cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 22   23   24   25   26 
PERUBAHAN BATAS UMUR MINIMAL MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 Agus Vijayantera, I Wayan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28594

Abstract

Perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan umur minimal wanita dengan pria yakni pada umur 19 tahun. Akibat hukumnya, seseorang yang telah dewasa atau berakhir haknya sebagai anak sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat menikmati haknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih harus menunggu umurnya 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai latar belakang perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan serta menganalisis tujuan hukum perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan pengaturan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dilakukan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Pengaturan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan kedudukan hukum untuk umur wanita dan pria, namun kurang memperhatikan keberadaan hukum yang sering digunakan sebagai indikator usia dewasa serta kurang memperhatikan keberadaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
PERAN DAN KONTRIBUSI INGO CARE; POGRAM DISTRIBUSI MAJALAH LAFAEK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANAK DI TIMOR LESTE Carvalho M. Soares, Ana De
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28619

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang peran dan kontribusi oleh ngo Internasional dalam menompang pembangunan di Timor Leste khususnya di bidang pendidikan anak. Dengan kekuatan, kolektivitas, kemampuan, dan pengornaganisian massa, Ngo internasional berfungsi untuk mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ngo dapat mitra yang kredibel dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk pendidikan dasar. Karena Organisasi nonpemerintah (Ngo) mereka memperluas pendidikan untuk anak-anak di Timor Leste yang kurang mampu. Dari ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung pembangunan pendidikan maka disitu Ngo memaikan perannya untuk mendukung dan membangun pendidikan yang layak bagi masyarakat. Salah satunya, Ngo Internasional Care yang turut membantu dan mejalankan peran nya terhadap masyarakat Timor Leste dalam kontribusi nya melalui program distribusi majalah Lafaek untuk bisa membangun pendidikan anak di Timor Leste.
KEPEMIMPINAN EFEKTIF DALAM PENGELOLAN KELAS DENGAN PEMBELAJARAN DARING Ketut Arya Sunu, I Gusti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32724

Abstract

Pandemi Covid-19 berakibat pada terjadinya akselerasi yang sangat cepat dalam hal pengelolaan kelas. Hal tersebut dikarenakan perubahan proses pembelajaran tatap muka ke pembelajaran dalam jaringan. Untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara baik, guru wajib memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif. Saat ini, pendidik memerlukan keahlian lebih dari sebelumnya karena sekarang mereka harus lebih mengandalkan konsensus pribadi dan mengurangi kekuasaan formal. Memahami teori dan model pengelolaan kelas adalah cara untuk mengembangkan filosofi dan strategi manajemen kelas. Tantangan bagi seorang pendidik adalah untuk memahami berbagai teori dan model dalam rangka mengembangkan filosofi pengelolaan kelas, yang akhirnya akan mengarah pada strategi manajemen kelas yang efektif. Artikel ini ditujukan untuk mengevaluasi teori dan data empirik mengenai manajemen kelas dan kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif utamanya dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Artikel ini ditulis dengan mengikuti model kajian pustaka integrative review, yang terdiri dari empat tahapan: mendesain review, melaksanakan review, menganalisis, dan menulis laporan. Data dikumpulkan dari buku dan artikel tentang kepemimpinan guru dan pengelolaan kelas. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat berbagai pilihan model pengelolaan kelas dan gaya kepemimpinan yang dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya, perubahan utama yang harus dilakukan olen pendidik sebagai pemimpin pendidikan dalam pengelolaan kelasnya dengan model pembelajaran daring di masa pandemi covid 19 ini adalah menjadi pemancar pengetahuan bagi peserta didiknya. Pendidik kini harus menjadi fasilitator pembelajaran. Penjelasan dan pembahasan mengenai model pengelolaan kelas, gaya kepemimpinan, dan perubahan yang harus diantisipasi oleh guru tersebut dijelaskan secara rinci dalam artikel ini.
KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR Rantau Itasari, Endah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34143

Abstract

Trilogi konsep kedaulatan negara secara kumulatif, yaitu aspek yuridis (faktor konstitusional), sosiologis (faktor penerimaan) dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah negara pihak selain berhak untuk menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan “pacta sunt servanda” bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak. Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen hukum HAMI, yaitu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.
KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Gde Rudy, Dewa; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Abstract

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.
OBSTACLES AND CHALLENGES OF INDONESIA'S MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN FACING THE COVID-19 PANDEMIC Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28610

Abstract

The Covid-19 pandemic has led to shifts and changes in consumer purchasing patterns. Usually, even though there are online sales, many consumers still buy products directly to shops or shopping centers. But now, because there are restrictions and government regulations not to leave the house, consumers automatically do not allow it to stay outside the house for long. MSME players must also adjust and condition the sales of their products and services. It is necessary to improve product quality and service adjustments to attract consumers. The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia had an impact on economic instability, especially on MSMEs. These UMKM players feel a direct impact in the form of a decrease in sales turnover. For this, MSMEs players must have a strategy to survive in the midst of this pandemic and are required to be able to adapt to the conditions that occur
TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Malik, Faissal
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31488

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze how positivism theory represents the value of justice and legal certainty, and (2) know and analyze how legal theory prevails in Indonesia. This type of research is normative legal research. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research, then the data obtained is analyzed juridically qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) In legal positivism, the entire statutory regulation is essentially something that contains the law completely so that the next task of the judge is to apply the provisions of the law mechanically in solving problems in society, in accordance with (2) The conception of the theory of development law is adequate law and does not view law as a set of rules and principles governing human life, but also includes institutional institutions and processes needed to realize the law. become reality. Meanwhile, the Pancasila Legal Theory is a legal theory which is based on the values of Pancasila as the ontological, epistemological and axiological basis based on the principles of Pancasila law.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI DALAM MENCIPTAKAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG KUAT BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL Dewi Setia Triana, Ikama; Iskatriah, Iskatriah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34138

Abstract

Proses degradasi nilai dan moral tersebut bukanlah proses yang singkat hingga memunculkan karakter manusia Indonesia yang cenderung memiliki nilai-nilai positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika pembudayaan nilai-nilai menyimpang tersebut pada dasarnya juga adalah hasil proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan generasi masyarakat yang kurang berkarakter Pancasila. Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.
HAK DAN STATUS PEREMPUAN HAMIL LUAR KAWIN DENGAN PRIA BERISTRI DALAM ADAT LARANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF HAM Ega Parwati, Ni Putu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34376

Abstract

Negara Indonesia tidak melarang dan tidak melegalkan poligami. Lebih tepatnya, negara memberikan pengecualian ketika dipenuhinya persyaratan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika terjadi kehamilan perempuan dengan laki-laki yang sudah beristri dalam suatu masyarakat adat dimana hukum adatnya melarang poligami. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji norma nukum dari sudut pandang internal dalam hal ini yang menjadi kajiannya adalah norma konflik. Status perempuan yang hamil diluar perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri adalah mereka tetap melajang dan akan menjadi orang tua tunggal bagi anaknya ketika dilahirkan. Kebijakan pemerintah terhadap adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan HAM belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya asas monogami terbuka dan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat dalam Pasal 18b ayat (2) UUD Tahun 1945. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa perempuan tersebut jelas mengalami ketidakadilan atas beberapa haknya yang hilang.
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Alhakim, Abdurrakhman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31434

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan namun hal tersebut masih saja sering terjadi. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jika dilihat banyaknya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan serta bagaimanakah hukum nasional memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang permasalahn itulah urgensi penelitian ini perlu dilakukan kembali. Penelitian ini mengguanakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan studi kepustakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempun terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas/ruang publik, dan kekerasan yang dilkukan oleh negara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berupa produk hukum yang dibuat seperti UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Page 24 of 90 | Total Record : 896

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue