cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN DISTRIBUSI HARTA WARISAN KOMUNITAS MUSLIM SUKU BATAK SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Zuhirsyan; Pagar Pagar; Ansari Ansari
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim suku Batak Simalungun di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam. Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, Data didapat dari proses wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan mengamati penerapan hukum waris pada masyarakat muslim Suku Bata Simalungun, selanjutnya menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan, praktik penerapan pembagian harta warisan komunitas ini adalah bervariatif dalam bentuk secara musyawarah, berdasarkan hukum farāiḍ, distribusi bagi rata, atau bersandar pada ketetapan yang diberikan orang tua mereka semasa hidupnya. Pembagian dengan cara musyawarah, dan secara bagi rata boleh saja dilakukan asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam. Penetapan orangua semasa hidup kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat belum masuk ke dalam kategori hibah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, penundaan pembagian warisan untuk tetap mengelola bersama agar terhindar dari penjualan ahli waris yang berakibat hilangnya budaya loka dapat diterapkan dengan mematuhi Pasal 189 KHI.
ANALISIS KOMPARATIF METODOLOGI KH. HASYIM ASY’ARI DENGAN SYAIKH YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP INTERPRETASI HADIS DAN RELEVANSINYA DI ERA 4.0 Zulfikar Rodafi; Humaidi Humaidi; Fitrah Sugiarto
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.489

Abstract

Munculnya berbagai interpretasi terlebih dalam ilmu Hadis tentunya menyebabkan kita sebagai umat Islam perlu mengerti keilmuan, asbabul wurud, dan histori dari sebuah riwayat. Dalam kajian ini penulis membahas Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai Tokoh Pejuang Indonesia dalam kemerdekaan Negeri pada tahun 1945. Dan juga membahas tentang metodologi interpretasinya Syaikh Yusuf AlQardhawi dalam hadis Nabi, yang mana Syeikh Yusuf Al-Qardhawi ini juga merupakan salah satu ulama kontemporer yang telah diakui akan penguasaannya dalam bidang hadis dan terhadap metodologis hukum Islam baik klasik maupun kontemporer yang begitu mendalam. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan teori-teori Hadlratus Syaikh KH. Hasyim As’ary dalam mendalami serta mengkaji isi kandungan hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian mengkomparasikannya dengan metodologi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama kontemporer yang memiliki kapasitas yang sama, dan kemudian mencari relevansinya di era 4.0 ini. Kesimpulannya, Metode interpretasi hadis Hadlratus Syaikh KH. Hasyim As’ari ini banyak sekali relevansinya apalagi pada era millennial 4.0 sekarang ini baik dalam ranah akidah, fikih, etika dan pendidikan dari sinilah perlu adanya khittah dan penyegaran pemahaman islam untuk mengembalikan pada ajaran dan interpretasi hadis dengan benar. Begitu juga dengan metode interpretasi hadis Syaikh Yusuf Al Qardhawi yang penekanan metodelogi ilmiahnya dalam memahami hadis ini menunjukkan konteks masa kehidupan yang sesuai dengan era milenial atau era 4.0 ini, dimana ilmu pengetahuan positivistik begitu berkembang yang menuntut standar ilmiah. Metodelogi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi inilah merupakan tawaran dan arahan yang tepat untuk memahami hadis dengan benar di era 4.0 yang sangat banyak hadishadis yang bertebaran dengan sumber yang tidak jelas di media sosial dan lainnya.
STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI FINANCIAL TECHNOLOGY Arinal Rahmati; Azharsyah Ibrahim
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.490

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya persaingan industri perbankan syariah dengan perusahaan fintech. Salah satu hal patut dipertimbangkan adalah inovasi fintech yang menganut inovasi disruptif yang mempengaruhi contestability dan kemampuan bersaing yang berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syariah. Oleh sebab itu, perbankan syariah dituntut mempunyai strategi dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan eksistensi perbankan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang akan dikaji secara mendalam yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif. Artikel ini akan merumuskan strategi-strategi yang dapat digunakan oleh praktisi perbankan syariah dalam menghadapi fintech untuk terus brsinergi memberikan layanan yang canggih, inovatif, mudah, cepat dan murah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan di antaranya (1) model collaborating strategy yang diusung dengan menggandeng fintech untuk menyalurkan pembiayaan UMKM dan merekrut nasabah untuk mengambil pembiayaan pada perbankan syariah. (2) Strategi selanjutnya berupa confotative strategy yang menempatkan perusahaan startup sebagai competitor bagi perbankan syariah. (3) Strategi lainnya meningkatkan kemampuan survive yang tinggi bagi stakeholder dalam Menghadapi Fintech. (4) Kemudian strategi internal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi fintech seperti think like fintech, embrace new technology dan fokus pada on engagement serta safety first. Perpaduan inovasi tersebut juga menjadi salah satu urgensi dari tujuan pemerataan kemakmuran bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbakan syariah dengan begitu, layanan fintech dapat menjadi perantara berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia dengan menyediakan layanan yang prima ditengah meningkatnya masyarakat yang menggunakan ponsel dan internet.
DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH M. Rizwan; Azhari Akmal Tarigan
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.491

Abstract

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik hukum di tingkat nasional mempengaruhi produk hukum legislasi terhadap Aceh. Studi ini mempergunakan pendekatan politik hukum untuk melihat konfigurasi politik nasional dalam pembahasan tentang kewenangan bidang syariat Islam bagi Aceh. Lahirnya UU No 11 tahun 2006 merupakan interaksi dari berbagai faktor. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia sejak reformasi telah melahirkan berbagai produk hukum yang responsif dan terbuka bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah lahirnya undang-undang otonomi khusus bagi Aceh. Kedua, sikap negara yang semakin akomodatif terhadap Islam sebagai sumber hukum, semangat kebangsaan untuk membantu Aceh setelah tsunami, dan juga dukungan internasional untuk perdamaian Aceh, mendorong pengakuan pemerintah pusat terhadap kewenangan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Sikap pemerintah pusat yang responsif terhadap persoalan Aceh menunjukkan bahwa karakteristik rezim politik mempengaruhi bentuk respon terhadap persoalan-persoalan di Aceh. Pada ranah teoritik, perubahan politik hukum nasional terhadap Aceh sekaligus memperkuat teori politik hukum.
KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Halil Khusairi
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.492

Abstract

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah seremonial, tetapi juga peristiwa sakral. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Menjelaskan kontradiksi hukum agama dan undang-undang perkawinan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Peneliti berusaha mengkaji konsep kawin sirri dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fiqih dan pembaharuan hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas kawin sirri berada pada konsekuensi hukum, antara sah menurut agama dan hukum negara. Kompilasi Hukum Islam berpijak pada argumen bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Dengan kata lain, keabsahan pernikahan berkaitan erat dengan implementasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.
MOVING STATUS OF CITIZENSHIP AS A FORM OF CRISIS OF INDONESIAN MUSLIM EMPLOYMENT IN MALAYSIA Alfitra Alfitra
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.493

Abstract

As citizens and society, every Indonesian citizen has the same position, rights, and obligations, that everyone is guaranteed the right to obtain citizenship status, to avoid the possibility of statelessness. While at the same time, every country must not allow its citizens have two citizenship status at once. Many Indonesian Muslim workers have moved their citizenship status to become Malaysian citizens. From this background, this study aims to identify and understand the policies that can be implemented by the two countries. This research is normative legal research using secondary data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through documents or literature studies. While the approach used is the approach of legislation, history, and. The legal materials that have been collected are analyzed qualitatively, comprehensively, and completely. From the analysis conducted, three conclusions were obtained. The First, the factors that cause displacement, the citizenship status experienced by Indonesian citizens who have lived, and lived for decades in Malaysia is a form of a national identity crisis. The Second, laws and regulations that apply in Indonesia and Malaysia can also trigger the acceleration of becoming Malaysian citizens, so it can be concluded that the regulations made by the two countries also have a role in the transfer of Indonesian citizens to become Malaysian citizens. Third Impact for the two countries on the prevalence of the phenomenon of changing the status of citizens of Muslim Workers in Malaysia. Both Indonesia and Malaysia experience either negative or positive impacts on the migration of Indonesian citizens to Malaysia as follows: there are several positive and negative impacts caused by the transfer of citizenship.
PERGESERAN PEMAHAMAN TERHADAP WAQAF DI ERA GLOBAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Muslihun Muslim
istinbath Vol. 14 No. 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengungkap pengaruh dunia global, khususnya sistem ekonomi Kapitalis terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf di Indonesia. Di antara persoalan kontemporer yang menarik dikaji adalah (1) pro-kontra wakaf uang: antara uang sebagai komoditi dan sebagai alat tukar; (2) akta ikrar wakaf benda bergerak yang bernilai tinggi seperti wakaf pesawat terbang; (3) menuju wakaf produktif: antara reformasi atau optimalisasi dan wakaf sebagai akad tabarru’ atau akad ekonomibisnis; (4) perubahan bentuk wakaf: antara jual beli dan tukar menukar; (5) isu relatifitas (mu’aqqat) terhadap wakaf di balik sikap kukuh jumhur ulama tentang prinsip keabadian (mu’abbad) dari wakaf; (6) HAKI sebagai harta wakaf: antara keharusan menyebarkan ilmu dan keharusan menjaga atau menyimpan ilmu (karya). Isu-isu penting tersebut akan dibahas berdasarkan: (1) konsep asli tentang hal tersebut dalam fiqh dan pendapat jumhur ulama; dan (2) berusaha menemukan pengaruh Barat (pergaulan global) terhadap pemahaman baru dari keenam isu-isu sensitif harta wakaf. Namun, sebelumnya akan dikupas dahulu definisi era global itu sendiri.
PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Halil Khusairi; Ican Mandala
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.565

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah proses perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama berlandaskan tuntunan agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dianggap sebuah kegiatan yang biasa. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan perkawinan, ditandai dari berbagai ayat-ayat dan Hadist tentang munakahat (pernikahan). Perhatian khusus terhadap perkawinan juga dilakukan oleh negara, dengan melahirkan undang-undang sebagai pengatur dan ketetapan. Sama halnya dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Tidak sekedar hukum konvensional dan hukum syara’, di tengah masyarakat telah ada hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan. Penetapan hukum adat tersebut di adopsi dari hukum syara’ dan hukum konvensional perkawinan. Kemudian sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan proses yang memiliki nilai sakral melibatkan ninik mamak (pemangku adat). Dalam pelaksanaan perkawinan adat, al-Qur’an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara’. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat.
HOW SINGLE-MEMBER COMPANY IN INDONESIA SHOULD BE REGULATED? (MIXING GIERKE’S THEORY AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON LEGAL ENTITY) Dinda Silviana Putri
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.566

Abstract

The purpose of this study is to evaluate and provide improvements to the regulations governing single-member limited liability companies in Indonesia, related to issues of supervision and restriction using Gierke’s theory and Islamic law perspective on legal entity. This research is structured as a normative legal research using concept, legislation, and comparative approach. The results of the study indicate that there are still shortcomings in terms of supervision and requirements for the establishment of SMLLC in Indonesia both from Gierke’s theory and Islamic law perspective. Thus, the improvements to reporting provisions, the obligation to record all decisions in the minutes, the restrictions on establishment, and the founder requirements are needed.
JARIMAH KHALWAT ARRANGEMENTS IN QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT AND ITS POLYMICS IN ACEH Bukhari Bukhari; Asmuni Asmuni; Muhammad Hatta; Anwar Anwar
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.567

Abstract

This study aims to determine the punishment for various polemics regarding jinayat khalwat in the province of Aceh, especially in the cities of Banda Aceh, Lhoksukon and Langsa. This study uses a normative-empirical method with a statutory approach and a case approach. The data source in this research is the Al-Qur`an; the 1945 Constitution; Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code; Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code; Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law; and Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. The results of the study show that the background to the regulation on the prohibition of khalwat crimes in Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat is to prevent the occurrence of a larger jinayat, namely adultery, both adultery muhsan and ghairu muhsan. The formation of the nomenclature of jinayat khalwat in this Qanun is a form of concern for the Government of Aceh towards “decency” regulations relating to actions that lead to jinayat of adultery. The community fully supports the formation of jinayat khalwat rules that aim for the good and benefit of the ummah even though there is polymic in this finger khalwat arrangement.

Page 13 of 22 | Total Record : 216

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): December Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue