cover
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM (ANALISIS GENDER DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN) Siti Juria Arianti; Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.568

Abstract

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi yang mengandung makna membangun negara dan agama. Antara agama dan negara diposisikan sama dalam satu tarikan nafas, yakni membangun agama dan negara, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wanita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi Masyarakat terbesar di Nusa Tenggara Barat. Peneliti mendapatkan perbedaan pendapat tentang hukum wanita menjadi pemimpin dalam organisasi Nahdllatul Wathan, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme yang berkepanjangan di dalam tubuh organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kepustakaan library research. Peneliti juga mewawancari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada waktu Muktamar yang penuh dengan dinamika sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan.
KESADARAN HUKUM NELAYAN PENGGUNA JARING TARIK DAN JARING HELA DI KECAMATAN MEDANG DERAS (ANALISIS HIFZ AL-BIAH) Ahmad Tamami; Syafruddin Syam; Muhammad Syukri Albani Nasution
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ihwal praktik penggunaan alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, yang ditinjau berdasarkan perspektif hifz al-bi’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan masyarakat nelayan Kecamatan Medang Deras. Sedangkan data sekunder, penulis menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang maqashid al-syariah. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang merusak ekosistem laut, dengan alasan apapun, hukumnya adalah haram. Selagi laut masih tercemar, maka semua manusia akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan (hifz al-bi’ah). Pasalnya, berdasarkan perspektif maqashid al-syariah, melestarikan lingkungan laut adalah salah satu aspek al-daruriah yang mesti dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan manusia.
KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) Fri Yosmen; Imam Yazid; Nurcahaya Nurcahaya
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.570

Abstract

Perlindungan terhadap anak menjadi bagian krusial yang mesti diperhatikan bagi suatu negara. Keadaan anak akan menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa pada masa yang mendatang. Hak-hak anak adalah salah satu bagiannya. Anak seyogyanya telah memiliki hak mulai dari masih berbentuk janin. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana ketercapaian UN-CRC sebagai tiang dari hak anak di dalam aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaji dari sudut pandang undang-undang serta hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan usia dibolehkan seorang anak untuk menikah. Pokok bahasannya adalah apakah undangundang ini telah mempertimbangkan hak anak secara keseluruhan atau sekedar jawaban akan ketidakhadirannya bias gender pada sebuah aturan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketercapaian UN-CRC dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pespektif perundang-undangan dan hukum Islam. Setelah dianalisis dari dua perspektif yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum telah mengakses sebagian besar amanat UN-CRC akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak. Selanjutnya salah satu peran penting dari pengadilan adalah memerintahkan untuk memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dari psikolog atau psikiater dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak anak.
MODEL KEPUTUSAN MEMILIH PRODUK BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK, PROMOSI DAN KOMITMEN RELIGIUS DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH PRODUK TABUNGAN DI BANK SUMUT SYARIAH Muhammad Zuardi; Nurhayati Nurhayati; Muslim Marpaung
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.571

Abstract

Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Syariah semakin kompleks, karena tidak hanya berupaya menarik dana dari masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam namun juga bersaing dengan beberapa bank syariah yang terus melakukan ekspansi. Dana pihak ketiga dari produk tabungan di Bank Sumut Syariah lebih rendah dibanding dari produk Deposito dan Giro. Keputusan memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, dalam penelitian ini dibatasi pada faktor atribut produk, promosi dan komitmen religius. Jika keputusan memilih produk tabungan meningkat hal ini mengindikasikan meningkatnya loyalitas nasabah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor atribut produk, promosi dan komitmen religious terhadap keputuasn memilih, serta bagaimana pengaruh keputusan memilih terhadap loyalitas nasabah. Teknik Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan alat analisis data adalah Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Atribut Produk Tabungan terhadap Keputusan Memilih produk tabungan di Bank Sumut Syariah. Terdapat pengaruh Keputusan Memilih terhadap Loyalitas Nasabah. Terdapat pengaruh yang signifikan Komitmen Religius terhadap Keputusan Memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Promosi terhadap Keputusan Nasabah Memilih produk Tabungan Bank Sumut Syariah.
PEMAKNAAN HALAL ANTARA SIMBOL DAN BENTUK IMPLEMENTASI KEAGAMAAN OLEH PEMILIK UMKM PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 Nikmatul Masruroh
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.572

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama; mengeksplorasi secara tuntas pemahaman pemilik UMKM dalam memaknai “halalan thayyibah” pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses produksi produk makanan dan jual beli makanan. Kedua, menggambarkan mengenai kesiapan yang dimiliki pemilik UMKM dalam melakukan sertifikasi halal produk-produk yang diperjualbelikan, khususnya produk makanan. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi dan jenis sosiologi agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth interview kepada beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Jember, baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal. Model analisis yang digunakan yaitu, analisis Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama para pemilik UMKM memahami halal masih sebatas epistemologis, belum masuk pada wilayah ontologi maupun aksiologi. Halal masih dipahami sebatas, menggugurkan kewajiban dalam melakukan usaha sesuai dengan anjuran agama dan pemerintah. Ada sisi ketakutan, ketika ada ancaman sanksi bagi yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kedua, UMKM dengan skala kecil dan mikro belum memiliki kesiapan manajemen dalam melakukan sertifikasi halal, sebab produksi yang dilakukan masih sederhana serta terkadang belum memenuhi kriteria, khususnya jika menngikuti sertifikasi halal yang model regular Namun, ada sebagian yang sudah siap melakukan sertifikasi halal dengan model self declare.
ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM SETORAN AWAL DANA HAJI DI INDONESIA Ma’rifah Yuliani
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.573

Abstract

Sejak dikelolanya dana haji oleh BPKH tahun 2017 menimbulkan polemik di masyarakat, karena saat calon jamaah haji menyetorkan dana awal haji untuk mendapatkan nomor porsi haji, calon jamaah diminta untuk menyetujui persyaratan bahwa dana haji yang disetorkan disetujui untuk dikelola oleh BPKH menggunakan akad wakalah. Sebenarnya bagaimanakah pandangan maqashid syariah terhadap kedudukan akad wakalah dalam setoran awal dana haji dalam hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat desktiptif analitis. Berdasarkan sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jemaah haji agar dapat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena tanpa akad wakalah, setoran dana calon jemaah haji tidak dapat dikelola BPKH, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (lebih besar mashlahat dibandingkan mudharat-nya).
THE PATTERNS OF APPLYING LEGAL THEORY IN THESIS WRITING OF STUDENTS OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE FACULTY OF SYARI’AH AND LAW AT UIN SUMATERA UTARA Ibnu Radwan Siddik Turnip; Sukiati Sukiati; Irwan Irwan
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.574

Abstract

This study aims to see the pattern of application of legal theory in thesis writing of students of the Islamic Family Law Study Program (HKI) in the Faculty of Shari’ah and Law at UIN Sumatra Utara, to analyze the factors that influence the polarization of the application of legal theory in student thesis writing, and to explain solutions in overcoming uniformity and unpreparedness of students in using the theoretical framework and legal theory in writing a thesis. This research is qualitative research using content analysis. Data collection techniques were carried out using documentation methods, Focus Group Discussions (FGD), and interviews. The results indicate that there are six polarizations in the application of legal theory to a student thesis. First, the thesis does not use a theoretical framework that contains legal theories. Second, the thesis uses a theoretical framework but does not contain legal theories. Third, the thesis uses the theoretical framework and explains the legal theories that will be used as its analysis tool, but does not use it on analysis. Fourth, the thesis uses a theoretical framework and explains the legal theory in it, but the legal theory used as an analysis is different from the legal theory in the theoretical framework. Fifth, the thesis does not use legal theory in the theoretical framework, but the analysis uses legal theory. Sixth, a thesis that uses the theoretical framework and legal theory used in the theoretical framework then applies the legal theory in analyzing the results of his research. Factors that influence the polarization of the application of legal theory in student thesis writing are; factors of teaching materials and teaching lecturers, factors of supervisors, and factors of student seriousness. The proposed solutions in overcoming the non-uniformity and unpreparedness of students in using the theoretical framework and legal theory in thesis writing include; it is necessary to involve the Faculty and Study Program to take policies, uniformity of learning materials for Research Methodology courses, the role of the thesis supervisor and the role of students.
MANAJEMEN PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH Widyarini Widyarini; Irhamna Utamy
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.575

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan akad Murabahah dan Wakalahpada pembiayaan Murabahah yang banyak dilakukan oleh BPRS. Penelitian bertujuanuntuk mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan Murabahah bil Wakalah, terutama dari sudut kesesuaian dengan fiqih. Obyek penelitian adalah dua BPRS yang berlokasi di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua BPRS belummelaksanakan pembiayaan Murabahah yang sesuai dengan kaidah Fikih. Akad Wakalahdan Pembiayaan Murabahah dilakukan pada waktu yang sama, sehingga BPRS melakukanpenjualan sebelum barang menjadi miliknya. Praktik ini memberikan kesan bahwa tidakada perbedaan antara kredit di BPR konvensional dengan pembiayaan Murabahah BPRS.Adanya jaminan atas pembiayaan Murabahah menunjukkan adanya pelanggaran terhadapFatwa MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Murabahahpada kedua BPRS tersebut telah melanggar prinsip syariah sehingga fasid dan batal. KeduaBPRS disarankan untuk menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bitamlik sebagai penggantiakad Murabahah, bila keadaannya seperti kasus yang diteliti.
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Taufiqur Rahman; Alan Su'ud Ma'adi
istinbath Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v22i1.481

Abstract

The focus of this research is to examine the utilization of zakat in controlling the covid-19 pandemic which is analyzed through the maqashid sharia approach in BAZNAS and LAZISMU Pamekasan Regency.This research includes field research that uses qualitative methods with qualitative descriptive research properties. The method of data collection using interviews, observation and documentation. Then the primary and secondary data obtained were analyzed using qualitative data analysis with three processes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.The results of this study that the utilization of zakat in the Amil Zakat Agency (Baznas) and Lazismu Kab. Pamekasan plays a role in controlling the Covid-19 pandemic in Pamekasan Regency by distributing it to three sectors: First, Health, Second, Economy, Third, Education in the form of consumptive and productive. Then the role of its utilization has been in accordance with the objectives of the stipulation of zakat in the aspects of worship and the economy that reaches maqashid sharia.
THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM IN THE MSMES SECTOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY (CASE STUDY OF POSBLOC MEDAN CITY) Zalika Fauja; Muhammad Lathief Ilhamy Nasution; Budi Dharma
istinbath Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v22i1.580

Abstract

The development of the digital economy presents new, increasingly diverse financial service products. One of them is non-cash payments or cashless payments, which are the latest innovations and are increasingly prevalent in buying and selling payments to MSMEs. This study aims to find out how the Cashless system is implemented in the MSME sector in the city of Medan, then to find out how the Islamic economic perspective is in implementing the Cashless payment system. This study uses a qualitative research method with data collection techniques, namely by observation, interviews, documentation on the UMKM posbloc in Medan city as well as a study of the literature to be analyzed with the author's observations to answer the formulation of the problem on this problem. The results of this study show that the Cashless system used by the Medan city posbloc is in several ways, namely debit cards, credit cards or by scanning the QRIS code (Quick Response Code Indonesian Standard). APMK (Payment using a card) or with a QRIS scan which has been promoted by Bank Indonesia provides convenience in making transactions with a cashless system without cash more efficiently and effectively. According to the Islamic economic perspective, QRIS is permissible because there is no usury in buying and selling payments to MSMEs. However, there are still a number of obstacles in the implementation of the cashless posbloc payment system in Medan city, one of which is the internet which is not stable enough, and the lack of outreach.