cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 580 Documents
 28   29   30   31   32 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 4 (2024)" : 580 Documents clear
Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Indawati, Yana; Anggriawan, Teddy Prima; Sakti, Pusaka Bintang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192

Abstract

The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.
Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia Pratama, Angga Putra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1421

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi hukum pengambilalihan perusahaan yang berlaku dalam konteks hukum pasar modal. Fokus utama adalah menganalisis kerangka hukum yang mengatur proses pengambilalihan perusahaan di sejumlah negara, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perbandingan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam regulasi hukum di beberapa yurisdiksi, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pasar modal memengaruhi dan membentuk transaksi pengambilalihan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis perundang-undangan terkait pengambilalihan perusahaan dan regulasi pasar modal di beberapa negara, dengan fokus pada negara-negara di kawasan ASEAN. Temuan utama penelitian mencakup perbandingan definisi dan lingkup pengambilalihan perusahaan, kewajiban informasi dan transparansi, peran otoritas pengatur pasar modal, serta aspek-aspek penting lainnya yang memengaruhi pelaksanaan pengambilalihan.
Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace Sugiharto, Didit
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1789

Abstract

Dewasa ini dengan mudahnya akses pembelian buku bagi masyarakat selaku konsumen pada marketplace, banyak dimanfaatkan pihak tidak bertangungjawab untuk mencari keuntungan secara finansial dengan menjual buku-buku bajakan. Kegiatan pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Masyarakat sebagai konsumen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat maraknya praktik jual beli buku bajakan pada sebuah marketplace. Diharapkan pula marketplace sebagai perantara antara penjual dan pembeli melaksanakan upaya preventif dan represif guna mengatasi praktek jual beli buku bajakan. Upaya nyata dari masyarakat selaku konsumen dan merketplace sebagai perantara penjual dan pembeli tersebut, merupakan perwujudan dan penghargaan atas karya intelektualitas terkait hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021) Arhamnee Sitti Aulia; Tjempaka, Tjempaka
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1827

Abstract

Terdapat beberapa aturan yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak, diantaranya adalah hukum nasional Indonesia, hukum Islam, dan hukum adat. Pada hukum adat Bali, anak yang diangkat melalui upacara widi widana memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, metode Hukum Empris merupakan suatu metode penilitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan diantaranya adalah anak yang ninggal kedaton sehingga meninggalkan tanggung jawab karena kawin ke luar, diangkat anak, dianggap durhaka dan dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mapianak), sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (ngutang kawitan) tanpa diketahui alamatnya (ngumbang), dan pindah agama.
Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pencantuman Identitas Pembeli pada Akta Jual Beli di Kabupaten Tabanan Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Julia Maharani; Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1828

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan Akta Jual Beli dan PPAT terkhusus terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PPAT ketika melakukan kesalahan dalam penulisan nama pembeli dalam akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh PPAT apabila terjadi kesalahan pencantuman identitas pembeli pada akta jual beli ?. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yang mana data di kumpulkan melalui dua cara yaitu 1. Teknik studi dokumen dan 2. Teknik wawancara yang berlangsung di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gustti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Teratai No. 30b, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Data yang telah terkumpul kemudian kembali di analisis menggunakan Teknik Deskripsi Kualitatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian menyatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencantuman identitas pada Akta Jual Beli yang dapat diberikan oleh PPAT I Gusti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tabanan ada beberapa jenisnya antara lain: 1. Penyelesaian melalui mediasi, 2. Penyelesaian melalui abirtase, 3. Penyelesaian melalui renvoi dan terakhir jika akta sudah ditulis maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan kesalahan tulis yang terdapat bada akta.
Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in International Human Trafficking Syndicates Indradewi, Astrid Athina; Ginting, Yuni Priskila
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1831

Abstract

Human rights are inherent in human dignity and are essential for the protection of individuals and society. The Indonesian government has established human rights rules under the Universal Declaration of Human Rights, but human rights violations continue, particularly in the context of international human trafficking. The Indonesian Human Trafficking Crime Task Force has received 757 reports, with victims coerced into working as child laborers, commercial sex workers, illegal immigrants, and ship crew members. The Indonesian government regulates migrant workers through Law 18/2017, but many are mistreated and exploited by foreign employers. This research uses juridical-normative legal research to examine literature, ideas, and laws to propose solutions. It employs conceptual and statutory approaches. Through this research, it is found that to strengthen migrant worker protection, governments must collaborate, tighten regulations, offer guidance, and establish efficient channels for handling grievances. The International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Their Families is crucial for ensuring the rights and protection of migrant workers, but its implementation faces challenges.
Pertanggunganjawaban Notaris Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Secara Kewarisan Kepada WNA Iga Dewi, Elit; Alexsandro Ricardo, James; Prakoso, Bhim
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1837

Abstract

The Basic Agrarian Law regulates the prohibition on foreigners' ownership of private land. However, it cannot be denied that Indonesian residents can have foreign heirs. This research aims to determine and analyze the legal position of foreigners regarding ownership of land by inheritance using a notarial deed, as well as how the notary is accountable for the deeds they make. So this research is entitled Notary's Responsibility for the Transfer of Land Ownership Rights by Inheritance to Foreigners. This research was conducted using qualitative methods. The approach to this research uses a normative juridical approach. This research shows that the legal position of foreigners regarding ownership of land by inheritance is that a person's civil right to receive an inheritance can never be lost unless due to actions that endanger the heir who has died. For foreigners, they are not allowed to have ownership rights to land. Acquisition by means of sale and purchase, gift, exchange, gift by will, without stipulation by the government is considered null and void by law. Foreigners are required to relinquish the property rights they have acquired within 1 year of obtaining those rights. However, if the 1 year period has passed, the foreigner will lose ownership rights to the land and the ownership will change to state property.
Analisis Criminal Profiling Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime Pascal Caya Khrisna Wicaksana; Lucky Nurhadiyanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1842

Abstract

Criminal Profiling is a method of investigating criminal phenomena. Criminal profiling involves creating a criminal profile to determine the background of the perpetrator. Premeditated murder is a heinous crime because the manner in which the perpetrator commits the murder requires planning. This plan includes what items to use, when, the right opportunity to do so, and how to escape. Therefore, this research discusses the role of criminal profiling of premeditated murder offenders in Indonesia based on the General Theory of Crime. The theory used will discuss 3 important points of the theory, namely implusive, low self-control, and opportunity. This study collects 5 examples of premeditated murder cases to be studied and presents the results of profiling the perpetrators based on the results of press conferences held by the police and summaries of several news articles. The profiles observed include the perpetrators' motives, modus operandi, socio-cultural conditions, and demographics. The method used in this research is a systematic literature review; this method requires researchers to collect and select articles, books and magazines related to this research. In addition to journal articles and books, researchers also collected references to newspaper articles to explore the development of these cases.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terikat Perjanjian Kerja No Target No Pay Septyan Wijayanti Kusuma Wardani; Edith Ratna MS
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1847

Abstract

Hubungan kerja antara PT. Danamas Insan Kreasi Andalan di Semarang dengan pekerja menerapkan sistem kerja no target no pay. Dalam kasus hubungan kerja dengan sistem no target no pay, pekerja yang melakukan pelanggaran akan tidak mendapatkan gaji dan dikeluarkan sehingga pekerja tidak bisa bekerja lagi dan pekerja yang melakukan kesalahan fatal bisa di pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian sistem kerja no target no pay dan perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat perjanjian sistem kerja no target no pay. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengetahui bagaimana bentuk perjanjian sistem kerja no target no pay dan perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat perjanjian sistem kerja no target no pay. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data penelitian ini dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian diteliti dan diuraikan dalam bentuk narasi. Dari penelitian ini dapat diperoleh bagaimana bentuk perjanjian kerja no target no pay dan perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat perjanjian sistem kerja no target no pay. Hal ini dilakukan agar pekerja mendapatakan haknya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam sistem kerja no target no pay.
Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Kalalo, Gabriel; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1848

Abstract

The dominus litis principle is a principle that gives authority to the public prosecutor to control criminal cases. This principle confirms that no other body has the right to carry out prosecutions other than the public prosecutor. In the legal system in Indonesia, the principle of dominus litis is confirmed in Article 1 number 25 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia. This article states that a public prosecutor is an official who is authorized by law to act as a public prosecutor in criminal cases, especially corruption cases. Then, legal problems that arise in the field still include the practice of bribery with the aim of mitigating or even acquitting through P3 letters, fatwa issuance scandals, and exceptions to indictments to reduce sentences, so enforcement and supervision are needed to overcome this. The research uses a Normative Juridical research method and uses a Statute Approach and a Case Approach, where this research focuses on legal principles, statutory regulations, legal rules and cases related to this research. With the existence of the dominus litis principle, it is hoped that the criminal law enforcement process in Indonesia can run more effectively and efficiently. Discussion regarding law enforcement and the role of the prosecutor's commission is an urgency considering that prosecutors as pioneers are expected to be in line with practice in the field, so that in the future the prosecutor's office as the holder of the Dominus Litis principle does not happen again which makes a prosecutor get involved in handling a corruption case.

Page 30 of 58 | Total Record : 580

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue