cover
Contact Name
POLITICO
Contact Email
politico.jurnal@unmuhjember.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ria.angin@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
POLITICO
ISSN : 18296696     EISSN : 25494716     DOI : -
POLITICO merupakan media publikasi ilmiah bagi para dosen dan mahasiswa melalui penelitian dan artikel tulisan karangan ilmiah tentang hasil penelitian, survei dan telaah pustaka yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 141 Documents
FACTORS AFFECTING MILLENNIAL GENERATION VOTING DECISION IN THE 2019 GENERAL ELECTION IN SURABAYA Citra Oktavia Mochtar
POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i2.2055

Abstract

An election in a democratic country has become routine in determining the regeneration of leadership. Political participation, especially voting in elections, is the key to democratic governance. Millennial Generation or Millennials have great potential for political power because of their large numbers. Their voices cannot be taken lightly. Instead, Millennials can make a significant vote contribution for the presidential candidates. The formulation of the problems discussed in this study is about how leadership, emotional relations, mass media, political issues, and voters' attitudes affect the decision to elect Presidential candidates and Legislative candidates by millennial generations. This study was a quantitative study in which the data were collected by distributing questionnaires to millennials who lived in Surabaya City. The obtained data were then analyzed using Partial Least Square (PLS) analysis method. The findings showed that leadership, emotional connection, mass media, and voter attitudes had a positive significant effect on choosing candidates by the millennial generation. Meanwhile, political issues did not significantly influence their decision in choosing candidates in the 2019 general election in Surabaya.
IMPLEMENTASI PERBUP NO.63 TAHUN 2011TENTANG PERATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU( STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI) Baktiawan Nusanto; Debby Cahya Nuriantika; Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i1.740

Abstract

Pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali bentuk dan jenisnya. Salah satu pelayanan publik yang menjadi sorotan adalah pelyanan perizinan terpadu satu pintu (one stop service). Pelayanan ini adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Salah satu Kabupaten yang telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa tahun belakangan ini, Banyuwangi banyak membuat perubahan dalam pelayan publik. Banyuwangi mulai menerapkan sistem pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat memperoleh perizinan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu ini telah memudahkan masyarakat yang dahulu harus melakukan banyak proses dan mendatangi beberapa kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen perizinan, tetapi sekarang masyarakat cukup mendatangi satu kantor saja. Sasaran yang dituju dalam perizinan terpadu ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu benar-benar transparan tetapi waktu penyelesaian masih membutuhkan waktu yang lama, tidak sesuai dengan SOP yang digunakan. Dengan adanya PTSP sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Banyuwangi. Sebab secara otomatis PTSP berkorelasi pada pertumbuhan investasi. Semakin mudah proses pengurusan izin disuatu daerah, semakin banyak investor berdatangan.Kata kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MEKANISME PENYALURAN TENAGA KERJA DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO Abu Ayub Ansori; Ria Angin
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1376

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran tenaga kerja Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mekanisme penyaluran tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas PM, PTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso masih menghadapi kelemahan.Kelemahan tersebut seperti pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja masih manual, penyebarluasan informasi kepada masyarakat belum terselenggara dengan baik, pelatihan kerja belum cukup optimal.Kelemahan-kelemahan inilah yang menyebabkan proses penyaluran terhadap tenaga kerja menjadi terhambat dan tenaga kerja tidak dapat tersalurkan seluruhnya.  Kata kunci: mekanisme penyaluran tenaga kerja  AbstractThis study aims to determine the mechanism of employment in the Department of Investment, Service Integrated One Door and Labor Bondowoso Regency. Based on the results of research in the field, the mechanism of labor disbursement conducted by the Office of PM, PTSP and Naker Bondowoso still faced weaknesses. The weaknesses such as the service of making job seeker registration card is still manual, dissemination of information to the community has not been held properly, It is these weaknesses that cause the process of disbursement of labor to be inhibited and the labor can not be channeled entirely.Keywords: mechanism, distribution of labor
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Ria Angin; Hary Yuswadi; Himawan Bayu Patriadi; Nurdyah Gianawati
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1005

Abstract

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor.  Kebijakan diimplementasikan oleh  partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg,   menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik  ketika menghadapi strategi  partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila  strategi partai politik  tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru  memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory
FACTORS AFFECTING WOMEN SELECTION IN 2019 ELECTION IN BANTUL REGENCY Dita Winda Hastuti; Dian Eka Rahmawati
POLITICO Vol 20, No 2 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i2.4369

Abstract

This study aims to determine how the representation of women in the 2019 elections in Bantul Regency and analyze what are the factors that influence the choice of women in the 2019 elections in Bantul Regency. This type of research is qualitative, with data collection techniques in the form of documentation and interviews. The analysis technique used is data reduction, data presentation, and data verification. Bantul Regency in the representation of women has fulfilled the quota of 30% or more and is precisely inversely proportional to the choice of women who did not reach the 30% quota. Therefore, researchers are interested in making Bantul Regency a case study in this research. The results of this study show that firstly, there was a gap in the number and percentage between women's representation totaling 204 people or equivalent to 46% with the electability of women in the 2019 elections in Bantul Regency only amounting to 4 people or 8.9%. Second, there are additional factors that can be categorized into supporting factors, namely political party support, cadre motivation, family factors, track record, and a lot of basis of mass and inhibiting factors namely incumbent who is re-nominating and money politics.
INTERRELASI PARA PIHAK? STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNUG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG suhari Suhari
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v16i2.745

Abstract

Kajian ini difokuskan pada  Implementasi  kebijakan   mitigasi   bencana Gununug Semeru di Kabupaten Lumajang. Jenis kajian yang digunakan adalah kajian  kualitatif  dengan   pendekatan  deskriptif.   Di  mana  hasil  kajian   ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semerudi   Kabupaten   Lumajang  masih   belum   optimal.   Adapun   faktor   yang   menjadi penyebab  tidak  optimalnya  efektivitas implementasi kebijakan mitigasi  bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang tersebut, antara lain:  1. Faktor internal antara   lain,   a).  Tidak   adanya  peraturan   daerah.   b).   Lemahnya   koordinasi Pemerintah   Kabupaten   Lumajang.   c).   Lambatnya   penetapan   tanggap   darurat bencana yang dilakukan oleh Bupati Lumajang dalam setiap kali terjadi bencana. d).  Minimnya  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   daerah   (APBD)   Kabupaten Lumajang   untuk   alokasi   mitigasi   bencana.   e).   Kurangnya   keterpaduan   dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang. f).  Kurang   adanya   transparansi   dan   akuntabilitas  dalam   pengelolaan   anggaran mitigasi   .bencana.   g).   BPBD   Kabupaten   Lumajang   dalam   bencana   lebih berorientasi   pada   saat   pasca   bencana.  2).  Faktor   eksternal   antara   lain,   a). Rendahnya partisipasi stakeholders dalam mitigasi bencana. b). Lemahnya peran Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD)   Kabupaten   Lumajang   dalam melakukan   pengawasan   terhadap   kinerja   bupati   dalam   penyelenggaraan pemerintahan,   khususnya   dalam   penanggulangan   mitigasi   bencana.   c).  Lemah koordinasi   antara   Badan   Nasional   Penanggulangan   Bencana   (BNPB)   dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kata kunci: Interrelasi, Implementasi Kebijakan, Bencana
Marketing Strategy For Tobacco And Its Industrial Products To Faceglobal Market And Anti-Tobacco Campaign iryono i
POLITICO Vol 19, No 1 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i1.2315

Abstract

During the last decade, tobacco was sharply highlighted by the international community. In global trade, the tobacco business and its industrial products were under pressure from the world through the world health organization that formulates the framework convention on tobacco control (FCTC). The conventions of FCTC aim to control tobacco and its industrial products in the global market, because they can be detrimental to health. This paper aims to review the pattern of tobacco trade in a global market that tends to get discriminated. The method of analysis employed by the author is reviewing the existing journals and conducting observations and discussions related to the problem of tobacco in the global trading. The facts in tobacco trade show that FCTC regulations that have been widely adopted by countries in the world are often tangential to global trade regulations enacted in almost all over the world. Tobacco and its industrial products are subject to discriminatory treatment in global trade. This condition has triggered many parties to trade tobacco illegally, given the need of world tobacco despite pressure always rises about 2% every year along with the increase of world population number. In the business administration review, an objective strategy is needed to address the challenges inherent in the tobacco business. The Paradigm of Resources Based View (RBV) and Market Based View (MBV) in the tobacco business need to be integrated into the internal and external factors of the business, thus the tobacco business can be maintained. A country producing tobacco (for example: Indonesia), must supportits citizen to exist at their business, because they get benefit at tobacco business. The country must safeguard and fight for tobacco to global market without having to experience product discrimination.
PERAN JEMBER FASHION CARANAVAL (JFC) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER (SEKTOR PARIWISATA 2011-2015) Ria Angin; Berry Balafif
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i1.736

Abstract

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kemajuan. Tidak hanya di daerah – daerah kota besar tetapi juga pengembangan kepariwisataan sudah masuk ke daerah – daerah kabupaten yang ada di indonesia. Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia dipastikan memiliki banyak laut yang tersebar diseluruh Nusantara,dari Sabang sampai Marauke.Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember awalnya dikenal sebagai Kabupaten dengan penghasil sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Jember juga memiliki kekayaan alam yang dijadikan tempat wisata oleh pemerintah setempat seperti, Watu Ulo, Pantai Papuma, Agro Gunung Gumitir, Rembangan dan lain sebagainya. Pemanfaatan kekayaan wisata alam tersebut sesungguhnya mampu untuk mendatangkan wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Jember, tetapi jika kita hanya berdiam diri didalam sektor pariwisata alam, tentunya terdapat wisata alam yang lebih baik dari Jember seperti Bali, Banyuwangi, dan kota – kota lainnya. Saat ini Jember memiliki satu produk wisata berbasis ekonomi kreatif yang sudah mendunia, Jember Fashion Carnaval. JFC merupakan salah satu produk lokal Jember (wisata budaya ekonomi kreatif) yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat yang juga termasuk naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. JFC merupakan perpaduan antara produk fashion dan karnaval pertama di Indonesia, tak heran banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang berkunjung setiap tahunnya ke Jember, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daeah kabupaten Jember. Selain itu JFC juga mampu menaikkan jumlah setoran pajak hotel dan pajak restoran, sebab para pengunjung wisatawan lokal maupum mancanegara akan menginap di hotel – hotel yang ada di Jember serta akan melakukan wisata kuliner mencicipi segala panganan khas yang ada di Kabupaten Jember. JFC juga memiliki tujuan agar mampu meningkatkan perekonomian rakyat kabupaten Jember dan mengangkat nama Jember ditingkat dunia. Kata kunci: Peran, Jember Fashion Carnaval, Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pembangunan (The Influence of Leadership Style and Work Motivation on Development Performance) Budi Hartono
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1367

Abstract

Abstrak:            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja pembangunan di desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Kinerja pembangunan di desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Pembangun seperti rencana yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja seluruh stakeholder yang ada. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan di desa Besuki adalah faktor gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dari seorang kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa Besuki.Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja  pembangunan  Abstract:            The purpose of this research is to know the influence between leadership style, work motivation and development performance in Besuki village Besuki District Situbondo regency. The results showed that the style of leadership and work motivation both simultaneously and partially affect the performance of development in the village Besuki Besuki District Situbondo Regency. The builder of such a predetermined plan depends heavily on the performance of all existing stakeholders. The most influential factor on the development performance in Besuki village is the factor of leadership style and work motivation of a village head as the highest leader in Besuki village.Keywords: leadership style, work motivation, development performance 
THE DISTORTION OF GOVERNMENT BUREAUCRACY AND REGIONAL SELECTION Akbar Maulana
POLITICO Vol 21, No 1 (2021): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v21i1.5439

Abstract

The problem of bureaucratic specialization in the implementation of regional elections as a form of the success of the government bureaucracy is often a problem. The process of implementing regional elections in several regions involving bureaucrats is still not maximal, so that many elected regional heads have not been able to carry out their duties to serve the community properly. On the other hand, bureaucrats must be neutral and supported by qualifications, scientific competence, and fair and reasonable performance without prioritizing political interests, so that their duties can be carried out rationally. The writing of this article was based on juridical aspects, namely Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2005 concerning Guidelines for Regional Government in the Implementation of Regional Head and Deputy Regional Head Elections. This writing intended to describe and analyze the neutrality attitude of government bureaucratic officials to the practice of Regional election power in Jember Regency. The writing method used a normative juridical approach with primary and secondary observation data collection techniques and document analysis. The conclusions of this study were: First, the neutrality of the government apparatus has not yet been carried out. Second, the problem of pressure from the writerities is still common. Third, there is no protection or no clear rules of the game from the involvement of the government bureaucracy in the regional election.

Page 7 of 15 | Total Record : 141