cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
POLITICO
Contact Email
politico.jurnal@unmuhjember.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ria.angin@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
POLITICO
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18296696     EISSN : 25494716     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
POLITICO merupakan media publikasi ilmiah bagi para dosen dan mahasiswa melalui penelitian dan artikel tulisan karangan ilmiah tentang hasil penelitian, survei dan telaah pustaka yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 141 Documents
 6   7   8   9   10 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA (THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN PARTICIPATION AND POLITICAL ASPIRATION IN THE VILLAGE GOVERNMENT LEVEL) Itok Wicaksono
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1001

Abstract

The results of the research indicate that community participation in the election of village heads in the three villages studied is always higher than the participation of the community in the other elections held in the village. The main reason for this is the familiar local figure and there is no denying the involvement of other parties who are often referred to as bebotoh in the Village Head Election. The results of this study also indicate that there is a large mass-based political party in each village (research location) but does not participate in the process of influencing influence on the title of Village Head Election. The political party is the National Awakening Party, almost never participating in the battle of Village Head Election in the village of Sruni, Kawang Rejo Village or in Selodakon Village.Keywords: Political Parties, Political Participation, Political Aspirations and Village Governance
SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) Marno Wance; Bakri La Suhu; Marsel M Girato
POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i2.1930

Abstract

The church conflict that occurred in Adu Village, South Ibu Subdistrict, West Halmahera Regency was caused by unjust church leadership. Conflicts in the construction of places of worship often lead to violence, attacks and sealing of houses of worship by the community. This study aims to determine the occurrence of social conflict between residents in the construction of church in Adu village and to find out the resolution of the conflict. This research uses descriptive qualitative research that can be understood as a series of procedures used in solving problems, namely the cause of conflict between residents related to the construction of church in Adu Village by investigating and describing research objects based on facts in the field. Data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques namely observation, interviews and document analysis.  The research findings show that the cause of conflict in church construction is because (1) the church leadership is no longer neutral in serving the community, for example when visiting a sick Adu village community, the church leader only visits one group while the other group is ignored, and (2) the regulations of church leaders regarding residents’ responsibilities to the church such as the obligation for each person to contribute IDR 200,000 per year for church construction is considered too burdensome for the community. From the factors causing the conflict, conflict resolution is carried out by way of negotiations (consensus agreement) between the Old GMIH and the GMIH Renewal. From these negotiations, a mutual agreement ensued that the construction of a new church planned by the GMIH Renewal would continue.
KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI ROWOSARI 03 KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER Tohadi Tohadi
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i1.741

Abstract

Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Media Gambar pada Siswa Kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2016/2017, dikarenakan adanya permasalahan yaitu hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan Ciri ciri Mahluk Hidup  masih rendah. Melalui media gambar permasalahan ini dicoba untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tentang ciri  ciri mahluk hidup melalui penggunaan media gambar pada siswa kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2016/2017. Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Pada tahap observasi observer dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran melalui penggunaan media gambar pada pelajaran IPA. Hasil belajar siswa pada tes akhir presentasi siswa tuntas belajar pada kondisi awal 55,18%  menjadi 68,18% pada siklus I dan meningkat menjadi 86,36%  pada siklus II. Nilai rata-rata juga mengalami peningkatan dari 57,50 pada kondisi awal menjadi 64,09 pada siklus I dan pada siklus II 70,00.Kata kunci: Media gambar, ciri ciri mahluk hidup, hasil belajar.
IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP): PENDELEGASIAN KEWENANGAN SETENGAH HATI (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi) Fatah Hidayat; Sutomo Sutomo; Bagus Sigit Sunarko
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1377

Abstract

AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa intensi yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi ternyata masih belum berhasil dengan baik. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan model deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Banyuwangi akan tetapi proses perizinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Kajian ini juga menemukan bahwa pendelegasikan kewenangan dalam perizinan dan non perizinan masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Artikel ini berkesimpulan bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan PelayananTerpadu Satu Pintu, pembentukan institusi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara adalah langkah awal yang penting. Selanjutnya keberhasilan tujuan kebijakan akan sangat bergantung pada komitmen bupati dalam mendelegasikan wewenang yang dimilikinya kepada institusi pelaksana. Kata-kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, badan pelayanan perizinan terpadu, pendelegasian kewenangan, dan kemauan politik. AbstractThe main purpose of this article is to examine why strong intention to create a conducive business atmosfer in Banuwangi regency has not been successful yet. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The findings show although the Integrated Licensing Service Agency has been established but the licensing process is not yet fully effective and efficient. The study also found the policy of the delegation of authority in licensing and non licensing has not been fully implemented. It concludes that in the effort to achieve the policy objectives of one-stop integrated service, the establishment of institution which responsible to the management is an important step. Furthermore, the success of the policy objectives will depend on the political will of the regent. Keywords: one-stop integrated service, integrated licensing service agency, the delegation of authority, political will
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Untung Kuzairi; Hary Yuswadi; Agus Budiharjo; Himawan Bayu Patriadi
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral
TWO HOUSEHOLD ISSUES IN ONE AGENDA SETTING Fighting for the Protection of Domestic Workers through Settlement of Domestic Issues in Yogyakarta Palace Ratnawati Ratnawati Ratnawati; Purwo Santosa
POLITICO Vol 20, No 2 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i2.4370

Abstract

This study focuses on the meeting of two issues in one agenda setting. On the one hand, there is an issue of protection of domestic workers, and on the other hand, there is an issue of power succession in the Yogyakarta Palace. It is about two different issues; it is not only to settle them in one process, but also to save one of the policy agendas.  This study uses a case study. Data was collected using interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources. In-depth interviews and FGDs were conducted with internal parties, kingdom relatives, community leaders and activists for women's movements outside the palace. The findings of this study show that the agenda point, which brings the two issues, is gender issue, especially the role of women in the public domain. The meeting of these two issues, which leads to the opening of the policy window, involves various dynamics, including advocacy coalition, succeeded in moving policy-making rails from higher level of government, and focused more on issues at the practical-operational level. The special features of Yogyakarta actually act as a platform for actualizing local wisdom, showing the strength of cultural factors. This cultural aspect accelerates the encounter of problem streams, policy streams, and political streams, which open a window of opportunity (policy windows) for the success of a policy agenda in the agenda setting process.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER). Baktiawan Nusanto; Toni Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v16i2.746

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan
Human Resource Capacity And The Demands Of Decentralization Process In The Gambia Modou Jonga
POLITICO Vol 19, No 1 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i1.2316

Abstract

This paper attempt to explore the documented challenges that constrain human resource development (HRD) under decentralization process in Local Government Authorities (LGAs) in The Gambia. Critical review on the demands of decentralization and human Resources Capacity gap was thoroughly done to set the basis for the paper. The Paper used documentary sources to gather information relevant to the thematic area. These included journal articles, books, Government Reports and Local Government Service Regulations. Observation method was also used based on the author’s background and experience in the thematic area. The paper found that decentralization as a process and as an approach has limited potential that enhance development of Human Resource Capacity in the Local Government Authorities in The Gambia. However the paper noted three major challenges which are multi-faceted and integrated in character. They comprise policy induced challenges, skills and Organization challenges and performance induced challenges. Hence the paper strongly recommends on institutional review and re-design the institutionalization of HRD, conduct a robust capacity assessment in all the Local Councils to measure their capacity and readiness to meet the demands of the decentralizationprocess. Enforcement mechanisms with financial support, change of mind set and working culture and finally political and leadership will remain critical for bridging the existing Human Resource capacity gaps to meet the demands of decentralization within the Local Government sector.
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember) Faisol Adnan; Emy Kholifah
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i1.737

Abstract

Kabupaten Jember sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat Kabupaten Jember memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Jember sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Jember.  Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha restoran di Jember terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2010, jumlah Restoran di Kabupaten Jember yang masuk dalam data Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Jember mencapai 651 Restoran. Kemudian bertambah di tahun 2011 menjadi 675 Restoran. Dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 721 Restoran. bahwa: 1). Kesadaran membayar wajib pajak lisan cukup baik, terbukti dari tiga pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak mayoritas responden memandang pajak bagian terpenting bagi proses pembangunan negara. 2). Sanksi pajak berupa denda 50 prosen dari pajak restoran yang kurang dibayar, masih menimbulkan pro kontra antara wajib pajak. Oleh karena itu penegakan atauran perundang-undangan penting tegas diterapakn pada wajib pajaka, agar mereka sadar akan kewajibanya sebagai warga negara yang harus taat membayar pajak. 3). Sejauh ini fiskus masih dianggap kurang berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak terhadap para wajib pajak. Oleh karena itu pengkatan kapasitas fikus penting diupayakan, guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan para fikus terhadap para wajib pajak. 4). Lingkungan pajak saat ini masih ditanggapi minor, terhadap ketaatan membayar pajak dan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. 5). Pengetahuan peraturan perpajakan para responden masih minim baik secara pemahaman maupun kesadaran. 7). Kemauan membayar pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak cukup antusias. 8). Kepatuhan wajib pajak, masih ada yang belum patuh secara sikap perbuatan, hal terlihat hingga saat ini tunggakan pajak restoran masih tinggi. Kata kunci: Pajak Deaerah, Restoran dan Pemungutan
HUBUNGAN KOMUNIKASI MASSA PEMERINTAHAN MELALUI RADIO DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DESA (Studi Radio Desa di Desa Sempu Kecamatan Sempu Banyuwangi) Rofy Meida Syahputra; Emy Kholifah
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1368

Abstract

Abstrak:Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan kajian, dapat disimpulkan bahwa Radio Desa yang ada di Desa Sempu memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, hal tersebut disebabkan oleh karena radio desa dipersepsikan positif, baik secara informasikan yang diberikan oleh Radio Desa dan acara yang disuguhkan oleh radio desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada partisipasi masyarakat desa, sehingga Radio Desa sudah memerankan diri sebagai komunikasi massa, hal tersebut terbukti dari 7 varibel pertanyaan, dan 7 pertanyaan terkait dengan partisipasi masyarakat desa. selanjutnya berdasarkan mayoritas jawaban responden terhadap semua pertanyaan memberikan penjelasan bahwa keberadaan Radio Desa memiliki dampak atau hubungan signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Sempu.Kata kunci: Komunikasi Massa, Radio Desa, dan Partisipasi Masyarakat  Abstract:Based on the results of data analysis and discussion of the study, it can be concluded that the existing Village Radio in Sempu Village has a relationship to the participation of the community in village activities, it is caused by the village radio perceived positively, both informed given by Village Radio and the event presented by village radio in accordance with the needs of the community and have an impact on the participation of village communities, so that Radio Desa has acted as mass communication, as evidenced by 7 questions variables, and 7 questions related to the participation of village communities. then based on the majority of respondents' answers to all questions provide an explanation that the existence of Radio Desa has a significant impact or relationship on increasing community participation in the Village Sempu.Keywords: Mass Communication, Village Radio, and Community Participation

Page 8 of 15 | Total Record : 141

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL Vol 21, No 2 (2021): JURNAL POLITICO FISIPOL Vol 21, No 1 (2021): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 20, No 2 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 20, No 1 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 19, No 1 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol More Issue