Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG Nomor. 13 TAHUN 2003 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/Pdt.Sus/2013) Sri Rahayu
Jurnal Good Governance Vol 14, No 1 (2018): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/jgg.v14i1.7

The difference of interpretation, between the Decision of Industrial Relations Court (PHI) and the Supreme Court Decision (MA) on article 162 paragraph 3 of Law Number 13 Year 2003 regarding the resignation of workers. The Article states Termination of Employment for reasons of resignation may be made if the worker submits a written resignation request to the employer. In the Decision of PHI No. 60 / G / 2012 / PHI.Mdn has misinterpreted the article so that the workers appealed to the Supreme Court (No. 37K / PDT.SUS / 2013) and the Supreme Court overturned the Industrial Relations Court decision and declared his resignation illegal.Keywords: termination of unilateral employment, workers, entrepreneurs.

Kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya pertanian, kemitraan, peningkatan kesejahteraan dan fasilitasi perluasan lapangan kerja bagi perempuan Vita Cornelius
Jurnal Good Governance Vol 13, No 1 (2017): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v13i1.28

To support economic growth and stability, the development of the agricultural sector is directed at increasing agricultural production and added value, expanding employment opportunities and increasing the income of most members of the community, ie women farmers. By using the above ideas, this paper takes the form of descriptive analysis to find the direction of explanation of the events experienced by the people of Indonesia. Subsequent events are organized into governance frameworks to address the problems occurring in Indonesia. Governments should continue to provide mutual support and engage women's cooperatives for collective decision-making to address unemployment and the poverty line. In addition we can not deny again that with the characteristics of Indonesia is very unique it is necessary role of Food SOEs to exist in the national food management. It takes the scope of cooperation through the MoU in order to benefit both parties in order to meet the regulations in their respective countries as well as to facilitate communication and exchange of information from the governments of both countries.Keywords: village, village administration, Decentralization

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT DI WILAYAH JAWA BARAT Yuniar Rasyid
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Perkembangan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin baiknya opini yang diberikan BPK yaitu LKPP sejak tahun 2016 mendapat opini yang terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun tahun 2013- 2015 LKPP masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut tentu saja karena Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK K/L) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) juga semakin baik. Seperti yang dketahui LKPP merupakan gabungan seluruh LK K/L dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Walaupun sudah semakin baik opini yang didapat oleh K/L atas Laporan Keuangannya, ternyata BPK masih menemukan kelemahan kelemahan dalam pengelolan keuangan K/L dan menjadi catatan perbaikan yang harus ditindak lanjuti pemerintah. Kelemahan tesebut antara lain kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Persediaan dan penatausahan dan pencatatan Aset Tetap. Berdasarkan latar belakang itu, penulis melakukan penelitian mengenai faktor faktor yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan K/L yang tercermin dari opini BPK yang didapat oleh K/L atas kewajaran informasi LK K/L. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesione ke responden yang merupakan para penyusun Laporan Keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS), suatu metode statistika SEM berbasis varian, untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat di Wilayah Jawa Barat.Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Partial Least Square, Structural Equation Modeling (SEM).

Pengelolaan Komunikasi Publik Thoriq Ramadani
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Penelitian ini berupaya menemukan jawaban tentang bagaimana implementasi pengelolaan komunikasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Dengan melihat implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan komunikasi publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diungkap bahwa implementasi sudah berjalan, walaupun masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian informan terkait keterbatasan anggaran dan peralatan yang ada, namun adanya keterbatasan itu tidak mempengaruhi motivasi bekerja dan bahkan menjadi masukkan untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal sinergi pengelolaan komunikasi publik ke depan, melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Anggota DEN. Peningkatan pengikut media sosial yang signifikan juga menjadi salah satu ukuran pencapaian.

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.47

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2. Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa Aniek Juliarini
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.99

Provinsi di pulau Jawa merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Bahkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menempati ranking pertama dan kedua IPM secara nasional pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja pendapatan daerah terhadap IPM di provinsi- provinsi di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian membandingkannya secara relative dengan capaian nasional. Pulau Jawa dipilih karena 58% Produk Domestik Bruto Indonesia berada di Jawa dan lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni dengan menganalisis secara deskriptif terhadap hasil data yang diolah secara ekonometris. Data penelitian berupa data pendapatan daerah dan IPM provinsi tahun 2010—2016 diambil dari Badan Pusat Statistik. Regresi linier dilakukan dengan pendapatan daerah sebagai variable bebas dan IPM sebagai variable terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan sangat kuat dengan tingkat kepercayaan 99%, antara pendapatan daerah dengan IPM di seluruh provinsi di pulau Jawa. Dilihat dari besaran peningkatan IPM untuk setiap tambahan pendapatan maka provinsi DI Yogyakarta memiliki kinerja yang paling baik, diikuti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja di atas rata-rata provinsi secara nasional.Kata Kunci: pendapatan daerah, kinerja daerah, Indeks Pembangunan Manusia

Implementasi Continuous Auditing pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0 Wirawan Arief Nugroho
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.51

Di era Revolusi Industri 4.0 transformasi digital telah dimulai dan dipaksakan oleh perkembangan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi yang cepat memberikan tantangan besar pada Pemerintah khususnya Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, baik akademisi maupun profesi akuntansi telah memberikan banyak perhatian pada peluang untuk audit yang dilakukan secara otomatis, terus menerus dan hampir secara real time. Salah satu strategi BPK dalam bertransformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0 adalah melalui Continuous Auditing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan literature review atas Implementasi Continuous Auditing pada BPK. Dalam paper ini akan menjabarkan berbagai penelitian terkait E-Audit, SiAP-LK dan SIPTL. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada bidang audit modern dengan menghadirkan implemenatasi nyata untuk menentukan arah audit di era Revolusi Industri 4.0.

ANALISIS KEBIJAKAN PENSIUN DINI PNS MELALUI UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN Robertus Isdius
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.95

Perlunya konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dalam menciptakan good and clean governance, dilatarbelakangi maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, rendahnya kualitas pelayanan publik, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah, serta tingkat disiplin dan etos kerja pegawai sipil masih rendah, jumlah PNS yang berkualitas belum ideal, sehingga diperlukan kebijakan rasionalisasi pensiun dini. Kajian dalam tulisan ini bertujuan melakukan analisis kebijakan pensiun dini dan dampaknya dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. Berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017, yang hanya mengenal pensiun dini dengan pemberhentian atas permintaan sendiri dan/atau pemberhentian sebagai akibat perampingan organisasi atau dikarenakan kebijakan pemerintah. Analisis kebijakan ini disusun melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan dan analisis data sekunder, studi pustaka, pengalaman empirik dan wawancara. Hasil kajian ini merekomendasikan kebijakan uji kompetensi untuk menseleksi para PNS yang tidak berkinerja dan tidak kompeten.Keywords : kebijakan, pensiun, pensiun dini, kompetensi, uji kompetensi

INOVASI KEBIJAKAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENUJU TERWUJUDNYA GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE Ahmad Sururi
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.96

Inovasi Kebijakan sebagai prasyarat penting memiliki posisi yang menentukan bagi organisasi sektor publik dalam mendukung aspek kemajuan dan keberlanjutan demi terwujudnya good public policy governance, hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa setiap organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan proses adaptasi dan adopsi sesuai dengan perubahan lingkungan. Kebijakan organisasi sektor publik dapat diukur melalui pendekatan kepemimpinan, keuangan, sumber daya manusia, budaya dan tanggung jawab pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review di bidang inovasi kebijakan public dan penelusuruan dari berbagai sumber cetak dan elektronik melalui dokumen resmi pemerintah maupun media massa. Untuk selanjutnya dilakukan intrepretasi dan dideskripsikan melalui berbagai teori dan praktek-praktek inovasi kebijakan organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan organisasi sektor publik masih belum optimal dan menjadi faktor prioritas stakeholder kebijakan publik. Mendorong implementasi inovasi kebijakan dengan tiga faktor determinan penentu yaitu :internal determinant, eksternal determinant dan regional difusion secara komprehensif dan tidak terbatas pada tataran teknis harus dilakukan dengan berbagai upaya-upaya yang dapat membuka peluang bagi stakeholder kebijakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis.Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Organisasi Sektor Publik, Good Public Policy Governance

Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government Dodi Faedlulloh; Fetty Wiyani
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.41

This paper aimed to explain public financial governance based on good governance implementation in Jakarta Provincial Government. This paper specifically discussed towards transparancy implementation of local budget (APBD) through open data portal that publishes budget data to public. In general, financial transparency through open data has met Transparency 2.0 standards, namely the existence of encompassing, one-stop, one-click budget accountability and accessibility. But there are indeed some shortcomings that are still a concern in order to continue to maintain commitment to the principle of transparency, namely by updating data through consistent data visualization.Transparency of public finance needs to continue to be developed and improved through various innovations to maintain public trust in the government.Keywords: Public Finance, Open Data, Transparency

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA