cover
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR PKN SISWA KELAS X MM-2 SMK NEGERI 1 DENPASAR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Dewi Marlini, Kadek
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31956

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas X MM-2 SMK Negeri 1 Denpasar melalui penerapan model pembelajaran problem based instruction (PBI). Data dalam penelitian ini meliputi data minat belajar siswa yang dikumpulkan dengan kuesioner minat belajar, dan data prestasi belajar dengan tes prestasi belajar yang diberikan pada akhir tiap siklus. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif sederhana. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1) Penerapan model pembelajaran problem based instruction (PBI) dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas X MM-2 SMK Negeri 1 Denpasar dalam pembelajaran PKn. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata minat belajar siswa meningkat sebesar 24,36% yakni dari 63,95 dalam kategori “minat belajar sedang” pada siklus I menjadi 79,53 dengan kategori “minat belajar tinggi” pada siklus II. 2) Penerapan model pembelajaran problem based instruction (PBI) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X MM-2 SMK Negeri 1 Denpasar dalam pembelajaran PKn.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI Pudyastiwi, Elisabeth; Djatmiko, Agoes
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34139

Abstract

Peran korporasi saat ini mendominasi kehidupan sehari-hari, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tetapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara dapat dipengaruhi sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang tidak konsisten. Ketidak konsistennya dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap korporasi, tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat sikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI GAMPONG SIMPANG BEUTONG KECAMATA MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE Rosa Wirta, Mirna; Ruslan, Ruslan; Ali, Hasbi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. (2) untuk mengetahui cara peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang, terdiri dari keuchik Gampong (kepala desa), sekretaris Gampong, bendahara Gampong, ketua pemuda, tuha peut, imum Gampong, dan 3 orang masyarakat di Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) pemanfaatan dana desa dalam peningkatan mutu pendidikan. Dana desa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan nonformal, meskipun dalam rancangan program Gampong dan anggaran pendapatan belanja desa belum terdapat program khusus untuk pendidikan, karena prioritas dana desa pada tahun 2019 diperuntukkan untuk bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat, Adapun dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal dalam bidang kebudayaan dan keagamaan adalah sebesar Rp. 86.450.000,00. (2) cara peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, yaitu melalui kegiatan keagamaan seperti (pengajian, majelis taklim, maulid, dan takbiran pada malam hari raya), dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang diadakan di Gampong.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Sutra Disemadi, Hari; Gomes, Danial
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31436

Abstract

Perspektif hukum kepailitan, jika debitur jatuh pailit dan hartanya tidak lebih banyak daripada utangnya maka kreditur konkurenlah yang paling dirugikan bahkan terancam tidak memperoleh pelunasan utang sama sekali dari debitur. Untuk itu sarana kepailitan tidak boleh sampai digunakan untuk itikad yang tidak baik yang dimanfaatkan debitur maupun salah satu kreditur. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan syarat kepailitan hanya terdiri dari dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo sangatlah riskan dan berpotensi diggunakan untuk kepetingan debitur maupun kreditur yang melenceng dari hakikat kepailitan itu sendiri dan dapat merugikan pihak-pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum yang bersifat normatif, dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Hasil penelitian ini menunjukan, banyaknya aturan dari undang-undang kepailitan saat ini yang bertolak belakang dengan norma dan prinsip kepailitan tentu bisa menjadi cela bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sarana kepailitan dengan maksud tidak baik. Apabila hal ini sampai terjadi maka sangat berpotensi kreditur konkurenlah yang paling besar menerima imbasnya. Maka dari itu, dengan membahas dan menggali hakikat kepailitan dari asas dan prinsip-prinsipnya yang kemudian dibandingan dengan undang-undang positif yang berlaku akan mengingatkan kita pada hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang semestinya didapat oleh kreditur konkuren yang sering menjadi pihak paling dirugikan dari sebuah kasus kepailitan.
PENCEGAHAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Antini, Nyoman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28605

Abstract

Maraknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian bayi yang banyak terjadi di rumah sakit, untuk itu banyak rumah sakit yang melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Sangglah Denpasar yang memang merupakan salah satu rumah sakit negeri yang terkenal di denpasar Juga tidak ketinggalan melakukan langkah pencegahan agar masyarakat tetap percaya dan yakin untuk memilih RS Sanglah sebagai tempat untuk melahirkan buah hati mereka, Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, untuk itu seluruh masyarakat harus mewaspadai karena kejahatan itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.
METODE PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI MADRASAH IBTIDAHIYAH PADA MASA PANDEMI Hidayat, Heri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31425

Abstract

Perkembangan zaman selaras dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan tak terkecuali pada aspek pendidikan dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dengan dibantu media pembelajaran berupa audio, visual, dan audio- visual. Ditambah saat masa pandemi seperti ini yang menuntut seluruh aktivitas untuk dilakukan dari rumah, temasuk pembelajaran yang diharuskan untuk pembelajaran secara online, yang mengharuskan untuk belajar daring yang serba terbatas diharuskan peran aktif dari murid yang mampu belajar lebih mandiri, guru yang harus lebih kreatif dalam menyajikan materi agar siswa tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, dan juga peran aktif orang tua yang mendukung, memotivasi, mengawasi siswa, dan membantu guru dalam menjelaskan materi yang belum tersampaikan dengan baik. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk siswa. Model pembelajaran interaktif merupakan cara atau teknik pembelajaran yang digunakan oleh pendidik saat menyampaikan materi pelajaran dimana pendidik sebagai pemeran yang menciptakan suasana interaktif dan bersifat edukatif, dimana interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan sumber pembelajaran yang digunakan guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran interaktif mengajarkan agar siswa terlibat secara aktif, yang melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran,dan psikomotor siswa.
PENERAPAN NILAI PANCASILA DARI ARUS SEJARAH PERJUANGAN DAN DAMPAK GLOBALISASI Sartika Dewi, Maharani; Anggraeni Dewi, Dinie
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34134

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perjuangan terbentuknya pancasila yang harus diterapkan setiap nilainya dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis dampak globalisasi, peran negara dan maknanya tentang perwujudan nilai ideologi nasional warga negara Indonesia, dengan metode mempelajari literatur, mengamati, dan wawancara. Dari hasil data ditemukan bahwa globalisasi memiliki nilai yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan perilaku beberapa warga yang didukung konsistensi, kepercayaan diri dan penguatan peran pemerintah dalam menjaga nilai kesatuan. Selain itu, berdampak pula pada pengurangan penataran dan aktivitas yang mengarah pada perilaku yang menekankan pada emosi asli dan berdampak meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya ideologi nasional, meski sebenarnya tidak secara langsung mempercepat perwujudan nilai-nilai ideologi bangsa utama.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRATIS DAN MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA Khalda Berlian, Roja; Anggraeni Dewi, Dinie
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34151

Abstract

Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan dalam sebuah negara melainkan juga sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Selain itu, dalam konsepsi demokrasi terdapat keberada hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dapat mewujudkan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan dirasa dapat menjadi salah satu upaya yang sangat menjanjikan dan efektif. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan pemahaman mengenai demokrasi yang dapat meningkatkan pemahaman generasi muda. Selain itu, pendidikan kewarganegraan pun oleh para ahli dinilai sebagai mata pelajaran yang mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam artikel kali ini, saya akan membahas begaimana pendidikan kewarganegraan mampu menjadi alat bangsa untuk menumbuhkan jiwa domkrasi dan menerima hak asasi manusia pada generasi muda. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa demokratis yang seutuhnya.
HUKUM SIBER : PRAKTIK SPIONASE DALAM KEDAULATAN NEGARA DAN HUBUNGAN DIPLOMASI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL Esty Pratiwi, L. Ya; Martins Correia, Zezito Fatima
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28922

Abstract

Praktik pengumpulan informasi secara rahasia atas suatu hal yang sangat sensitif dari Negara penerima oleh perwakilan diplomatik Negara pengirim, dapat dikategorikan sebagai tidakan spionase, Praktik spionase melanggar kedaulatan Negara karena bertentangan dengan Hukum Internasional terkait pengumpulan informasi di suatu Negara, dengan cara yang sah. Tindakan spionase juga merupakan pelanggaran terhadap etika hubungan kerja sama antar Negara yang berlandaskan itikad baik sesuai dengan kebiasaan internasional. Ada sejumlah konsekuensi hukum bagi Negara yang melakukan tindakan spionase terhadap Negara lain. Tindakan Persona non-Grata terhadap perwakilan diplomatik maupun pemutusan hubungan diplomatik terhadap Negara yang melakukan spionase, merupakan konsekuensi hukum berdasarkan Hukum Diplomatik. Selanjutnya, Negara yang menjadi korban tindakan spionase juga dapat membawa kasus ini ke hadapan Mahkamah Internasional apabila praktik spionase dilakukan oleh Negara ataupun organ pemerintah dari Negara lain. Penyelesaian sengketa diplomatik yang berkaitan dengan praktik spionase terselubung, telah disediakan dalam Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation, April 18 1961. Cara ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sengketa ke ICJ, dengan sebelumnya diawali Arbitrase dan/atau konsiliasi.
COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA Itasari, Endah Rantau
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28602

Abstract

Indonesia is a country that has contracted Coronavirus Disease 2019. The status of an archipelago and borders with ten countries at sea and three countries on land borders makes Indonesia must be extra hard to become its border region so that other citizens do not carry the virus transmission through the borders of Indonesia. Preventing management at the National Entrance (Airport, Port and PLBDN) in anticipation of COVID-19 includes the following aspects: Early detection of suspected travel perpetrators; Interview and anamnesis of the sick Traveler to ascertain the possibility of COVID-19 symptoms in the examination room; Reporting cases of Travel Actors suspected of contracting COVID-19 to PHEOC; Refer for isolation of Travel Actors suspected of contracting COVID-19 to the referral hospital using ambulances that match the criteria; Health quarantine in transports and items suspected of being exposed to COVID-19.

Filter by Year

2013 2024


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue