cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 45   46   47   48   49 
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN TINGKAT PENGUASAAN MAHASISWA DENGAN MENGGUNAKAN PROSEDUR HEURISTIK PADA PEMBELAJARAN FISIKA DASAR I Mitri Irianti
Sosiohumaniora Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i3.5403

Abstract

Penelitian in bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan tingkat penguasaan mahasiswa pada mata kuliah Fisika Dasar I dengan menggunakan prosedur heuristik. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) perencanaan berupa penetapan aksi, (2) pelaksanaan tindakan yaitu pembelajaran dengan menggunakan prosedur heuristik, (3) melakukan pengamatan (observasi) dan (4) analisis efektifitas tindakan (refleksi). Hasil penelitian menunjukkan kemampuan memecahkan masalah dan tingkat penguasaan mahasiswa cenderung meningkat pada setiap siklus. Kemampuan analisis soal meningkat 41%, kemampuan transformasi soal meningkat 47,5%, kemampuan operasi hitung meningkat 47%, kemampuan pengecekan dan interpretasi hasil meningkat 40%. Tingkat penguasaan mahasiswa meningkat 16,6% dan rata-rata tingkat penguasaan mahasiswa setelah tindakan dengan menggunakan prosedur heuristik pada pembelajaran fisika dasar I pada kategori baik (70,65%), Kata kunci: pemecahan masalah, prosedur heuristik
PARTISIPASI PEDAGANG DALAM PENANGANAN KEBERSIHAN PUSAT KOTA MANADO William A. Areros
Sosiohumaniora Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.855 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5670

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan partisipasi pedagang di Pusat Kota dalam penanganankebersihan Kota Manado. Hasil penelitian ini diupayakan untuk pengembangan konsep dan keilmuan pada kajianadministrasi juga diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Manado dalam penanganankebersihan di pusat kota sebagai pusat perekonomian Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif,Hasil penelitian menunjukkan belum timbulnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang untukberpartisipasi secara langsung dalam membersihkan sampah di sekitar tempat berdagang. Situasi ini terlihat darimasih dijumpainya pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan menganggap bahwa kebersihan merupakantangungjawab dari pemerintah Kota Manado. Untuk dapat memperkuat dan menumbuhkan partisipasi masyarakatpartisipasi pedagang di pusat Kota Manado dalam menjaga kebersihan kota disarankan perlunya peningkatanperan pemerintah melalui komunikasi dengan melakukan penguatan kelembagaan, melibatkan secara langsungmasyarakat sekitar lokasi pasar melalui kegiatan bersih kota dan perlunya penambahan fasilitas penanganansampah seperti gerobak sampah dan tempat penampungan sampah sementara.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pedagang, Kebersihan Kota.
PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN Ernie Tisnawati Sule; Sri Djatnika Arifin; Suryaningsih -
Sosiohumaniora Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.68 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i1.5195

Abstract

Keberadaan Sumberdaya manusia dalam suatu perusahaan sangatlah penting, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan para karyawan sehingga para karyawan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Bentuk perhatian yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa perlindungan dari suatu risiko kerja yang mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan. Penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauhmana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Karyawan. Hipotesis yang diuji adalah, pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan meningkatkan Produktivitas Karyawan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian survey dan deskriptif analisis. Penulis mengambil objek penelitian yaitu di tiga perusahaan industri textil yang cukup besar di kawasan Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai r= 0,95 (hubungan antara kedua variabel sangat kuat), t hitung = 5,269 > t tabel = 3,18 (Ho ditolak) berarti hipotesis dapat diterima bahwa jika Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan dengan baik dan benar maka Produktivitas Karyawan akan meningkat. Kata kunci: Keselamatan kerja, produktivitas
NEGARA ORDE BARU: BERDIRI DI ATAS SISTEM EKONOMI DAN POLITIK YANG RAPUH Budi Rajab
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5528

Abstract

Model pembangunan yang dikembangkan rezim Orde Baru sejak awalnya sudah beresiko. Ketergantungan pada utang dan kapital luar negeri, proses industrialisasi yang berbasis pada teknologi perakitan, dan pemihakan pada golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan sektor ekonomi perdesaan dan golongan ekonomi lemah adalah faktor-faktor yang mendorong pada terbukanya potensi krisis ekonomi besar. Bila hampir selama tiga puluh tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil itu dimungkinkan karena ditopang oleh format politik yang birokratik dan otoriter, yang memaksakan berlakunya mekanisme politik yang tidak memungkinkan adanya koreksi yang mendasar, baik melalui mekanisme internal maupun mekanisme eksternal dan juga tidak peduli dengan persoalan legitimasi. Check and balance antara masyarakat dan negara tidak ada, kedua belah pihak berada dalam hubungan yang timpang, negara mensubordinasi masyarakat. Jikalau rezim reformasi yang menggantikan rezim Orde Baru tidak mengubah secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi dan juga tidak mengembangkan demokrasi yang partisipatif, maka krisis ekonomi yang sudah menerpa lebih dari enam tahun ini sulit untuk bisa pulih kembali. Kata Kunci : Orde Baru, paradigma, stabilitas, perakitan, industrialisasi
PENGARUH PENERAPAN SARBANES OXLEY ACT DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS AUDIT Fitriana -
Sosiohumaniora Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.408 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5486

Abstract

Sarbanas Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat tahun 2002 yang berisi penetapan suatu standar baru bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik yang sudah go public, mengatur mulai ikhwal tanggungjawab tambahan dewan perusahaan hingga ketentuan hukum pidana. Aturan baru ini dikeluarkan sebagai reaksi terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar di Amerika Serikat, antara lain Enron, Tyco Internasional, Adelphia, Peregrine System dan WorldCom, yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor akibat runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan tersebut, yang berakibat kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Skandal akuntansi dimaksud berupa kecurangan dalam pelaporan keuangan karena perilaku yang disengaja yakni dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Penerapan Sarbanes Oxley Act merupakan bagian dari manajemen resiko bagi profesi akuntan yang sangat menunjang proses audit sebuah perusahaan. Implikasi lebih jauh, para akuntan menjadi lebih profesional dan standar profesi akuntan makin terjaga. Sarbanes Oxley Act yang dijalankan oleh setiap akuntan publik menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan meningkatkan kredibilitas profesi akuntan.
ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 30 KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 Feni Rosalia; Yuni Ratnasari
Sosiohumaniora Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.76 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9354

Abstract

Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan Permintaan dari kelompok-kelompok petani hutankemasyarakatan mengenai perizinan Hkm di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Tanggamus sangat tinggi dan banyak tumbuh kelompok-kelompok baru yang merupakan kelompok-kelompok potensial menjadi kelompok pengelola Hkm yang bagus. Namun kenyataannya banyak kelompok tani yang belum memperoleh izin pengelolaan Hkm bahkan ada kelompok tani yang tidak mampu membuat draft/proposal izin pengelolaan Hkm, Dari 38 kelompok tani yang mengajukan izin, baru 14 kelompok tani yang telah memperoleh izin pengelolaan HKm, sedangkan kelompok tani lainnya ada yang masih tahap verifikasi, namun ada juga yang tidak jelas sampai sejauh mana proses perizinan tersebut berlangsung. Kondisi tersebut jelas merupakan suatu masalah, karena belum didapatnya izin pengelolaan Hkm tidak hanya mengakibatkan petani sekitar kawasan hutan tidak dapat memanfaatkan hutan sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial dan ekologis mereka, namun akibat lebih jauh adalah ketika kelompok tani tidak mampu berfungsi sebagai pengelola fungsi hutan yang optimal bahkan ketika akhir-akhir ini banyak terjadi alih fungsi hutan yang tidak sesuai peruntukan dan penggunaan lahannya.Tujuan penelitian adalah pertama, mengidentifikasi kendala apa saja yangdihadapi kelompok tani register 30 Kabupaten Tanggamus sehingga belum dapat membuat atau memperoleh izin Hutan Kemasyarakatan, dan kedua, mengetahui faktor-faktor pendukung untuk melakukan percepatan proses pengajuan perizinan Hkm di kawasan hutan register 30 Kabupaten Tanggamus. Melalui FGD dan wawancara dengan petani, aparat masyarakat, tokoh masyarakat, Watala dan Dinas Kehutanan diperoleh hasil bahwa kendala yang dihadapi kelompok tani di register 30 adalah adanya keterbatasan pengetahuan petani tentang proses/ tatacara pengajuan izin pengelolaan Hkm, terbatasnya tenaga fasilitator, dan adanya “oknum” (elit desa, LSM dan bahkan aparat pemerintah) yang justru memanfaatkan kebijakan Hkm untuk mencari keuntungan sepihak. Faktor pendukung percepatan proses pengajuanperizinan Hkm di register 30 adalah melalui kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi kepada kelompok tani dan pengemasan pesan dan pembuatan draft buku panduan Hkm.
POLA PENGEMBANGAN USAHA PERUNGGASAN DI JAWA BARAT Maman Paturochman, M.; Hasan Hadiana; Dulatip Natawihardja; Sjafril Darana
Sosiohumaniora Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i3.5269

Abstract

Survey perunggasan ayam ras pedaging di tingkat peternak plasma telah dilakukan di dua kabupaten, yaitu Subang dan Ciamis yang masing-masing sistem management usahanya memiliki pola khas. Pelaksanaan kemitraan pengadaan sarana produksi ditangani oleh Pengusaha Pengelola sebagai pihak inti melalui kontrak kerjasama upah bagi hasil bagi peternak plasma. Lama pemeliharaan ayam broiler di Kabupaten Subang terdiri atas dua kategori; pertama 28 – 32 hari dan kedua 32 – 42 hari, sedangkan di Kabupaten Ciamis 32 – 42 hari. Rataan pendapatan per ekor di Kabupaten Subang Rp 100,45 dan di Ciamis Rp 112,55. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dua macam pola pengembangan, yaitu : di Kabupaten Ciamis berbentuk pola entrepreneur, sedangkan di Kabupaten Subang pola manajer. Penetapan formula harga ditentukan oleh faktor input utama, output di tingkat pasar lokal dan konversi ransum dengan penerapan asumsi : Harga ayam potong di pasar ≥ 2,7 harga ransum + 1,5 harga anak ayam umur sehari adalah paling tepat untuk peternak plasma. Kata Kunci : Pola pengembangan usaha, perunggasan.
KESIAPAN PEMEKARAN “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT Astika Ummy Athahirah; Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.073 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363

Abstract

Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai. Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya faktor sosial, ekonomi dan politik sedangkan faktor budaya dan sejarah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. 
DISINTEGRASI, PEMERINTAHAN LOKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Pandji Santosa
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.15 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5437

Abstract

Peraturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini titik beratnya masih pada pembagian proporsi bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumberdaya. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA) dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya dan tidak menguntungkan daerah bukan penghasil kekayaan alam. Sumber dana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih objektif dan transparan, tetapi cenderung mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasai masalah keuangan daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai ke ancaman disintegrasi ketika pemerintah pusat dinilai mempertahankan perimbangan keuangan pusatdaerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif di atas maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan daerah juga hendaknya kebijakan dana perimbangan pusat dengan daerah senantiasa bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan daerah, kontribusi daerah kepada pendapatan pusat, serta menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal.
RESILIENSI SOSIAL TERKAIT AKSES SUMBER DAYA MASYARAKAT NELAYAN : PERSPEKTIF POLITICAL ECOLOGY Malikkul Shaleh; Oekan S. Abdoellah; Yayat Dhahiyat
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.155 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5769

Abstract

Resiliensi telah banyak digunakan sebagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam danlingkungan karena merupakan atribut vital yang mencirikan kapasitas suatu sistem untuk mengatasi tekanan.Namun upaya untuk mempromosikan resiliensi tidaklah mudah terutama jika diterapkan pada konteks commonpoolresources (CPRs) yang cenderung bersifat open access dan sangat kontes diantara banyak kepentingan.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanaresiliensi sosial masyarakat nelayan dalam mengatasi tekanan yang bersumber dari perubahan lingkungan, sosialekonomi,dan politik. Penelitian ini menggunakan metode campuran melalui strategi eksploratoris sekuensialuntuk mengkaji beberapa indikator diantaranya kondisi ekologi-sosial lokal, mekanisme akses, flexibility,capacity to organize dan capacity to learn. Pada tahap kualitatif, data diperoleh dengan melakukan pengamatan,wawancara, dan penelusuran dokumen/internet untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis modelinteraktif dan analisis skenario. Hasil analisis tahap kualitatif kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukansurvai menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Penelitian inimenggunakan perspektif political ecology sebagai kerangka kerja dan panduan dalam penafsiran hasil analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbangunnya resiliensi masyarakat nelayan di Kamal Muara dipengaruhioleh serangkaian mekanisme dalam mendapatkan, mengendalikan dan memelihara akses kepada sumber dayapesisir. Mekanisme akses, flexibility dan capacity to organize masyarakat nelayan di Kamal Muara terbatas sehinggahanya sedikit berkontribusi kepada level resiliensi mereka, terutama jika empat skenario tekanan (pencemaranperairan laut, musim ekstrim, kenaikan harga BBM, dan reklamasi pantai) terjadi secara simultan. Keterkaitanantara akses dan resiliensi tidak hanya memberikan pemahaman tentang masa yang dibutuhkan untuk pulih daritekanan akibat perubahan ekologi-sosial, bahkan lebih dominan adalah tentang politics of access dimana hal inisangat dibutuhkan untuk meningkatkan resiliensi sosial. Artinya, kebijakan sebagai sumber sekaligus produkpolitik ternyata memiliki peran strategis dalam upaya mempromosikan resiliensi dari sistem ekologi-sosial diwilayah pesisir yang sarat kepentingan.

Page 47 of 79 | Total Record : 789

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue