cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2020)" : 24 Documents clear
STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN Gunawan Hadi Purwanto; Mochamad Mansur
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190

Abstract

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA Arkisman Arkisman; Nandatama Ayu Lafitri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1193

Abstract

Mengingat hasil dari sertipikat hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen Elektronik dalam pembuktiannya dipersamakan dengan Dokumen tertulis (surat). Sehingga kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah yang dapat dipergunakan saat berpekara di pengadilan, yang dimana dalam pembuktiannya dalam perkara perdata dapat mengacu pada aturan yang sebelumnya telah mengatur mengenai alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga sertipikat hak tanggungan elektronik tersebut memiliki kepastian hukum karena mendapat perlindungan dari Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan hukum terkait yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, serta Pendekatan History (Sejarah). Kata kunci : Kepastian Hukum; Pembuktian; Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik. Given that the result of a certificate of mortgage which is done electronically is in the form of an electronic document. Electronic Documents in proof are equated with written documents (letters). So that the position of electronic evidence as valid evidence that can be used when holding court in court, which in the evidence in civil cases can refer to the rules that previously regulated electronic evidence, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. So that the electronic mortgage certificate has legal certainty because it is protected by the ITE Law No. 11 of 2008. The research method used in this paper is the normative legal research method. The research was conducted by examining related legal materials collected through library research. The type of approach used is the Conceptual Approach, the Legislative Approach, and the Historical Approach. Key words: legal certainty; Proof; Electronic Liability Certificate.
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE) Dwi Wachidiyah Ningsih; Abdul Karim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1194

Abstract

Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui langkah hukum untuk menjerat tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen menggunakan metode content analysis. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan kualitatif. Penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP dan sesuai dengan  Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah hukum untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : Tindak Pidana, Prank, Pencemaran Nama Baik, Media OnlineABSTRACTOften prankers escape the trap of the law. Not all prank victims are willing to report to the police. This study aims to determine the law enforcement of prank criminal acts (insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and to find out legal steps to ensnare prank crime ( insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research. The approach used in this research is a statutory approach. The source of legal materials comes from primary legal materials. The technique of collecting legal materials by studying documents uses the content analysis method. Legal material analysis techniques are carried out qualitatively. Prank criminal law enforcement (insults uploaded on online media) are in accordance with the Criminal Code Article 310 of the Criminal Code and in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Legal steps to prosecute criminal acts in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.Keywords: Crime, Prank, Defamation, Online Media
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Abdul Basid; Triyo Amianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1195

Abstract

Seiring meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meningkat pula pertumbuhan konsumsi terhadap barang dan jasa publik. Kondisi ini ditandai atas melonjaknya berbagai pusat kegiatan, industri, infrasruktur, maupun kawasan pemukiman di berbagai kota di Indonesia. Diantaranya akses negatif melonjaknya perkembangan ekonomi rakyat adalah bertambahnya besarankepemilikan kendaraan yang berakibatterhadap kepadatan lalu lintas. Terjadi kemacetan dimana-mana dengan ekses beban ekonomi tinggi, berkembangnya resiko akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran aktifitas di jalan. Perkembangannya bisasebagai kontra produktif atassasaran pembentukan ekonomi dan perluasan wilayah, dikarena kemacetan mempengaruhimasa perjalanan. Kendaraan yang beroperasiselama kemacetan, mengakibatkan beban ekonomi tinggi dampak konsumsi bahan bakar yang semakin banyak.Kota menggambarkansuatu wilayah yang memiliki penduduk relatif banyak. Besaran penduduk di kota-kota besar khususnya Kota Gresik terus bertambah, faktor penyebab jumlah penduduk terus bertambah di Kota Gresik  dikarenakan urbanisasi desa/kota-kota kecil ke Kota Gresik atas tujuan mencari pekerjaan. Besarnya urbanisasi desa/kotakecil ke Gresik mengakibatkan banyaknyaharapan penduduk akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Mall adalah pusat perbelanjaan yang mempromosikan berbagai aneka ragam barang yang dijual sehingga konsumen beramai-ramai datang kesana. Banyaknya pembangunan mall di Kota Gresik kadang-kadang tidak disertai atas ijin analisis dampak lalu lintas (andalalin). Sedangkanandalalin benar-benar penting dilaksanakan ketika mall tersebut dibangun supaya tidak berlangsung kemacetan yang diakibatkankarena kendaraan yang masuk/keluar mall tersebut.Persoalan perizinan toko modern terus berlanjut. Dinas Perhubungan (Dishub) memaparkan jika seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Gresik tidak memiliki analisis dampak lalu lintas. Ini disebabkan karena Gresik baru mengatur andalalin atas tahun 2017 lalu. Yakni dengan terbitnya Perda 4/2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.Pemberian sanksi yang akan diberikan yakni penderitaan yang diberikan ataupunkelihatan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan karena seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.Kata kunci: Analisis Dampak Lalu Lintas; Pelanggaran;Perizinan; Sanksi. ABSTRACT As economic capacity and social welfare increase, so will the growth in consumption of public goods and services. This condition is marked by the surge in various activity centers, industries, infrastructure, and residential areas in various cities in Indonesia. Among them is the negative access to the soaring economic development of the people, namely the increase in the amount of vehicle ownership which results in traffic congestion. Traffic jams occur everywhere with high excess economic burdens, developing risks of security, safety, order and smooth activity on the road. Its development can be counterproductive to the goals of economic formation and regional expansion, because congestion affects travel times. Vehicles that operate during congestion, resulting in a high economic burden due to increased fuel consumption.City describes an area that has a relatively large population. The population size in big cities, especially Gresik City continues to increase, the factor that causes the population to continue to increase in Gresik City is due to the urbanization of villages / small towns to Gresik City for the purpose of finding work. The large number of urbanization in the village / small town to Gresik has resulted in many hopes that the population will fulfill their daily needs. Mall is a shopping center that promotes a wide variety of goods sold so that consumers flock to there. The large number of mall developments in Gresik City is sometimes not accompanied by a traffic impact analysis permit (andalalin). Meanwhile, andalalin is really important to implement when the mall is built so that congestion does not occur due to vehicles entering / leaving the mall.The issue of licensing for modern shops continues. The Department of Transportation (Dishub) explained that all modern shops in Gresik Regency do not have a traffic impact analysis. This is because Gresik has only managed Andalalin in 2017. Namely with the issuance of Perda 4/2017 on Traffic Impact Analysis.The imposition of sanctions that will be given, namely the suffering that is given or seen on purpose by someone after an offense, crime and wrongdoing is done because of someone as a way of disciplining.Keywords: Traffic Impact Analysis; Violation; Licensing; Penalty.
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM BERUSIA 17 TAHUN Prihatin Effendi; Ni’mathus Syaputri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1196

Abstract

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan  terhadap pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui perlindungan hukum pidana bagi anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas. Pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban diatur dalam Pasal 310 ayat  (4) yakni paling lama pidana penjala selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- dan Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Anak di bawah umur 17 Tahun
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH UNTUK BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDIER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Suyanto suyanto; Akhsanu Amala
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1197

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul tentang pendaftaran hak atas tanah untuk badan usaha persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dalam rangka mencatat dan mendaftarkan data yang berkenaan dengan bidang tanah. Disamping itu, pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemegang hak guna mengetahui status kepemilikan hak atas tanah. Penelitian yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (nomative legal research) yang menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum.Berdasarkan hasil analisis yang membahas pokok-pokok permasalahan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pendaftaran hak atas tanah untuk persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan karena tidak termasuk badan hukum melainkan badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak atas tanah dengan status kepemilikan hak guna bangunan, dan keberadaan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kedudukannya lebih tinggi dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan; Pendaftaran Tanah; dan Persekutuan Komanditer.             ABSTRACT This research is entitled about the registration of land rights for a limited partnership (commanditaire vennootschap) according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. Land registration is an obligation that must be carried out by the Government continuously in order to record and register data relating to land parcels. In addition, land registration is the obligation of the right holder to know the ownership status of land rights. The research that the writer can use in this research is normative legal research which finds legal rules, legal principles, and legal doctrine to answer legal issues.Based on the results of the analysis that discusses the above issues, the author can conclude that the registration of land rights for limited partnership (commanditaire vennootschap) according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration cannot be carried out because it is not a legal entity but a business entity that is not fulfills the requirements as a legal subject to hold land rights with the status of ownership of building use rights, and the existence of a Circular of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2019 concerning Granting Building Use Rights for Limited Partnerships (Commanditaire Vennootschap) is contrary to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which has a higher position in the Hierarchy of Legislative Regulations.Keywords : Building Use Rights; Land Registration; and limited partnership. 
IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBGRAMDARI HASIL ENDORSEMENT Leoni Talitha Mutmainah; Zainal Muttaqin; Laina Rafianti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1198

Abstract

  Kegiatan endorsementyang dilakukan oleh Selebgram saat ini merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dikenakan PPh untuk meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi kurangnya kesadaran dan kepatuhan Selebgram berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan PPh sehingga pendapatan negara tidak terserap dengan baik. Pengenaan PPh terhadap Selebgram dari hasil endorsementmengacu pada pengaturan PPh pada umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang pada intinya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kegiatan ekonomis, baik yang diperoleh dari dalam dan luar Indonesia dalam bentuk apapun merupakan Objek Pajak Penghasilan. Belum adanya pengaturan secara lebih rinci mengakibatkan kurangnya kesadaran Selebgram dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hambatan yang dialami oleh DJP dalam pengawasan diantaranya karena terbatasnya data yang diperoleh oleh DJP dan belum ada payung hukum bagi DJP untuk mengakses data Selebgram lebih lanjut. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Selebgram, Endorsement, Pendapatan Negara, Pengawasan Nowdays, Celebgram endorsement is one of the potential sectorswhich can be Income Tax subject to increase state revenue. However, the lack of Celebgram awareness and compliance caused to non-optimal Income Tax implementation, so that state revenue is not absorbed properly.The imposition of Income Tax against Celebgram from endorsementincome refers to general Income Tax regulations that is Act Number 36 of the Year 2008 about Income Tax which explains that anything that gives rise to economic activity, whether obtained from within and outside Indonesia in any form is an Income Tax Object. No more detailed regulations causes the lack of Celebgram awareness to fulfill their tax responsibility. One of DJP supervision problems is caused by DJP obtainedlimited data and there is no regulations for DJP to access further Celebgram's data. Keywords: Income Tax, Celebgram, Endorsement, State Revenue, Supervision
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA Zakiah Noer; Muchyidin Muchyidin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1199

Abstract

ABSTRAKDalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa memerlukan sumber pendapatandanayang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa.Mengenai pemanfaatan aset desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan aset desa terbagi menjadi empat, yaitu sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnyadalam Pemanfaatan aset desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa yang diatur dalam pasal (3) ayat 1. Apabila pemerintah Desa dalam melaksanakan memanfaatkan aset desa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desa dalam bentuk sewa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Tindakan hukum pemerintah desa yang menyewakan  dengan pihak lain dalam memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah bertindak sebagai badan hukum dan tunduk kepada hukum privat. Maka pemerintah desa jika melakukan perjanjian dalam betuk sewa haruslah taat pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal.Kata kunci :Perjanjian, Sewa Menyewa, Tanah Kas Desa ABSTRACT In improving Village Welfare, the village government in government administration, development implementation and especially services to the community requires adequate funding sources, one of which is the use of Village Treasury Land. Thus, the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management in Article 11 paragraph (2) states that the utilization of village assets is divided into four, namely leasing, borrowing and using, joint utilization, building for handover or building for handover. Furthermore, Article (3) states that the utilization of village assets must be stipulated in a Village Regulation. So if the Village government wants to take advantage of the village assets it has, it must have a Village Regulation. So if the village government wants to take advantage of village assets in the form of rent it has, it must have a Village Regulation. The legal action of the village government that rents out with other parties in utilizing its village assets, the government acts as a legal entity and is subject to private law. So if the village government makes an agreement, it must comply with Article 1320 of the Civil Code as a condition for the validity of the agreement, namely agreement, skills, certain things and lawful causes.Keywords: Agreement, Lease, Village Treasury Land
PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK Rizki Kurniawan; Amalia Zulfa Salsabil
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1200

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Tanah diperlukan antara lain untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Selain itu, tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia  hidup  dan  berkembang  biak,  serta melakukan aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka tidakmenutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di bidang pertanahan. Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnyatidak dapat dipindah-pindahkan.Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan, Bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan dan Hak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia dan Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang hak pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sementara kewajiban pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 340 Tahun 1996. Sedangkan Pengaturan hukum tentang Hak PemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUPA, dan kewajiban pemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 15 UUPA.Kata Kunci: Bangunan;Hak; Pemberian; Pengaturan; Tanah.  ABSTRACT Land is one of the main elements in human life and is a source of natural wealth which has an important function for the economic development of Indonesian society. Land is needed, among others, for residence and for business activities which are increasingly varied according to economic, social, cultural and technological developments. In addition, land is one of the basic necessities of human life. Humans live and reproduce, and carry out activities on the ground, so that every time humans come into contact with the land. With the increasing need for land, it is possible to cause conflicts in the land sector. Land is immovable object / fixed object because it cannot be moved. From this background, the problem arises, How are the legal arrangements regarding the rights and obligations of Building Use Rights and Property Rights holders in Indonesian land law and how are the legal arrangements for granting Building Use Rights Above Freehold Land.The results of this study indicate that the legal arrangements regarding the rights of building use rights holders are regulated in Article 32 of Government Regulation Number 40 of 1996. Meanwhile, the obligations of holders of Building Use Rights are regulated in Article 30 of Government Regulation Number 340 of 1996. While Indonesian land law is regulated in article 4 paragraph (2) of the UUPA, and the obligations of property rights holders in Indonesian land law are regulated in article 15 of the UUPA.Keywords: Building; Rights; Giving; Arrangement; Land.
PENETAPAN NILAI LIMIT HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR OLEH KREDITOR ATAU PENJUAL Mohamad Nasichin; Ade Candra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1201

Abstract

ABSTRACTIn the determination of the limit value of the object of the Mortgage by the seller or creditors, it results in many losses for the debtor, the creditor on the pretext of paying off the creditors' receivables determines the value of the collateral object value below the fair value, even often the seller sets the limit value with the debtor's debt value. In the case of a creditor auctioning an object of mortgage on his own power through a public auction of object of mortgage, if the debtor is default, he should still consider that the object of mortgage is the property of the debtor. Because the debtor is the mortgage provider and the creditor should still prioritize the value of respect for the property of others. In this study, it is emphasized that in the implementation of the guarantee auction of Mortgage Rights through a Public Auction, KPKNL has not been able to provide the right and balanced solution between debtors and creditors. Because, in the Regulation of the Minister of Finance concerning Instructions for auction implementation, it does not define the determination of the lowest limit and the flow of determining the auction which is required to sell at market price first and does not provide a limit value below the liquidation value, besides that in the PMK it does not give authority to auction officers. KPKNL to impose sanctions on non-payment applicants if there is a price request by selling below a reasonable limit. So that the auction results are considered not fulfilling the principle of justice for the owner of the Object of the Mortgage. Keywords: Mortgage Guarantee;  Default Loan; Determination of Limit Value;  Debtor Legal Protection AbstrakDalam penetapan nilai limit Objek Hak Tanggungan oleh penjual atau kreditor banyak mengakibatkan  kerugian bagi debior, kreditor dengan dalih untuk melunasi piutang kreditor  menetapkan nilai objek jaminan hak tanggungan dibawah nilai yang waja, bahkan sering terjadi penjual menetapkan nilai limit dengan nilai hutang debitor.  Dalam halnya kreditor melakukan lelang objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum objek hak tanggungan apabila debitor cedera janji seharusnya tetap mempertimbangkan bahwa objek hak tanggungan tersebut merupakan milik debitor.  Karena debitor sebagai pemberi hak tanggungan dan seharusnya kreditor tetap mengedepankan nilai penghormatan kepada milik orang lain. Dalam penelitian ini menggaris bawahi bahwa  dalam pelaksanaan lelang jaminan Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum yaitu KPKNL belum bisa memberikan  solusi yang  tepat dan seimbang atara debitor dan kreditor. Karena , didalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang tidak mendefinisika mengenai penetapan batas terendah  dan alur penentuan lelang yang di haruskan menjual dengan harga pasaar terlebih dahulu dan tidak memberikan nilai limit di bawah nilai likuidasi, selain itu di dalam PMK tidak memberikn kewenagan kepada petugas lelang  KPKNL untuk memberikan sanksi kepada pemohon lelanag apabila adanya permaian harga dengan menjual dibawah limit yang wajar. Sehingga hasil lelang dianggap tidak memnuhi asas keadilan bagi pemilik Objek Hak Tanggungan. Kata Kunci : Jaminan Hak Tanggungan; Kredit Bermasa Cedera Janji; Penetapan Nilai Limit; Perlindungn Hukum Debitor.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue