cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 72 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 12 No 3 (2023)" : 72 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontraktor dan Dinas Cipta Karya Dalam Pembiayaan Proyek: Analisis Yuridis Rachmazani, Adis Shandra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2547

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dalam pembiayaan Proyek terhadap Kontraktor berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada WINI NOVIARINI Selaku Hakim Anggota pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah dengan Memperhatikan Pasal 1233, 1240, 1250, 1320, 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Faktor penyebab terjadinya perkara Wanprestasi pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Tjk, adalah terjadinya Wanprestasi atau Ingkar janji dalam pembiayaan proyek antara Penggugat dan Tergugat mengingat bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan telah membuktikan bahwa Tergugat memenuhi salah satu unsur terjadinya Wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2022/PN Tjk adalah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, melakukan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum penggugat yang dipertimbangkan satu demi satu sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Bawembang, Nopesius; Ante, Rinny; Umboh, Joice; Paendong, Kristiane A.; Taunaumang, Herts
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2548

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Orderan Go-Food Fiktif di Kota Semarang Hermawan, M. Ibnu; Saputra, Arikha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2549

Abstract

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang startup digital (perusahaan rintisan) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas tentang layanan Go-Food, khususnya driver yang mengalami orderan fiktif di Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menganalisis dan menjawab permasalahan terkait praktik orderan fiktif terhadap pengemudi Go-Jek pada layanan go-food di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap driver Go-Jek yang dirugikan akibat kasus orderan Go-Food fiktif di Kota Semarang. Adapun hasil dari penelitian bahwa praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut, 1) Driver mendapatkan orderan dari konsumen; 2) Driver memesan makanan sesuai aplikasi; 3) Driver menuju lokasi; 4) Konsumen hilang kontak dan titik lokasi palsu/fiktif; 5) Driver menunggu sekitar tga puluh menit; 6) Driver lapor ke pihak Go-Jek; 7) Dalam waktu 1x24 jam driver mendapatkan ganti rugi dari Go-Jek. Kemudian untuk ganti rugi dari pihak Go-Jek kepada driver, diberikan oleh pihak Go-Jek berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif.
Status Kepemilikan Aset Negara Rumah Dinas Yang ditempati Oleh Keturunan Karyawan PT. Kereta Api Indonesia Maharani, Rahma Eka; Andraini, Fitika
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2550

Abstract

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.1 Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 secara tegas juga menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya yang dalam hal ini juga termasuk hak untuk bertempat tinggal. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Melalui tipe penelitian yuridis normatif, penulis akan menganalisis teoriteori hukum dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah negara. Kemudian akan ditinjau implementasinya secara kasuistis yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif. Pendekatan yang digunakan selanjutnya oleh Penulis ialah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach. Pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg melibatkan 21 Penggugat yang semuanya diwakili oleh SUBALI, SH dan ADE IRMAWANSYAH PUTRA, SH, MH para advokat pada KANTOR ADVOKAT SUBALI & PARTNERS beralamat di Jl. H Agus Salim Komplek Ruko Jurnatan Blok B No. 36-37, Semarang melawan Direktur Utama PT KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT KAI Kota Semarang sebagai Tergugat yang diwakili oleh kuasanya AFRIZAL, SH, SUSILO YUWONO, SH, ROEDHI SETIAWAN, SH dan ENDAR BUDI NURMANSYAH, SH para advokat pada kantor advokat AFRIZAL, SH & REKAN beralamat di Jl. Pengandaan I No. 25 Sampangan, Semarang. Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab – bab diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil dari Analisa Yuridis Terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg dengan 21 orang sebagai Penggugat melawan PT KAI Pusat Bandung cq PT KAI DAOP 4 Semarang sebagai Tergugat menghasilkan putusan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Semarang menolak semua gugatan para Penggugat seluruhnya.
Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada dalam Keadaan Darurat Militer Tahun 1966 Sinaga, Hotman Capandi; Tehupeiory, Aartje
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2561

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu meneliti lebih mendalam mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat dan meneliti lebih mendalam upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency). Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain: adanya legalitas pembelokiran dan penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (economic crimes); Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945; dan penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (state of exception) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson Berbasis Good Governance di Kota Surakarta Pambudi, Satriyo Rahman Nur; Absori, Absori
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2673

Abstract

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson (OSS). Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kota Surakarta meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik. Dalam praktiknya penerapan good governance tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan memajukan dunia usaha dan perekonomian. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula.
Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Khosyi, Athallah Fajari; Niami, Mutimatun
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2675

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.
Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yasyir, Abdul Hakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2676

Abstract

Pelecehan seksual banyak terjadi dimana pun dan kapanpun. Perempuan menjadi objek yang selalu menjadi korban. Semua orang memiliki kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. baru-baru ini muncul istilah baru di Indonesia yaitu catcalling yang merupakan salah satu bentuk peleceha seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja maupun tanpa maksud yang pasti melakukan gangguan-gangguan kepada perempuan yang tidak dikenal seperti menggoda, memanggil, dan bersiul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana bentuk perlidungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari pelecehan seksual catcalling. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling termasuk kepada pelecehan secara verbal sehingga untuk perlindungan hukum berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang Halu, Siti Zubaeda; Suliantoro, Adi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2678

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas, namun tidak seluruhnya adalah kosmetik yang legal. Penelitian ini membahas produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Semarang, karena dengan tidak adanya izin edar berisiko untuk merugikan konsumen. Permasahan dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dan; 2) upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dengan memberlakukan Undang-undang yang berlaku, sedangkan secara represif dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kemudian didapatkan bahwa upaya dari BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan dua cara, yakni pre market dan post market. Juga BBPOM melarang peredaran untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen. Diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, serta diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sahrul, Sahrul; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2690

Abstract

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.

Page 5 of 8 | Total Record : 72

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue