Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERATAN SANKSI HUKUMAN KEPADA PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA JARIMAH KHAMAR Nandani Zahara Mahfuzah; Mhd Yadi Harahap
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17894

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang peraturan pidana penjual khamar dan maisir dengan melibatkan anak-anak persfektif kuhp dan hukum pidana islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo). Dalam konteks penjualan khamar yang melibatkan anak-anak, Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo menunjukkan kesadaran Mahkamah akan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 mengenai Hukum Acara Jinayat, yang digunakan sebagai acuan hukum, sedangkan pada periode sebelumnya, hukumannya mengacu pada Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk menyelidiki Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo dan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir tentang penjualan khamar dan maisir yang melibatkan anak-anak. Kata Kunci : Khamar, Maisir, Anak-Anak, Hukum Pidana Islam

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN Yudhi Permana; Muhammad Nawawi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17895

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan. Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan

TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PADA MARKETPLACE SHOPEE Yosri Oktavia; Zainuddin
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17896

Problem penelitian ini adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja dan menjual barang di toko online, di mana siapa pun dapat melakukannya, bahkan anak di bawah umur. Penelitian kualitatif normatif digunakan. interpretasi sistematis, yang berarti menggabungkan lebih dari satu ketentuan hukum dan hukum Islam untuk analisis inferensial yang menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena prinsip-prinsip yang berlaku untuk aplikasi Shopee terhadap objek akad tidak dipenuhi, transaksi jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan Shopee untuk memeriksa transaksi jual beli tersebut terlebih dahulu. adalah benar bahwa pada saat pembelian, orang dewasa atau anak-anak adalah pembelinya. Hukum Islam memungkinkan jual beli melalui internet berdasarkan tinjauan maslahah mursalah, tetapi hanya selama tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, jika terjadi banyak kerugian, membeli secara online dan jual beli oleh anak di bawah umur tidak diizinkan dalam jual beli Islam berdasarkan rukun dan syarat. Kata kunci: Mashlahah Mursalah; Jual Beli Online; Anak Di Bawah Umur

KARAKTERISRITIK KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Mega Haryuni; Muhammad Darwis; Arisman
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17897

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaian mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinngi dari keberhasilan suatu mediasi, seorang mediator harus bisa membawa suasana mediasi menjadi tenang dan tidak terasa tegang antara mediator dan pihak yang berperkara, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang di mengerti oleh para pihak dan biasanya keterampilan seorang mediator didapat ketika sering menangani mediasi sehingga mediator punya banyak pengalaman dalam memediasi dan mudah mengerti para pihak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitialn lalpalngaln (field resealrch). Pendekatan yalng digunalkaln dalalm penelitialn ini aldalalh pendekaltaln deskriptif kualitaltif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak,ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi.Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistis, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Kata kunci: Karakteristik, Keberhasilan Mediasi, Pengadilan Agama Bengkalis

PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: MENELISIK TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM MHD. YUNUS RKT
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17898

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (interpretasi) fenomena perceraian di luar Pengadilan. Menariknya, beberapa masyarakat Kota Padangsidimpuan bercerai tanpa melalui Pengadilan. Apabila ditelisik dari segi sosiologis, antara Kota Padangsidimpuan dengan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan termasuk dekat. Namun lebih memilih bercerai di luar (pengadilan). Meskipun telah diatur pada Pasal 39 Ayat 1 UU 1/1974 tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum. Untuk bisa menelusuri dalam aspek sosiologis, mengapa masyarakat rentan bercerai di luar pengadilan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para pelaku. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perceraian di luar pengadilan kerab terjadi karena berbagai faktor sosiologis, di antaranya; proses perceraian yang rumit (berbelit-belit), biaya yang mahal, pengetahuan masyarakat awam yang terbatas, beban sosial (apabila diketahui khalayak umum), dan menjadi suatu kebiasaan yang sukar untuk dihentikan. Oleh karena itu, semestinya para suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarga (sebagaimana dijelaskan surah ar-Rum:21), meskipun sudah bercerai. Sehingga berdampak pada istri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, teori dekonstruksi menilai bahwa perceraian di luar pengadilan sebagai fenomena kompleks yang melibatkan beragam faktor sosial, budaya, dan kekuasaan, dan memerlukan pendekatan yang persuasif dan terbuka terhadap kompleksitas hubungan manusia. Kata kunci: Perceraian, Tanggungjawab, Sosiologi Hukum.

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG DARI HASIL KEJAHATAN Devi Sumardiyono; Siswantari Pratiwi; Hartanto
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17899

Pada umumnya kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahan barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana penadahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta hukum yang berupa saksi-saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan sehingga dapat diketahui antara keterangan terdakwa dan fakta-fakta tersebut saling sinkron. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akibat hukum dari putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan adalah dijatuhkannya pidana dan terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kata kunci: Tindak Pidanana, Pendahan, Barang Hasil Kejahatan.

DELIK KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA AUTENTIK DITINJAU DARI KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla.) Dewa Made Supradnyana
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17900

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dari perspektif hukum pidana, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut, terutama dalam Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Dalam analisis penerapan hukum, terdapat pencocokan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang digunakan dalam dakwaan terhadap Terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUHP. Implikasi praktik peradilan terkait penyamaran dalam akta autentik, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 916/PidB/2020/PN Jkt.Pst, mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, pidana bersyarat dianggap sebagai alternatif yang cukup layak dan adil untuk diterapkan terhadap Terdakwa. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata kunci: Tindak Pidana, Keterangan Palsu, Akta Otentik.

PENYERTAAN DALAM DELIK PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DARI BARANG HASIL KEJAHATAN (Studi Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Oktober 2021) Hartono
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17901

Penyertaan dalam delik penadahan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang melibatkan beberapa individu dalam mengakuisisi barang hasil kejahatan. Studi ini menganalisis putusan nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Oktober 2021, yang mempertimbangkan kasus tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini membahas unsur-unsur delik penadahan, termasuk pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Putusan hakim mengenai pidana penjara selama satu tahun bagi masing-masing terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung oleh mereka. Analisis ini menyoroti pentingnya pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses peradilan untuk menetapkan kesalahan dan hukuman yang sesuai dalam kasus penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Kata kunci: Delik Penadahan, Barang, Hasil Kejahatan.

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERBASIS ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS YANG MELIBATKAN KELUARGA Eka Setiawati; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17902

Pengungkapan berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku membutuhkan ketelitian dan keberanian aparat penegak hukum, terutama Polisi, dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Pendekatan penyidikan tindak pidana berbasis ilmiah (scientific crime investigation/SCI) merupakan salah satu strategi yang dikembangkan oleh Polri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan keluarga, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan pendekatan ini dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik wawancara dan pengamatan dalam pengumpulan data. Polda Metro Jaya telah berhasil menerapkan pendekatan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan satu keluarga, termasuk dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Harry Aris Sandigon. Pendekatan ini melibatkan berbagai bidang seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain Analisis Forensik Digital, Analisis Forensik Darah dan DNA, serta Analisis Forensik Autopsi Jenazah. Upaya pembuktian berbasis SCI telah berhasil memenuhi target, sehingga tersangka dapat diidentifikasi, ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan SCI dalam kasus-kasus semacam ini, antara lain analisis forensik yang memakan waktu lama, kurangnya kompetensi penyidik, besarnya anggaran yang diperlukan, minimnya sarana dan prasarana, serta belum tersedianya SOP analisis forensik yang lengkap. Kata kunci: Penyidikan Tindak Pidana Berbasis Ilmiah, Keluarga

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN Indah Moulina; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17903

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr yang mengakibatkan seorang anak tewas dibacok oleh pelaku anak, dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI yang mengakibatkan seorang anak tewas di dalam kamar mandi akibat kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI? Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUSAnak//2020/PT DKI? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Modus yang digunakan para pelaku anak melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal adalah dengan membacok korban dengan clurit, memukul korban dengan menggunakan bambu dan memukul serta memasukan kepala korban ke dalam bak hingga meninggal. Tindakan pelaku anak tersebut merupakan criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari) yaitu tidak lain dikarenakan pergaulan yang buruk yang mempengaruhi pelaku untuk mempelajari tindakan kriminal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, oleh karenanya implementasi penerapan sanksi terhadap anak perlu dipertimbangkan dengan cermat, dan hukuman seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Kata kunci: Sanksi Pidana, kekerasan, anak sebagai pelaku

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA