cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 11   12   13   14   15 
KESIAPAN PROGRAM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP LAUT PADA KAWASAN MINAPOLITAN Armen Zulham; Subhechanis Saptanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9276

Abstract

Program minapolitan merupakan salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pada kawasan berbasis kelautan dan perikanan. Pada perikanan tangkap laut, pelabuhan perikanan dijadikan zona inti dari program minapolitan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh infrastruktur yang terdapat pada kawasan tersebut. Pemanfaatan infrastruktur itu diharapkan dapat menstimulasi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi disekitar kawasan pelabuhan perikanan. Tulisan ini didasarkan pada hasil mail survey dari 67 pelabuhan perikanan dan studi mendalam pada 9 (sembilan) pelabuhan perikanan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menilai kesiapan pelabuhan perikanan dalam melaksanakan program minapolitan dari aspek sosial ekonomi dan menganalisis strategi pelaksanaan program pembangunan pada kawasan minapolitan. Tujuan pertama diperoleh dengan teknik pembobotan berdasarkan 6 (enam) pilar minapolitan, tujuan kedua diperolehdengan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan: 5 (lima) pelabuhan perikanan masuk dalam kategori mandiri, 20 pelabuhan perikanan masuk dalam kategori maju, 22 pelabuhan perikanan masuk dalam kategori pemula dan 8 (delapan) pelabuhan perikanan masuk dalam kategori perintis. Pelaksanaan program minapolitan harus dikonsentrasikan pada pelabuhan perikanan mandiri dan pelabuhan perikanan maju. Strategi pengembangan minapolitan pada pelabuhan perikanan katagori mandiri adalah strategi ST (Strengths-Threats). Strategi ini dilakukan dengan memobilisasi infrastruktur yang ada, diikuti dengan berbagai inovasi kebijakan untuk mengendalikan ancaman agar tujuan program minapolitan dapat terwujud. Pada pelabuhan perikanan maju didorong dengan strategi SO (Strengths-Opportunities). Strategi SO dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan Pemda untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan. Pengembangan program minapolitan kedepan harus dilakukan dengan konsep klasterisasi pelabuhan perikanan, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pelabuhan perikanan.Title: The Development Strategy of Marine Fisheries in “Minapolitan” Areas.Minapolitan known as one of the marine and fisheries development program in order to stimulate the economic growth in the fisheries areas. In the marine fisheries, the fishing port were chozen as the main location to the implementation of minapolitan program. The aims are to revitalisation and to optimize the infrastructure in fisheries fishing ports. This research was used the data from 67 fishing port in all part of Indonesia. Indept studies were conducted in 9 (nine) fishing ports. The main findings of the research revealed the readiness of fishing port to implementing the minapolitan program classified into for categories; 5 (five) fishing port classified as self developed, 20 fishing port classified as developped, 22 fishing ports remain developing and 8 (eight) fishing ports classified as under developing. Based on SWOT analysis, recommendation for the implementation of minapolitan program should be focused on the fishing ports which were classified as self developed and developed. The development strategy to carry out the minapolitan program in the fishing port under self developed categories was ST (Strengths-Threats) strategy. Main while, the strategies to implement minapolitan program in the fishing ports under developed category was SO (Strengths-Opportunities) strategy. This research also recommended that implementation of minapolitan program among fishing ports should be conduct under cluster policy to avoid the unfair competition among fishing ports.
ANALISIS KEBIJAKAN INTRODUKSI SPESIES IKAN ASING DI PERAIRAN UMUM DARATAN PROVINSI ACEH Z. A. Muchlisin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9256

Abstract

Provinsi Aceh memiliki potensi perikanan perairan umum daratan yang besar dengan berbagai spesies lokal. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Di sisi lain, tekanan terhadap perairan umum daratan semakin meningkat terutama disebabkan oleh kerusakan lingkungan, pencemaran, pemanasan global dan introduksi spesies ikan asing yang mengancamkomunitas ikan lokal. Introduksi spesies ikan asing menjadi isu penting, baik di tataran global maupun lokal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengadvokasi awal kebijakan introduksi spesies ikan asing di Provinsi Aceh. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kajian ini menggunakan studi kasus introduksi spesies ikan asing di Danau Laut Tawar. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif-eksploratif dan studi literatur sebagai basis kebijakan introduksi spesies ikan asing yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil kajian menunjukkan sebanyak sembilan spesies ikan asing telah ada diperairan Aceh. Dari jumlah tersebut, tujuh spesies diantaranya telah hadir di Danau Laut Tawar. Saat ini Pemerintah Provinsi Aceh belum memiliki kebijakan untuk mengatur introduksi spesies ikan asing ke perairan Aceh. Hal ini dapatmenyebabkan ancaman terhadap spesies ikan lokal. Karena itu kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Title: Policy Analysis of Introducing Alien Species of Fish in Inland Waters of Aceh Province Aceh Province has abundance of inland fishery resources with various indigenous species. These resources are still underutilized both for aquaculture or capture fisheries. On the other hand, environmental pressures and threats to these resources are emerging due to ecological devastation, pollution, introduced alien species and global warming. Introduction of alien species of fish become a popular issue in local orglobal contexts. The objective of this research was to analyze and initiate advocacy on introduction of alien fish species regulation in Aceh Province. This research used a case study in Lake Laut Tawar to give a comprehensive understanding on the topic. Descriptive-explorative analysis and literature review were used in the study, and the results of the study can be used to develop a better conservation strategy andpolicy to control introduced alien species in Aceh waters. This research results show there are at least nine introduced alien species of fish in Aceh waters. Seven of them were found in Lake Laut Tawar. Aceh Provincial Government has no regulation on introduction of alien species into Aceh waters. This condition could threaten the indigenous species of Aceh fishes. Therefore, the regulation of the management of introduced fish species is really needed.
STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR SALMON-TROUT UNTUK KONSUMSI PASAR DALAM NEGERI Tenny Apriliani; Rismutia Hayu Deswati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9297

Abstract

Impor ikan salmon-trout semakin meningkat seiring bervariasinya menu masakan Jepang di Indonesia pada sejumlah hotel, restoran dan katering. Pengendalian impor terhadap komoditas harus dilakukan sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengendalian impor ikan salmon-trout sangat penting dilakukan karena merupakan produk pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan salmon-trout terutama untuk konsumsi hotel, restoran, katering, pasar modern (Horekapasmod) dan industri pengolahan ikan (re-ekspor). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan impor salmon-trout pada bulan bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor utama ikan salmon-trout. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai institusi seperti BPS dan berbagai hasil penelitian beberapa perguruan tinggi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analysis hierarchy process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor salmon-trout. Strategi pengendalian impor salmon-trout berdasarkan hasil analisis disusun berdasarkan prioritas. Prioritas pertama dengan bobot nilai 0,413 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jenis ikan yang memiliki kandungan gizi sama dengan salmon-trout. Prioritas kedua adalah peningkatan ketersediaan dan perbaikan kualitas ikan lokal yang potensial mensubstitusi salmon-trout dengan bobot 0.363. Prioritas ketiga adalah mengikuti kerjasama perdagangan internasional untuk ekspansi pasar ekspor khususnya untuk fillet salmon-trout dengan bobot sebesar 0,224. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan lokal yang asupan gizinya tidak kalah dengan salmon-trout sehingga alokasi impor dalam negeri dapat dikurangi secara bertahap.Title: Salmon-Trout Import Control Strategies for Domestic Market ConsumptionSalmon-trout imports has increased along with the growth of hotels, restaurants and restaurants with Japanese cuisine in Indonesia. Control of imports of commodities must be done as an effort to reduce the trade balance deficit. Import control of salmon-trout is very important because it is a local fish competitor and has the potential to reduce demand for local fish. Therefore, this study aims to formulate a salmon-trout import control strategy especially for hotels, restaurants, catering, retails and processing industry (re-export) consumption. Primary and secondary data were used in this study, primary data derived from interviews and discussions with salmon-trout importer stakeholders in March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as the main entry point for salmon-trout import. Secondary data was also collected and from various institutions such as BPS and various research results from several universities. The data collected then analyzed using the hierarchical process analysis (AHP) method to formulate salmon-trout import control strategies. Salmon-trout import control strategies based on the results of the analysis are arranged according to priority. The first priority with a weight value of 0.413 is socialization and education to the public about the types of fish that have the same nutritional content as Salmon-Trout. The second priority is increasing availability and improving the quality of local fish which has the potential to substitute Salmon-Trout with a weight of 0.363. The third priority is to participate in international trade cooperation for the expansion of export markets specifically for salmon-trout fillets with a weight of 0.224. The implementation of this strategy is expected to increase the consumption of local fish which are nutritionally inferior to salmon-trout so that the allocation of imports is gradually reduced.
PERIKANAN BUDIDAYA DI DANAU MANINJAU: Antisipasi Kebijakan Penanganan Dampak Kematian Masal Ikan Zahri Nasution; Yesi Dewita Sari; Hakim Miftakhul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9252

Abstract

Kematian ikan secara massal sebanyak 950 ton di Danau Maninjau, Sumatera Barat yang pertamakali terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,7 milyar. Kematian massal selanjutnya terjadi pada awal Januari 2009 dan terulang kembali pada akhir Februari serta awal Maret 2010 dengan tingkat kematian ikan mencapai 1.150 ton. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa opsi kebijakan antisipasi dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan hasil bahwa dampak ekonomi kematian massal ikan budidaya yang terjadi pada dua (2) nagari di Danau Maninjau pada periode 23 Februari – 13 Maret 2010 mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 13,93 milyar bagi para pembudidaya ikan. Kerugian tersebut terdiri atas dampak kerugian ekonomi kematian ikan, potensi keuntungan yang hilang bagi pembudidaya ikan, pedagang pakan ikan dan pedagang ikan. Dampak sosial yang diperhitungkan secara ekonomi adalah hilangnya sumber mata pencaharian, sejumlah tenaga kerja dalam tata niaga budidaya ikan sistem karamba jaring apung (KJA) bersumber dari adanya peningkatan hutang untuk melanjutkan usaha. Kajian ini menghasilkan lima opsi antisipasi kebijakan dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Title: Aquaculture in Lake Maninjau: Policy Anticipation to Handle Impacts of Fish Kills Massive fish kills with about 950 tons in Lake Maninjau of West Sumatra was firstly occurred in 1997 impacted a financial loss of IDR 2.7 billion. Further fish kills were occurred in early January 2009 and were followed in late February and early March 2010 with number of 1,150 tons fish kills. This research aims to analyze options for policy anticipation to handle impacts of fish kills in Lake Maninjau. This research used a policy analysis approach and the results showed that the economic impacts of fish kills in two villages during 23 February to 13 March 2010 accounted for IDR 13.93 billion. Economic loss consists of the fish kills impacts including potential profit loss from fish farmers, traders, fish feed and fish traders. Calculated social impacts in economic terms were a loss number of livelihood and source of incomes from floating net cage aquaculture by which lead to debt increasing. This research produced five options for policy anticipation to handle impacts of fish kills. 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN BERPERSPEKTIF MITIGASI BENCANA DI PADANG SUMATERA BARAT Tomi Ramadona; Tridoyo Kusumastanto; Achmad Fahrudin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9281

Abstract

Penelitian yang bertujuan untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berperspektif mitigasi bencana telah dilakukan di Kota Padang Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan pendekatan sensus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan skunder. Pengambilan data dilakukan secara purposive sampling. Responden terdiri dari nelayan yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dengan komoditas tuna. Metode analisis data menggunakan analisis bioekonomi, kelayakan investasi, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor perikanan memberikan pengaruh cukup besar bagi perekonomian Kota Padang. Pemanfaatan sumber daya tuna masih berada dibawah optimalnya. Pengelolaan optimal tuna dengan menggunakan rezim pengelolaan Maximum Equilibrium Yied (MEY) dengan discount rate sebesar 16% yaitu dengan meningkatkan upaya sebesar 133 trip dan produksi sebesar 418,53 ton. Potensi bencana terbesar di Padang yang berdampak pada perikanan yaitu gempa bumi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arahan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Kota Padang yaitu mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang berperspektif mitigasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal dan kondisi daerah serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka optimasi produktivitas perikanan yang berkelanjutan. Title: Development Policies for Sustainable Fishery Resources with Disaster Mitigation Prespective in Padang, West Sumatra Research purposed to formulate the orientation of policy of sustainable fishery resources development with disaster mitigation perspective has been conducted in 2012. Method of the study was census approach. Data consists of primary and secondary data. Data were collected by purposive sampling. Respondents were fishers who landed their fishes at the Ocean Fishing Port (PPS) Bungus with tuna commodity. Analysis data method employs bio-economy analysis of investment feasibility, Analytical Hierarchy Process (AHP), and institutional analysis. Results showed that fishery sub-sector gave significant impact for the economy of Padang City. Utilization of tuna resource was still under its optimum value. Optimum tuna management using Maximum Equilibrium Yield (MEY) management regime with rate discount 16% was done by increasing effort to 133 trips and production to 418,53 tons. Most potential disaster in Padang influencing fishery sector was earthquake. Research showed that proper policy implemented in Padang was to develop fishery infrastructure with disaster mitigation perspective by considering local society characteristics and regional condition as well as by increasing stakeholder participation in order to optimize sustainable fishery productivity
PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) TERHADAP KEBUTUHAN OPERASI PENANGKAPAN IKAN Diniah Diniah; Mochammad Prihatna Sobari; Dede Seftian
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9262

Abstract

Penelitian yang bertujuan melihat kinerja pelayanan dan mengukur tingkat kepuasan nelayan telah dilakukan di PPN Karangantu kota Serang tahun 2011. Metode penelitian menggunakan studi kasus. Metoda pengambilan data dilakukan secara purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis tingkat kepentingan dan pelaksanaan dengan menggunakan importance and performance analysis (IPA) dan CSI (customer satisfaction index). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan IPA diperoleh indeks kepentingan berkisar antara 4,03 – 4,30, sedangkan indeks kinerja berkisar antara 2,08 – 3,72 Tingkat kepuasan nelayan terhadap pelayanan PPN Karangantu berkisar antara 0,41 – 0,74. Pelayanan terhadap nelayan yang masih dirasakan kurang baik adalah pelayanan kebutuhan solar dengan nilai 0,41 dan pelayanan kebutuhan es dengan nilai 0,44. Title: Archipelago Fishing Port (AFP) Service Toward Operational Fishing NeedResearch purposed to observe service performance and to measure satisfaction level of fishermen have been conducted at Archiplego Fishing Port of Karangantu, Serang, in 2011. Method of the study is case study. Data is taken by purposive sampling. Data analysis method employs analysis of interest level and application by using important and performance analysis (IPA) and CSI (Customer Satisfaction Index). Based on IPA, the study shows that interest index range between 4.03 – 4.30, while performance index range between 2.08 – 3.72. Fishers satisfaction level toward AFP Karangantu range between 0.41 – 0.74. Unfavourable service to fishers is solar oil need service valued 0.41 and ice need service valued 0.44.
PROSES MOBILITAS SOSIAL NELAYAN KECAMATAN PACIRAN (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan) Iin Sulis Setyowati; Arif Satria; Titik Sumarti; Rilus A Kinseng
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.8330

Abstract

Kehidupan sosial nelayan di Kecamatan Paciran bersifat terbuka dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara vertikal dan horizontal serta relasi sosial yang terjalin antar nelayan. Mobilitas sosial ini terjadi karena adanya perbedaan modal produksi yang dimiliki oleh nelayan seperti armada dan jenis alat tangkap serta pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses mobilitas sosial vertikal dan horizontal nelayan di Kecamatan Paciran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Focus Grup Discussion (FGD). Analisis diskriptif tabulatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hal yang mendorong nelayan Paciran melakukan mobilitas sosial vertikal keatas yakni karena adanya kemampuan secara finansial (modal) yang didapat dari meminjam kepada patron atau mendapatkan warisan, memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai nelayan serta juga didukung dari segi pendidikan. Sedangkan dalam beberapa kasus ditemui, nelayan mengalami mobilitas sosial vertikal menurun dikarenakan nelayan tersebut mengalami kerugian yang berulang kali dalam hal penangkapan, sehingga tidak memiliki cukup modal untuk melakukan aktivitas penangkapan kembali serta dililit hutang.Title: Social Mobility Process of Fishers in The Paciran Sub Regency (Case Study of Fishers Community in The Paciran Sub Regency, Lamongan Regency)The fishers in Paciran District have an open social life allowing for vertical and horizontal social mobility and social relations that exist between the fishers. This social mobility occurs due to variations in production capital such as fishing fleet, types of fishing gear and income. This study aimed to examine the vertical and horizontal social mobility processes of the fishers in Paciran District. This research used a qualitative method with a study approach. The primary and secondary data were collected through in-depth interviews, observations, documentation and Focus Group Discussion (FGD). Discriptive and tabulatif analysis methods were use in this study. The results showed that upward vertical social mobility impelled by the financial capabilities (capital) which are gained from patron loan or inheritance, good skills and knowledge as a fisher, and education. Meanwhile, some cases showed a downward vertical social mobility due to multiple losses in fishing activities that imposed the fishers to a condition of heavily indebted and lack of capital for more fishing activities.
EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Yayan Hikmayani; Maharani Yulisti; Hikmah Hikmah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9277

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan peningkatan produksi perikanan tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan perhitungan kecenderungan produksi perikanan budidaya nasional/wilayah, analisis proyeksi produksi (forecasting) perikanan budidaya di Indonesia dan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi yang telah dicanangkan yaitu sebesar 353% pada prinsipnya masih cukup relevan dan sangat optimis untuk tercapai. Hasil forecasting yang telah dilakukan menghasilkan nilai sebesar 335% dan tidak terlalu jauh dengan nilai yang ditargetkan. Proyeksi patin menunjukkan peningkatan produksi sampai tahun 2014 sebesar 253%, menunjukkan antara target produksi dan realisasi sangat jauh perbedaannya. Proyeksi produksi perikanan budidaya untuk komoditas lele, menunjukkan peningkatan produksi sampai dengan 781% di tahun 2014, jauh lebih besar dibanding target produksi perikanan budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sebesar 450%. Upaya yang dapat dilakukan agar target produksi tercapai yaitu melalui optimalisasi luasan lahan yang belum diusahakan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, distribusi produk perikanan yang merata di seluruh Indonesia dengan mempermudah birokrasi, meningkatkan jumlah dan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di lokasi sentra produksi potensial, kebijakan pemerintah mengenai harga pakan, subsidi harga input produksi terutama pakan perikanan budidaya dan kebijakan pemerintah dalam pelarangan impor ikan.Title: Policy Evaluation on Enhancing Aquaculture Production.Research aimed at evaluating the policy to increase fisheries production has been carried out in 2011. Research location was in Bogor Regency, West Java. Qualitative and quantitative approaches were used in this research, by which primary and secondary data were collected. Data were analyzed descriptively based on calculations of the trend of national aquaculture production/territory, production projection analysis (forecasting) of aquaculture in Indonesia, and the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) analysis. Result showed that the production targeted of 353% is still relevant and optimistically can be achieved. Result from forecasting analysis of production showed the value of 335%, by which it has no different with production targeted value. Projections showed an increase of catfish production until year 2014 amounting to 253%, indicating the production and realization of the target is not balanced. Projections analysis of catfish commodities has result increased by 781% in 2014, far greater than Directorate General of Aquaculture’s production target of 450%. Efforts can be made to achieve the production optional targets optimal through optimization of undeveloped land area, improving facilities and infrastructure to support aquaculture, distributing fish products equitable throughout Indonesia by simplifying the bureaucracy, increasing the number and capacity of the small scale hatchery, building fish processing unit in central location of potential production, intervention of government on policy making of feed prices, input prices subsidies especially on feed, and restriction on the fish imports.
PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DI PERAIRAN PESISIR KABUPATEN BANGKA DENGAN PENDEKATAN BIOEKONOMI Yeyen Mardyani; Tahmat Kurnia; Luky Adrianto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9305

Abstract

Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka pada beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan ruang laut yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan, tetapi juga sebagai wilayah eksploitasi penambangan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pemanfaatan perikanan skala kecil di perairan Kabupaten Bangka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder; analisis bioekonomi digunakan pada ketiga zona daerah penangkapan ikan (DPI) dengan memisahkan sumberdaya ikan pelagis dan demersal untuk melihat status pemanfaatan perikanan pada masing-masing zona. Ketiga zona daerah penangkapan ikan didasarkan pada kondisi eksisting menurut RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: Zona A (DPI dengan IUP), Zona A1 (DPI dengan IUP tanpa kegiatan), dan Zona B (DPI tanpa IUP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan pelagis Zona A cenderung economical overfishing; sedangkan perikanan demersal sudah menunjukkan kondisi economical overfishing; Zona A1 berada pada kondisi underfishing; serta Zona B berada pada kondisi underfishing. Pemanfaatan perikanan Zona A dan A1 tidak mencapai 50% TAC; sedangkan pada Zona B hanya 15% TAC. Agar pemanfaatan perikanan baik pelagis ataupun demersal dapat berkelanjutan baik secara ekologi maupun ekonomi, pengelolaan perikanan skala kecil di perairan Kabupaten Bangka perlu dilakukan pengelolaan input pada upaya tangkap yang berbeda-beda pada tiap zona serta pengelolaan ekologi dan ekosistem.Title: Management of Small-Scale Fisheries in The Coastal Waters of Bangka Regency with Bioeconomic ApproachManagement of small-scale fisheries in Bangka Regency has recently shown decreased productivity. This is caused by the management of marine area which is not only used as a fishing ground, but also as an area of exploitation for off-shore mining. Based on these conditions, this study aims to determine the level of utilization of small-scale fisheries in the waters of Bangka Regency. This research uses primary and secondary data; bio-economic analysis was carried out in the three fishing ground zones by separating pelagic and demersal fish resources to see the utilization status of each zone. The three fishing ground zones are based on the existing fishing ground conditions according to RZWP3K Bangka Belitung Islands Province, namely: Zone A (fishing ground with IUP), Zone A1 (fishing ground with IUP without activities), and Zone B (fishing ground without IUP). The results showed that Pelagic Zone A fisheries tend to be economical, whereas demersal fisheries have shown economical overfishing; Zone A1 is under fishing; Zone B is under fishing. The utilization of fisheries in Zone A and A1 does not reach 50% TAC, while in Zone B it is only 15% TAC. For the utilization of pelagic and demersal fisheries to be sustainable both ecologically and economically, the management of small-scale fisheries in Bangka Regency waters needs to carry out input management for different fishing efforts in each zone as well as ecological and ecosystem management.
IE – CEPA : ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK BAGI PERIKANAN INDONESIA Armen Zulham; Rani Hafsaridewi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9253

Abstract

Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) adalah bentuk kerjasama perdagangan Indonesia dengan empat negara EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara politis, kerjasama ini mempunyai arti strategis untuk memperluas pasar, karena nilai transaksi barang dan jasa negara EFTA berperan penting dalam perdagangan dunia. Kajian ini disusun dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada guna menelaah manfaat kerjasama perdagangan tersebut dalam pengembangan industri perikanan Indonesia. Hasil telaahan menunjukkan manfaat kerjasama tersebut masih memerlukan negosiasi yang kuat, karena dua negara EFTA (Islandia dan Norwegia) merupakan negara perikanan dan memiliki teknologi yang relatif maju. Dua negara EFTA lainnya merupakan jalan untuk memperluas pasar bagi produkperikanan Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan investasi Perikanan. Indonesia perlu merintis penerapan rule of origin untuk kelangsungan perdagangan perikanan Indonesia dalam perdagangan global. Indonesia harus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk memperkuat kerjasama tersebut serta mencegah perdagangan ikan yang tidak fair karena hasil transhipment, hasil tangkapan illegal dan re-ekspor ke Indonesia. Title:  IE-CEPA: Benefit and Impact for Indonesia’s Fisheries Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) is a trade cooperation between Indonesia and EFTA countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) to support the economic growth. From Indonesia political point of view, this trade cooperation has a strategic position for market access due to the EFTA countries play important roles in global commodities and services trading. This analysis used the secondary data and published literatures to analysis impacts and benefits of this trade cooperation for fisheries development in Indonesia. Result of the analysis suggested that Indonesia still need to strengthen its negotiation due to the advanced stage of fishing technology from two EFTA countries (Iceland and Norway). Other two EFTA members are potential market access for Indonesian fish products. Indonesia has to implement rule of origin for sustainable fish trade to increase fish investment and increase completion in global market. Indonesia must improve its human capacity building to strengthen its position in this trade cooperation and prevent unfair fish trade due to trans-shipment, illegal fishing and re-export fish to Indonesia.

Page 13 of 21 | Total Record : 210

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue