Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Articles
896 Documents
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI ]]>
<![CDATA[Yunika Sulistyawati, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28604
<![CDATA[Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan dan bagi keluarganya maupun lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali dan untuk mengetahui penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode emperis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas Anak diluar kawin yang tidak diakui oleh laki-laki yang menghamili ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan lelaki tersebut.Anak yang lahir tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dan berkedudukan sebagai anak dari ibunya. Kedudukan anak diluar kawin yang tidak diakui dipandang lebih rendah oleh masyarakat hukum, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang jika dibandingkan dengan anak sah. Anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya, tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaanya. Sehingga anak diluar kawin perlu ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas haknya. Selain anak diluar kawin memiki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan.Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan (Ngaben).]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KARAKTER JUJUR ]]>
<![CDATA[Nurgiansah, T Heru]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31424
<![CDATA[Kejujuran pada zaman sekarang semakin memprihatinkan. Tindakan mencontek, melanggar peraturan lalu lintas, perilaku korupsi, merupakan sebagian tindakan yang terjadi karena hilangnya nilai kejujuran. Berbohong menjadi perilaku yang biasa-biasa saja. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk karakter jujur melalui Pendidikan Pancasila. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu pelajaran yang menekankan pada perilaku jujur. Penelitian dilaksanakan di kelas X Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Kasihan Bantul Yogyakarta dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara terhadap guru dan siswa, dokumentasi berupa gambar, dan literasi berdasarkan artikel ilmiah yang relavan. Hasil penelitian menunjukan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila berhasil membentuk karakter jujur siswa dibandingkan dengan keberadaan Kantin Kejujuran. Perilaku jujur siswa sejalan dengan muatan materi dalam mata pelajaran ini yakni tentang nilai dan norma. Kata Kunci: Pendidikan Pancasila; Karakter Jujur;]]>
<![CDATA[MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Anatasya, Ervina]]>;
<![CDATA[Anggareni Dewi, Dinie]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34133
<![CDATA[Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan, karena dinilai mampu menjadikan peserta didik menjadi cerdas, memiliki budi pekerti dan sopan santun sehingga peserta didik bermakna sebagai anggota masyarakat baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum dan luas. Pendidikan karakter yang bermoral dan berbudi pekerti luhur dituang dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan ditiap jenjang sekolah. Namun pada kenyataannya pendidikan karakter di Indonesia dinilai gagal dalam menciptakan manusia yang berkarakter dan bermoral seperti pada misinya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya inovasi dalam proses belajar mengajar khususnya pada pembelajaran PKn. Pada artikel ilmiah ini pengumpulan data dilakukan dengan metode literature. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dipahami bahwa inovasi dan kreatifitas guru diperlukan dalam membangun karakter peserta didik pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) khususnya pada peserta didik sekolah dasar.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI MEDIATOR ]]>
<![CDATA[Tri Wijaya, Aditya]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34150
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh mediator di masa pandemi covid-19. Peredupan sektor ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dewasa ini. Perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan guna menekan kerugian usahanya, salah satunya melakukan pemutusan hubungan kerja. Terlebih persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bukan sekedar berfokus pada kelangsungan usaha semata, akan tetapi kelangsungan hidup seseorang juga dipertaruhkan. Maka dari itu, perselisihan hubungan kerja bukanlah sekedar masalah kewajaran yang terjadi dalam suatu hubungan kerja. Melainkan, suatu masalah yang perlu penanganan intensif dan profesional dari pihak ketiga, dalam hal ini mediator untuk membantu penyelesaian perkara secara solutif. Namun dalam melaksanakan tugasnya, mediator dihadapkan pada kendala dan tantangan dalam melaksanakan perannya di masa pandemi covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji penelitian dari lapangan secara langsung. Sifat penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari sejumlah 73 kasus perselisihan hubungan industrial yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, kasus pemutusan hubungan kerja mencapai sebanyak 53 perkara. Dari data tersebut kemudian diketahui bahwa peran mediator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini berdasarkan jumlah perjanjian bersama yang dihasilkan mediator berbanding terbalik dengan anjuran tertulis yang dikeluarkannya dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi acuan tolok ukur yang sesuai dalam menilai peran mediator.]]>
<![CDATA[SUBSTANSI HUKUM KEKABURAN NORMA PADA PERALIHAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28603
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada frasa “karena sebab lain’’ tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Tujuan penelitian untuk memperjelas makna frasa “karena sebab lain’’ pada Pasal 16 huruf f . Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yakni bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “karena sebab lain’’ pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa “karena sebab lain’’ agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan “karena sebab lain’’ pada pengaturan pasal 16huruf f tersebut. Kesimpulan yakni makna pada frasa “karena sebab lain’’ tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16huruf f tersebut. Rekomendasi maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.]]>
<![CDATA[FULFILLING THE WORKERS 'RIGHTS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 ]]>
<![CDATA[Iskatrinah, Iskatrinah]]>;
<![CDATA[Dewi Setia Triana, Ikama]]>;
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28626
<![CDATA[In terms of wage protection and protection for workers in the workplace, the entrepreneur can postpone the payment of wages (if the entrepreneur is unable to pay the wage according to the minimum wage), by first conducting negotiations with the worker / laborer or trade / labor union regarding the suspension. The postponement of the payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not automatically eliminate the obligation of the entrepreneur to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. To deal with and overcome the crisis caused by the corona virus outbreak or COVID-19, on March 31, 2020, President Joko Widodo has issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pandemic and / or in the context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. However, PEPRU No.1 / 2020 has not fully accommodated those related to the world of labor. Affairs related to labor are entirely in the hands of the company and it is risky to cause company arbitrariness]]>
<![CDATA[LEGAL REGULATIONS COPYRIGHT TRANSITION AT PERSPECTIVE IUS CONSTITUENDUM ]]>
<![CDATA[Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32725
<![CDATA[Pencabutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas lahirnya undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan sendirinya akan membawa perubahan mendasar pada pengaturan hak cipta di Indonesia. Salah satunya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. warisan; b. hibah; c. wakaf; d. akan; e. kesepakatan tertulis; atau f. alasan lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “alasan lain yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganâ€. Pengertian frasa '' karena alasan lain '' menimbulkan multitafsir asalkan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dipertanyakan peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan tolok ukur agar frasa terkait hak cipta dapat menjadi acuan. dialihkan atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Substansi asli pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak cipta dapat dialihkan atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena alasan lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kasus yang menyebabkan norma kabur (vague norm) yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum tentang regulasi pasal tersebut.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KARAKTER BERLANDASKAN TRI HITA KARANA DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN GLOBAL ]]>
<![CDATA[Angga Mahendra, Putu Ronny]]>;
<![CDATA[Kartika, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34144
<![CDATA[Proses pendidikan karakter melalui konsep ajaran Tri Hita Karana disekolah adalah dengan cara mendidik siswa untuk selalu berbhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) dengan membiasakan siswa untuk selalu berdoa (Trisandya) sebelum proses pembelajaran dimulai, selalu bersembahyang di pura yang ada disekolah, mengajarkan siswa untuk selalu sembahyang di rumah masing-masing sebelum berangkat kesekolah. Dengan mengajarkan rasa bhakti kepada Tuhan peserta didik diberikan pemahaman bahwa bhakti adalah merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan. Dengan selalu berbhakti kepada Tuhan maka peserta didik akan selalu memiliki sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan siswa akan mampu hidup rukun dengan temantemannya di sekolah maupun dengan pemeluk agama lain. Proses pendidikan karakter melalui implementasi ajaran Tri Hita Karana disekolah adalah melalui : 1) pendidikan dan latihan (soft skill dan enterprenership), 2) mengajak siswa untuk selalu menggali ilmu pengetahuan dan ketrampilan dari orang-orang yang sukses, 3) mengajak mahasiswa bergaul dalam orang-orang unggul dan pintar, 4) mengarahkan dan mengajak siswa agar yakin dan percaya dan dlindungi Tuhan Yang Maha Esa, 5) memberikan contoh, dan 6) memberikan contoh dengan cara selalu hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Perubahan dan perkembangan kehidupan manusia saat ini semakin cepat, instan, dan pragmatis yang menuntut manusia untuk berpikir cerdas, cermat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan ini akan menuntut perubahan mindset atau pola pikir yang menyebabkan kehidupan tidak harmonis dan lepas dari konsep ajaran Tri Hita Karana. Ajaran Tri Hita Karana menggariskan umat manusia untuk selalu berupaya menjalin kehidupan harmonis terhdapa alam dan lingkungannya. Realita yang terjadi sangat paradox antara harapan dengan kenyataan, dimana manusia hilang kendali untuk mengupayakan hubungan terhadap tiga komponen yang terkonsepsi dalam ajaran Tri Hita Karana.]]>
<![CDATA[FLEKSIBILITAS TRADISI PESANTREN TERHADAP KEKERASAN PADA ISTERI (STUDI KASUS PADA PENERAPAN UU PKDRT DI LINGKUNGAN PESANTREN KAB. JOMBANG) ]]>
<![CDATA[Hyma Puspytasari, Heppy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31441
<![CDATA[The pesantren community has actually been aware of the issue of domestic violence (KDRT) for a long time, but that does not mean they really understand the meaning of domestic violence as a whole. Because in reality, domestic violence itself is hidden in the world of pesantren households. Other things that may also be the cause of the occurrence of domestic violence in the pesantren are the kyai's patrons as leaders of the pesantren who cannot be shaken by anything. Many facts also support that the words of the kyai are always true and never wrong, because he is considered the most understanding of religious teachings. Apart from that, the existence of a verse which states about the nusyus of a wife, and the family study which says "may hit" is taken literally. The special condition of the traditions in the pesantren and the controversy between the traditions in the pesantren and the PKDRT Law makes this interesting to be investigated further. The purpose of this research is to find out: Does the pesantren tradition trigger domestic violence and how to overcome domestic violence in pesantren? The approach used in this research is the socio legal research approach, namely through this approach the law is also conceptualized as an empirical social phenomenon, namely in the daily actions and interactions of citizens, not only as laws or judges' decisions. The results of this study indicate that the pesantren tradition does not trigger domestic violence even though it is possible that there is gender imbalance in husband and wife relationships, but traditions in pesantren provide more learning that supports emancipation and gender equality without leaving religious norms. Whereas alternative solutions for handling domestic violence in pesantren were not held because there were no incidents that referred to domestic violence, but to prevent domestic violence, pesantren also contributed roles through the educational approach for santri, namely education on fair husband and wife relationships and acknowledging equality but still within the frame. the teachings of the Islamic religion, according to each other's nature by still helping each other in all parts of the household. Keywords: Islamic boarding school tradition, domestic violence]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER ANAK PADA PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA PADEMI COVID-19 DENGAN BERBANTU LEMBAR KEJA SISWA BERBASIS PROYEK ]]>
<![CDATA[Astra Winaya, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28612
<![CDATA[Pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap terjadinya transformasi pola pembelajaran secara masif di semua jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujauan untuk memberikan gambaran tentang implemantasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbantu Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis proyek dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak. Pelaksanaan PJJ berbasis proyek memberikan banyak peluang bagi siswa untuk terlibat aktif dalam mengembangkan kreatifitas, minat dan bakatnya. Selain itu, siswa memperoleh keleluasaan untuk mengakses sumber dan bahan ajar secara mandiri. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ secara online diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya guru, siswa dan orang tua dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika ini. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan pelaksanaan PJJ secara online adalah dengan memadukan PPJ dengan berbantu LKS berbasis proyek. Pembelajaran ini memberikan peluang kepada siswa untuk mempelajari konsep secara mendalam dan pengintegrasian pengembangan nilai-nilai karakter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Dengan studi kasus pada siswa SD se-Kecamatan Abiansemal. Data diperoleh dengan cara menyebar kuisioner kepada siswa, orang tua dan guru melalui group Whatsapp guru dan orang tua siswa. Diperkuat juga dengan data wawancara terhadap siswa, orang tua dan guru. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan PJJ berbantu LKS berbasis Proyek mampu mengoptimalkan pengembangan nilai-nilai karakter anak. data menunjukan, terdapat 5 -nilainilai karakter yang dominan yaitu: (1) Nilai Karakter Kemandirian, (2) Nilai karakter Tanggung Jawab, (3) Nilai karakter kreatif, (4) Nilai karakter rasa ingin tahu, (5) Nilai karakter kedisiplinan. Kunci kesuksesan dari pelaksanaan PJJ berbantu LKS berbasis proyek ini tidak terlepas dari sinergitas guru, siswa dan orang tua dalam menukung pelaksanaanya.]]>
