cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 33   34   35   36   37 
PSIKIATER DALAM RANAH HUKUM PERADILAN PIDANA Abdillah, Muhammad Farhan; Santoso, Iman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42697

Abstract

Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, Psikiatri Forensik mempunyai kedudukan berarti dalam bidang hukum pidana selaku faktor pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana. Psikiatri memastikan besar kecilnya tanggung jawab seorang dalam melanggar hukum pidana. Kerap seseorang dalam tiap hari nampak pikiranya wajar, namun dalam pengecekan psikiatri jelas mengidap kendala jiwa yang kurangi tanggung jawabnya, tetapi dia menemukan hukuman yang berat. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui peran dan kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan kajian pustaka (literature research), dengan menerapkan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat di buat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu gejala seperti gejala sosial yang memfokuskan pada gambaran utuh dari sebuah fenomena yang akan diteliti. Hasil pembahasan menunjukkan peran psikiater sebagai legal agent dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana didudukkan sebagai ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana baik dalam tahap pemeriksaan penyidikkan, pemeriksaan tambahan pada penuntutan dan keterangan ahli pada pembuktian di persidangan.
OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM BENTUK BPJS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG Akbar, Aditya; Wibowo, Padmono
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42710

Abstract

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang sama sebagai manusia. Hak yang sama sebagai manusia sudah seharusnya tercapai. Hak inilah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana pembangunan Kesehatan yang dibuat ada dasarnya untuk menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menajalani hukuman di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pada Unit Pelaksana Teknis masih perlu peningkatan untuk melakukan program BPJS tersebut supaya lebih optimal.
PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG Saputra, Fitrian Romadhon Dwi; Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45074

Abstract

Asimilasi memenuhi asas pemasyarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nantinya, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang nantinya dapat mereka gunakan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan asimilasi dalam rangka pembinaan anak bernegara dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di wilayah LPKA Kelas II Bandar Lampung. Asimilasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan narapidana dengan kehidupan masyarakat, dengan bimbingan yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pendidikan serta menjadi sarana bagi narapidana untuk berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar. Kendala asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung antara lain: kurangnya petugas yang terdidik secara profesional dan profesional, kurangnya minat masyarakat yang dilayani, kurangnya pelatih narapidana Sesuai dengan kebutuhan teknologi bisnis, ada juga kekurangan tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dan dokter.
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018) Halim, Suriansyah; Murhaini, Suriansyah; Kristhy, Mutia Evi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.41326

Abstract

Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjalani hukuman administrasi berat dapat dijatuhi hukuman administrasi yang sama sebanyak dua kali? Bagaimana keabsahan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pejabat atau pemimpin daerah provinsi kembali memberikan sanksi administrasi berat kedua kalinya kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), padahal sebelumnya Pegawai Negeri Sipil tersebut juga telah mendapatkan sanksi administrasi berat sebagai hukuman tambahan dari Bupati Kabupaten Lamandau sebagai pejabat atau pemimpin daerah kabupaten berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf  (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukuman administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Untuk keabsahan keputusan Gubernur dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman administrasi berat sebelumya. Bahwa metode penelitian yang digunakan penelitian normative, pendekatan perundang-undangan dan asas untuk meneliti apakah keputusan tersebut tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus untuk lebih mengetahui jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagai upaya penyelesaian menurut hukum. Dengan mengunakan asas nebis in idem dan asas berlaku surut, serta landasan teori the rule of law, teori Negara hukum, teori keadilan hukum dan teori system hukum. Bahwa hasil penelitian didapatkan Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Administrasi berat Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”. Dan dikuatkan dengan dibatalkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBIMBINGAN PADA KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN Ms, M. Reza Fahlevi; Wibowo, Padmono
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pengawasan dan pembimbingan pada masa pandemi Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga hak-hak klien pemasyarakatan bisa terpenuhi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis induktif dengan tahap reduksi data, unitisasi dan kategorisasi serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa perubahan prosedur pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien yang dulunya dilakukan secara tatap muka seluruhnya menjadi melalui daring dan sebagian tatap muka. Pembimbingan klien dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan, selama masa pandemi Covid-19 proses pengawasan dan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan via aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) yang  merupakan aplikasi berbasis web yang diinisiasi akibat adanya kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan klien Bapas Medan secara daring di tengah pandemi Covid-19. Kendala yang muncul selama proses pembimbingan pada masa pandemi meliputi kurangnya kedisiplinan klien melaksanakan pembimbingan, terdapat beberapa wilayah zona merah dan kurangnya personil baik pada Bapas I Medan maupun pos bapas di daerah. Solusi untuk masalah tersebut adalah memberikan himbauan rutin pentingnya pelaksanaan bimbingan bagi klien agar hak yang telah mereka terima baik itu asimilasi ataupun integrasi tidak dilakukan pencabutan, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) untuk mengatasi permasalahan klien yang berada di daerah zona merah, serta menambah jumlah personel pada kantor pusat Bapas Medan dan juga pada pos Bapas.
PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG Listyorini, Dyah; Saputra, Arikha; Andraini, Fitika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44373

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum. Penelitian ini berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksed disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran kurikulum sekolah maupun melalui penyuluhan hukum yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait agar siswa memiliki kesadaran hukum yang kuat, bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.
PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) BERBASIS GENDER TERHADAP MOTIVASI DAN PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA DI MA BABUN NAJAH KEC. ULEE KARENG Lasri, Lasri; Ridayani, Ridayani; Bariah, Chairul
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44217

Abstract

Penelitian memiliki tujuan agar dapat memahami pengaruh penerapan model pembelajaran Think Pair Share berbasis gender pada materi system ekskresi manusia terhadap motivasi belajar dan penguasaan konsep, serta adanya hubungan antara motivasi belajar dengan penguasaan konsep siswa dalam materi system ekskresi manusia. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 2017. Metode yang diterapkan dalam penelitian yaitu metode desain factorial. Penelitian dilakukan pada 4 kelas terdiri dari kelas putri XI MA 1 dan kelas putra XI MA 4 sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas putri XI MA 3 dan kelas putra XI MA 2 sebagai kelas kontrol. Intrumen yang dipakai adalah tes untuk menilai penguasaan konsep siswa dan angket motivasi untuk memantau motivasi belajar siswa. Analisis data dilakukan dengan analisis varians (ANAVA) dengan taraf signifikan 0,05 dan hasil hubungan antara motivasi belajar dengan penguasaan konsep menggunakan rumus korelasi. Hasil dari analisis varians menentukan >   yaitu motivasi belajar dengan nilai 14,49 > 2,70 dan penguasaan konsep siswa dengan nilai 28,70 > 2,70, dan perkembangan hubungan antara motivasi belajar dengan penguasaan konsep siswa putri menentukan nilai r = 0,64 dan siswa putra menentukan nilai r = 0,480. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa cooperative learning tipe Think Pair Share sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa serta adanya korelasi yang cukup besar antara siswa putra dan putri terhadap motivasi belajar dengan penguasaan konsep pada materi system ekskresi manusia di MA Babun Najah Banda Aceh Kec. Ulee Kareng.
EFEKTIVITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR Owairan, Aziz; Wibowo, Padmono
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42694

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan aplikasi kunjungan online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur inovasi pelayanan kunjungan “JEMPOL VICA (Jemput Bola Video Call)” di Lembaga Pemasyaraatan kelas IIB Arga Makmur serta mengidentifikasi manfaat dan kendala dari adanya inovasi pelayanan kunjungan ini. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan pengumpulan informasi secara mendalam. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan dan perawatan tahanan, salah satunya adalah pelayanan kunjungan untuk tahanan. Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) butir h narapidana memiliki hak untuk dikunjungi. Seiring berkembangnya zaman pelayanan kunjungan manual yang biasa dilakukan banyak memiliki kekurangan yang harus dievaluasi, inovasi terus dilakukan maka pihak Lapas membuat aplikasi kunjungan online untuk mengupayakan pelayanan yang lebih baik.
DAMPAK KECEMASAN YANG DIALAMI PETUGAS CPNS RUTAN SAAT BERTUGAS Diyanto, Rahmat Putra; Wibowo, Padmono
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kecemasan yang dialami petugas Rutan saat menjalankan tugasnya. Subjek penelitian ini adalah empat petugas CPNS Rutan Sumenep yang mengalami kecemasan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan melalui teknik extreme sampling. Pengumpulan data melalui wawancara sebagai acauan mencari informasi dan data yang dibutuhkan dengan bentuk semi terstruktur, yaitu melalui observasi non-partisipan, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dampak kecemasan yang dialami petugas CPNS disebabkan karena adanya rasa takut, gugup dan tidak percaya diri saat menjalankan tugas maupun saat berinteraksi dengan pimpinan, senior dilapangan, tahanan dan narapidanan, dari hal tersebut menimbulkan gejala psikis yang dirasakan. Gejala yang bersifat fisik timbul karena pengaruh gejala yang bersifat psikis yang menimbulkan dampak kecemasaan saat bertugas.
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED DI LAPAS KELAS IIB SIBORONGBORONG Sianturi, Letares L.R; Wibowo, Padmono
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42684

Abstract

Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dampak terhadap sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Lapas. Berdasarkan database Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2021, total penghuni di UPT Pemasyarakatan berjumlah 270.319 orang atau 153% dari kapasitas hunian dengan jumlah 132.107 orang. Jumlah hunian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan  yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dilakukan dalam jangka pendek dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan redistribusi warga binaan pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 di Lapas Kelas IIB Siborongborong antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan dan keterbatasan sarana prasarana.

Page 35 of 90 | Total Record : 896

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue