cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.435

Abstract

Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR Asirah Asirah; Andi Muhammad Sofyan; Audyna Mayasari Muin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Syafira Dwi Anugrah; Prihati Yuniarlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Abstract

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.
KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA CRUDE PALM OIL DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR Hudi Karno Sabowo; Mig Irianto Legowo; Purwanto Purwanto
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.403

Abstract

Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meingkatnya harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak mentah dunia. Situasi itulah yang mendorong meningkatnya ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional sehingga memicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO terhitung sejak 28 April 2022. Namun tidak lama kemudian yakni tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor CPO telah dicabut kembali seiring dengan kembali melimpahnya pasokan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya penurunan harga minyak goreng serta pertimbangan banyaknya pekerja yang terlibat dan bekerja pada industri kelapa sawit. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yakni menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam situasi problematis, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dengan menciptakan stake holder berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan secara umum di masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak di pasaran.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) Endri Susanto; Lalu Parman; Ufran Ufran
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Imran Eka Saputra. B; Ali Rahman; Rizki Ramadani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.410

Abstract

keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je’netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal researchbahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disamapaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL
CRIMINAL POLICY OF SOCIAL WORKERS IN THE FRAMEWORK OF COMPLETING OVER CAPACITIES CORRECTIONAL INSTITUTIONS Wahyu Satriyo; Slamet Widodo
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.412

Abstract

The politics of criminal law is related to the legal policy of imposing criminal sanctions on social workers which is currently a common problem. The imposition of these sanctions causes over capacities which results in the loss of the function and objectives of Correctional Institutions as fostering and protecting institutions, while research methods use normative juridical approaches using conceptual and statutory approaches. The conclusion is that the policy of imposing criminal penalties on social workers is appropriate in order to reduce over capacities. Recommendations need for legality in the form of a ministerial decree regarding the imposition of a criminal case for social workers.
LEGAL PROTECTION OF STREET CHILD ABANDONMENT VICTIMS WITHOUT PARENTAL CARE Firmansyah Siregar
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.413

Abstract

Street children as one of the problems in the field of children that occur as a result of the inability of parents to raise children so that street children are vulnerable to discriminatory behavior in society. Street children need a protection and welfare of children which can be realized with institutional and regulatory support, children in a general sense get attention not only in science, but can be noticed from a centralistic point of view of life, such as religion, law and psychology which makes children increasingly national and in the actual social environment Street children must still be cared for and protected because after all street children have the same rights and position as the next generation of development and ideals of the nation, state and religion because these children will later maintain, maintain and develop the results of their predecessors a child basically need care, protection, teaching, and affection.
PSYCHIC RECOVERY AND MISSION OF IDENTITY OF WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE R. Iman Pribadi; Angga Wardana
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.414

Abstract

Psychological recovery and disguising the government's identity as a victim of sexual violence is a concrete problem. The government needs to provide support and protection for all existing legal mechanisms for victims of such violence. Although certain victims of sexual violence and harassment receive national media coverage, we must remember that the extent of the victims remains a secret. Too many victims remain afraid to come forward or lack confidence in complaints institutions. Based on this, preventing sexual assault and harassment from occurring must be of the utmost importance and for victims of previous incidents. This is to reduce the risk of the victim returning. recovery center, healing, their ability to rebuild their life and ongoing safety. Prevention is becoming more and more challenging. Many parents may find it difficult to talk to their children about the risks of sexual violence and abuse.
CYBER INSTITUTIONS IN HANDLING BANKING CRIMES IN INDONESIA Putu Agung Putra Baharata; Putu Dima Indra
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.415

Abstract

The formulation in the context of overcoming cyber crimes in the banking sector, where the existence of the establishment of cyber institutions within the Indonesian Police is inseparable from the cases that have hit the banking world. Online-based loans do not only have a good impact on society, but also have negative effects, such as fraudulent persons. The mode of online loan-based fraud occurs in people who are in a state of economic problems or it could also be due to negligence because the lure of easy loans and very low interest. This problem can actually be overcome by triggering factors from the community to learn and participate in pursuing the development of existing technology.

Page 5 of 14 | Total Record : 135

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue