cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022" : 11 Documents clear
PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Halil Khusairi; Ican Mandala
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.565

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah proses perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama berlandaskan tuntunan agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dianggap sebuah kegiatan yang biasa. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan perkawinan, ditandai dari berbagai ayat-ayat dan Hadist tentang munakahat (pernikahan). Perhatian khusus terhadap perkawinan juga dilakukan oleh negara, dengan melahirkan undang-undang sebagai pengatur dan ketetapan. Sama halnya dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Tidak sekedar hukum konvensional dan hukum syara’, di tengah masyarakat telah ada hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan. Penetapan hukum adat tersebut di adopsi dari hukum syara’ dan hukum konvensional perkawinan. Kemudian sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan proses yang memiliki nilai sakral melibatkan ninik mamak (pemangku adat). Dalam pelaksanaan perkawinan adat, al-Qur’an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara’. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat.
HOW SINGLE-MEMBER COMPANY IN INDONESIA SHOULD BE REGULATED? (MIXING GIERKE’S THEORY AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON LEGAL ENTITY) Dinda Silviana Putri
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.566

Abstract

The purpose of this study is to evaluate and provide improvements to the regulations governing single-member limited liability companies in Indonesia, related to issues of supervision and restriction using Gierke’s theory and Islamic law perspective on legal entity. This research is structured as a normative legal research using concept, legislation, and comparative approach. The results of the study indicate that there are still shortcomings in terms of supervision and requirements for the establishment of SMLLC in Indonesia both from Gierke’s theory and Islamic law perspective. Thus, the improvements to reporting provisions, the obligation to record all decisions in the minutes, the restrictions on establishment, and the founder requirements are needed.
JARIMAH KHALWAT ARRANGEMENTS IN QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT AND ITS POLYMICS IN ACEH Bukhari Bukhari; Asmuni Asmuni; Muhammad Hatta; Anwar Anwar
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.567

Abstract

This study aims to determine the punishment for various polemics regarding jinayat khalwat in the province of Aceh, especially in the cities of Banda Aceh, Lhoksukon and Langsa. This study uses a normative-empirical method with a statutory approach and a case approach. The data source in this research is the Al-Qur`an; the 1945 Constitution; Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code; Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code; Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law; and Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. The results of the study show that the background to the regulation on the prohibition of khalwat crimes in Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat is to prevent the occurrence of a larger jinayat, namely adultery, both adultery muhsan and ghairu muhsan. The formation of the nomenclature of jinayat khalwat in this Qanun is a form of concern for the Government of Aceh towards “decency” regulations relating to actions that lead to jinayat of adultery. The community fully supports the formation of jinayat khalwat rules that aim for the good and benefit of the ummah even though there is polymic in this finger khalwat arrangement.
KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM (ANALISIS GENDER DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN) Siti Juria Arianti; Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.568

Abstract

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi yang mengandung makna membangun negara dan agama. Antara agama dan negara diposisikan sama dalam satu tarikan nafas, yakni membangun agama dan negara, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wanita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi Masyarakat terbesar di Nusa Tenggara Barat. Peneliti mendapatkan perbedaan pendapat tentang hukum wanita menjadi pemimpin dalam organisasi Nahdllatul Wathan, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme yang berkepanjangan di dalam tubuh organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kepustakaan library research. Peneliti juga mewawancari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada waktu Muktamar yang penuh dengan dinamika sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan.
KESADARAN HUKUM NELAYAN PENGGUNA JARING TARIK DAN JARING HELA DI KECAMATAN MEDANG DERAS (ANALISIS HIFZ AL-BIAH) Ahmad Tamami; Syafruddin Syam; Muhammad Syukri Albani Nasution
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ihwal praktik penggunaan alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, yang ditinjau berdasarkan perspektif hifz al-bi’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan masyarakat nelayan Kecamatan Medang Deras. Sedangkan data sekunder, penulis menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang maqashid al-syariah. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang merusak ekosistem laut, dengan alasan apapun, hukumnya adalah haram. Selagi laut masih tercemar, maka semua manusia akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan (hifz al-bi’ah). Pasalnya, berdasarkan perspektif maqashid al-syariah, melestarikan lingkungan laut adalah salah satu aspek al-daruriah yang mesti dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan manusia.
KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) Fri Yosmen; Imam Yazid; Nurcahaya Nurcahaya
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.570

Abstract

Perlindungan terhadap anak menjadi bagian krusial yang mesti diperhatikan bagi suatu negara. Keadaan anak akan menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa pada masa yang mendatang. Hak-hak anak adalah salah satu bagiannya. Anak seyogyanya telah memiliki hak mulai dari masih berbentuk janin. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana ketercapaian UN-CRC sebagai tiang dari hak anak di dalam aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaji dari sudut pandang undang-undang serta hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan usia dibolehkan seorang anak untuk menikah. Pokok bahasannya adalah apakah undangundang ini telah mempertimbangkan hak anak secara keseluruhan atau sekedar jawaban akan ketidakhadirannya bias gender pada sebuah aturan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketercapaian UN-CRC dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pespektif perundang-undangan dan hukum Islam. Setelah dianalisis dari dua perspektif yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum telah mengakses sebagian besar amanat UN-CRC akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak. Selanjutnya salah satu peran penting dari pengadilan adalah memerintahkan untuk memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dari psikolog atau psikiater dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak anak.
MODEL KEPUTUSAN MEMILIH PRODUK BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK, PROMOSI DAN KOMITMEN RELIGIUS DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH PRODUK TABUNGAN DI BANK SUMUT SYARIAH Muhammad Zuardi; Nurhayati Nurhayati; Muslim Marpaung
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.571

Abstract

Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Syariah semakin kompleks, karena tidak hanya berupaya menarik dana dari masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam namun juga bersaing dengan beberapa bank syariah yang terus melakukan ekspansi. Dana pihak ketiga dari produk tabungan di Bank Sumut Syariah lebih rendah dibanding dari produk Deposito dan Giro. Keputusan memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, dalam penelitian ini dibatasi pada faktor atribut produk, promosi dan komitmen religius. Jika keputusan memilih produk tabungan meningkat hal ini mengindikasikan meningkatnya loyalitas nasabah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor atribut produk, promosi dan komitmen religious terhadap keputuasn memilih, serta bagaimana pengaruh keputusan memilih terhadap loyalitas nasabah. Teknik Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan alat analisis data adalah Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Atribut Produk Tabungan terhadap Keputusan Memilih produk tabungan di Bank Sumut Syariah. Terdapat pengaruh Keputusan Memilih terhadap Loyalitas Nasabah. Terdapat pengaruh yang signifikan Komitmen Religius terhadap Keputusan Memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Promosi terhadap Keputusan Nasabah Memilih produk Tabungan Bank Sumut Syariah.
PEMAKNAAN HALAL ANTARA SIMBOL DAN BENTUK IMPLEMENTASI KEAGAMAAN OLEH PEMILIK UMKM PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 Nikmatul Masruroh
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.572

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama; mengeksplorasi secara tuntas pemahaman pemilik UMKM dalam memaknai “halalan thayyibah” pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses produksi produk makanan dan jual beli makanan. Kedua, menggambarkan mengenai kesiapan yang dimiliki pemilik UMKM dalam melakukan sertifikasi halal produk-produk yang diperjualbelikan, khususnya produk makanan. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi dan jenis sosiologi agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth interview kepada beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Jember, baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal. Model analisis yang digunakan yaitu, analisis Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama para pemilik UMKM memahami halal masih sebatas epistemologis, belum masuk pada wilayah ontologi maupun aksiologi. Halal masih dipahami sebatas, menggugurkan kewajiban dalam melakukan usaha sesuai dengan anjuran agama dan pemerintah. Ada sisi ketakutan, ketika ada ancaman sanksi bagi yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kedua, UMKM dengan skala kecil dan mikro belum memiliki kesiapan manajemen dalam melakukan sertifikasi halal, sebab produksi yang dilakukan masih sederhana serta terkadang belum memenuhi kriteria, khususnya jika menngikuti sertifikasi halal yang model regular Namun, ada sebagian yang sudah siap melakukan sertifikasi halal dengan model self declare.
ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM SETORAN AWAL DANA HAJI DI INDONESIA Ma’rifah Yuliani
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.573

Abstract

Sejak dikelolanya dana haji oleh BPKH tahun 2017 menimbulkan polemik di masyarakat, karena saat calon jamaah haji menyetorkan dana awal haji untuk mendapatkan nomor porsi haji, calon jamaah diminta untuk menyetujui persyaratan bahwa dana haji yang disetorkan disetujui untuk dikelola oleh BPKH menggunakan akad wakalah. Sebenarnya bagaimanakah pandangan maqashid syariah terhadap kedudukan akad wakalah dalam setoran awal dana haji dalam hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat desktiptif analitis. Berdasarkan sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jemaah haji agar dapat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena tanpa akad wakalah, setoran dana calon jemaah haji tidak dapat dikelola BPKH, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (lebih besar mashlahat dibandingkan mudharat-nya).
THE PATTERNS OF APPLYING LEGAL THEORY IN THESIS WRITING OF STUDENTS OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE FACULTY OF SYARI’AH AND LAW AT UIN SUMATERA UTARA Ibnu Radwan Siddik Turnip; Sukiati Sukiati; Irwan Irwan
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.574

Abstract

This study aims to see the pattern of application of legal theory in thesis writing of students of the Islamic Family Law Study Program (HKI) in the Faculty of Shari’ah and Law at UIN Sumatra Utara, to analyze the factors that influence the polarization of the application of legal theory in student thesis writing, and to explain solutions in overcoming uniformity and unpreparedness of students in using the theoretical framework and legal theory in writing a thesis. This research is qualitative research using content analysis. Data collection techniques were carried out using documentation methods, Focus Group Discussions (FGD), and interviews. The results indicate that there are six polarizations in the application of legal theory to a student thesis. First, the thesis does not use a theoretical framework that contains legal theories. Second, the thesis uses a theoretical framework but does not contain legal theories. Third, the thesis uses the theoretical framework and explains the legal theories that will be used as its analysis tool, but does not use it on analysis. Fourth, the thesis uses a theoretical framework and explains the legal theory in it, but the legal theory used as an analysis is different from the legal theory in the theoretical framework. Fifth, the thesis does not use legal theory in the theoretical framework, but the analysis uses legal theory. Sixth, a thesis that uses the theoretical framework and legal theory used in the theoretical framework then applies the legal theory in analyzing the results of his research. Factors that influence the polarization of the application of legal theory in student thesis writing are; factors of teaching materials and teaching lecturers, factors of supervisors, and factors of student seriousness. The proposed solutions in overcoming the non-uniformity and unpreparedness of students in using the theoretical framework and legal theory in thesis writing include; it is necessary to involve the Faculty and Study Program to take policies, uniformity of learning materials for Research Methodology courses, the role of the thesis supervisor and the role of students.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): December Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue