Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
552 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 4 (2023)"
:
552 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KONSEP PERSEROAN PERSEORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wetria Fauzi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.563
<![CDATA[Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya.konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (separate entity) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. berdasarkan pendekatan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa stautus badan hukum perseroan perseorangan adalah sah berbadan hukum, karena men\mang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Berdasarkan teori Insitusional dan perkembangan ilmu hukum moderna maka secara teori konsep perseroan perseorangan sesuai dengan teori innstitusional, dalam hal ini pengertioan perseroan menggunakan pendekatan teori perjanjian dan institusional.Pemerintah perlu mensosialisasikan keberadaan konsep perseroan perseorangan ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui usaha mikro dan kecil. Namun perlu dilakukan pengaturan khusus terkait perseroan perseorangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PADA KASUS KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (HOLDING COMPANY) ]]>
<![CDATA[Wahyu Syuhada]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.564
<![CDATA[Bankruptcy is a risk that can occur to both a subsidiary or a parent company in a state-owned holding enterprise. It is not a trivial matter for the state-owned holding company if its subsidiary suffers from bankruptcy, considering the position of the subsidiary and the parent company are separated, yet in some cases, the subsidiary is instead treated equally as a state-owned enterprise. The first issue would be, what is the legal relationship between the parent company and its subsidiary in the state-owned holding company; and second, how is the responsibility towards the bankrupted subsidiary. This research uses the normative juridical method. In which, it is concluded that first, as separate and independent entities, both the parent company and its subsidiary are restricted by the nature of separate legal entities and limited liabilities in carrying out their respective activities, even though they are bound under the same holding company. Second, the bankruptcy of a subsidiary of the state-owned holding company can occur and the responsibility of the parent company is limited to the shares that it owns, and if it is discovered that in its financial management, the parent company contribute in the bankruptcy of the subsidiary, then the responsibilities can expand.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DALAM JUAL BELI TANAH DAN PENDAFTARANNYA ]]>
<![CDATA[Danur Alma Farikha]]>;
<![CDATA[Nur Adhim]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.566
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwewenang untuk membuat akta otentik, yang salah satunya ialah Akta Jual Beli (AJB). Ditemukan bahwa penentuan harga antara kesepakatan para pihak dengan hasil verifikasi lapangan pada proses pendaftaran ialah terjadi disparitas. Tujuan penelitian ini ialah guna menggali urgensi kepastian hukum atas disparitas penentuan harga transaksi dalam jual beli tanah dan pendaftaran sekaligus upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini berjenis normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas ialah karena kekosongan hukum. Kepastian hukum ini menjadi urgensi untuk diwujudkan, mengingat teori kepastian hukum menurut Hans Kalsen dan Jan Michael Otto bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum menjadi urgensi untuk diwujudkan agar tidak membingungkan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Selain itu juga demi pendapatan negara dengan baik dari sektor pajak atas tindakan jual beli tanah, yaitu terkait Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengaturan hukum yang lebih spesifik ini perlu dilahirkan sebagai kunci untuk mewujudkan kepastian hukum atas adanya disparitas penentuan harga tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF ]]>
<![CDATA[Gunawan Gunawan]]>;
<![CDATA[Happy Yulia Anggraeni]]>;
<![CDATA[Ligar Ayu Pramesty]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.567
<![CDATA[Indonesia as a state based on law has regulated public welfare, especially regarding ownership of land rights guaranteed in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (UUPA). However, in practice regarding land registration there are still various problems. Because certificates, which are the end product of land registration, can still be canceled as a result of the publication system adopted. The purpose of this study is to understand the extent of legal protection and legal certainty of ownership of land rights through a positive negative publication system. The research method is Normative, a scientific research approach to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Based on the results of this study it can be concluded that the ownership of land rights through land registration with a negative publication system with a positive dimension is appropriate but in its an implementation it does not guarantee legal certainty for certificate holders because certificates are strong evidence so that they can still be sued within a period of 5 years. Arrangements regarding the time period for a lawsuit to cancel a certificate need to be amended, because since the certificate is issued 5 years is enough time for the certificate holder to face the possibility of a lawsuit.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP PUBLIKASI KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Fahrul Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Yulia Anggraeni]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.568
<![CDATA[The rapid flow of globalization affects the way of thinking and human lifestyle towards a more modern, rapid development of information technology and the high use of social media causes the world relationship to be borderless so as to increase the spread of various pornographic content resulting in cyber bullying, nonconsensual pornography, and trolling The negative impact is also experienced by adolescents and children who experience internet harassment. Therefore, technology companies as platform providers have the authority to identify publishable content. Several laws, especially Law No. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of private life, however, until now there has been no regulation that clearly regulates the responsibility of technology companies. This paper aims to find the legal basis for the responsibility of technology companies for the realization of the protection of private life so that the main problem in this paper is the extent of the responsibility of technology companies for content containing elements of pornography.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng) ]]>
<![CDATA[Pande Komang Novia Arsita Wijaya]]>;
<![CDATA[Dwi Endah Nurhayati]]>;
<![CDATA[Dina Tsalist Wildana]]>;
<![CDATA[Echwan Iriyanto]]>;
<![CDATA[Halif Halif]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.569
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi di bidang industri kertas yang telah terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa buburan kertas sehingga mencemari Sungai Cilamaya. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana sesuai Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp120.000.000 tanpa pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang terdapat dalam pemidanaan korporasi di bidang industri kertas dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pemidanaan terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan mengetahui penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng menurut ketentuan UU PPLH. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Setelah membedah dan mengkaji pemidanaan terhadap korporasi di bidang industri kertas tersebut, pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan tidak menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut karena pidana denda tersebut masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Korporasi di bidang industri kertas juga tidak diberikan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan dimana seharusnya dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar. Berkaitan dengan pidana denda sebagaimana tertera dalam UU PPLH, dibutuhkan adanya ketentuan detail terkait pelaksanaan pidana denda agar menjamin pertanggungjawaban korporasi.]]>
<![CDATA[POLEMIK DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114/P/2022 ]]>
<![CDATA[Riska Ari Amalia]]>;
<![CDATA[Ashari Ashari]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.572
<![CDATA[Controversy ensued when the public judged that the President had turned a blind eye to the unconstitutional removal of Aswanto by issuing a policy on dismissing Aswanto and at the same time appointing Guntur judges, namely Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. Based on this, problems were found, regarding the validity of a state administrative decision and how the validity of Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. The research method used is normative juridical method, using statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study show that the KTUN has validity if it fulfills the material and formal requirements, as well as the conditions specified in Article 52 of Law Number 30 of 2014. Then Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges is invalid because it does not comply with the provisions in Article 52 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014.]]>
<![CDATA[SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 178 K/PDT.SUS-PHI/2015) ]]>
<![CDATA[Khairani Khairani]]>;
<![CDATA[Aldi Harbi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.574
<![CDATA[Kehadiran UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyelesaian perselihan antara pekerja dan pemberi kerja. Harapan tersebut disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) mempunyai prosedur yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menganut prinsip penyelesaian yang murah, sederhana dan singkat, tetapi dalam kenyataannya penyelesaian perselisihan juga tidak murah karena meskipun ada azas yang menyatakan biaya murah bahkan gratis untuk kasus dengan nilai Rp.150 juta ke bawah tetapi karena kedudukan pengadilan yang hanya ada di ibu kota propinsi mengakibatkan biaya tinggi juga bagi pekerja yang berperkara. Ketidakefektifan juga disebabkan oleh sulitnya melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? 2) Apakah penyebab sulitnya melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, mengakji peraturan yang terkait dengan objek kajian dan menghubungkannya dengan pelaskanaan pada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi Putusan PHI di dalam UU No.2 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas karena pada PHI berlaku Hukum Acara Perdata termasuk berkaitan dengan eksekusi putusan didasarkan pada HIR dan RBG. 2) Ekskusi Putusan PHI sulit dilaksanakan karena Pengadilan juga tidak mampu melaksanakan eksekusi putusan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar hak-hak pekerja sebagaimana putusan Pengadilan, kalaupun Pengadilan akan melaksanakan sita terhadap aset Perusahaan, dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, Pengadilan menunggu pekerja mencari data aset-aset Perusahaan yang akan dieksekusi, sehingga Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi kalau tidak jelas dan rinci data aset perusahaan yang akan dilakukan sita eksekusi. Perusahaan juga dengan berbagai alasan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan putusan hakim, malahan lebih mau membayar jasa untuk Pengacara dengan biaya lebih besar dari pada jumlah yang diminta pekerja untuk membayarkan hak-hak pekerja yang sudah lama mengabdi pada perusahaan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KESESUAIAN PEMBELIAN PRODUK PADA VIDEO PROMOSI PLATFORM TIKTOK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Imelda Martinelli]]>;
<![CDATA[Vinshen Saputra]]>;
<![CDATA[Lavienda William]]>;
<![CDATA[Sigit Licardi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.576
<![CDATA[The implementation of online transactions in various countries, especially Indonesia, has made it easier for people who need services or goods to use the presence of online transactions. carried out by business actors that are directly related to consumer data security such as the Tiktok Platform. On the other hand, this study has a useful purpose to find out how the regulatory system and responsibility originate from the rules themselves for online transactions by consumers on the Tiktok platform, besides that this study also adds information about the regulations that have been implemented by our country in overcoming conflicts that have arisen. there is. which in this study requires clear regulations regarding the protection or confidentiality of personal data of online transaction users and discusses settlements carried out by business actors against consumers who have become victims in the scope of regulations found in the Indonesian state, namely being responsible by providing compensation. This can be a solution so that consumer protection is created and there are clear rules according to what the consumer wants so that online transactions cannot be misused by irresponsible parties. therefore it is necessary to have a defense against online transactions carried out by consumers in buying goods or just similar to regulations that already exist, namely Law no. 8 of 1999 regarding consumer protection. These regulations can be used as legal certainty or regulatory protection for consumers in conducting online transactions as a result of this being a defender of the rights of consumers who have been harmed by business actors.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU ]]>
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.577
<![CDATA[Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Namun di pihak lain pengaturan hukum pidana adat berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Tulisan ini mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormat dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.]]>
