cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 69   70   71   72   73 
ANALISIS GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI RUTAN KLAS II B BANGLI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT I Nengah Widya Adhi Pratama; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42714

Abstract

Tujuan pemasyarakatan guna membina warga binaan sehingga menjadi manusia seutuhnya dan menyadari segala kesalahan yang dibuatnya dimasa lalu apabila kembali ke masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar sebagai manusia pada umumnya. Maka dari itu, seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia wajib menerapkan tujuan pemasyarakatan sebagaimana mestinya bercermin dari maraknya kasus kriminalitas sehingga menyebabkan over kapasitas di sebagaian Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia perlu adanya management security yang ideal sebagai antisipasi terjadinya gangguan kamtib yang menimbulkan dampak buruk terhadap Pemasyarakatan, apabila kepala Unit Pelaksanaan Teknis dan seluruh petugas tidak mampu dalam menjalankan management security maka gangguan kamtib akan selalu terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian menggunakan analisis SWOT. Setelah penulis melakukan penelitian, hasil yang di dapat dari penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil dari analisis tabel matrik IFAS di tabel 1 ( satu ) memperoleh hasil dengan jumah 3,20 sedangkan hasil dari matriks EFAS pada tabel 2 ( dua) memperoleh hasilk dengan jumlah 2,40.
EVALUASI POLA KARIR PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI Syahidillah Nursalim; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42715

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran data dan fakta empiris terkait dengan Pelaksanaan pola Petugas Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Metode Penelitian dikategorikan sebagai penelitian evaluasi yang bersifat deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pada dasarnya Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Muara Beliti telah menerapkan pola kari di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Hukum dan HAM, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil dalam implementasinya dilapangan pembinaan sistem karir  di  lingkungan  Kemenenterian  Hukum dan HAM telah memperhatikan unsur-unsur seperti yang diamanatkan oleh Peraturan – peraturan tersebut yang meliputi pendidikan formal,diklat jabatan,usia,masa kerja, pangkat/golongan ruang,tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja dan kompeten jabatan.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK BEBINJAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI,(STUDI KASUS DI DESA ABABI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM) A.A MAs Adi Trinaya Dewi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42716

Abstract

Perkawinan merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum sehingga harus dicatat secara resmi menurut hukum negara dan anak yang lahir di luar perkawinan atau “anak bebinjat” hanya bisa dilegalkan dengan “pengesahan” sejak yang bersangkutan mendapatkan akta perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informan, sedangkan data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara dengan metode analisis data yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa dasar hukum anak bebinjat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak ada/tidak diatur karena anak bebinjat ini lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil. Kedudukan hukum anak bebinjat dalam hukum waris adat Bali adalah dengan sistem pengangkatan adat yaitu meperas / peras pianak sehingga anak bebinjat mendapat kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung namun untuk di desa adat Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, anak bebinjat akan dapat harta warisan jika si pewaris melakukan hibah warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.
IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA Hartana Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42718

Abstract

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar. Konsekuensinya adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
APPLICATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN UNIVERSITIES IN PUBLIC COMPULSORY COURSES (MKWU) PPKN Ruslan Hasbi Ali; Rezeki Iwan Ramadhan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.42938

Abstract

Banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi penelitian ini, dan terdapat permasalahan di kalangan mahasiswa sendiri yang tergolong perbuatan korupsi seperti menyontek, datang terlambat, plagiat, dan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Unsyiah sejak diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan antikorupsi belum berjalan dengan baik karena kurangnya pelatihan yang diberikan mengenai pendidikan antikorupsi itu sendiri. Kesimpulannya,
DAMPAK KECEMASAN YANG DIALAMI PETUGAS CPNS RUTAN SAAT BERTUGAS Rahmat Putra Diyanto; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kecemasan yang dialami petugas Rutan saat menjalankan tugasnya. Subjek penelitian ini adalah empat petugas CPNS Rutan Sumenep yang mengalami kecemasan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan melalui teknik extreme sampling. Pengumpulan data melalui wawancara sebagai acauan mencari informasi dan data yang dibutuhkan dengan bentuk semi terstruktur, yaitu melalui observasi non-partisipan, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dampak kecemasan yang dialami petugas CPNS disebabkan karena adanya rasa takut, gugup dan tidak percaya diri saat menjalankan tugas maupun saat berinteraksi dengan pimpinan, senior dilapangan, tahanan dan narapidanan, dari hal tersebut menimbulkan gejala psikis yang dirasakan. Gejala yang bersifat fisik timbul karena pengaruh gejala yang bersifat psikis yang menimbulkan dampak kecemasaan saat bertugas.
SINERGISITAS PELAKSANAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Budi Hermawan Bangun
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43607

Abstract

Penelitian ini meneliti kesesuaian pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat dan daerah dengan peraturan perundang-undangan dalam menangani pandemi Covid-19 serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini ditopang oleh data primer yang diperoleh dari penagamatan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19 merupakan kebijakan dan strategi yang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi Kalimantan Barat memiliki kerangka hukum yang jelas dan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut yang berasal dari: aspek substansi hukum yaitu kelemahan dari perangkat regulasi yang ada; aspek struktur hukum yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kelemahan dalam sistem kesehatan nasional; serta aspek budaya hukum yaitu sulitnya mengatur dan mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Elias Yulio Kristiadi; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan bahwa,  Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana perlindungan diberikan yakni fase sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
ASPEK HUKUM PEMETAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG Thesalonika Vega Puspa Agatha; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44041

Abstract

Alih fungsi lahan atau konversi lahan ialah perubahan sebagian atau keseluruhan suatu kawasan lahan yang dialih fungsikan dan memberikan dampak bagi lingkungan dan potensi lahan suatu wilayah. Salah satu dampak dari adanya kegiatan alih fungsi lahan ialah pengurangan lahan pertanian produktif dan hal ini menjadi pusat perhatian oleh pemerintah. Alih fungsi lahan juga terjadi di  Kabupaten Temanggung, sehingga terdapat Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemetaan pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 - 2020 terdapat lahan seluas 835.101,00 m2 yang dialihfungsikan dengan 47 permohonan. Hambatan disebabkan karena hambatan kebijakan dan ketidakpahaman masyarakat khususnya di Kabupaten Temanggung mengenai lahan yang diajukan dan rencana tata ruang dan pola ruang.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) MANTINGAN Benita Setya Putri; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44216

Abstract

Perum Perhutani KPH Mantingan dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum maksimal tetapi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya angka perusakan hutan di daerah Mantingan mengharuskan Perum Perhutani KPH Mantingan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan program-program pengupayaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Perum Perhutani mengalami beberapa hambatan dikarenakan kondisi masyarakat desa hutan yang tingkat ekonominya tergolong rendah dan pendidikannya yang belum berkembang, ketidaktahuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan usaha produktif dan bagi hasil produksi kayu, terdapat banyak tunggakan pinjaman oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi, kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan, serta kurangnya sumber daya manusia dalam Perum Perhutani KPH Mantingan.

Page 71 of 90 | Total Record : 896

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue