Garuda - Garba Rujukan Digital

TAHAPAN PEMANGGILAN PIHAK PENGGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Farahdinny Siswajanthy; Joseph William; Fadhel Meidinoval Fahrezi; Fitra Nur Rahman; Jos Bus Tarigan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17873

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas acara perdata dan tata cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri, serta tata cara pemanggilan pengadilan dalam penyusunan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas berperkara adalah dasar hukumnya harus pada HIR § 118 dan RBg § 142. Penggugat mempunyai kepentingan hukum. Ini sengketa Pasal 118 UU HIR/Pasal 132 RBg. Disusun secara cermat dan jelas sesuai dengan Pasal 142(1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan substantif. 2. Tata cara pengajuan klaim adalah: Klaim tertulis terdiri dari data pribadi para pihak, fundamentum petendi (posita), pengaduan dan klaim. Sedangkan banding lisan adalah yang disampaikan kepada hakim ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan penegasan hak, kemudian meresmikannya menjadi suatu penegasan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. 3. Tata cara penyampaian teguran yang sah dalam rangka persiapan sidang perdata: tidak diketahui dasar hukum Pasal 390 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 388 HIR di tempat tinggal terdakwa. Terdakwa asing dipanggil. Terdakwa yang sudah meninggal dipanggil. Terdakwa berpindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala desa/Lurah tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada responden. Keabsahan Surat Panggilan Kata kunci: Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Penggugat/Tergugat

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERJANJIAN EKTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA Flora Watumlawar; Agung Brian Lututryali
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17874

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak merugikan perekonomian dan keuangan negara. Para pelaku sering melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum sehingga di perlukan kerja sama internasional seperti perjanjian ektradisi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan salah satunya korupsi. Pada tanggal 27 April 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan beraninya menandatangani perjanjian ektradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dengan Singapura. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, memungkinkan para pelaku yang melarikan diri ke negara lain tidak mungkin lepas dari ruang lingkup hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menindaklanjuti perjanjian ekstradisi anatara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana (korupsi). Penelitian ini dilakukan dengan menerapakan penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji dan mempelajari data primer dan sekunder. Kata kunci: korupsi, kata ektradisi, perjanjian

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE Raymond Marhehetua Hutahaean; Arie Oktavia; Maya Saroh; Ferri Rizky Maulana; Farahdinny Siswajanty
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17875

Jurnal ini membahas tentang penerapan prinsip good faith dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase. Prinsip good faith adalah salah satu prinsip umum hukum yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan yang sah dari para pihak. Jurnal ini menganalisis bagaimana prinsip good faith diterapkan dalam arbitrase internasional, baik dalam tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa kontrak. Jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional. Kata kunci: Prinsip Good Faith; Kontrak Bisnis Internasional; Arbitrase Internasional

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA Yerisha Afriani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Vivi Safitri; Edy Sahputra Tarigan; Farahdinny Siswajanthy
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17876

Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya e-court dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, e-court merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi e-court, pada implementasinya penggunaan e-court ini sangat mempermudahkah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan e-court sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan e-court dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini . Kata Kunci: E-court, Aplikasi, efektivitas

EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Rizky Satria Dimlana; Muhamad Fadly Darmawan; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17877

Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan.. Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HAK ATAS HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA Ditha Nurlaila Azhomah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17878

Masyarakat adat diakui menjadi kesatuan sebagai individu maupun kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan internasional maupun nasional, namun dalam realitanya masih banyak pelanggaran terjadi terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum lainnya. Dalam penelitian ini terjadinya pelanggaran hak hidup atas pembabatan hutan seluas 36 Hektare oleh perusahaan swasta yang diberikan izin oleh Negara, padahal hutan tersebut sebagai sumber kehidupan bagi Suku Awyu dan Suku Moi yaitu masyarakat adat di Papua, dalam hal ini tidak adanya perlindungan oleh Negara terhadap hak hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam tersebut. Padahal Negara sendiri seharusnya bertanggung jawab dan menjamin hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum nasional dan internasional lainnya. Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hak atas hidup bagi masyarakat adat Papua. Kata kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat

ANALISA HUKUM DAN HAM TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP BISNIS DAN HAM DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL DI INDONESIA Hutami Nursafitri
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17879

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dugaan pelanggaran bisnis dan pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal yang mengguncang Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi obat sirop yang terkontaminasi dengan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang disebabkan oleh industri farmasi yang mengganti komposisi propylene glycol (PG) dengan dua komposisi tersebut untuk keuntungan bisnis tanpa melakukan penelitian ulang terkait formulanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal adalah cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan obat dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi. Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Gagal Ginjal Akut Pada Anak; Pelanggaran Bisnis

TINJAUAN SYARAT BATAS USIA REKRUTMEN TENAGA KERJA DARI PERSPEKTIF HUKUM & HAM (STUDI KASUS REKRUTMEN BUMN) Anaya Noora Pitaningtyas
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17880

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau persoalan syarat batas usia untuk rekrutmen tenaga kerja. Instansi-instansi yang menerapkan pembatasan untuk calon tenaga kerja seperti ini, tak hanya perusahaan-perusahaan swasta, namun juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene pendiriannya terdapat campur tangan negara. Isu mengenai pembatasan usia untuk rekrutmen tenaga kerja merupakan isu yang sangat sensitif baru-baru ini. Adapun sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini isunya terus bergulir dan marak di media sosial maupun media massa. Analisa yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian yuridis normatif dengan membandingkan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, serta analisa penulis dari dokumen-dokumen tersebut. Kata kunci: syarat; batas usia; tenaga kerja

ANALISIS KAWIN TANGKAP SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL I Made Wiswa Mitra Tresna Utama
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17881

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional yang berlaku terhadap kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan kedua belah pihak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Kawin tangkap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi universalitas, equality dan non-discrimination, dan indivisibility dan interdependence of different rights. Selain itu kawin tangkap tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kawin tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 328 KUHP jo. Pasal 333 KUHP. Kata kunci: Kawin Tangkap; Hak; HAM.

TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ISU DISKRIMINASI DAN IMPUNITAS STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17882

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi antara hukum dan hak asasi manusia terhadap penegakkan hukum di Indonesia terutama kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan. Penghilangan nyawa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup. Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan hak kodrati dan menjadi dasar dan alasan bagi manusia tersebut dapat menyandang hak-hak lainnya. Dalam menangani kasus penghilangan hak untuk hidup bilamana dilakukan oleh warga biasa proses peradilan dapat dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Namun, dalam hal kasus pelanggaran hak untuk hidup dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kuasa dan wewenang yang besar kerap kali menimbulkan isu impunitas dan diskriminasi dalam proses-proses memperoleh keadilan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji hubungan dan pengimplementasian hukum dan hak asasi manusia dengan studi kasus perkara Ferdy Sambo. Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang relevan. Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis yang mencoba mengakaji hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kata kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Impunitas

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA