cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 27   28   29   30   31 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Ulfa, Indri Yanti; Budhiawan, Adlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Abstract

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Mega Oktoviona, Dwi; Yaswirman, Yaswirman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.
PENGGELAPAN HARTA WARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: 1264/PDT.G/2020/PA.PRA) Rizqy Syailendra, Moody; Aulia, Dzikrina; Divabuena Purba, Nanda
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.462

Abstract

Tujuan dari penulisan ini agar pembaca memahami isi dari pada penggelapan harta waris yang dimana penggelapan harta waris bagian dari kejahatan sudah diatur juga lama perundangan Indonesia juga untuk mengetahui proses penyelesaian penggelapan harta waris. Penulis sekaligus mengangkat permasalahan dengan mengangkat kasus dengan cara menganalisis kasus tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa dan menetapkan mengabulkan kasus seperti dalam putusan nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.pra. Metode yang digunakan penulis menggunakan yuridis normatif yang mana penelitian isi dari pada perundang - undangan, bahan pustaka, artikel ilmiah atau buku. Hasil penelitian ini yaitu penggelapan harta menyalahgunakan haknya agar menguasai suatu benda dan hak yang tidak boleh melalui dari hak sebagai orang diberikan kepercayaan untuk memiliki benda tersebut bukan karena adanya kejahatan. Ada pula unsur penggelapan melekat pada batang tubuh pasal yang mengatur pada penggelapan yaitu pasal 372 - 376 KUHP, ada dua kelompok berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian, mempunyai struktur tata cara manusia menetapkan tanah, tanah termasuk benda tidak bergerak dan merupakan bagian dari harta waris. Harta waris menurut hukum waris perdata harta benda bersama ada hak dan kewajiban pewaris.
RESPONSIBILITAS DALAM PENJERATAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Aulia, Dzikrina; Nabila Yusri Budiman, Sitti; Mayra Tsabitha, Tanissa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.463

Abstract

With the freedom to fish on the high seas according to article 86 of the 1982 law of the sea convention, the availability of high seas fish, especially species that are limited and have long migrations, has continued to decline sharply. This will encourage the international community to find a solution to this problem, not intend to fish illegally in other countries' seas. Illegal fishing or what is also known as illegal fishing is illegal fishing activity, a series of fishing that is not regulated by applicable regulations, there is no report to the fishing agency or institution that is available or authorized. The purpose of the author's research is so that the reader understands, the settlement of marine crimes by enforcement according to UNCLOS. Basic doctrinal legal research based on legal positivism uses an approach of convention regulations with legislation. The result of this research is that illegal fishing enforcement is presented as an activity carried out by the state in the form of international cooperation, countries need to work together to follow rules and agreements, either by themselves or with help from groups working with many countries. They can do things together, such as making sure boats are safe, taking care of living things in the sea, keeping the environment clean, learning about the sea, and using technology.
PROSES PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA MENURUT PERUNDANGAN INDONESIA Rasji, Rasji; Aulia, Dzikrina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.464

Abstract

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dalam pemeriksaan tersangka menurut perundangan Indonesia. Metode yang yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kaitannya pendekatan deskriptif, diaplikasikan menggunakan pendekatan perundang statute approach dimana peneliti memakai undang undang sebagai dasar melakukan analisis. Hasil penelitian ini yaitu komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen yang bebas daripada pengaruh kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya, Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugikan Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia corruption watch (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 trilun. Kemudian melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA Adi Putra, Fauzan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.466

Abstract

Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that a Notary must keep and maintain. This normative legal research method is an attempt to see how the application of positive law to the Notary Protocol's accountability process from Notaries who will be appointed as State Officials. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been implemented, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of the Protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and the Regulations of the Minister of Law and Human Rights. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out. A Notary appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from holding multiple positions.
MASA DEPAN KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN URGENSI REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.467

Abstract

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sering mengadakan perjanjian utang piutang.Perjanjian utang piutang merupakan suatu hal yang umum dilakukan antara kreditor dan debitor.Namun tidak jarang menimbulkan sengketa antara debitor yang lalai dan tidak sanggup membayar atas utang-utangnya kepada kreditor.Salah satu upaya untuk mengatasi utang yang tidak terbayarkan adalah melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) yang dimohonkan oleh debitor atau kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan PKPU adalah penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kapailitan dan PKPU dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Rechtsreglement Buitengewesten(RBg), dan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Didalam pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU yang terdapat dalam berbagai peraturan dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, masih terdapat kekurangan yang perlu dianalisis untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU. Mengingat akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN BANK PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA 10/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG Puspitarini, Ratnasari; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.468

Abstract

In many cases of corruption, apart from the existence of bad conspiracy, the perpetrators were almost entirely related to the abuse of authority and position which was carried out very precentable by structured. The modus operandi of corruption in the banking itself occurs by way of abuse of authority over positions carried out by the Bank's leadership, so that it can have an impact on public distrust of the banking industry. In some cases,condition of customer confidences drop in the bank's performance will have an impact on the occurrence of a “rush money” where in these conditions customers withdraw money on a large scale, this can result to make the economic country collapps if it does not handled properly. Authors used a descriptive research method that tried to dissect the relationship between the abuse of authority in the leadership position of the Bank and state losses. From the research results obtained a finding the corruption can cause losses to state finances and economic shocking, including cases of corruption that occur due to misuse of bank leadership associated with their duties and authorities in a position.
TUNTUTAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU/MUSIK MELALUI PLATFORM YOUTUBE Valentino, Nova; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.470

Abstract

In the elucidation of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it is one part of intellectual property that has the widest range of protected objects. Currently, people are enjoying or looking for entertainment, especially songs, simply through digital platforms. This article will discuss claims for compensation for copyright infringement through the YouTube digital platform. The method used in this study is normative law, while the data used includes both primary and secondary data. From the results of research through analysis of cases of copyright disputes between Nagaswara who is the copyright holder of the song "Lagi Syantik" and Gen Halilintar it was found that the use of the song works used by Gen Halilintar through the YouTube platform, it is not enough just to include the name of the creator. However, you must first obtain permission from the creator or copyright holder. The permit referred to can be in the form of a mechanical rights license or performing rights. If a song is used without permission, problems with criminal or civil threats will arise if the song is used without permission from the creator or copyright holder.
PERMASALAHAN BAGI ANAK KAWIN CAMPUR UNTUK MEMILIH KEWARGANEGARAAN Eka Pratiwi Neoe, Sry Rahayu; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.472

Abstract

In this Era of Globalization, people’s lives have increased greatly, the increasing number of nations has led to a country becoming open or having international relations with other countries. Mixed marriages have traversed all corners of the country and society, information globalization, economy, transportation, cyberspace have increased mobility by migratingfrom one country to another, causing people to meet and communicate with various different ethnic groups, cultures, religions and the customs and communication habits allow Indonesian citizens (WNI) to carry out marriage with foreign citizens (WNA) so that what is called mixed marriages arises. Mixed marriages result in legal consequences, including the legal relationship between parents and children, especially the legal status of child citizenship. And the promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey the law of two different countries.

Page 29 of 56 | Total Record : 552

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue