cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 98   99   100   101   102 
Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi Iyah Faniyah; Shahum Yovino Harzi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1277

Abstract

Pasal 267 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi peraturan berlalulintas sehingga terciptanya ketertiban dan kenyamanan di jalan raya. Namun walaupun aturan hukumnya sudah ada, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang penerapan Jumlah denda kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polres Bukittinggi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif
Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Prabaswara Fardantio Nugroho Wibowo
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1278

Abstract

Pentingnya investasi semakin berkembang di era globalisasi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga bisa terwujud masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebutuhan modal pembangunan yang cukup besar seringkali menjadi masalah yang signifikan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal ini tidak dapat dipenuhi maka dari itu dibutuhkan investasi atau penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum.
Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara Widyaningrum Widyaningrum
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1279

Abstract

Legal certainty is one of the aspects that can attract investors to invest in Indonesia, one of which is investment in infrastructure development. This investment is one form of funding other than the state budget to develop Indonesia. One of the schemes as an alternative funding for infrastructure development is Limited Cooperation for Infrastructure Financing (KETUPI) which until now has not been able to be implemented, one of the obstacles is the covid pandemic, so to attract investors it is necessary to improve regulations and harmonize other regulations in the context of implementing this KETUPI. The role of regulation is very important, one aspect that provides legal certainty is the substance of the law itself, so that existing regulations need to contain the spirit contained in investment, namely equal treatment, openness and one-stop service for various investment pilots.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tri Reni Novita; M. Faisal Husna; Debbi Chyntia Ovami
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1280

Abstract

The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owned
Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Adawiyah Nasution; Farrel Maulana; Haya qonita
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1281

Abstract

Online saving club is a group of people who use social media as a tool to raise money regularly at any given period. Saving club is recognized as an agreement even though it is often done. This online gathering is only done by agreement between several parties who participate in the gathering and is not written. If in the future there are problems such as defaults, it is very difficult to prove the form of the agreement is not written so that to resolve the problem, including the recognition of the parties participating in the social gathering. For this reason, this study will discuss what exactly is the position of the verbal agreement electronically and how its legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. This research was conducted by reviewing and focusing on the application of "Normative Juridical" legal rules, so the method used in this research is the normative juridical method related to civil law laws, especially the Legality of the Unwritten Agreement on Online Saving Club. The unwritten agreement in the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The unwritten agreement in this online social gathering still has legal force with the backwardness of legal evidence in accordance with the ITE Law. The legal consequences of default are compensation and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.
Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum Pieter Agustinus Mikael Rondo; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1283

Abstract

Evidence in criminal procedure law plays a very important role in the criminal proceedings. Because, in criminal procedural law, evidence is considered extremely important because its main purpose is to discover material truths in discovering criminal cases. To reveal the truth of the case, evidence is the main method used by the judge to determine whether the defendant committed a crime or to obtain the necessary basis to make a decision to resolve the case. Relevant evidence has been further stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, specifically: testimonies of witnesses, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. The evidence provision mechanism in criminal justice today is increasingly enriched thanks to the presence of the concept of amicus curiae or friend of the court. Amicus curiae is defined as a party who feels interested in a case and gives his legal opinion to the court. However, stakeholder participation is limited to providing opinions and is not intended to interfere with the judge. In the development of existing evidence and evidence mechanisms, one of them is the Amicus Curiae (Friend of the Court). Amicus Curiae is a third party who feels interested in a case, provides legal advice to the court and does not intend to interfere with the judge. Amicus curiae has not been clearly regulated in Indonesia, but in principle it is accepted based on clause 5, paragraph 1 of the Judicial Power Law "Judges and constitutional magistrates are required to learn, comply with and understand legal values ​​and the sense of justice. exist in society. Furthermore, the admission of amicus curiae can be found in article 180, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure, which states that "In case it is necessary to clarify a question raised in the 'trial, the presiding judge of the court may be asked to provide expert information and may also request the parties involved to submit new documents.The premeditated murder committed by defendant Richard Eliezer in the Jakarta area is an example of a case involving amicus curiae.
Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional Ewaprilyandi Fahmi Saputra; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut sebagai KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis teks hukum yang relevan dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Metode analisis deduktif digunakan dengan menerapkan premis mayor berupa prinsip-prinsip hukum dan ajaran terkait kejahatan korupsi, serta premis minor berupa fakta atau peristiwa hukum yang ada. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional berpotensi menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana itu sendiri, yang dapat menimbulkan akibat terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Kendati demikian, perubahan tersebut mencerminkan usaha untuk mengadaptasi hukum dengan dinamika sosial dan politik, serta memperkuat kerangka hukum dalam memberantas korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan hukum korupsi dalam konteks nasional dan dampak dari perubahan hukum tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi serta memberi sumbangan dalam perbaikan lebih lanjut terhadap pengaturan hukum terkait.
Juridical Analysis of Legal Protection for Malpractice Victims by Hospitals in Patients with Brain Stem Death Post Tonsillectomy as Regulated by Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 Concerning Health Yuyut Prayuti; Meyland Citra Oktri Sienty Effendy; Dita Nur Wardani; Hangga Harinawantara; Nadya Zhafira Asfihani
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1285

Abstract

The aim of this study is to examine and comprehend the legal foundation and implementation of legal protection for victims of malpractice by hospitals in Indonesia. This research seeks to assess the degree to which victims of malpractice receive legal protection and hold hospitals and involved medical personnel accountable. The research methodology employed is a literature study, encompassing secondary data collection through books, law journals, research findings, and pertinent legislative documents. Various legal sources are scrutinized in this research, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 on Health. The findings reveal that there are legal frameworks providing protection for victims of malpractice, such as Law No. 44 of 2009 on Hospitals and Health Law No. 17 of 2023. Nonetheless, challenges persist in the implementation of legal protection for malpractice victims, particularly concerning the legal procedures that victims must navigate to secure compensation and accountability from hospitals or medical personnel.
Legal Analysis of Legal Protection Against Termination of Employment (PHK) by Companies Towards Breastfeeding Mothers Providing Exclusive Breastfeeding as Regulated by Presidential Regulation No. 2 Of 2022 Concerning Job Creation Aulia Ramadhan; Beni Satria; Irsyam Risdawati
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1286

Abstract

This research aims to analyze the legal protection against Termination of Employment (PHK) by companies towards breastfeeding mothers providing exclusive breastfeeding, based on Presidential Regulation No. 2 of 2022 Concerning Job Creation. The research employs a normative legal research method, examining legal regulations, doctrines, and principles relevant to the legal protection of breastfeeding mothers providing exclusive breastfeeding. In order to support the implementation of Presidential Regulation No. 2 of 2022 concerning Job Creation, there is a need for collaboration and coordination among the government, businesses, cooperatives, MSMEs, and labor force. The government must ensure that this policy is implemented fairly, taking into account workers' rights and sustainable economic empowerment. Cooperation from all relevant parties is key to achieving the goals of this structural reform in the context of the complex global economic conditions. Although Presidential Regulation No. 2 of 2022 concerning Job Creation does not specifically regulate the rights of breastfeeding workers, women workers breastfeeding at the workplace are still protected by the Labor Law. This includes the right to leave, time and facilities for breastfeeding, as well as a prohibition on termination of employment on the grounds of breastfeeding. Despite the impact of this regulation on the labor sector, it is crucial to monitor and evaluate its implementation periodically to ensure that the goals of worker protection and economic empowerment are achieved as expected.
Postnuptial Agreement Versus Kepentingan Kreditur Elvina Elvina; Ari Wahyudi Hertanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1290

Abstract

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 allows married couples who are already married to enter into nuptial agreement. Previously such can only be carried upon before the marriage occurred. Thus, due to the enactment of this decision, legal problems arise as an impact upon how to provide legal protection for any third parties affected by implementation of court decision regarding the nuptial agreement. Problematical issues emerge against any third parties who hold security(ies), especially creditors as holders of mortgage, are vulnerable to losses possibility should the debtor defaults due to the unclear status of assets, which were previously included as joint assets and afterwards being dispatched after a nuptial agreement was made. This research was conducted in terms of normative juridical manner using a legal theory concept approach. The outcome of this research is to provide clarity on providing legal protection for creditors, as for creditors also need to be ensured that the publicity principle of the nuptial agreement is fulfilled. Notaries as officials who make and ratify nuptial agreements also need to apply the principle of prudence in carrying out their professional duties.

Page 100 of 391 | Total Record : 3910

 98   99   100   101   102 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue