Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR Siti Hajar Suryawati; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9279

Tulisan ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah Coral Triangle Indonesia, yang didasarkan atas hasil penelitian pada Tahun 2011, di lokasi-lokasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program COREMAP). COREMAP adalah program pengelolaan sumber daya terumbu karang yang merupakan wahana utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnyapotensi serta pentingnya fungsi dari aset alam tersebut. Metode yang diacu untuk penyusunan rekomendasi ini adalah analisis Sistem Sosial Ekologis (SES) dan analisis resiliensi yang mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM) terhadap perilaku-perilaku pengelolaan negatif. Data dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden masyarakat yang dipilih secara purposive dan 182 responden tokoh yang diperoleh dengan teknik snowball serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini secara umum merekomendasikan 4 (empat) perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan yang ada. Keempat rekomendasi tersebut adalah: 1) Peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam upaya-upaya menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama di sektor non konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Title: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR This paper proposes recommendations to improve management for the resource management in the Indonesian’s part of Coral Triangle Area, based on a research carried out in the COREMAP locations in 2011. COREMAP is a program introduced by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to implement its policies on coral reef management and conservation. The policies concern the ongoing alarming degradation of the resource and the disappearing physical existence as well as functions of such natural capital. The research methods were Social Ecological System (SES) analysis and resilience analysis covering both negative and positive management practices, followed by a Multi Criteria Decision Making (MCDM) analysis of the negative management practices to come up with prioritized strategy recommendations. Data used consisted of social-ecological system, vulnerability and resilience aspects, collected from 1.244 respondents representing ordinary citizens selected purposively and 182 key persons which were determined following the snowball sampling technique, and secondary drawn upon the documented files of relevant institutions. In general, the recommendation proposed through this paper are as follows: 1) Increasing the effectiveness Regional Marine Conservation Area and Marine Tourism Park by strengthening community-government cooperation aimed at creating alternative livelihood , particularly the nonconventional sectors, more specifically tourism, 2) Focusing on the intensification of the establishment of financial institutions to facilitate better access for business capital provision and technological improvements; 3) improvement of coordination system among local influential institutions in controlling the resource; and 4) improved design of outreach programs on the use of environmentally friendly fishing gear.

STRATEGI PENGEMBANGAN SENTRA PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN Muhadjir Muhadjir; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9260

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan per aspek maupun secara keseluruhan aspek serta strategi yang dapat dikembangkan dalam mendukung sentra perikanan perairan umum daratan (PUD) sebagai kawasan minapolitan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada 9 (Sembilan) kabupaten yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, wawancara, Rapid Rural Appraisal (RRA) dan mail survey. Kajian ini menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan minapolitan. Hasil penelitian ini adalah berupa rumusan strategi pengembangan kawasan minapolitan pada 4 (empat) ekosistem PUD yaitu waduk, sungai/rawa, sungai dan danau. Strategi pengembangan kawasan minapolitan untuk pada ekosistem waduk (Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) terkait dengan pengelolaan keberlanjutan sumber daya waduk (pengawasan danpembatasan KJA). Pada ekosistem sungai/rawa (Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sumatera Selatan) strategi pengembangannya terkait dengan pemanfaatan sumber daya air sebagai saran transportasi maupun kegiatan perikanan. Pada ekosistem sungai (Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah) strategi pengembangan minapolitan yang perlu dilakukan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung baik dari sisi transportasi dan pemasaran hasil produksi perikanan. Pada ekosistem danau (Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara) strategi yang perlu dilakukan terkait dengan perumusan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan danau seperti pengawasan dan pengendalian penggunaan alat tangkap.Title: Economic and Social Characteristics and Development Strategy Inland Fisheries as Minapolitan Development Area This study aims to determine the readiness per aspect and overall aspects and strategies that can be developed in support the inland waters fisheries centers (PUD) as minapolitan area. The research approach was using a case study on a 9 (nine) districts that have the potential to be developed as the minapolitan. The data collection techniques were through literature study, interviews, Rapid Rural Appraisal (RRA) and mail surveys.The research was using the method of SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) to formulate development strategies of minapolitan area. The results of this study were the development strategy formulation of minapolitan area in 4 (four) PUD ecosystems, namely reservoirs, rivers / swamps, rivers and lakes. Development strategy of Minapolitan area for the reservoir ecosystem (Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java) related to sustainable management of reservoir resources (supervision and restriction KJA). On the river ecosystem / swamp (Ogan Ilir, South Sumatra Regency) the development strategy related to the use of water resources for transportation and fisheries activities. On the river ecosystem (South Barito Regency, Central Kalimantan) Minapolitan development strategy needs to be done related to the development of supporting infrastructure in terms of transportation and marketing of fishery products. In the ecosystem of the lake (Toba, Simalungun District, North Sumatra) strategies need to be linked to the formulation of policies concerning the management of the lake such as monitoring and controlling of fishing gears.

KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI BALI Kadek Diah Kencana Putri; Dwi Putra Darmawan; Gede Mekse Korri Arisena
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.9741

Provinsi Bali memiliki potensi untuk pengembangan berbagai usaha perikanan sehingga seharusnya sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan lebih mendalam terkait hal ini, dengan melibatkan aspek-aspek relevan yang meliputi kontribusi dan tren, pengaruh pendapatan, investasi penanaman modal dalam negeri, investasi penanaman modal asing, dan ekspor sektor perikanan. Aspek-aspek tersebut dianalisis keterkaitannya dengan produk domestik regional bruto Provinsi Bali, melalui analisis regresi “Ordinary Least Square” (OLS), yang dioperasikan menggunakan perangkat Eviews 10. Di samping itu, dilakukan pula analisis daya saing komparatif sektor perikanan menggunakan pendekatan Revealed Comparative Advantage (RCA). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi produk domestik regional bruto sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Bali 2000- 2019 termasuk kategori sedang, yaitu sebesar 4,18%. Lebih lanjut diperoleh bahwa pendapatan dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto provinsi; sementara itu, investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan. Ekspor sektor perikanan Provinsi Bali yang memiliki daya saing komparatif yang tinggi menurut komoditas utama Indonesia dengan analisis RCA adalah tuna-tongkol-cakalang dan mutiara yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor perikanan Provinsi Bali. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil ini adalah bahwa kebijakan untuk pengembangan perikanan di Provinsi Bali perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya peningkatan ekspor, yang difokuskan pada tiga empat komoditas, yaitu tuna, tongkol, cakalang, dan mutiara. Tittle: Contribution of the Fisheries Sector on the Economic of Bali ProvinceBali province has the potential to develop for various fisheries businesses that allow a great economic contribution to the province. This research, as an in-depth study, dealth with relevant aspects such as contribution, trend, effect of income, domestic investment, foreign investment and fisheries exports. Those aspects were analyzed with regards to Gross Regional Domestic Product of Bali with regression analysis “Ordinary Least Square” (OLS) exercised by Eviews 10. This study also analyzed the comparative competitiveness of fisheries sector with Revealed Comparative Advantage (RCA) approach. The results showed that the average Gross Regional Domestic Product contribution of fisheries sector to the Gross Regional Domestic Product of Bali Province in 2000-2019 was in the medium category of 4.18%. In addition, income and exports have a significant effect on the Gross Regional Domestic Product of Bali, while domestic investment and foreign investment have no significanteffect. Export commodity from Bali fisheries with a high comparative competitiveness according to Indonesia’s main commodities with RCA analysis are tuna-little tuna-skipjack and pearls, allowing a great contribution for fisheries export of Bali. The policy implication of this study suggest a need to emphasize on the effort to export growth focusing on the four commodities: tuna, little tuna, skipjack, and pearl.

EVALUASI PEMANFAATAN PELABUHAN KAMAL UNTUK WISATA BAHARI PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU MENGGUNAKAN PEMODELAN RAPFISH Firman Farid Muhsoni; Muhammad Zainuri; Indah Wahyuni Abida
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.8230

Pasca pembangunan Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal mengalami penurunan aktivitas secara drastis. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 98%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan merencanakan untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Kamal sebagai alternatif penyeberangan dan wisata baharí. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlanjutan wisata bahari yang direncanakan tersebut, ditinjau dari dimensi ekologis, sosial, ekonomi, potensi sumber daya, hukum dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah Rapid Appraissal for Fisheries (RAPFISH), yang didasarkan pada teknik ordinasi menggunakan Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data diambil dengan kuesioner yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap 43 responden yang melakukan aktivitas di Pelabuhan, yaitu wiraswata/pedagang 28 orang, pegawai pemerintah 4 orang dan penduduk 11 orang. Hasil analsis menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan untuk dimensi ekologi adalah 43,52, dimensi sumber daya 31,84, dimensi ekonomi 35,78, dan dimensi sosial 31,84 dan dikategorikan sebagai ‘kurang berkelanjutan’. Sementara itu, dimensi hukum dan kelembagaan mempunyai nilai 10,33 sehingga dikategorikan sebagai ‘tidak berkelanjutan’. Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi memerlukan intervensi sehingga rencana pembangunan wisata bahari di Suramadu oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat berlanjut. Dari hasil analisis leverage, diperoleh hasil bahwa intervensi direkomendasikan untuk diprioritaskan pada atribut ekologi, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Title: Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish ModelingAfter the construction of Suramadu Bridge, Kamal Port experienced a drastic decline in its activity. This condition caused a decrease in people’s income by up to 98%. The Bangkalan Regency Government has planned to develop the Kamal Port area as an alternative crossing and marine tourism. The study aimed to analyze the sustainability index of marine tourism plan at the Kamal Port based on ecological, social, economic, potential resource, legal, and institutional. The method used was Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) based on ordination technique using Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data were collected thorugh questionnaired interviews with 43 relevant respondents at the port, namely 28 entrepreneurs/traders, 4 government officials, and 11 residents. Result of the analysis showed that the sustainability index of ecological dimension was 43.52, resources 31.84, economy 35.78, social 31.84, all of which fell into the less sustainable category. Meanwhile, the legal and institutional dimensions have a value of 10.33, all of which were categorized as ‘unsustainable’. These results suggest further intervention on all dimension for the continuity of the marine tourism plan in Suramadu. Based on the leverage analysis, it is recommended to prioritize intervention on ecological, resource potential, economic, social, legal, and institutional attributes.

PERSEPSI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN KAPAL IKAN BUATAN LUAR NEGERI DI PERAIRAN INDONESIA Rismutia Hayu Deswati; Irwan Muliawa; Risna Yusuf; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.9493

Moratorium izin operasional kapal ikan yang dibangun di luar negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014, merupakan kebijakan strategi untuk memberantas praktik IUU Fishing di perairan Indonesia. Tahun 2020 atau lima tahun setelah kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan wacana untuk memberlakukan kembali izin operasional bagi kapal-kapal yang terkena moratorium. Wacana ini mengundang respon beragam dari para pengusaha perikanan yang terdampak. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap persepsi pengusaha terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan lebih baik dapat dirumuskan untuk waktu yang akan datang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengusaha perikanan terdampak untuk mewakili pelaku usaha, dan pengawas perikanan untuk mewakili pelaksana kebijakan. Lokasi penelitian adalah DKI Jakarta, Bitung dan Bali, mewakili lokasi di mana kapal terdampak berlabuh Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 kategori persepsi responden terkait kebijakan pemberlakuan izin kapal ikan tersebut: (1) responden setuju pengaktifan kembali izin kapal ikan tersebut dengan catatan diikuti pembatasan alat tangkap yang digunakan, area operasi penangkapan ikan, ukuran kapal dan jenis komoditas hasil tangkapan, sebanyak 47%; (2) responden setuju sebanyak 33 %, dan (3) responden tidak setuju sebanyak 20 %. Berdasar itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah: (1) mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dengan pemilik kapal dalam penyusunan kebijakan, (2) memperbaiki koordinasi hulu ke hilir ketika kebijakan telah dijalankan dan (3) menguatkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan agar keberadaan kapal ikan buatan luar negeri itu dapat mendorong peningkatan produktifitas dan ekspor. Tittle: Perception of Reenacting Permit Policy For Foreign Made Fishing Vessels in Indonesian WaterThe moratorium on the issuance of foreign-made fishing boat permits, as stated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 56 of 2014, is a strategy taken by the Indonesian government in respond to the practice of IUU fishing in Indonesian waters. In 2020, or five years after the policy, a discourse to reimpose the operational permits for vessels affected by the moratorium has been raised up. Various responses emerged from the affected fishery entrepreneurs. Therefore, the purpose of the research is to describe the perception of the entrepreneurs regarding the plan for better policy. Primary data were collected through interviews with the affected fishery entrepreneurs as representatives of business actors, and with fisheries supervisors at the research location as representatives of the government. The research were conducted in Jakarta, Bitung and Bali, which represent the locations of moratorium on dock permit. The results of this study pointed out the 3 categories of respondents’ perceptions on the policy of fishing boat permit: 1). 47% of respondents agreed to the reactivation of the fishing boat license on condition with the restricted fishing gear, fishing area, vessel size and type of catch commodities; 2). 33% of respondents agreed; and (3) 20% of respondents disagreed. This study recommend: to involve the ship owner in policy making for better and more effective communication between government and ship owners 2). to encourage a good coordination in the upstream to downstream once the policies have been implemented, and; 3). to strengthen commitment and consistency between the business actors and government to implement the policies. Therefore, the presence of foreign-made fishing vessels will encourage the productivity and exports.

ANALISIS SITUASIONAL KINERJA EKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Freshty Yulia Arthatiani; Budi Wardono; Estu Sri Luhur; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.9501

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan di Indonesia, di mana China merupakan tujuan pasar terbesar dengan share ekspor rata-rata sebesar 76% dari total ekspor rumput laut. Covid-19 berawal di negara tujuan ekspor utama tersebut sehingga diduga membawa dampak pada kinerja ekspor rumput laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor rumput laut Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Data untuk penelitian ini adalah statistik ekspor impor BPS, yang dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung laju pertumbuhan berdasarkan jenis komoditas, yakni rumput laut kering, agar-agar dan karaginan, yang dianggap dapat memberikan gambaran situasional kinerja ekspor rumput laut Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya Hasil analisis menunjukkan bahwa rumput laut mengalami penurunan ekspor cukup besar pada triwulan 1 tahun 2020, yakni sebesar 30,54% berdasarkan volume ekspor dan 19,90% berdasarkan nilai ekspornya yang kemudian mulai pulih pada triwulan 2 sehingga agregat penurunan ekspor selama semester 1 tahun 2020 sebesar 7,70% dari sisi volume dan 6,17% dari sisi nilai. Penurunan besar tersebut disumbang terutama oleh penurunan signifikan pada ekspor rumput laut kering jenis Euchema cottonii, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan ekspor rumput laut olahan. Implikasi kebijakan dari hasil kajian adalah (i) meningkatnya urgensi untuk mempercepat pengembangan industri rumput laut di sisi hilir dan (ii) makin perlunya melakukan diversifikasi jenis rumput laut yang diproduksi; kedua hal tersebut diperlukan untuk membuat usaha rumput laut nasional dapat bertahan dari bencana non alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti pandemi Covid-19. Title: Export Performance Situation Analysis of Indonesian Seaweed During the Outbreak of COVID-19Seaweed is among the Indonesian leading fishery commodities. The main destination country of Indonesian seaweed export is China with average export share about 76% from the total Indonesian seaweed export. Covid-19 originated from China and the pandemic is therefore believed to have an impact on Indonesian seaweed export performance. This study aimed to analyze the performance of Indonesian seaweed export during Covid-19 outbreak. The study analyzed export and import data from Statistics Indonesia (BPS) with descriptive statistic method to measure the growth of seaweed export commodities such as dried seaweed, agar, and carrageenan. The data were analyzed to investigate the situation analysis of seaweed export performance compared with the export performance in the previous year. The results showed that seaweed had undergone a significant decline in export in the first quarter of 2020 about 30.54% on export volume and 19.90% on export value. In the second quarter, it started to recover with the aggregate decline during the first semester of 2020 was 7.70% on the volume and 6.17% on the value. The decline in exports was due to significant decrease of dried Euchema cottonii seaweed despite an increased export of processed seaweed. Therefore, the policy implications of this study are (i) immediate development of the downstream seaweed industries and (ii) diversification of seaweed product for the resilience of national seaweed industry against the non-natural disaster such as Covid-19 outbreak.

KOMPARASI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Nining I Soesilo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.9967

Makalah ini memuat evaluasi tentang implementasi berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Meski tidak terdukung oleh ketersediaan data dan bersifat sangat umum, pencapaian ekonomi kerakyatan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diukur dan dirinci menurut analisis kurun waktu dengan penggunaan logika, pola dan metode perhitungan yang sama. Dalam penelitian ini, pengukuran pencapaian tersebut dilakukan dengan pendekatan keunggulan komparatif dari tren data pada setiap periode kebijakan menteri. Ada empat skenario evaluasi ekonomi kerakyatan yang diamati, yang diturunkan dari ketentuan TAP MPR tersebut di atas: (i) Skenario A, yang berorientasi pada masyarakat paling bawah dan koperasi melalui pendekatan nilai tukar nelayan dan jumlah ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan; (ii) Skenario B, yaitu skenario A yang ditambah dengan elemen perusahaan dalam negeri dan perusahaan lainnya; (iii) Skenario C, yaitu Skenario B yang ditambah dengan komparasi perusahaan asing; (iv) Skenario D, yaitu Skenario C yang ditambah dengan elemen ekspor impor. Hasil menunjukkan bahwa setiap skenario memiliki periode terbaiknya. Skenario A terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2011-2014. Skenario B dan C terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2014-2019. Sementara itu, Skenario D terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan 2011-2014. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa apabila didukung ketersediaan data, pendekatan ini dapat direplikasi untuk terlaksananya implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih baik di Indonesia. Tittle: Comparative Implementation of People’s Economy in the Marine and Fisheries SectorThis paper reports a bottom-up comparative evaluation of policy implementation on people’s economy in Indonesia as regulated in TAP MPR Number XVI/ MPR /1998. Albeit lack of data, this experiment shows that the achievement of people’s economy’s can be detailed in marine and fishery sector by using similiar time series analysis with the same logic and methodology. The trend’s comparative advantage of statistical data for each ministerial period is calculated. There are four scenarios to achieve multi-goals: (i) The A Scenario, the pro-poor implementation orientation is calculated using the exercise of exchange rate of fishers and the number of fish sold at the Fish Auction Center; (ii) The B Scenario, which is Scenario A added by elements of domestic companies and other companies; (iii) The C Scenario, which is the sum of the B scenario by including the comparison of foreign companies; (iv)The D Scenario, which is the C Scenario plus export and import activities. Each scenario has its best period. The best A scenario was in the 2011-2014 period. The best B and C scenarios were between 2014-2019, and the best D scenario was in the 2011-2014 period. The implication of this research is that if supported by the availability of data, this approach can be replicated for a better implementation of the people’s economy in Indonesia..

PENYUSUNAN TOLOK UKUR PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK KEARIFAN LOKAL DI DESA ADAT KEDONGANAN PROVINSI BALI Ari Kurniawan; . Darmawan; Wawan Oktariza
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.9103

Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya harus diartikan sebagai praktik yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Sementara itu, dalam pengelolaan berkelanjutan terdapat sejumlah ukuran sehingga keberadaan tolok ukur tentang praktik pengelolaan yang arif menjadi sangat relevan. Penelitian yang dilakukan pada Juni – Juli 2019 ini bertujuan menyusun tolok ukur tingkat kearifan masyarakat dalam mengelola sumber daya ikan. Studi kasus dilakukan pada sebuah praktik pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kerifan lokal, yaitu di Desa Adat Kedonganan, Bali. Penyusunan tolok ukur dalam penelitian ini dimulai dengan studi pustaka, yang hasilnya kemudian diuji melalui pendekatan observasi lapang dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposif. Narasumber tersebut adalah lima orang perangkat prajuru adat dan lima orang perwakilan kelompok nelayan. Hasil penelitian ini adalah satu instrumen tolok ukur yang memiliki dua bagian yaitu: (a) aspek dasar pemikiran (factual knowledge) dan (b) aspek praktik pengelolaan (procedural knowledge). Masing-masing bagian memiliki lima kriteria yaitu: (i) ekosistem dan sumber daya, (ii) perencanaan dan tata kelola, (iii) kelembagaan, (iV) alat tangkap dan teknologi, dan (v) sosial dan ekonomi, di mana setiap kriteria tersebut memiliki indikator dan parameter penilaian tertentu. Hasil uji lapang mengungkap adanya perbedaan tingkat kearifan di antara prajuru adat dengan nelayan. Pada aspek factual knowledge, tingkat kearifan nelayan teridentifikasi kuat pada kriteria ‘sosial dan ekonomi’, moderat pada ‘alat tangkap dan teknologi’, dan lemah pada tiga kriteria lainnya. Sementara itu, prajuru desa hanya lemah pada kriteria ‘sumber daya dan ekosistem’. Pada aspek procedural knowledge, tidak teridentifikasi perbedaan kearifan; baik prajuru desa maupun nelayan, keduanya cenderung lemah pada kriteria ‘ekosistem dan sumber daya’ dan ‘perencanaan, dan kelembagaan’, moderat pada kriteria “alat tangkap’ dan tinggi pada kriteria “sosial ekonomi’. Tittle: The Development of Sustainable Fisheries Management Benchmarker for Local Wisdom in Kedonganan Tradisional Village, Bali Local wisdom in resource management must be interpreted as a practice that is able to maintain the sustainability of these resources. Meanwhile, in sustainable management there are a number of measures, which is why the existence of benchmarks on wise management practices is exceptionally relevant. The research, which was conducted in June – July 2019, aimed to compile a benchmark for the level of community wisdom in managing fish resources. The case study was carried out on a fisheries management practice in the Kedonganan Traditional Village of Bali, that has been determined by the government as local wisdom. The study began with a literature study, the results of which were then tested through a field observation approach and in-depth interviews with purposively selected sources. These resource persons are five persons of prajuru adat leaders and five representatives from five fishing groups. The results of this study are a benchmark instrument that has two parts: (a) aspects of the rationale (factual knowledge) and (b) aspects of management practices (procedural knowledge). Each part has five criteria, namely: (i) ecosystem and resources, (ii) planning and governance, (iii) institutional, (iV) fishing gear and technology, and (v) social and economic, where each criterion has certain indicators and assessment parameters. Results from the field test revealed that there were differences in the level of wisdom between leaders in prajuru adat and the fishers. On factual knowledge aspect, the level of fisherman’s wisdom was identified as strong on the ‘social and economic’ criteria, moderate on ‘fishing gear and technology’, and weak on the other three criteria. Meanwhile, leaders in prajuru adat is only weak on the criteria of ‘resources and ecosystems’. On procedural knowledge aspect, no differences in wisdom level were identified; both prajuru adat and fishers tend to be weak on the criteria of ‘ecosystems and resources’ and ‘planning, and institutions’, moderate on the criteria of “fishing gear” and high on the criteria of “socio-economic.

USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PULAU SEBATIK DALAM MENDUKUNG SKPT SEBATIK Asnawi Asnawi; Firsta Kusuma Yudha; Umi Muawanah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.8866

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik merupakan upaya pemerintah membangun perikanan di pulau terluar Indonesia. Penelitian ini bertujuan mempelajari kondisi usaha perikanan di Sebatik, sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dan memajukan SKPT Sebatik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Sebatik menggunakan data primer primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survey dengan responden yang dipilih secara purposif dan dengan teknik snowball sampling, dan melalui Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dari studi literatur pada dokumen-dokumen terkait. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi kualitatif menggunakan pendekatan tematik Ada lima temuan pokok dari penelitian ini. Pertama: terjadi tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan melebihi batas untuk (i) pelagis besar, (ii) rajungan dan (iii) cumi-cumi akibat penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan Tawau pada waktu lampau. Kedua: Sebagian besar Ikan hasil tangkapan di Sebatik didaratkan menggunakan motor tempel dengan kapasitas 0-5 GT. Ketiga; terdapat lima jenis ikan bernilai ekonomis tinggi yang termasuk jenis udang dan moluska. Keempat: pemasaran ikan dari Sebatik dicirikan oleh adanya ikatan sosial ekonomi antara pedagang pengumpul, pedagang besar, dan agen di Tawau Malaysia. Kelima: kondisi-kondisi tersebut membuat pencatatan ekspor menjadi kurang baik dan dapat beresiko pada keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah itu. Berdasar hal ini, langkah strategis yang dapat direkomendasikan adalah penguatan integrasi aktor-aktor usaha perikanan tangkap di Sebatik ke dalam skema SKPT untuk memudahkan pencatatan ekspor hasil perikanan dari Sebatik ke Tawau Malaysia. Tittle: Fisheries Bussiness in Sebatik Island to Support the SKPT SebatikThe Sebatik Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT Sebatik) built to develop the fisheries sector in Indonesia’s outermost islands. This study aimed to asses the fisheries business condition in Sebatik as recommendation for the management and advancement of SKPT Sebatik. The research was conducted in 2018 in Sebatik based on primary and secondary data. Primary data were collected through surveys with purposive and snowball sampling, and Focus Group Discussion (FGD). Secondary data were obtained from literature studies of relevant documents. The data were processed into qualitative information with thematic approach. There are five key findings of the research. First, the utilization rate of fisheries resources has exceeded its maximum level for (i) large pelagic fish, (ii) crabs, and (iii) squids as a result of the past trawl fishing by Tawau fishers. Second, most of the catches in Sebatik are landed using outboard motors of 0-5 GT. Third, there are five species of fish classified as shrimp and molluscs that bring a high economic value. Fourth, there is a social economic relationship among traders, wholesalers and agents in Tawau Malaysia in fish marketing from Sebatik. Fifth, such conditions resulted in a poor record of fish export and threaten the sustainability of fish resources in the area. Based on these findings, this study recommend to policy makers reinforce the integration of capture fisheries business actors in Sebatik into SKPT to facilitate the record of fishery product export from Sebatik to Tawau, Malaysia.

MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA Jaya, Pajar Hatma Indra; Suhud, Moh. Abu
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9996

Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) Focus Group Discussion (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suakaikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa. Title: Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River YogyakartaThe decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community’s involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river.However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries reserve needs to concern with the conservational aspect and the economic interest of the community. Both principles can be accommodated in the zone Fisheries reserve model. The modification of fisheries reserve from the pure conservation to zone model can be an alternative for the policy model in river management in Java.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA