cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 744 Documents
 21   22   23   24   25 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2023)" : 744 Documents clear
Efektivitas Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan Perspektif Fiqh Siyasah Mhd. Fadlan Rawih; Ilhamsyah Pasaribu
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1029

Abstract

This research aims to find out how the planning and implementation of mobile samsat increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective and the factors that influence mobile samsat in an effort to increase taxpayer compliance in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective. The type of research used is qualitative research with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data display and data verification. The results of this research show that in terms of management related to the planning and implementation of the mobile Samsat, the principles of fiqh siyasah have been implemented, namely by establishing an institution to manage the regional wealth of Medan City with the principle of objective social benefit which prioritizes the interests of the people rather than individual interests. However, in terms of improving services, we are still not able to contribute optimally, this can be seen from the existence of tax payment brokers who give rise to a negative perspective in society and are not in accordance with Islamic law. The results of this research can provide input to the Mobile Samsat in carrying out the Mobile Samsat Program in an effort to increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective.
Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang Abdul Latif; Hery Chariansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1030

Abstract

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 kedudukan MPR sederajat dengan lembaga negara lainnya, hal ini menimbulkan permasalahan hukum serta isu-isu hukum yang disebabkan kurang jelasnya kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh MPR pasca amanden UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian hukum normatif dengan pendekatan analisis kaidah hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan kajian sosiologi hukum dengan pendekatan hukum empiris sesuai kenyataan praktik. Hasil dari penelitian ini yakni memberi kesimpulan bahwa kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 adalah sederajad dengan lembaga negara lainnya, dan MPR tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan dan mengubah GBHN, serta memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden karena telah diserahkan kepada rakyat melalui pelaksanaan Pemilu. Pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR yang berlaku saat ini yakni UU MD3, akan tetapi pemberlakuan UU MD3 tersebut dianggap tidak dapat menunjang kewenangan dan fungsi MPR dikarenakan dalam UU MD3 tidak mengatur mengenai MPR secara khusus sebagai lembaga negara, tetapi juga mengatur lembaga negara lainnya. Hal tersebut mencerminkan belum terwujudnya Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Rangga Prayitno; Rifka Zuwanda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1031

Abstract

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga dapat mengurangi jumlah berbagai pelanggaran lalu lintas.
Pertanggungjawaban Negara dan Pelaku Usaha Farmasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Indonesia Dimas Bagus Anggito
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1032

Abstract

Kasus Gagal Ginjal Akut (selanjutnya disebut “GGA”) merupakan salah satu permasalahan hukum di sektor kesehatan dan konsumen yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada Oktober-November 2022. Tidak bertanggungjawabnya negara dalam melaksanakan fungsi pengawasan di sektor obat-obatan dan makanan merupakan salah satu latar belakang terjadinya fenomena Kasus GGA selain dari faktor kelalaian pelaku usaha farmasi. BPOM RI telah gagal untuk menyeimbangkan (equilibirium) dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha farmasi, serta tidak adanya kesesuaian kinerja dalam pengawasan pre-market control dan post-market control sehingga dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsaad). Penelitian ini memberikan gambaran utuh terkait dengan regulasi hukum kesehatan dan perlindungan konsumen yang tidak sesuai dengan kegiatan pengawasan oleh BPOM RI dan kegiatan usaha oleh pelaku usaha farmasi. Demikian juga, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya, merujuk pada penelitian ini, maka para pembaca dapat memahami adanya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku di sektor kesehatan dan perlindungan konsumen dikaitkan dengan fenomena Kasus GGA yang merugikan masyarakat Indonesia.
Quo Vadis Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Konsumen Imron Rosadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1033

Abstract

Diprediksi Badan Solusi Sengketa Konsumen akan mampu mencapai penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku korporasi. Hal ini karena memulai tindakan hukum terhadap pihak lain tidak hanya membutuhkan banyak waktu tetapi juga sejumlah besar uang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Melalui penggunaan proses arbitrase, BPSK mampu melakukan investigasi dan mencapai kesimpulan tentang konflik yang muncul antara pelaku usaha dengan konsumennya masing-masing. Telah disampaikan kepada kami bahwa, pada kenyataannya, bukan hal yang aneh jika fungsi yang dimainkan BPSK dalam menentukan sengketa konsumen menghasilkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Ini adalah sesuatu yang telah menjadi perhatian kami. Ini terutama benar ketika datang untuk menganalisis masalah pengaduan terhadap putusan yang dibuat oleh BPSK, yang termasuk dalam lingkup cabang peradilan. Ruang lingkup kewenangan hukum UUPK yang terbatas dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen adalah masalah yang harus ditangani sesegera mungkin. Aturan (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum karena kemampuannya yang terbatas. Kerangka kerja legislatif BPSK mencakup sejumlah batasan yang berasal dari pendapat pengadilan.
Socio-Legal Approaches To Combat Fake News (Hoax) On Social Media Pertaining Covid-19 In Batam City (A Case Study Of The Virginia Ship) Situmeang, Ampuan; Shahriyani Shahrullah, Rina; Brelly, Adolfh
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1034

Abstract

In 2020, a hoax was disseminated through social media in Batam City, claiming that the captain of the Virginia Ship had contracted Covid-19. This hoax immediately caused significant concern among the residents of Batam City, as the ship was anchored in their city. This study aims to identify the strategies employed by the Regional Police of Riau Islands Province to combat hoaxes, specifically focusing on the case of the Virginia Ship. To achieve this objective, socio-legal research was conducted, which involved in-depth interviews with relevant stakeholders from the Regional Police of Riau Islands Province. Additionally, secondary data collected through library research was utilized. All data was qualitatively analyzed. The findings of the study indicate that the enforcement of laws against hoaxes on social media pertaining to COVID-19 news in Batam City has been effective. This success can be attributed to the establishment of a Cyber Crime Investigation Satellite Office situated at the Kepulauan Riau Regional Police headquarters.
Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Yonar Harada Taquas Elta; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1036

Abstract

Hukum pidana di Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas di bawah hegemoni paradigma positivisme, menekankan suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana. Jika hanya berorientasi pada undang-undang saja maka keadilan yang diwujudkan hanyalah keadilan formal. Paham critical legal studies menentang dan mengkritik pemahaman tersebut. Fokus sentral critical legal studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum atau asas hukum, termasuk asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa paradigma critical legal studies memberikan pandangan yang berbeda terhadap asas legalitas. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofi, perundang-undangan, dan hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa paham critical legal studies telah masuk di dalam sistem hukum di Indonesia, baik melalui teori hukum maupun melalui undang-undang. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan refleksi dari pemahaman critical legal studies. Pasal tersebut memberikan arti yang berbeda mengenai asas legalitas dari apa yang dipahami selama ini serta mengisyaratkan peluang untuk mengisi kelemahan dari asas legalitas status quo.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi Salsabila Putri Zahra Nasution; Adisty Padmavati Nazwa Moha; Jessica Audrey; Khalisha Adela Morris; Jeane Neltje Selly
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1017

Abstract

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual berasal dari pemikiran seseorang yang kemudian disebut pencipta atau penemu dan karyanya kemudian mempunyai hak milik. Waralaba merupakan suatu cara bisnis yang sudah ada sebelumnya yangmerupakan hasil gagasan penciptanya. Untuk menjalankan usaha dengan metode waralaba, harus ada kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat. dari Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi dan Bagaimana hambatan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci, Pihak yang memberi nama harus menjaga reputasi baik pihak lain dalam waralaba. Namun perjanjian ini seringkali dilanggar hingga terjadi pelanggaran kontrak sehingga merusak reputasi salah satu pihak.
Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan Naomi Femilia; Salsabila Putri Zahra Nasution; Merlin Theodor Handayani Samosir; Adisty Padmavati Nazwa Moha; Dandi Herdiawan Syahputra; Jeane Neltje Selly
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1023

Abstract

Kawin tangkap merupakan tradisi adat di Sumba yang keberadaannya masih diakui hingga saat ini, tradisi ini dilakukan dengan cara menangkap perempuan yang ingin dikawinkan dengan syarat yaitu telah memperoleh persetujuan baik dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga perempuan. Akan tetapi, aturan kawin tangkap berubah seiring waktu dimana pihak laki-laki menangkap perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri tanpa diketahui oleh pihak perempuan dan keluarganya. Hal ini tentu saja merampas hak asasi perempuan dan tentu telah menjadi pelanggaran bahkan dapat menjadi tindak pidana yang dapat dijerat hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Nilma Suryani; Habibiellah Huda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dari perspektif KUHP dan untuk mengetahui euthanasia dipandang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dalam perspektif kuhp indonesia dan relevansinya terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder sebagai data utama. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini dianggap mendekati dengan euthanasia pasif dengan hukum pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Kemudian eutanasia dari perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Selanjutnya Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, jika dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Page 23 of 75 | Total Record : 744

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue