Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
649 Documents
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG PERPAJAKANNYA BELUM TERBAYAR ]]>
<![CDATA[Fauzi, Moh Ikang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.721
<![CDATA[Transition of rights toward land and property can be occurred because of legal action and event. An example of legal action which stimulates rights transition of land coupled with property is sale and purchase. Rights transition need to be approved by authentic deed which is published by authorized legal officer (PPAT). Rights transition of land coupled with property through sale and purchase stimulate an occurrence of tax obligation for all parties which is known as Tax Income (PPh) for seller and custom of land and property rights for buyer (BPHTB).The writing of this study wants to examine and analyze further about the legal standing of the land sale and purchase deed whose tax on the transfer of rights has not been paid and the legal impact borne by the parties to the land sale and purchase tax The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal material while in searching for and collecting data is done with two approaches, namely the legal approach and the conceptual approach.The results of the study indicate that the sale and purchase deed that has been made by PPAT is valid even though the tax arising from the transfer of rights to the land and the building has not been paid. The parties that do not pay taxes arising from the transfer of rights to land and buildings have debts to the state and may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the applicable legislation. Keywords: Authentic Deeds, Sale And Purchase, Tax    ABSTRAK Peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat membuat terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah melalui jual beli. Adanya peralihan hak tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli tersebut melahirkan kewajiban perpajakan bagi para pihak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli.Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan hukum akta jual beli tanah yang pajak atas peralihan haknya belum terbayar dan dampak hukum yang ditanggung oleh para pihak terhadap pajak jual beli tanahMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang sudah di buat oleh PPAT adalah sah meskipun pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunannya belum dibayarkan. Para pihak yang tidak membayar pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunan memiliki hutang kepada negara dan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kata Kunci : Akta Otentik, Jual beli, Pajak]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA ATAS JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Meiyudianti, Ninik]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.722
<![CDATA[Obligation of creditor in making report for nullification of debt in fiduciary registration office to delete the record of fiduciary object is known as liability omission (Roya). Liability omission can be done when debtor paying off all debts that is possessed to the creditor.  When liability omission (roya) is not conducted by the creditor after debtor pay off all the debt, it certainly harms  the debtor since he/she as debtor is not able to use the fiduciary object to make new credit agreement with other parties.The present research aims to elaborate and examine further about the obligation of creditor in performing liability omission toward the fiduciary object when the debtor paying off all the debts. Moreover, the present study tries to elaborate further about accountability of creditor regarding negligence in performing liability omission toward fiduciary object that has been paid off. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study shows that deletion record of fiduciary object based on paying off of debts by the debtor shall be performed by the creditor. When creditor neglects in performing this act within fourteen days (14) after the repayment of debt, it can be justified as infringement of law. Moreover, creditor shall responsible to pay all losses that is experienced by the debtor.  Keywords: Deletion of Fiduciary Object, Infringement of law, Accountability ABSTRAK Kewajiban kreditur melakukan laporan atas hapusnya hutang kepada kantor pendaftaran fidusia untuk dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dikenal dengan sebutan roya. Roya dilakukan setelah debitur melunasi seluruh hutang yang dimilikinya kepada kreditur. Kewajiban melakukan roya tersebut apabila tidak dilakukan oleh kreditur tentunya akan merugikan debitur karena debitur tidak dapat menjadikan benda yang dimilikinya tersebut sebagai obyek jaminan fidusia pada saat debitur akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain setelah dilunasinya hutang yang lama.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kewajiban kreditur atas jaminan fidusia yang telah dilunasi debitur dan tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hapusnya Jaminan Fidusia karena adanya pelunasan hutang oleh debitur menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dalam waktu 14 (empat belas) haris setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur. Kata Kunci : Pencoretan Jaminan, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK LEMBAGA KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Herawati, Tantri Noviana]]>;
<![CDATA[Anand, Ghansham]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.723
<![CDATA[The social function of land has become one of the basis for Government’s policy to put public interest on top of the individual ones, with regard to rights of the individuals. The main purpose of land procurement for public interest is to provide land for the development, in order to increase the welfare and prosperity of the nation. Despite this notion, any legal interest of the parties concerned must still be guaranteed. To guard the public interest, it is necessary to give compensation to any rightsholder whose land has been acquisited by the government. The land procurement process shall be carried out in accordance with the legal regulations concerned, especially Law Number 2 of 2012 about Land Procurement for Public Utilities Construction. In case the rightsholder refuses to accept the form and/or the value of compensation that has been negotiated previously, the government regulated that the compensation shall be commended in a District Court.   Keywords : Social Function, Compensation, Consignment.   ABSTRAK Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu dasar kebijakan Pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik di atas yang individu, berkaitan dengan hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan lahan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepas dari pengertian ini, setiap kepentingan hukum dari pihak-pihak terkait masih harus dijamin. Untuk menjaga kepentingan publik, perlu memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang tanahnya telah diakuisisi oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Utilitas Umum. Jika pemegang hak menolak untuk menerima nilai kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya maka pemerintah mengatur bahwa kompensasi akan dititipkan di Pengadilan Negeri.  Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hapsari, Viendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.724
<![CDATA[Limited company stimulates the existence of cross shareholding stocks of the company. Stockholder who invest their capital in limited company is able to establish join venture in other companies in which the company can be in form of private or group.  Basically, there are no restrictions which forbid someone to hold stocks in numerous companies. However, rights to hold numerous stocks shall be based on regulations regarding limited company, restriction of monopoly concerning stock in a company, and indisposed business competition. Author of the present study aims to examine further about the validity of cross shareholding based on regulation of limited company, restrictions of stocks monopoly within companies, and indisposed business competition. This study uses normative legal research methods by using the statue, conceptual, and case approaches. The legal materials that used as primary sources in the present study are legislation and judgments. Meanwhile, secondary materials that used are judicial books and journals. The present research shows that cross shareholding of limited company stocks which is caused by the establishment of new stocks in the market is restricted by the regulation of limited company. Meanwhile, cross shareholding of stocks that is caused by the occurrence of stocks transition is not explicitly restricted. The cross shareholding of stocks is justified as breaching the regulation of monopoly and indisposed business competition when someone holds more than 75% (combine between the stocks of two limited companies)   Keywords: Stocks, Cross Shareholding of Stocks, Monopoly ABSTRAK Pada perusahan berbentuk Perseroan Terbatas memungkingkan terjadinya kepemilikan silang saham. Pemilik modal yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan dapat menanamkan modalnya di Perusahaan lain baik yang berdiri sendiri atau tergabung di dalam group. Pada prinsipnya tidak ada larangan bagi siapapun untuk memiliki saham di setiap perusahaan, namun kepemilikan saham tersebut juga harus memperhatikan pula ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan kepemilikan silang saham menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepemilikan silang saham menurut Undang Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan silang saham yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru saja yang dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk silang saham yang diperoleh dari adanya peralihan karena tidak secara eksplisit dikatakan dilarang. Kepemilikan silang saham dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila kepemilkan silang saham dari dua Perseroan yang menguasai pasar apabila digabung menjadi satu jumlahnya menguasai lebih 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pangsa pasar. Kata Kunci : Saham, Silang Saham, Monopoli]]>
<![CDATA[SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA ]]>
<![CDATA[Kumalasari, Devi]]>;
<![CDATA[Ningsih, Dwi Wachidiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.725
<![CDATA[Seseorang dalam melakukan perbuatan hukumnya, maka orang tersebut terlebih dahulu harus sudah dinyatakan cakap untuk bertindak menurut hukum. Maksud cakap adalah menurut hukum sudah dinyatakan dewasa. Sedangkan kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Menurut konsep K.U.H.Perdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. Tetapi mengenai masalah batasan umur dewasa ini belum adanya keseragaman yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang- undangan yang menentukan sendiri tentang batasan umur dewasa tersebut. Maka mereka yang berumur 18 tahun tersebut belumlah dapat dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi disini terjadi adanya ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam lapangan hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum kenotariatan. Kata Kunci: Batasan, Usia, Dewasa.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KARYA JURNALISTIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Rozi, Muhammad Fatkur]]>;
<![CDATA[Purwanto, R Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.745
<![CDATA[Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di kalangan jurnalis yang banyak terjerat kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga yang menjadi pokok dari penelitian ini ialah penerapan tindak pidana pers dalam UU ITE terhadap karya jurnalistik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1). Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan dalam UU ITE jika telah memenuhi 3 (tiga) syarat, pertama harus terlebih dahulu korban menggunakan hak jawab; dan kedua korban dan pers harus melakukan mediasi melalui perantaraan Dewan Pers; dan ketiga upaya mediasi tersebut ternyata gagal. Kegagalan upaya mediasi dapat ditempatkan sebagai alasan utama penuntutan pidana. 2) Penyelesaian perkara pers dimulai dari pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasi dari Dewan Pers. Jika tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik., maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka memunculkan rekomendasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Kata kunci : Penghinaan dan pencemaran nama baik, Jurnalistik, Pers]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT PERSETUBUHAN YANG KORBANNYA ANAK MELALUI UPAYA PEMBUJUKAN ]]>
<![CDATA[Prakoso, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i1.817
<![CDATA[Persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi;Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya†dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), subsidair 3 bulan penjara untuk Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK. Untuk Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK menjatuhkan pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 bulan penjara, sedangkan untuk Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima pujuhjuta rupiah), subsidair 4 bulan penjara.Kata kunci: membujuk, anak, persetubuhan. DOI :10.5281/zenodo.3470402]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI ( juridical study of reverse releases of corruption criminal actions) ]]>
<![CDATA[Suyono, Yoyok Ucuk]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i1.842
<![CDATA[Internationally, corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.       On the basis of the foregoing, the problems that need to be addressed are: "How is the application of the reverse verification system in the Anti-Corruption Law?" And "What is the urgency of the reverse proofing system regulated in the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes? "Keywords: reserve proof, corrptionABSTRAKSecara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematik dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (trans national border crime), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Atas dasar hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan adalah : “Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Anti Korupsi?†dan “Apa urgensinya sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?â€ÂÂÂKata Kunci : pembuktian terbalik, pidana korupsi DOI :10.5281/zenodo.3470429]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENITIPAN GANTI KERUGIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Suyanto, Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i1.858
<![CDATA[ABSTRAKPasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa dengan penitipan ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berakibat alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) sebagai akibat hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri bertentangan dengan asas contrarius actus, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertipikat hak. Pejabat yang berwenang membatalkan sertipikat hak adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri adalah hak atas tanah menjadi hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan pencabutan hak atas tanah disebabkan pihak yang berhak tidak punya pilihan lain, kecuali harus menerima besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Kata Kunci: Penitipan, ganti kerugian, Hak atas tanah.ABSTRACTArticle 43 of Law No. 2 of 2012 stipulates that with the safekeeping of compensation for money in the District Court in the procurement of land for public interest resulting in an instrument of proof of land rights (certificate of rights) declared invalid. The non-entry into force of proof of land rights (certificate of rights) as a result of the legal safekeeping of compensation in the District Court is contrary to the principle of contrarius actus, namely the District Court is not authorized to cancel the certificate of rights. The official who has the authority to cancel the certificate of rights is the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. The legal consequences of indemnity safeguards in the District Court are the right to land to be abolished, and the land returned to state land as a forced land acquisition by the Land Procurement Executor under the pretext of public interest. Land acquisition in the procurement of land for the public interest by depositing compensation in the District Court can be equated with the revocation of land rights because the rightful party has no other choice, except having to accept the amount of compensation determined by the Chairperson of Land Procurement.Keywords: Compensation, Deposit, Land rights.DOI :10.5281/zenodo.3470425]]>
<![CDATA[IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA ]]>
<![CDATA[Puspitosari, Hervina]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i1.865
<![CDATA[Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah. Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah DOI :10.5281/zenodo.3470429]]>
