cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 67   68   69   70   71 
PERAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Yourike Yasmine Layt; Iman Santoso
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.41122

Abstract

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan yang dialami oleh seseorang terkait dengan kehidupan, hubungan dengan orang lain, emosional, serta perilakunya. Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga ada yang terdapat gangguan jiwa baik sebelum ia dipidana maupun setelah dipidana. Karena kehidupan yang ada di luar penjara tentunya berbeda dengan di dalam penjara, dimana ia dibatasi kemerdekaannya sehingga ia depresi, halusinasi, stres, hingga gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar kelak mereka dapat kembali berada di tengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga perlakuan yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa berbeda dengan manusia normal. Dimana penderita gangguan jiwa membutuhkan pengobatan untuk memulihkan jiwanya baik melalui minum obat, terapi, dan didampingi oleh petugas media seperti psikolog maupun psikiater. Dukungan sosial dari keluarga, teman, petugas pemasyarakatan, narapidaana lainnya, dan sebagainya juga dibutuhkan untuk membantu keberlangsungan hidup mereka menjadi lebih baik dan mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala.
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018) Suriansyah Halim; Suriansyah Murhaini; Mutia Evi Kristhy
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.41326

Abstract

Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjalani hukuman administrasi berat dapat dijatuhi hukuman administrasi yang sama sebanyak dua kali? Bagaimana keabsahan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pejabat atau pemimpin daerah provinsi kembali memberikan sanksi administrasi berat kedua kalinya kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), padahal sebelumnya Pegawai Negeri Sipil tersebut juga telah mendapatkan sanksi administrasi berat sebagai hukuman tambahan dari Bupati Kabupaten Lamandau sebagai pejabat atau pemimpin daerah kabupaten berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf  (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukuman administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Untuk keabsahan keputusan Gubernur dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman administrasi berat sebelumya. Bahwa metode penelitian yang digunakan penelitian normative, pendekatan perundang-undangan dan asas untuk meneliti apakah keputusan tersebut tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus untuk lebih mengetahui jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagai upaya penyelesaian menurut hukum. Dengan mengunakan asas nebis in idem dan asas berlaku surut, serta landasan teori the rule of law, teori Negara hukum, teori keadilan hukum dan teori system hukum. Bahwa hasil penelitian didapatkan Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Administrasi berat Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”. Dan dikuatkan dengan dibatalkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020.
FAKTOR PENDORONG RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B ARGA MAKMUR Meka AlMukharomah; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42681

Abstract

Pengulangan tindak pidana atau disebut sebagai residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Negara Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkotika, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mengulagi tindak kejahatannya, dari faktor internal dan juga eksternal, seperti faktor individu, yang terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri sendiri, faktor biologis dan faktor psikologis, akibat dari dorongan diri sendiri menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba melakukan tindak pidana narkotika, faktor eksternal meliputi faktor faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teknologi informasi dan komunikasi, percepatan perkembangan teknologi dan informasi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan, faktor lingkungan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor pendorong seseorang mengulangi tindak pidana narkotika. Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan, penelitian terdahulu, dokumen, dan pembahasan yang dilakukan penulis maka dalam penelitian ini penulis menekankan bahwa faktor pendorong seseorang mengulangi tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED DI LAPAS KELAS IIB SIBORONGBORONG Letares L.R Sianturi; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42684

Abstract

Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dampak terhadap sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Lapas. Berdasarkan database Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2021, total penghuni di UPT Pemasyarakatan berjumlah 270.319 orang atau 153% dari kapasitas hunian dengan jumlah 132.107 orang. Jumlah hunian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan  yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dilakukan dalam jangka pendek dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan redistribusi warga binaan pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 di Lapas Kelas IIB Siborongborong antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan dan keterbatasan sarana prasarana.
OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU Ari Fadilah; Ali Muhammad
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42685

Abstract

Terpidana yang sedang melaksanakan pidana telah hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Tahanan. Dalam melaksanakan masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib menjamin terpenuhinya hak para Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Hak atas mendapatkan bantuan kesehatan yang optimal baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosialnya. Hak asasi  manusia adalah Hak yang dipunyai oleh orang sejak kecil atau bisa dibilang Hak yang melekat sejak lahir. Maka dari itu pemberian bantuan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia tersebut. Pemberian bantuan kesehatan tersebut dikatakan berhasil bila ada aktor kebijakannya yang bertanggungjawab atau stakeholder yang mendukung kegiatan. Observasi ini di fokuskan atas data sekunder. Bahan hukumnya berasal dari undang-undang terkait mengenai pelayanan kesehatan Tahanan yang ada didalam Lapas. Adapun cara uraian data yang dipergunakan yaitu kualitatif. Bersumber pada kegiatan yang akan dilaksanakan, ditemukan bahwa pemenuhan Hak warga binaan atas kesehatan serta pangan yang cukup di Lapas menurut undang  undang tidak berjalan dengan baik, karena adanya kendala antara lain kelebihan daya tampung WBP, kekurangan petugas yang memiliki pengalaman khusus dibidang kesehatan, serta lembaga Pemasyarakatan yang masih terkendala dalam keterbatasan anggaran. Adapun upaya peningkatan kemampuan individu  pegawai, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai diharapkan menjadi solusinya.
TRANSFORMASI RELIGIUS NARAPIDANA MELALUI PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU Rahmad Ery Wiranu; Herry Fernandes Butarbutar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42689

Abstract

Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya narapidana yang beragama Islam ini mendapatkan pembinaan kerohanian Islam dengan tujuan agar kelak ketika ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu menjadi manusia yang lebih baik, lebih meningkatkan sikap dan perilaku, dan lebih meningkatkan perilaku keagamaan dengan menambah keimanan, ketakwaan serta tanggungjawabnya kepada Allah SWT, tidak melakukan pelanggaran hukum dan menjadi manusia yang seutuhnya sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak dari pembinaan kerohanian Islam terhadap kesadaran beragama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Juli yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Subjek penelitian ini meliputi petugas pemasyarakatan yang ada pada seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan narapidana yang beragama Islam, yang mengikuti pembinaan kerohanian Islam dan terlibat sebagai kurve masjid dan pengurus takmir masjid. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian tentang pelaksanaan dan dampak pembinaan kerohanian Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yaitu : pelaksanaan kegiatan keagamaan terdiri dari shalat berjamaah, pengajian atau ceramah keagamaan rohani Islam, yasinan, kesenian hadroh, khotmil Al-Quran dan mujahadah. Dampak pembinaan kerohanian Islam terhadap kesadaran beragama narapidana yaitu dapat mendorong kesadaran beragama narapidana dalam meneguhkan imannya, ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan merubah perilaku untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama serta meninggalkan hal-hal buruk yang pernah dilakukannya.
DAMPAK DARI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Novrianza Novrianza; Iman Santoso
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42692

Abstract

Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur terus mengalami peningkatan. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bisa berupa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non-verbal.  Anak yang mengalami tindak pelecehan tersebut akan mengalami dampak dari perasaan yang terhina bagi orang lain. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang di lakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang di ganggungnya dan dari perbuatan tersebut dapat menurutkan harkat martabat dan harga diri seseorang yang di ganggungnya. Maka perlu adanya meingkatkan perkembangan anak, karena selain sensitif juga pada masa pertumbuhan anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tua maupun keluarga sehingga dari kasih sayang dan perhatian tersebut kebutuhan dan hak anak secara mendasar terpenuhi secara optimal. Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakal , bermoral dan sehat jasmani maupun rohani. karena bagaimanapun juga anak adalah calon pemimpin penerus bangsa.
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA DALAM MENGHADAPI KONDISI DARURAT Inelda Dwi Jayanti; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42693

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh kondisi keadaan bangunan lembaga pemasyarakatan di indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan. Semakin meningkatkan jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan pemasayarakatan terutama dalam mengantisipasi beberapa kondisi darurat seperti bencana alam dan non-bencana alam diantaranya; kebakaran, perkelahian, pelarian, kericuhan serta lain sebagainya. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua belum mengalami perubahan yang dari sebelumnya merupakan bangunan Cabang Rutan Baturaja di Muaradua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Juga untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dengan segala keterbatasan yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung. Kajian literatur dan sumber referensi terkait sebagai sumber data primer. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua. Hasil dari penelitian terkait pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dikatakan belum memenuhi standarisasi bentuk pola bangunan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003. Penelitian ini juga membahas bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pembaharuan bangunan lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara merata mulai dari pusat kota maupun kedaerah-daerah.
EFEKTIVITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR Aziz Owairan; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42694

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan aplikasi kunjungan online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur inovasi pelayanan kunjungan “JEMPOL VICA (Jemput Bola Video Call)” di Lembaga Pemasyaraatan kelas IIB Arga Makmur serta mengidentifikasi manfaat dan kendala dari adanya inovasi pelayanan kunjungan ini. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan pengumpulan informasi secara mendalam. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan dan perawatan tahanan, salah satunya adalah pelayanan kunjungan untuk tahanan. Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) butir h narapidana memiliki hak untuk dikunjungi. Seiring berkembangnya zaman pelayanan kunjungan manual yang biasa dilakukan banyak memiliki kekurangan yang harus dievaluasi, inovasi terus dilakukan maka pihak Lapas membuat aplikasi kunjungan online untuk mengupayakan pelayanan yang lebih baik.
PERAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Yourike Yasmine Layt; Iman Santoso
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42696

Abstract

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan yang dialami oleh seseorang terkait dengan kehidupan, hubungan dengan orang lain, emosional, serta perilakunya. Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga ada yang terdapat gangguan jiwa baik sebelum ia dipidana maupun setelah dipidana. Karena kehidupan yang ada di luar penjara tentunya berbeda dengan di dalam penjara, dimana ia dibatasi kemerdekaannya sehingga ia depresi, halusinasi, stres, hingga gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar kelak mereka dapat kembali berada di tengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga perlakuan yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa berbeda dengan manusia normal. Dimana penderita gangguan jiwa membutuhkan pengobatan untuk memulihkan jiwanya baik melalui minum obat, terapi, dan didampingi oleh petugas media seperti psikolog maupun psikiater. Dukungan sosial dari keluarga, teman, petugas pemasyarakatan, narapidaana lainnya, dan sebagainya juga dibutuhkan untuk membantu keberlangsungan hidup mereka menjadi lebih baik dan mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala.

Page 69 of 90 | Total Record : 896

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 7, No 3 (2019): September Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue