Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT Shafira, Maya; Anwar, Mashuril
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9233

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayahwilayah pesisircukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Title: Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management PolicyThe shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI Triyanti, Riesti; Huda, Hakim Miftakhul; Wijaya, Rizki Aprilian; Zamroni, Achmad
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10225

Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis. Title: Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai IslandThe potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained byfishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in theexisting business system in the Morotai Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The tuna inclusive business development strategy in Morotai that can be recommended fromthe results of this study is the implementation of an integrated fisheries management model supported:(i) a market that accommodates supply chain investors, (ii) the opening of bank capital access, and (iii) fisher’s partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH Nurseptiani, Sifa; Kamal, Mohammad Mukhlis; Taryono, Taryono; Surjanto, Didiek
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9348

Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.Titlle: Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central KalimantanThe Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the river. It was indicated by the occurrence of eight fish families and the black colour of river water. On the social institutional aspect, it was found that: (1) Kinship systems were the social capital for the foundation of social life, (2) Fishing is the main economic activity, but it has a high level of income uncertainty for the fishers, (3) The fishers are supported by damang, facilitators from Balai TNS, and WWF Central Kalimantan as river management and building associative and dissociative interactions. This study provides direction for enforcing the rules in maintaining a rights-based inland fisheries management system in Sebangau River.

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR Ramadhan, Andrian; Muhartono, Rizky; Kurniawan, Tikkyrino; Hadiastuty, Harnita
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10060

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Title: Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak NumforThe concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave localcommunities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.

STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA Huda, Hakim Miftakhul; Wijaya, Rizki Aprilian; Triyanti, Riesti; Sari, Yesi Dewita; Zamroni, Achmad
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9536

Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia. Title Utilization Status and Problems of Crab Resources in IndonesiaThere is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.

PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar) Aini, Nur; Satria, Arif; Wahyuni, Ekawati Sri; Bengen, Dietrich G.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9655

Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi key player, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampungkampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat. Title: Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International Indonesia are the key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village of Raja Ampat has several institutional obstacles. The main obstacle is conflict over space utilization in the environmental service card tariff management system. To overcome the obstacles, it is necessary to implement strategic programs effectively. This study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders, community empowerment, increasing conservation effectiveness, and distributing access to the community.

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU Permana Ari Soejarwo; Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Christina Yuliaty; Rismutia Hayu Deswati; Yesi Dewita Sari; Rahmadi Sunoko; Jaulim Sirait
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10973

Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from 16,380 plots to 17,417 plots which are suspected as the main source of pollution in the lake area and cause mass fish deaths and other environmental damage. One of the efforts to manage lakes and marine cages is through a moratorium policy on adding new marine cages. It is also expected that there will be socialization of alternative livelihoods for cultivators that affected by the policy. This decision has policy implications that must be carried out by both the Central and Regional Governments in terms of strictly monitoring the new KJA moratorium, collecting active KJA data by issuing a Certificate of KJA cultivation or proof of KJA ownership to support controlling the number of KJA, and arranging KJA. The Central, Regional and Nagari Governments are responsible integratively in providing priority alternative livelihood facilities and infrastructure for affected cultivators.

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA Ramlah S; Hasan Eldin Adimu; Asni Asni; Latifa Fekri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10573

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Title: Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South SulawesiThe capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.

ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PROGRAM LINK & MATCH PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM KELAUTAN & PERIKANAN Yulinda Nurul Aini; Yanti Astrelina Purba
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10339

Potensi perikanan di Indonesia sangat melimpah, namun keberadaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang cukup dan berkualitas. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mencanangkan agenda poros maritim dunia sejak 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Untuk itu, pengoptimalan potensi k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n perlu dilakukan dengan menciptakan SDM di seluruh tingkat pendidikan, terutama SMKKP, yang nantinya berperan sebagai penggerak sektor ini. Selain ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, permasalahan lain dari lulusan SMK KP adalah educational mismatch di dunia kerja. Artikel ini melaporkan analisis kondisi ketenagakerjaan lulusanSMK, dipetakan potensi KP dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, serta dikaji permasalahan educational mismatch. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan clustering parallel threshold analysis, yang menghasilkan elastisitas penyerapan tenaga kerja (EPTK). Hasil clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, tetapi EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan supply tenaga kerja agar dapat mengoptimallkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan diversifikasi pekerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal. Tingkat educational mismatch lulusan SMK KP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Title: Analysis of Labor Absorption and Link & Match Program in Vocational School Graduates of Marine & Fisheries ProgramThe potential of fisheries in Indonesia is greatly abundant, but its existence is not adequate with the availability and quality of the marine and fisheries human resources. This condition is a challenge for the government, which has launched the world maritime axis agenda since 2014 as stated in the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Therefore, it is necessary to optimize the potential of marine and fisheries by creating human resources at all levels of education, especially marine and fisheries vocational school or SMK KP, which will later act as a driving force for the fisheries sector. In addition to the mismatch between supply and demand for labor, another problem for SMK KP graduates is the educational mismatch at work. This article reports an analysis of the employment conditions of the vocational school graduates, mapped the potential of marine and fisheries sector, and employment at the local level, and examined educational mismatch issues. The analysis was carried out quantitatively using clustering parallel threshold analysis, which resulted in the elasticity of employment absorption (EPTK). The clustering results show that several regions, such as NTT, Maluku, and several provinces in Sulawesi have high marine and fishery potential conditions but have low EPTK, therefore, the local governments need to increase the supply of labor in order to optimize the potential of marine and fisheries. The areas in Central Kalimantan, North Kalimantan, North Maluku, and West Papua have low marine and fisheries potential but have high EPTK, resulting in an oversupply of labor. Local governments need to seek job diversification so that employment can increase fishery productivity at the local level. The educational mismatch level of graduates of marine and fisheries vocational school, which reaches 96.24%, needs to be overcome through a link and match program that focuses on market objectives so that vocational school can produce graduates whose skills and quality are in accordance with the criteria required by the business world and industry.

KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR Soetji Andari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10825

Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan menggunakan grafik. Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin. Title: The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar CityThe fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in improving family welfare. Family welfare is a condition of meeting material, spiritual, and social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The method used is a quantitative research method supported by descriptive data to describe the problem of the welfare of poor fishermen, the data is presented using graphs. Respondents are poor people living in Makassar City who have a livelihood as fishermen. The small income and monthly income are uncertain in number so they are in debt. The results showed that poor fishermen need canoes, business capital, availability of fuel oil at standard prices. In addition, poor fishermen need road repairs, lower prices of basic commodities, and the availability of clean water. To improve the welfare of poor fishermen requires policies and implementations that can improve family welfare. The policy of the local government and the agency service is to provide economic assistance for productive businesses, canoes for poor fishermen. Improve maritime regulations to protect poor fishermen from various parties including high-interest loans from third parties, and provide support through training and subsidies for needs related to the needs of poor fishermen.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA