Bogor Regency including the people of Ciherang Village. To obtain data on how to improve community discipline towards the regent's regulation, it was carried out through the method of interviewing the community from these activities, obtaining the results of questionnaire data in district government regulations regarding PSBB, the community complied more with the rules issued by the Bogor regent's regulation. Then the community in Ciherang Village RT 02/05 Kec. Dramaga Kab. Bogor needs to improve discipline on Regent Regulation No. 31 of 2020, as well as following health protocols to prevent the spread of the Coronavirus within the surrounding community. AbstrakDalam rangka menghadapi penyebaran virus Corona perlu peran serta dan kesadaran dari masyarakat dengan cara meningkatkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan. Baik di tingkat daerah maupun pusat. Meningkatkan kedisiplinan menjadi salah satu aturan yang dapat dijalani oleh masyarakat sekitar. Jika masyarakat melanggar aturannya maka masyarakat harus bertanggung jawab. Masyarakat dituntut untuk berkontribusi dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten bogor mengeluarkan peraturan bupati No. 31 Tahun 2020 tentang PSBB. Berlaku untuk semua masyarakat Kabupaten Bogor termasuk masyarakat Desa Ciherang. Dalam rangka memperoleh data mengenai bagaimana meningkatkan disiplin masyarakat terhadap peraturan bupati tersebut dilakukan dengan cara metode wawancara terhadap masyarakat dari kegiatan tersebut memperoleh hasil data kuesioner dalam aturan pemerintahan kabupaten tentang PSBB masyarakat lebih mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh peraturan bupati bogor. Kemudian masyarakat di Desa Ciherang RT 02/05 Kec. Dramaga Kab. Bogor perlu meningkatkan kedisiplinan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020, serta mengikuti protokol kesehatan untuk dapat mencegah penyebaran virus Corona di dalam ruang lingkup masyarakat sekitar.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA