Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI PERDAGANGAN IKAN HIAS LAUT PADA KONDISI EKOSISTEM TERUMBU KARANG DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI NELAYAN DI KEPULAUAN SERIBU Idris Idris; Aar Mardesyawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9282

Sertifikasi ikan hias diterapkan di Kepulauan Seribu pada 2003-2006 oleh MAC berdasarkan kebutuhan pembeli yang menginginkan ikan hias laut yang sehat dan ditangkap dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan program sertifikasi perdagangan ikan hias laut terhadap kondisi ekosistem terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi nelayan di Kepulauan Seribu. Studi ini dilaksanakan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Studi ini menggunakan tiga metode, yaitu diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan kuisioner. Responden dalam studi ini terdiri dari kelompok nelayan dan pengepul ikan hias (belum dan sudah tersertifikasi), tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan, dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 73% responden menyatakan kondisi terumbu karang di lokasitangkap masih dalam kategori baik. Sementara, sebanyak 58% responden menyatakan kondisi ikan hias cenderung meningkat. Pada aspek sosial dan ekonomi, sebanyak 62% responden merasa lebih aman dalam menangkap ikan karena tidak melanggar hukum, sebanyak 96% responden menyatakan sangat baik dalam hal penyelesaian masalah melalui kelompok, dan sebanyak 96% responden menyatakan memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Namun, hanya sebanyak 42% responden yang menyatakan ada perbaikan harga jual ikan hias dari nelayan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah program ini bisa mengubah persepsi masyarakat untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang. Secara sosial, keamanan dan kesehatan nelayan cenderung meningkat. Secara ekonomi, program ini tidak memberikan perbaikan atau peningkatan harga ikan hias pada tingkat nelayan. Title: Impact of Implementation Marine Ornamental Fish Certification on Coral Reefs Ecosystem and Socio Economic of Fishers Condition in theKepulauan SeribuMarine ornamental fish certification was implemented in Seribu Islands at 2003 – 2006 by MAC on the need of buyers who want a healthy marine ornamental fish and non destructive fishing. This study aimed to evaluate impact of implementation of certification program of marine ornamental fish on coral reef ecosystem and social economic of fishers condition in Seribu Islands. The study was conducted in Panggang Island, Seribu Islands. The study was using three methods namely focus group discussions (FGD), in-depth interviews, and questionnaires. Number of respondents in the study were 44 respondents consist of a group of fishers and collectors of marine ornamental fish (certified and non certified), public figures, chief of the fishers group, and the head of fishers household. The result of this study was showed about 73% of respondents said the condition of coral reefs in fishing ground still in good category. Meanwhile, about 58% respondent said the condition of population marine ornamental fish is increase. In the social and economic aspects, about 62% of respondents felt more secure to collecting fish because they did not against the law, about 96% of respondents stated very well in terms of problem solving with group, and as 96% of respondents stated they have a better healthy condition. However, only about 42% of respondents was said the prices of marine ornamental fishes are increase. This study concluded that the program could changedthe perception of community in Panggang Island that using environmental-friendly fishing gear can reduce the destruction of coral reefs ecosystem. However, economic benefit of the certification program was not making improvement and increasing the prices of marine ornamental fishes.

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN PELAGIS SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN TELUK TOMINI Syahrul Syahrul
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9263

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi, tingkat pemanfaatan, status keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di Teluk Tomini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling sebanyak 86 orang. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu produksi surplus dari Schaefer dan Fox dan analisis keberlanjutan sumber daya perikanan pelagis. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi lestari sumber daya perikanan pelagis di Teluk Tomini sebesar 93.071,21 ton/tahun (model Schaefer) dan 104.044,04 ton/tahun (model Fox) dengan tingkat pemanfaatan tahun 2002-2011 masih di bawah potensi lestari. Dimensi etika, hukum dan regulasi kurang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan pelagis. Peraturan belum memadai dalam pengelolaan terpadu perairan Teluk Tomini. Pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini memerlukan pembentukan kawasan terpadu. Title: Strategy of Integrated and Sustainable Pelagic Fishery Resource Management at Tomini Bay The purpose of the study is to observe potention, degree of utilization, status of pelagic fishery resource sustainability at Tomini Bay. The research employs survey method. Sampling is done by random cluster sampling amounted 86 people. Data analysis method uses descriptive and quantitatif method. Data analysis apllies surplus production from Schaefer and Fox, pelagic fishery resource sustainability analysis.Analysis of the study shows that sustainable potention of pelagic fishery resource at Tomini Bay amount 93.071,21 tons/year (Schaefer model), and 104.044,04 tons/year (Fox model) with degree of utilization in2022-2011 is under sustainable potention. Ethical dimension, law and regulation are less supporting the sustainabiliy of pelagic fihsery resource. Regulation in integrated management of Tomini Bay waters isinadequately. It is necessary to establish integrated area of pelagic fishery resource management at Tomini Bay

KARAKTERISTIK PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP, MADURA Suci Asrina Ikhsan; Muhammad Nur Arkham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.8391

Perikanan skala kecil sangat penting di negara berkembang, dimana ketergantungan pada sumber daya pesisir sangat tinggi dan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah adanya kebutuhan pangan yang sangat penting namun belum tereskplorasinya perikanan tangkap untuk daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan pemanfaatan sumber daya perikanan skala kecil di Kepulauan Kangean. Penelitian ini berlokasi di Kepulauan Kangean, tepatnya di Kecamatan Raas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengarsipan data pendukung. Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa karakteristik perikanan tangkap yang ada di pulau-pulau di Kecamatan Raas adalah nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil yang ada di lokasi penelitian melakukan aktivitas penangkapan hanya di sekitar pantai dan tidak jauh dari pantai. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kecil di lokasi penelitian adalah pancing tonda, pancing gurita, gillnet, pancing ulur, dan bubu lipat. Armada penangkapan yang digunakan adalah kapal tanpa motor (sampan) sebanyak 62% dan kapal motor dengan kapasitas <5GT sebanyak 30%. Musim penangkapan nelayan kecil ini sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi ekosistem perairan disekitar.Title: Characteristics of Capture Fisheries In the Kangean Islands of Sumenep, Regency MaduraSmall-scale fisheries play an important role in developing countries where they highly depend on coastal resources. Moreover, small-scale fisheries make a significant contribution to food security and income enhancement. The problem occurs when the capture fisheries have not been explored in this area while there are a significant needs of food. The purpose of this research was to analyze the characteristics and utilization of small-scale fisheries resources in the Kangean Islands. The location of the research was in District of Raas, Kangean Islands. Data were collected from interviews, observation, and supporting data archives. The study used qualitative descriptive analysis. The results of this study identified that the characteristics of capture fisheries in the District of Raas, Kangean Islands, are small-scale fishers. The fishing activities of those small-scale fishers are conducted around the beach. They use trolling, octopus fishing rod, gillnet, fishing line, and folding traps. The fishing fleet used by the small-scale fishers are mostly non-motorized boats (canoe) as much as 62% and motorboats with capacities <5GT as much as 30%. The fishing season of these small-scale fishers is highly influenced by the season and condition of the surrounding aquatic ecosystem.

EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN SISTIM BAGI HASIL (Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali) Rizky Muhartono; Ahmad Zamroni; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9278

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi UU Bagi Hasil No. 16/1964. Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Responden yang terpilih merupakan nelayan rumpon yang telah bekerja minimal satu tahun. Mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan, analisis mencakup aspek materi, aspek implementasi dan aspek faktor penentu. Dari pendekatan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Pertama, teridentifikasi adanyaketidaksesuaian penerapan UU di lapangan, antara lain dalam hal besaran proporsi, beban tanggungan, dan jangka waktu perjanjian; Kedua, kelemahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut, terjadi baik padaaspek materi maupun implementasi. Pada aspek materi, ditemukan bahwa produk hukum tersebut tidak selaras dengan kondisi lokal, termasuk adat setempat. Sementara itu, pada aspek implementasi, produk hukum tersebut tidak berjalan baik karena keterbatasan informasi, ketiadaan ruang untuk modifikasi, dan ketiadaan lembaga kontrol yang secara efektif mengawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Beberapa pasal UU 16/1964 sebaiknya disempurnakan, yaitu yang menyangkut bagian pemilik modal, biaya penyusutan aset, dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil; (2) Perlu diberikan mandat khusus kepada sebuah lembaga yang untuk melakukan pengawalan implementasi UU sehingga efektivitas UU dapat ditingkatkan; (3) Perlu disusun sebuah naskah akademis yang dikembangkan berdasarkan perluasan cakupan kajian ini, yang digunakan untuk mendorong penyempurnaan UU, sehingga selaras dengan kondisi saat ini, demi perkembangan perikanan yang lebih baik. Title: Evaluation of Policy on Benefit Shareing Systim (A case study on Implementation of Law 16/1964 in Rumpon Fishery of Badung Regency, Bali) This paper was based on the results of research conducted at Kedonganan, Badung Regency, Bali. Purpose of the research is to valuate the implementation of Benefit Sharing System Regulation No. 16/1964. Case study approach was adopted in this research. Data were obtained through interviews with selected respondents based on purposive sampling method. In this case, the rumpon fishers selected as respondent who has worked at least one year. Referring to the policy evaluation approach, the analyses covered three components: material, implementation, and factor aspects. Results showed the following: firstly, it was identified that that several applications deviated from those directed by the law. These included the proportion scheme, burden sharing and contract tenure. Secondly, it was observed that imperfection causing these deviations occurred in both the material and implementation aspects. Regarding material aspects, it was found that this legal product was incompatible with local conditions, including local traditions/customs. Meanwhile, concerning the implementation aspect, the law was found ineffective due to lacks of information, room for modification and effective control institution. In line with these findings, it is recommended that: (1) Several articles of the law, namely those related to the the share of capital owners, depreciation, and productive assets economic age should be refined; (2) A certain mandate should be granted to an institution so as that implementation can be carried out effectively, and (3) A study extending from these findings should be carried out to result in a white book aimed at revisiting the law, for the sake of better fishery development.

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS USAHA PEGARAMAN Mei Dwi Erlina; Manadiyanto Manadiyanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9259

Kawasan Minapolitan harus memiliki 5 (lima) aspek dasar meliputi : 1).Subsistem Sumber daya dan Tata Ruang, termasuk teknologi, 2). Subsistem Masyarakat dan Bisnis, 3). Subsistem Kelembagaan, 4). Sub Sistem Kebijakan dan Governance, dan 5). Subsistem Infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan sentra produksi garam, mempelajari potensi dan kendala dalam pengembangan minapolitan berbasis usaha pegaraman, serta menentukan strategi pengembangan di lokasi usaha pegaraman. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa studi kasus pada 19 lokasi Kabupaten/Kota. Perumusan strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis usaha pegaraman menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Hasil pengukuran indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan pada 19 lokasi menunjukkan 2 lokasi dikategorikan sebagai kawasan mandiri, yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Pamekasan dengan nilai indeks sebesar 80% dan 85%. Kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang telah ditunjuk sebagai daerah sentra garam rakyat dan memiliki komitmen daerah yang tinggi dalam upaya pelaksanaan program minapolitan berbasis garam. Sedangkan 17 lokasi lainnya dikategorikan sebagai kawasan maju dalam pelaksanaan minapolitan dengan nilai indeks kesiapan berkisar antara 55%-74%. Strategi yang dirumuskan untuk kawasan minapolitan mandiri (Kabupaten Pamekasan) adalah “meningkatkan dukungan pemerintah melalui penyusunan regulasi mengenai harga jual garam ditingkat petambak garam”. Strategi pengembangan minapolitan untuk Kabupaten Pati adalah “meningkatkan inovasi teknologi produksi garam untuk mengantisipasi anomali cuaca”. Strategi yang dirumuskan untuk kawasan minapolitan maju adalah” memperbaiki fasilitas penyimpanan dan memberlakukan sistem resi gudang, melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya garam impor, menetapkan standar kualitas garam yang jelas serta mengawasi harga dasar garam agar sesuai peraturanyang ditetapkan pemerintah”. Title: Minapolitan Area Development Strategy Based on Community Salt Business Institutions Area of minapolitan should have 5 basic aspect includes : 1). Resources and spatial subsystem, including technology, 2). Public and business subsystem, 3). Institutional subsystem, 4). Policy and governance subsystem and 5). Infrastructure subsystem. The purpose of this study was to conduct mapping of salt production centers, studying the potential and constraints in the minapolitan development of based on Salt Business, and determine the development strategy of salt business. The research approach using case studies at 19 locations Regency / City. The formulation of the minapolitan development strategy based on salt business using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). The results of readiness index measurements at 19 minapolitan locations, 2 showed the locations were categorized as independent, Pati and Pamekasan with index values of 80% and 85%. Both of these locations were locations that have been designated as a regional center for the salt and have a high region commitment in an effort to implementing minapolitan program based on salt bussiness. While 17 other locations categorized as advanced in the implementation of the value minapolitan readiness index ranges between 55% -74%. The strategy formulated for the minapolitan (Pamekasan) is “increasing government support through the development of regulations regarding the sale price of salt at salt farmers level “. Minapolitan developmentstrategy for Pati is to “promote technological innovation to anticipate the production of salt in the condition weather anomalies”. The strategy formulated for the advanced minapolitan is “improving storage facilities and a system of warehouse receipts, supervision on the entry of imported salt, set clear standards of salt quality and overseeing the base price of salt to match with government regulations”.

DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA Kastana Sapanli; Tridoyo Kusumastanto; Sugeng Budiharsono; Agus Sadelie
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9248

Amanat UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan salah satunya percepatan dan penguatan ekonomi nasional dari potensi kelautan yang ada. Penelitian ini mengkaji kontribusi PDB ekonomi kelautan; dampak pengembangan ekonomi kelautan; dan implikasi kebijakan pengembangan ekonomi kelautan. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan model I-O (Input-Output) yang diupdate ke tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase produk kelautan terhadap PDB terus meningkat mencapai 28.01 % pada tahun 2015. Berdasarkan kajian terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan, perlu diprioritaskan pengembangan ekonomi kelautan pada tiga sektor yaitu: industri kelautan, perikanan dan pariwisata bahari. Prinsip kebijakan pengembangan ekonomi kelautan harus inovatif dan berkelanjutan yang bertumpu pada peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi, penguatan kapasitas pelaku industri dan berbasis komoditas.Title: Dynamics and Policies of Indonesia’s Ocean Economic DevelopmentLaw number 32 of 2014 about The Sea mandates the national economic acceleration and empowerment from the potential of marine. This research examined the contribution of the ocean economy to GDP, impact of ocean economic development, and policy implication of ocean economic development. The research used secondary data analysis method. It used secondary data of 2010-2015 that were collected from Statistics Indonesia. Data were analyzed with quantitative descriptive method with I-O model (input-output), that were updated to 2015. The results showed that the percentage of marine products contribution to GDP increased to 28.01% in 2015. Based on the analysis of economic impact, it is necessary to prioritize the ocean economic development on three sectors: marine industry, fisheries, and marine tourism. The ocean economic development policies must be innovative, sustainable, increasing competitiveness, modernizing production systems, and strengthening the capacity of industrial and commodity-based players.

IDENTIFIKASI SISTEM INSENTIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI LAGUNA SEGARA ANAKAN Siti Hajar Suryawati; Endriatmo Soetarto; Luky Adrianto; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9254

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan di laguna Segara Anakan Dibutuhkan upaya menahan laju degradasi laguna dan mempersiapkan masyarakat untuk merespon kondisi tersebut. Berbagai ebijakan telah diambil untuk merespon degradasi tersebut seperti pembuatan infrastruktur dan fasilitas dari pemantapan pengelolaan sumberdaya dan program rehabilitasi lingkungan. Terdapat dua kriteria penting untuk memilih suatu implementasi kebijakan dan program, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kajian ini mengukur pembiayaan untuk berbagai pilihan kebijakan dengan menggunakan metode survey yang dilaksanakan pada bulan April - May 2010. Kajian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari tokoh kunci yang telah ditentukan sesuai tujuan kajian untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya di laguna Segara Anakan. Jumlah total responden adalah 41, yang terdiri dari 25 orang nelayan, 5 orang petani, 5 orang pembudidaya tambak, 2 orang pedagang, dan 2 orang penderes. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mendapatkan informasi tentang jenis insentif, seperti insentif hak kepemilikan, insentif mata pencaharian, insentif pasar, dan insentif fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif yang tidak langsung seperti pengerukan laguna, budidaya kepiting atau upah untuk yang mau melakukan penanaman mangrove pada lahan tambaknya merepresentasikan pilihan tepat dari pandangan alternatif pengembangan mata pencaharian dari sisi keefektifan pengelolaan lingkungan. Title: Identification of Incentive System of the Resources Management in Segara Anakan Lagoon Several previous research results indicated environmental degradation at the Segara Anakan Lagoon. There is a need to slow down degradation rate of the lagoon and preparing the community to response it. Some policies were implemented to response degradation such as developing infrastructures and facilities and rehabilitation programs. There are two important criteria for setting policies, namely effectiveness and efficiency. This research is to asses costs pertinent to various policy options based on a survey method that was conducted in April- May 2010. This research used data from selected key respondents through purposive sampling to represent clusters of community dwelling at lagoon. Forty-one respondents were selected consisting of 25 fishers, 5 farmers, 5 brackish water pond operators, 2 middlemen, and 2 palm sap tappers. Research questions include information on various kinds of incentives, such as property right incentive, livelihood incentive, market incentive, and fiscal incentive. Research results showed that indirect incentives such as lagoon dredging, crab seedling or salary for those who have willingness to plant mangrove in brackish ponds represented good options from the perspective of alternative livelihood development as well as the effectiveness of environmental management.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG TINGKAT KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis) Atikah Nurhayati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9283

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan model sinergitas perilaku ekonomi nelayan (Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat). Analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui alternatif kebijakan Co-Management berpengaruh sebesar 44,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah melalui penegakan hukum dan kelembagaan memiliki pengaruh sebesar 0,88% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan Co-management memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di Kawasan Pangandaran Provinsi Jawa Barat.Title: Analysis of the Local Government Policy Supporting to Sustainable Fisheries Resources (Case Study in the Pangandaran, Ciamis District). This research aims to examine extent of government policy in support of Ciamis district level management sustainability of fishery resources through the synergy model approach to economic behaviour of fishers. Analysis of government policy in supporting the sustainability of fisheries resource management wes using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Local government policies in supporting the sustainability of fisheries resource management were given through alternatives policies Co-Management, control of fishing effort, synergy model of economic behaviour of fishers, law enforcement and institutional. Government policy in supporting sustainable fisheries resource management through policy alternatives Co-Management influence for 44.6% of the level of sustainability of fisheries resources management. Controlling fishing effort has a value of 0.336 means that partial weight alternative government policy by controlling fishing effort has the effect of 33.6% of the level of sustainability of fisheries resource management; synergy of economic behaviour fishers has a value of 0.131 means that partial weight alternative government policies with respect to economic behaviour of fishers have synergy effect of 13.1% of the level of sustainability of fisheries resource management of law enforcement and institutions have partial weight value of 0.088 means that every government policy through the enforcement of laws and institutions have an influence on the level of 0.88% sustainable management of fisheries resources. Co-management policy has a great influence on the level of sustainability of fisheries resources in the area of Pangandaran, West Java Province.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA PERIKANAN TANGKAP LAUT SKALA KECIL MELALUI FASILITASI PETA PERKIRAAN ‘FISHING GROUND’ Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9274

Usaha perikanan tangkap laut skala kecil mendominasi struktur perikanan Indonesia, mencakup > 90% dari struktur perikanan tangkap yang ada di Indonesia. Permasalahan utama dalam pengembangan usaha perikanan pada kelompok ini adalah keterbatasan aset dan permodalan serta sifat musiman dan resiko ketidak pastian sebagai akibat keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Hal ini diperparah oleh minimnya keberpihakan penentu kebijakan pada kelompok usaha tersebut. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Panel Kelautan dan Perikanan Nasional (PANELKANAS) yang bertujuan menyediakan database yang akurat di tingkat mikro yang mampu merepresentasikan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Secara spesifik penulisan artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui survei monitoring terhadap 30-40 contoh responden rumah tangga nelayan terpilih dengan menggunakan bantuan kuesioner terstruktur di lokasi Sibolga, Sampang dan Bitung; sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan berbagai institusi terkait maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penyajian dilakukan secara deskriptif eksploratif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Hasil kajian memberikan ilustrasi dinamika musim penangkapan ikan di laut di lokasi terpilih, dinamika penguasaan aset dan investasi berdasarkan tipologi penangkapan, dinamika struktur biaya dan pendapatan serta rumusan rekomendasi kebijakan peningkatanan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Title: Improving Effectivity and Effienciency of Small-Scale Fisheries Business Through Facilitating the Estimated Fishing Ground Map. Small-scale fisheries business dominated the structure of Indonesian fisheries covering more than 90% of the structure of marine fisheries in Indonesia. Primary problems in the development of the sector were limited assets and capital as well as the seasonal nature and the uncertainties as a result of lack of capacity in managing the business. This situation compounded by lack of decision makers support to small scale fisheries. This paper is a part of Research Panel of the National Marine and Fisheries (PANELKANAS) which aims to provide an accurate data base at micro level by which are able to represent performance of the development of marine and fisheries sector. Specifically, this article aims to formulate policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency marine capture fisheries management through facilitating an estimated ‘fishing ground’ map for small-scale fishers. Primary and secondary data were used in this study. Primary data were obtained through monitoring survey of 30-40 samples of selected fisher households by using a structured questionnaire at the Sibolga, Sampang and Bitung regencies, while secondary data were obtained from various institutions related to the annual report and the results of previous studies. A Descriptive statistics analysis was used in this study while the report was presented descriptive-exploratory by using cross tabulation techniques. Results of the study illustrate the dynamics of fishing season at selected locations, dynamic of control assets and investments based on the marine capture fisheries typology, dynamics of cost and revenue structure and formulation policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency of marine capture fisheries management through the facilitation of small-scale map of the estimated ‘fishing ground’.

PERAN, KEPENTINGAN STAKEHOLDER DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS BUDAYA BAHARI DI MALAUMKARTA, KABUPATEN SORONG Umi Muawanah; Nendah Kurniasari; Permana Ari Soejarwo; Christina Yuliaty
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.8941

Sejak 2018 pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta. Pengembangan pariwisata merupakan prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan minat pemangku kepentingan serta evaluasi dukungan terhadap peraturan di tingkat nasional dan lokal dalam pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan bentuk partisipasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan “Adat” dan Lembaga Adat. Selain itu juga didukung penuh oleh dua peraturan daerah sangat mendukung wisata bahari yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang acknowledgement dan perlindungan tradisi serta Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang hukum tradisional, kearifan lokal dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung harus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan sinergitas peran yaitu dengan peningkatkan koordinasi antar SKPD, pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari.Title: Role, Stakeholder Interest and Policy Support in the Development of A Marine Cultural Tourism in Malaumkarta, Sorong RegencyThe Development of marine tourism and maritime culture based tourism in Malaumkarta, Sorong was streghthened since 2018. Marine tourism has been a priority economic development in Sorong. This study aims to understand the role and interest from many Stakeholders in the further development of ecotourism in Sorong and to evaluate the support of laws and regulations in enhancing the ecotourism in Malaumkarta at national level and local level using Analysis of Hierarchy Proces (AHP). The research was carried out in May 2019 in the District of Sorong. The research shows that governance of marine tourism based on maritime culture in Malaumkarta is co-management tourism with strong supports from local government and local communities such as Office of Tourisme, office of Fisheries, Local Planning Bereu, and “Adat” council, and Village Adat Leaders. Two local regulation strongly support the marine tourism namely Peraturan Daerah (Perda) District of Sorong No. 10 year 2017 on Acknowledgement and Protection of Tradition and Bupati Decree No. 7 year 2017 on traditional laws and local wisdom in management and conservation of marine resources in Malaumkarta, District of Sorong. The study shows that main stakeholders, key stakeholders and supporting stakeholders need to have strategic programs and initiatives and to increase the roles sinergity among local government offices (SKPD), development of public faciltiy in tourism sites and provision of training and site assistance to local communiites enhanching their skills and knowledge in supporting the development of marine tourism based on maritime culture.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA