cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 744 Documents
 61   62   63   64   65 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2023)" : 744 Documents clear
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia Hidayah, Putri Rohmatul; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1058

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkara tindak pidana bullying semakin banyak terjadi. Permasalahan mengenai bullying sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku bullying dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya. Banyak sekali pelaku perkara bullying dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying terdapat kontroversi dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku. Seringkali sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan terdapat kemungkin pelaku bullying menambah ketajaman serangan terhadap korbannya. Restorative justice adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Penyelesaiaan perkara melalui restorative justice dilakukan untuk melindungi dan menghormati serta memberikan keadilan yang terbaik bagi korban bullying. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus bullying yang lebih efektif dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korban.
Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia Citra, Nabilah Seviana; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1060

Abstract

Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgroden) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.
Sanksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia Kartika, Sinta Wahyu; Hapsari, Ifahda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1061

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Para pelaku kejahatan ini harus diberikan sanksi agar mendaapkan efek jera karena tindakan ekploitasi seksual terhadap anak memberikan dampak buruk terhadap para korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban pada UU TPKS dan UUPA. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative. Dan kesimpulan dari penulisan artikel ini bahwa pelaku ekploitasi seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan anak sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.
Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar Lenni, Lenni; Putra, Muhammad Na'afil Kamal; Hardiani, Leni; Febrianti, Ira; Hidayat, Insyirah Fatihah; Zulfan Hakim, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1063

Abstract

One form of democracy in monitoring general elections by the public is by reporting election violations. Election violations from 2014 to 2019 increased by 151.3% and the discovery of violations was dominated by Bawaslu findings rather than public reporting. In the case of a decrease in reporting by the public, an analysis of legal culture, namely knowledge, awareness, and attitudes of the public, is carried out to find the factors causing the decrease in reporting. Quantitative and qualitative approaches were used in the form of questionnaires and interviews. Furthermore, a causal relationship was found between legal culture, legal substance, and legal structure so efforts are needed to improve the quality of legal substance, legal structure, and legal culture of the society to increase public participation in the 2024 General Election.
Penolakan Permohonan Perceraian Akibat Perbedaan Identitas dan Perkawinan Dianggap tidak Pernah Ada Serta Akibatnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Setiadi, Monica; Yustikarini, Meliyana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1064

Abstract

Divorce applications can be made if they meet the requirements for divorce. In this case, divorce that has met the requirements cannot be carried out, because there is a difference in identity in the marriage book with the Identity Card. The purpose of this study is to provide education on steps that can be taken if there is a mistaken identity in the marriage book to be able to file a divorce and the status and position of children born from the marriage. Because in this case the parties did not take any action assuming that they never entered into marriage. This certainly makes a problem because it will have an impact on the status of the couple, marital property and children born from the marriage. The result of this study is that differences in identity can be changed by the Office of Religious Affairs as stipulated in Article 37 of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, so there is no need to remarry with their true identity and a divorce application can be submitted. Marital property in the form of joint property can be determined by each party for its share. Children born remain legitimate children because marriages that are presumed to have never existed do not apply retroactively to children born.
Constitutional Review of Covid-19 Law at Indonesia Constitutional Court Ayuni, Qurrata
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1065

Abstract

This paper analyzes the constitutionality of Law Number 2 of 2020 concerning COVID-19 which was originally passed as emergency legislation in the form of “government regulation in lieu of law”. The COVID-19 Law reaps pros and cons because it is considered to have the potential to give birth to abuse of power in times of crisis. Grounded by final decision of The Constitutional Court, this paper raises three main issues; First, the vital role of judicial power in providing checks and balances in an emergency situation. Second, the prohibition of granting immunity to the practice of irregularities in state finances in times of crisis. Third, the need for a time limit for granting discretion caused by COVID-19 to ensure legal certainty. Through the method used, namely normative juridical, conclusions were obtained regarding the urgency of the role of the power of the Constitutional Court in Indonesia as the protector of the Constitution in the COVID-19 emergency.
Hak Atas Tanah yang Diambilalih Kembali oleh Ahli Waris dalam Transaksi Jual Beli Melalui PPAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt/2019) Aulia, Aviliani Nur; Lukman, FX. Arsin
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1066

Abstract

The sale and purchase transaction of land rights carried out by the heirs as sellers and buyers through the Land Deed Official (PPAT) was not known by the heirs. Thus, giving rise to a lawsuit against the heirs because the land sale and purchase transaction should be able to transfer back into the hands of the heirs, but the judge's consideration rejected it because the lawsuit was blurred and the object of the dispute was unclear. As well as not in accordance with Article 1870 of the Civil Code that this is based on the lack of evidence provided by the heirs as Article 180 HIR adheres to the principle of hereditatis petition where the strength of the heirs still plays an important role as there is a legietieme portie Article 913 of the Civil Code, the second lawsuit lacks parties in the AJB transaction process by PPAT as Article 22 of PP No. 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials This research was conducted based on quantitative methods that are descriptive quantitative methods. Thus, Decision Number 69/Pdt.G/2017/PN.NJK at the first level in this case does not explain in detail the legal grounds that resulted in the lawsuit being rejected, so that legal protection is needed for landowners of land objects who carry out the sale and purchase transaction process through PPAT with the presence of parties who participate as witnesses in the signing of land objects.
Teori Hukum tentang Pembedaan Pemaknaan Kerugian Negara dan Risiko Bisnis Muhamad Adhiperwira, Kiagoos Adhimas
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1067

Abstract

The ambiguity of state losses and business risks occurs because there are still differences of opinion between the status of SOE financial management as state losses or business risks. The current paradigm in Indonesia occurs because there is a Constitutional Court Decision regarding State Finances for the separation of state assets, especially in SOE. The different theory is that state losses are not the same as business risks. The management of state finances has a cost basis for carrying out social services and welfare that is oriented in the realm of public administration law, the responsibility is given to the executive branch in this case the President and the Minister of Finance in order to manage state finances whose funds will come from the state budget. The oversight function of public financial management is cost-oriented to carry out public services and the welfare of its oversight function to the DPR while separated state assets have an investment basis which in the event of a loss is a business risk that needs to be reviewed from the perspective of business judgment rules which are oriented in the realm of private law. the oversight function shifted from the Minister of Finance to the Minister of SOE, this is proven by the Minister of SOE being a representative of the State as the SOE Shareholder. Meanwhile, state losses that are oriented towards criminal acts of corruption or criminal law must fulfill elements of unlawful acts, such as bribery, and abuse of office for personal gain as stipulated in Law 20/2001.
Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli yang digantikan dengan Permen Sari, Liani; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Katjong, Revie Kurnia; Irsan, Irsan; A. Tuhumury, Harry; N. Imbiri, Raykuni
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1068

Abstract

This diversion of cash back for consumer spending often occurs in supermarkets, minimarkets and small stalls and has become a phenomenon in society, consumers are on the weak side because they accept the candy as a replacement for their cash back without any other choice. Even though this seems trivial, consumers feel uncomfortable with this action and it is possible that consumers still need their money back and not everyone likes or needs this candy. The phenomenon that occurred was consumer complaints regarding the actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replaced their change with candy. The change that is replaced with candy is change worth hundreds of Rupiah. This often happens because the value of hundreds of dollars is considered to have little material value so consumers don't pay much attention to it. The actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replace change with candy constitute a violation of consumer rights. Consumer rights are regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK). Candy is not a legal means of payment in Indonesia. Article 2 paragraph (2) Law No. 23 of 1999 which was then changed to Law No. 3 of 2004 which was then changed again to Law No. 6 of 2009 concerning Bank Indonesia (hereinafter referred to as UUBI) states that: "Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia".
Klasifikasi Layanan bagi Tamu Undangan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hukum Keluarga Islam Mukhliza, Lia; Irwan, Irwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1069

Abstract

Basically, the invited guests of “Walimatul ‘Urs” must be respected and treated equally without being differentiated from the others. Distinctions may be made based on the law propriety, such as giving priority to older people than young people, but in various villages in Kota Nopan District, Mandailing Natal Regency, recently on a massive scale, the classification of invited guests based on where thr guests come from will be differentiated between local people and people from a far, this case with never applicated previously. This research attempted to investigate the background factors of community’s behavior and put the law into the perspective of Islamic Family Law. The research method used is an empirical research method with a qualitative approach.

Page 63 of 75 | Total Record : 744

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue