Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jambura Law Review

jalrev
Website

Published by Universitas Negeri Gorontalo

ISSN : 26549255 EISSN : 26560461 DOI : 10.33756

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including, Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.

Arjuna Subject : -

Articles 117 Documents

1 2 3 4 5

Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Janwar Hippy; Sudarsono Sudarsono; Istislam Istislam
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 memutus lebih dari yang diminta oleh pengadu (menerapkan asas ultra petita). Padahal, DKPP merupakan salah satu organ tata usaha negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etik, bukan lembaga peradilan hukum. Penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penggunaan asas ultra petita dalam putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena telah ditentukan batasan kewenangan putusan DKPP dalam UU Pemilu.. 2) Terdapat dua akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita antara lain KTUN penyelenggara Pemilu sah dan mengikat, dan cacat hukum (batal dan tidak sah).

Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right Dolot Alhasni Bakung; Mohamad Hidayat Muhtar
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

ABSRTAK Hak Terkait (Neighbouring Right) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/telivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (Public Performance), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (Live Performance), dan mengkomunikasikan secara interaktis suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran. Judul Penelitian ini adalah Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan rumusan masalah. 1. Bagaimana Problematika Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan globalisasi memberikan kontribusi dengan banyaknya karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi konvensi Internasional yaitu Konvensi Roma 1961, Konvensi Jenewa, dan Brussel Convention. Kata Kunci : Hak Terkait (Neighbouring Right), Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah tentang Transparansi Nuvazria Achir
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Penyusunan Peraturan Perundang-udangan termasuk produk hukum Daerah (Perda) hendaknya menyesuaikan dengan system pembentukan hukum Nasional berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta memperhatikan prosedur dan tata cara yang baik guna menciptakan hubungan (harmonisasi) antara regulasi satu dengan lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Perda Transparansi No 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo masih memiliki kekurangan dan kelemahan, khususnya dari latar belakang pembentukan yang belum memenuhi landasan dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk memuat landasan hukum (yuridis) aturan terbaru sebagai rujukan yakni ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Perda belum mengimplentasikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menginginkan penyusunan setiap produk hukum berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis yang semuanya tercantum dalam lembaran Naskah Akademik serta memperhatikan asas pemberlakuan aturan berdasarkan kronologis pengeluarannya yaitu Undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau (lex posteriori derogat lex priori), dan asas tingkatan Hirarki yang di dalamnya memuat ketentuan peraturan rendah (Perda) tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketertiban hukum dan menguatkan keberadaan serta eksistensi Perda Transparansi, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikannya dengan sistem penyusunan hukum nasional berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 serta memperhatikan landasan dan asas pembentukan peraturan daerah yang baik. Kata Kunci ; Perda, Landasan dan Asas, Peraturan, Perundang-undangan

Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht) Ramdhan Kasim
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Jika melihat kecenderungan proses penerapan pemidanaan di Indonesia, maka dapat kita lihat bahwasanya banyak proses pemidanaan yang diterapkan secara berlebihan. Tentunya hal ini menyebapkan adanya over ciminalization pada penerapan pemidanaan yang menyebapkan adanya ketidak harmonisan dalam penerapan hukum pidana, dimana meniadakan rasa kemanusiaan yang berujung pada banyak gejala dehumanisasi yang terjadi. Pada penelitian ini mengunakan jenis jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini dan Bagaimana Prospektif hukum pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa penerapan hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting antara lain; banyak Terjadinya Over Criminalization dan banyaknya terjadi Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dimana dekonstruksi itu antara lain; Pertama, Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan, kedua, Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif; ketiga, Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan Di Media Sosial; keempat, Dalam Penyidikan Kriminal Penyidik Mencari Bukti Dengan Kejahatan (penyiksaaan); kelima, Inkonsistensi Hak Atas Perkara Cuma-Cuma (prodeo). Bahwa Prospektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan; Pendekatan Ultimum remedium dalam penerapan pemidanaan; Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan; JS Murdomo
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Mining activities has grown very much, a given result is very given an advantage for the miners. Nevertheless, activities which promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was undertaken not based on the regulation that has been set. Mining illegally also occurred at the sandbanks Parangtritis, sandbanks I know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only sandbanks found in the southeast Asia. Arrangement about mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this appears to have not run as expected, so may is still needed law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal. The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation that deals with this research. This approach is known the approach literature, namely by studying books, regulation and other documents related to this research. Criminal law enforcement of the mining sand illegally in sandbanks Parangtritis has started to walk but not yet optimal .The laws governing about mining sand has been is in a few rules, but the law enforcement not is the responsibility of law enforcement officials just, law enforcement is also a responsibility community in an effort to ahead and recover crimes sand mining illegally. Obstacles faced by law enforcement in dealing with crimes sand mining illegal in sandbanks Parangtritis are the lack of legal awareness to the community, economic factors, the lack of knowledge of the community towards the impact of mining sand illegally and factors law enforcement. Key word: Criminal law; Sand Mining; Illegal

Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Mohamad Rivaldi Moha; Sukarmi Sukarmi; Afifah Kusumadara
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi seluruh pelaku usaha e-commerce di indonesia menjadi salah satu program pemerintah dalam Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem Elektronik bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce ialah memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi pelaku usaha, serta dapat membantu pemerintah dalam program pengenaan pajak bagi pelaku usaha e-commerec.

Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement Ahmad Adi Fitriyadi; Fikry Latukau
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan dari tulisan ini untuk membedakan kedua istilah tersebut (pengungsi dan pencari suaka) dan hubungannya dengan prinsip non-refoulement. Hukum pengungsi internasional pada dasarnya merupakan hukum yang sangat bertalian dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia internasional. Hukum pengungsi internasional dikatakan pula sebagai lex specialis dari hukum hak asasi manusia internasional dan menariknya adalah bahwa pembahasan terkait pengungsi merupakan bahasan yang relatif sangat baru, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan istilah pengungsi seringkali dibingungkan jika dihadapkan dengan istilah pencari suaka. Hal ini didasarkan bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada pelarian seseorang ke negara lain karena didasarkan pada kelompok sosial tertentu, opini politik, atau pelarian politik. Sedangkan Pencari Suaka erat kaitannya dengan domain hukum diplomatik dan konsuler. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut sama-sama menerapkan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, yakni prinsip non-refoulement.

Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution Fakhris Lutfianto Hapsoro; Ismail Ismail
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam hal ini kewenangan memberikan interpretasi terhadap UUD NRI 1945. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu documented constitution melainkan dapat bertransformasi menjadi the living constitution. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan the living constitution melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Rustan Syamsuddin
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada diterimanya barang dan jasa oleh Penggguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada umumnya terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan didakwa dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan adalah unsur penyalahgunaan wewenang disamping unsur yang lain juga perlu dibuktikan khususnya berkenaan dengan unsur adanya kerugian negara secara nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait kompetensi dan prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang.

Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era Fenty Usman Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Moh. Gufran Katili
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to discuss the legal weak protection of personal data which is motivated by the phenomenon of society today which is like living in a world without borders so that it impacts on easy access to one's personal information, the impact of begins to spread illegal practices by irresponsible parties in the illegal use of personal information. In addition, there are no laws that specifically regulate the protection of personal data/information in the 4.0 Industrial Revolution era. The approach method used is a conceptual and case approach, with the purpose of the research is to analyze the weakness of legal protection for personal data in the 4.0 Industrial Revolution era in Indonesia. The results of the study, the spread of personal data protection arrangements in various laws and regulations indicate the protection of personal data is not yet a national legal priority and results in legal weak protection of the personal data of citizens so as to position Indonesian citizens in a vulnerable position, which is certainly not in line with the legal objectives namely provide legal certainty, justice, and expediency. The various cases that exist and pay attention to the phenomenon of digitalization in the era of the industrial revolution 4.0 illustrate the urgency of the need for the legal protection of personal data a state priority. Legal reform through the legitimacy of protecting personal data as a responsive and progressive legal policy is a must so that legal protection in the form of legal guarantees can be carried out properly in order to create a safe and comfortable digital ecosystem for the community.

Page 2 of 12 | Total Record : 117

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2025

Filter By Issues

All Issue VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025 VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025 VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023 VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023 VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 VOLUME 4 NO. 1 JANUARY 2022 VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021 VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021 VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021 VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020 VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020 Volume 1 No. 2 July 2019 VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Novendri M. Nggilu

Contact Email
novendrilawreview@ung.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jamburalawreview@gmail.com

Editorial Address
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Novendri M. Nggilu

Contact Email novendrilawreview@ung.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jamburalawreview@gmail.com

Editorial Address Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Novendri M. Nggilu

Contact Email
novendrilawreview@ung.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jamburalawreview@gmail.com

Editorial Address
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA