cover
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
FUNGSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Bambang Hermanto
Sosiohumaniora Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i1.5329

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mengetahui pencapaian pendapatan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive populasi dari unit kerja / instansi yang bersangkutan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencapaian pendapatan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung belum memenuhi harapan yang disebabkan belum dilaksanakannya fungsi Sistem Informasi Manajemen secara efektif. Beberapa fungsi yang belum efektif ialah ; pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan informasi bagi manajemen dan koordinasi dalam pengolahan data. Kata kunci : Fungsi Sistem Informasi Manajemen, Pajak Hotel dan Restoran
KEBIJAKANAKEAMANANAPANGANAINDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR SAPI DANaDAGING SAPI DARI AUSTRALIA PERIODE 2013-2017 Abdal Abdal; Ismail Nurdin
Sosiohumaniora Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3207.539 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.23975

Abstract

Terjaminnya kebutuhan pangan dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, jika pasokan pangan domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, maka langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan kebijakan impor pangan, salah satunya impor sapi dan daging sapi dari Australia. Riset ini diarahkan untuk melakukan kajian terhadap kebijakan keamanan pangan Indonesia. Kebijakan ini khususnya terkait dengan impor sapi dan daging sapi dari Australia pada periode 2013-2017. Pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dipilih untuk riset ini. Kebijakan impor sapi dan daging sapi dari Australia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tiga variabel keamanan pangan di Indonesia, yaitu ketersediaan pangan; keterjangkauan akses pangan; keterjangkauan harga; dan juga aspek politik.
NILAI EKONOMI MANFAAT BIOGAS PADA RUMAHTANGGA PETERNAK SAPI PERAH: Survey di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Andre R. Daud
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.069 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5504

Abstract

Penelitian ini bertujuan terutama untuk mengetahui nilai manfaat ekonomi biogas pada rumahtangga peternakan. Sebanyak 45 rumahtangga peternakan di wilayah penelitian dijadikan rumahtangga contoh. Nilai manfaat ekonomi biogas diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan pangsa biaya konsumsi energi, yang kemudian dimodelkan secara ekonometrik dengan teknik estimasi OLS. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penggunaan biogas sebagai alternatif bahan bakar secara nyata dapat menurunkan pangsa biaya konsumsi energi rumahtangga sebesar 52,2%, dimana penurunan tersebut setara dengan nilai sebesar Rp. 133,000 per bulan. Kata kunci: biogas, nilai ekonomi, rumahtangga peternakan, pangsa biaya.
MODEL PROSES PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI MASYARAKAT BUTON Nanik Hindar Hindaryatiningsih
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.749 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9228

Abstract

Abstrak: Permasalahan penelitian ini, adalah (a) bagaimana bentuk sosialisasi nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat Buton?, (b) bagaimana proses pewarisan nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton dilakukan?, (c) bagaimana model proses pewarisan nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara pada Tahun 2015. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis, yaitu: reduksi data, display data, penyimpulan, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Temuan penelitian menunjukkan: (a) nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton masih terpelihara dan disosialisasikan dalam tiga bentuk tradisi lokal yakni nilai budaya: dalam tradisi kepercayaan, ritual keagamaan Islam, dan tradisi siklus hidup manusia; (b) proses pewarisan nilai-nilai budaya pada tradisi  masyarakat Buton berada dalam lingkungan IPO (input, proses, output) yang secara keseluruhan berada dalam lingkungan kebudayaan dalam struktur stratifikasi masyarakat Buton, (c) model proses pewarisan nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat Buton dilakukan dengan cara sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat berdasar mekanisme sibernetik dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan karismatik masyarakat Buton (Lebe). Simpulan penelitian ini, adalah: melalui mekanisme sibernetik, lebe berperan sebagai kunci dan kontrol dalam pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat Buton. Pendekatan kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh lebe menjadi model pewarisan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Keluarga, pemerintah dan masyarakat sebagai pranata pendukung memiliki tanggung jawab dalam mensosialisasi dan mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat Buton kepada generasi selanjutnya.
PERUBAHAN SOSIAL DI BANDUNG 1810 – 1906 A. Sobana Hardjasaputra
Sosiohumaniora Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i1.5278

Abstract

Kota Bandung didirikan oleh R.A. Wiranatakusumah II, Bupati Bandung ke-6 (1794 – 1829) dengan pola kota tradisional. Kota itu didirikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Hasil penelitian sampai pada simpulan, bahwa tanggal 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Hal itu berarti tanggal tersebut merupakan titik tolak perubahan sosial di kota itu pada abad ke-19. Perubahan sosial di kota Bandung periode 1810 – 1906 merupakan hasil interaksi banyak faktor. Faktor-faktor itu menyangkut tiga aspek, yaitu kekuasaan, fisik kota, dan sosial ekonomi. Aspek kekuasaan berasal dari bupati (pihak pertama) dan gubernur jenderal/residen (pihak kedua). Kedua kekuasaan itu berpengaruh terhadap perubahan fisik kota dan sosial ekonomi. Hubungan pengaruh di antara ketiga aspek itu merupakan pola dasar perubahan. Perubahan berlangsung dalam tiga tahap, masing-masing dilandasi oleh fungsi kota. Pertama, sebagai ibukota kabupaten (1810-1864). Kedua, sebagai ibukota keresidenan, merangkap fungsi pertama (1864-1884). Ketiga, sebagai pusat transportasi kereta api “Jalur Barat”, merangkap fungsi pertama dan kedua (1884-1906). Perubahan pada tahap pertama berlangsung lambat. Akan tetapi, pada tahap kedua perubahan berlangsung relatif cepat dan pada tahap ketiga, perubahan berlangsung makin cepat. Faktor penting pendorong percepatan perubahan pada tahap ketiga adalah transportasi kereta api (faktor teknologi) dan pengusaha swasta asing serta lembaga sosial yang turut berperanan penting dalam pembangunan kota. Dapat disimpulkan, bahwa perubahan sosial di kota Bandung tahun 1810 – 1906 bergerak secara unilinear, dari kehidupan tradisional berkembang ke arah kehidupan modern. Kata kunci : Bandung : perubahan sosial/ sejarah kota
TINGKAT-TINGKATAN BICARA BAHASA BALI (DAMPAK ANGGAH-UNGGUH KRUNA) Inyoman Suwija
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.178 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19507

Abstract

Bahasa daerah Bali masih eksis sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menangah.Sistem bicara bahasa Bali yang unik dengan anggah-ungguh basa-nya merupakan warisan budaya Bali yang patut diselamatkan.Mengingat bahasa daerah Bali memiliki peran yang strategis sebagai wahana dan akar budaya Bali, maka bahasa daerah Bali patut dipelihara, dibina, dan dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat-tingkatan bicara bahasa Bali sebagai dampak dari adanya anggah-ungguh kruna bahasa Bali.Penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik Fishman (1986). Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi dan metode wawancara.Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan anggah-ungguh kruna sebagai pembentuknya, tingkatan bahasa Bali dibedakan atas (1) basa kasar (kasar jabag dan kasar pisan, (2) basa andap, (3) basa madia, dan (4) basa alus (alus singgih, alus sor, alus mider). 
PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH YANG BERKEADILAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN BANK SYARIAH Renny Supriyatni Bachro
Sosiohumaniora Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.453 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i3.11554

Abstract

Perwujudan dual banking system di Indonesia, telah dipelopori dengan berdirinya sebuah Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Fenomena rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan menarik dan penting yang perlu dibahas dan diteliti, diantaranya penerapan sistem bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan Syariah yang tidak menggunakan mekanisme pembagian untung dan rugi (profit and loss sharing) terhadap pengembangan bank syariah; akibat hukum kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap pengembangan Bank Syariah; dan konsep pembiayaan syariah yang dapat memberi rasa keadilan bagi bank dan nasabah dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif  analisis dengan metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif. Dalam arti meneliti, dan mengkaji bahan pustaka (obyek) tersebut melalui sumber hukumnya yang menyangkut perundang-undangan mengenai sistem Bagi Hasil. Untuk mempertajam analisis maka diperlukan  studi perbandingan hukum (comparative study). Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara yuridis kualitatif.  Hasil penelitian yang diperoleh, pertama, akad/perjanjian bagi hasil dengan mekanisme bagi pendapatan (revenue sharing mechanism) memiliki tingkat ketidakpastian/risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad/perjanjian dengan mekanisme bagi untung dan rugi (profit and loss sharing), dan pemilik dana hanya mengalami kerugian sampai sebatas modalnya. Kedua, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak cukup untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia. Ketiga, konsep bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan syariah yang menggunakan mekanisme bagi untung dan bagi rugi (profit and Loss sharing mechanism) karena mengandung dimensi keadilan distributif dan hubungan kemitraan usaha yang bersifat kesetaraan. Saran yang dapat dikemukakan, rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil seyogyanya dilihat secara proporsional oleh semua stakeholders, termasuk regulator dalam mengeluarkan kebijakan, dengan memperhatikan semua aspek yang terkait. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani/Islami dapat dilakukan secara berjenjang, dan berkesinambungan secara berkala untuk jangka pendek dan jangka panjang. 
PENGARUH SISTEM INTEGRASI TEBU-SAPI TERHADAP PRODUKSI TEBU, SAPI, DAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO Sriyani Wahyuni Tangahu; Sri Hartoyo -; Anna Fariyanti -
Sosiohumaniora Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.541 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7302

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem integrasi tebu-sapi terhadap produksi tebu, produksi sapi, dan pendapatan petani tebu. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara langsung kepada 59 petani tebu yang memiliki sapi. Analisis yang dilakukan yaitu analisis fungsiproduksi Cobb-Douglas dan analisis fungsi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem integrasi tebu-sapi memberikan pengaruh negatif terhadap produksi tebu dan produksi sapi. Sistem integrasi tebu-sapi, tidaksignifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan petani.
PASAR BERAS SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN USAHA TANI MASYARAKAT PEDESAAN Suparmo -; Rudi Kurniawan; Suryaningsih Achmad
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5204

Abstract

Sepuluh tahun belakangan Bandung tidak memiliki lagi pasar induk khusus beras, apakah masyarakat ibukota propinsi produsen beras terbesar telah menyukai model pasar beras yang dianggap pilihan terbaik pemerintah daerah. Bagaimana dengan nasib kesukaan mereka atas kehadiran pasar induk khusus makanan pokok ini seperti beberapa desa warsa lalu. Data riset dikumpulkan dari sekitar delapan pasar tradisional dengan cara random sampling untuk memilih 40 responden pedagang beras, interview dengan menggunakan kuesioner. Kota Bandung berlatar belakang Jawa Barat sebagai lumbung padi terbesar. Jawa Barat telah memasok 10 juta ton atau 20 persen dari total produksi padi nasional pada tahun 1999 ternyata 54 persen pedagang beras kota ini lebih menyukai kehadiran pasar induk khusus beras relatif dibandingkan pasar konvensional yang ada. Cukup layak bagi ibukota daerah berair banyak dilengkapi dengan pasar induk khusus beras yang jauh dari gangguan lingkungan pasar ikan, sayuran dan buahan yang kotor, lembab atau busuk yang dapat mengganggu cadangan dan timbunan beras para pedagangnya. Kesukaan atas pasar induk khusus beras dikaji dalam kaitan dengan volume perdagangan, prospek usaha, umur pedagang, pendidikan, pengalaman berdagang, modal lancar dan stok beras. Data disajikan setelah diproses dengan model sajian tabel-silang guna melihat posisi preferensi atas kehadiran pasar induk khusus beras terkait dengan pasar bebasnya. Dua pasar pertama berkaitan secara negatif dan pasar lainnya berpengaruh secara tidak jelas, positif atau negatif. Arti negatif, bilavolume penjualan dan prospek usaha kian berkembang membaik maka pedagang lebih menyukai model konvensional atau kurang menyukai model pasar induk khusus beras. Areal pasar khusus beras yang potensial dipilih adalah di sebelah timur kota Lokasi belah timur lebih sesuai dengan pengembangan kota yang mengarah ke timur tak begitu jauh dari lokasi dua pasar induk yang juga berada di belah timur. Pasar induk ini diharapkan bisa mengurangi jumlah truk yang beroperasi di tengah-tengah kota dalam mendistribusikan beras di banyak grosir di berbagai pasar. Daya tarik ini diharapkan ikut mengurangi kemacetan kota. Dalam jangka panjang daya tarik pasar khusus beras dapat menghasilkan retribusi daerah guna mendukung pemerintah daerah yang otonom. Kata kunci : Pasar induk, pasar beras, sajian tabel silang, retribusi, otonom.
PEREMPUAN DALAM POLITIK DI SULAWESI UTARA Leviane Jackelin Lotulung; Deddy Mulyana
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.316 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889

Abstract

Pasca reformasi, tren kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin nyata. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam segala sektor kehidupan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu faktor lainnya yang mendukung perempuan Sulawesi Utara bisa begitu mudah masuk dunia politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta studi literatur. Informannya adalah sebelas legislator perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa. Hasilnya ditemukan beberapa faktor sehingga perempuan Sulawesi Utara masuk dunia politik. Faktor-faktor tersebut yakni dukungan perundang-undangan di bidang politik, faktor sosial budaya, bahkan agama dan kedekatan calon legislator perempuan dengan pimpinan partai dan penguasa. Nama keluarga yang melekat pada nama belakang perempuan sebagai salah satu ciri budaya patriarkhi, baik yang berasal dari nama ayah maupun suami yang popular secara politik, menjadi modal tersendiri guna memperlancar perempuan masuk dunia politik.

Filter by Year

2001 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue