cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2021)" : 28 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG FLASH SALE DITINJAU DARI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Pelanggaran Hak Konsumen, Flash Sale, Perlindungan Konsumen Dwi Wachidiyah Ningsih; Triya Habibaturahmah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penjualan barang secara flash sale dapat menguntungkan pihak pelaku usaha maupun pihakkonsumen karena dianggap cukup untuk menarik konsumen agar membeli barang-barang yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak konsumen atas adanyaiklan penjualan barang flash sale tanpa informasi yang jelas dan pengaturan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenBerdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan Pasal 8Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, perbuatan pelakuusaha yang membuat penawaran yang menyesatkan tentang harga barang promosi dan penjualannya disebut sebagai penjualan flash sale yang termuat dalam Pasal 11 point d. Dan dalam point f terjadinya kenaikan harga sebelum produk tersebut dipasarkan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dalam pengelolaan usahanya oleh pelaku usaha. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan dengan informasi yang tidak jelas dan menyesatkan konsumen, hal itu dapat diberlakukan Peraturan Perundang- Undangan yang tegas dan jelas untuk mengatur iklan. 2) Pelaku usaha yang menjual produk dengan informasi penjualan yang tidak jelas akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Karena pelaku usaha adalah pihak yang membuat atau menyetujui pembuatan iklan penjualan produk flash sale. Iklan tersebut telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung Konsumen sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat konsumen tentang hak dan kewajibannya,maka diperlukan sosialisasi lebih lanjut yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran.
PERLINDUNGAN HUKUM MERK PAKAIAN TERDAFTAR DARI PENGGUNAAN MERK YANG HAMPIR SAMA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK: Merk Pakaian, Perlindungan Merk, Batasan Pembeda Merk Prihatin Effendi; Anik Susanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesimpulan yang diperoleh batasan pembeda terhadap merk sejenis dapat dilihat pada persamaanpokoknya terhadap merk yang dimiliki; atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merk dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yakni oleh pihak pemeriksa. Bentuk perlindungan berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merk, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merk yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 197 UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN: Kosmetik Ilegal, Izin Edar, Pertangggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen Arkisman; Mar’atus Sholihah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosmetik merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Pada saat ini banyak produkkosmetik dengan berbagai jenis, fungsi, dan manfaat yang beredar di pasaran. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada saat ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan untuk berbuat jahat dengan memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : Pertama apakah kosmetik tanpa izin edar dikategorikan ilegal, Kedua bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kosmetik ilegal. Metode penelitian dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual(conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach).Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kosmetik tanpa izin edar dikatakan ilegal apabila tidak mendapatkan izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen akibat peredaran produk kosmetik ilegal terdapat dalam Pasal 19 Undang-UndangPerlindungan Konsumen. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan, serta berusaha melepas tanggungjawabnya dengan dalih kesalahan berada di pihak konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait terhadap pelaku usaha sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya dianggap peraturan saja akan tetapi tidak digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan jual beli, sementara itu pelaku usaha yang sengaja mengedarkan kosmetik ilegal akan dimintai pertanggugjawabanan hukuman sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.
KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL SUAMI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM: Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan, Janda, Harta Asal Suami Dara Puspitasari; Roma Thohir
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja, akan tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materil bagi kelangsungan hidup keluarga. Salah satu hal yang diperhatikan untuk janda jika suami meninggal yaitu kedudukan waris. Di Indonesia, waris terdapat tiga cara yaitu hukum perdata, Hukum Islam dan hukum adat. Didalam penulisan ini, mengkaji kewarisan melalui Hukum Islam. Dengan rumusan kedudukan janda sebagai ahli waris atas harta asal suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hirarki peraturan perundangan di Indonesia.Metode yang digunakan yaitu normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut kewarisan Hukum Islam, Janda berhak mendapatkan harta warisan dari suami dan apabila janda tidak meninggalkan anak maka ia berhak mendapatkan 1/8 bagian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan KHI dilihat sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI dalam jajaran hukum.
HARMONISASI PRINSIP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: Prinsip, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal Alfarizi, Maolana; Tien F, Mas Anienda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i2.1589

Abstract

Artikel ini membahas prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris dan penerapannya setelah diundangkannya UUMerek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 konsep landasan yuridis serta konstitusi yang berkaitan terhadap topik tulisan ini. dalam hal ini konvensi paris yang memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal telah diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan melalui beberapa pasal dari pendaftaran maupun sampai penyelesaian sengketa serta penerapan perlindungan hukumnya dalam beberapa kasus sengketa merek terkenal juga sudah terlaksana menurut kaidah legal merek terkenal yang ada dalam konvensi paris.
FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: MKRI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi Kartika, Adhitya Widya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i2.1590

Abstract

Urgensinya Pemilu adalah pentingnya untuk penjaminan hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi dibutuhkan MKRI sebagai checks and balances. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitiannya MKRI memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan harena memiliki kewenangan pengujian yang fungsinya itu berkaitan dengan prinsip ckeks and balances. Kesimpulan Peran MKRI penting tidak hanya hal perselisihan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hak-hak rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang dalamnya terdapat prinsip demokrasi akhirnya tergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya. Fungsi MKRI dalam sistem pemilu dalam rangka penegakkan demokrasi dan juga negara hukum dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa PHPU oleh MKRI. Hakim MKRI yang profesional sebagai the Guardian of Constitution menjaga hak rakyat agar terwujud demokrasi yang berkeadilan. Pertama, sebagai the guardian of constitution dalam system demokrasi di Indonesia dengan menangani PHPU sebagaimana mestinya melindungi hak warga negara yang merupakan salah satu HAM. Kedua, penafsir tunggal konstitusi ketika melakukan penafsiran pada konstitusi untuk PHPU dan hanya MKRI saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, peran putusan MKRI dalam penegakkan bersifat final and binding terhadap PHPU oleh karena harus dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung MKRI melaksanakan fungsinya sebagai pelindung demokrasi.
STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018: Status, Persekutuan Komanditer, Permenkumham Herawati
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1594

Abstract

Sejalan dengan perkembangan kehidupan modern saat ini semakin berkembang pula keberadaan perusahaan sebagai media untuk menjalankan bisnis. Secara teoritis, terdapat beberapa jenis badan usaha, yaitu jenis badan usaha yang dapat didirikan secara perseorangan disebut dengan usaha dagang (UD) maupun non perseorangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 berimplikasi bahwa badan usaha yang didirikan oleh minimal dua orang sebagai perusahaan persekutuan perdata wajib didaftarkan di kementerian hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan ingin membahas tentang syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh persekutuan komanditer dalam pendaftaran perusahaan menurut Peraturanmenkumham tersebut, dan bagaimana status hukum Badan Usaha Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) setelah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif, dengan sumber data primer adalah peraturan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.
PERTANGGUNG JAWABAN PERSONEL PENERBANGAN AKIBAT TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA STANDAR PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: Standard Phraseology; Awak Pesawat; Hukum Internasional Najmi, Fawwaz Dhiya; Fauziyah, Ita Ma’rifatul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1599

Abstract

Pesawat udara merupakan salah satu transportasi yang diminati oleh masyarakat karena dapat membuat waktu lebih efisien. Semakin tinggi minat masyarakat maka semakin tinggi tingkat kecelakaan udara yang mungkin terjadi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat udara adalah awak pesawat tidak menggunakan bahasa yang sudah distandarkan dalam dunia penerbangan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui peraturan penggunaan bahasa standar penerbangan yang harus digunakan oleh para awak pesawat dan tanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kelalaian personelpenerbangan akan menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan.
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERBENTUK REKLAME BERDASARKANPERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM: Kewenangan; Alat Peraga Kampanye; Satpol PP; Pemilihan Umum Basid, Abdul; Yudiansyah, Angga Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1600

Abstract

Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilihan umum. Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan seingkali kita merasa kebingungan apa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggani penertiban di Pemilu karena dalam aturan tidak disebutkan dengan jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alat peraga kampanye termasuk bentuk reklame insidentil karena penyelenggaraanya di masa-masa tertentu (masa pemilihan umum) dan memiliki masa izin kurang dari satu tahun dengan catatan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tidak disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tugas dan kewenangan tersebut dalam makna essensi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga harus ada sinergisitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW / UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA MENURUT TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Omnibus Law, Cipta Kerja, Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Suyanto; Cahyono, Ido Nugroho Wahyu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1601

Abstract

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sistem/konsep omnibus law di adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia, yang mana konsep tersebut tersebut memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus, amandemen tersebut berupa perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah dengan adanya Undang-Undang ini akan menjadi norma baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metodo penelitian hukum normatif yuridis. Data yang digunakan bersumber dari Undang-Undang, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana maupun ahli. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep omnibus law tidak dilarang, seharusnya terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar dalam pembentukan maupun pelaksanaannya memiliki pijakan/dasar hukum yang kuat. Selain itu juga diperlukan norma baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan sistem hukum Indonesia dan berdasarkan produk hukum yang telah dibuat/disahkan demi menjamin keteraturan hierarki atau tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue