cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 10   11   12   13   14 
AKSI UNJUK RASA BELA ISLAM DI INDONESIA PADA KASUS AHOK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Ryan Arief Rahman; Amir Sahidin; Inayah Nazahah
istinbath Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v20i2.391

Abstract

Aksi unjuk rasa adalah berkumpulnya sekelompok orang di sebuah tempat atau jalan guna menyuarakan pendapat, hujjah dan tuntutan yang mereka harapkan realisasinya. Ia merupakan perkara yang masih menyimpan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini berimplikasi pada perbedaan pendapat dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada boleh atau tidaknya aksi unjuk rasa. Sehingga masyarakat menjadi dilema ketika dihadapkan pada pelaksanaan aksi tersebut. Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan sebuah praktek analisis hukum berbasis maqashid al-syari’ah guna mencapai pemahaman hukum yang utuh. Penelitian ini menggunkan jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya pada kasus ahok adalah boleh. Bahkan hukum tersebut dapat berubah menjadi fardhu kifayah guna menjaga eksistensi hifdzu al-din. Yaitu sebagai bentuk amar makruf nahi munkar dan wasilah menegakkan agama. Ia bukan bidah karena termasuk dalam kategori maslahah mursalah. Ia juga bukan pemberontakan karena ia adalah ajang menyuarakan aspirasi.
PROFIT MANAGEMENT ANALYSIS OF THE CONSUMER GOODS INDUSTRY IN INDONESIA: SHARIA VERSUS NON-SHARIA SHARE Titin Agustin Nengsih; Mellya Embun Baining; Muhammad Riyadi Dwi Atmojo
istinbath Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v20i2.392

Abstract

Profit management is carried out by the company to achieve the manager’s motivation to achieve profit targets which are applied in managing financial statements. Many factors can affect profit management. This study aims to determine the factors that influence profit management in the consumer goods industry sector, at sharia and non-sharia. This data uses the financial reports and the annual reports of manufacturing companies at IDX (Indonesian Stock Exchange) in 2016-2019 with 19 sharia companies and 10 non-sharia companies. This study uses the Multiple Linear Regression analysis on the panel data with dependent variables: tax planning, current tax expense, profitability, audit committee, company size, managerial ownership, and leverage. The results of this study show all the variables both in sharia and non-sharia manufacturing companies in the consumer goods industry in the 2016-2019 influence together with the profit management. The coefficient of determination for these models is 72% at sharia shares and 51% at non-sharia shares. According to the t-test, it shows that tax planning, current tax expense, and managerial ownership influence profit management in sharia shares and only the company size influences profit management in non-sharia shares at manufacturing companies in the consumer goods industry in Indonesia at 2016-2019.
CONCEPTUAL ANALYSIS OF MAQÃSHID SYARI’AH ABDUL ATHÎ AND THE IMPLICATIONS IN RESPONDING TO THE SOCIAL PHENOMENON OF TA’ARRUF ONLINE Udin Supriadi,; Wawan Hermawan; Risris Hari Nugraha; Mohammad Rindu Fajar Islamy
istinbath Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v20i2.393

Abstract

The purpose of this study is to explore the conceptual Maqãshid Syari’ah developed by an Egyptian fiqh expert Muhammad Abdul Athî Muhammad Ali, and its implications in reconstructing fiqh as an effort to respond to the symptoms of new social phenomena in today’s society. Recently, there have been many community social activities labeled as Islam, but at the practical level, they are indicated to be contrary to the principles of Islamic teachings. One of these phenomena is Ta’arruf online, where Ta’arruf has become a new lifestyle for some Muslims, especially those who have just made the hijrah process. However, this phenomenon is alleged to be another method to get a partner to marry quickly, which the Ikhwan (male) uses to trick the Akhwat (women) who vent their lust or lust. The theory developed by Abdul Athî, a senior scholar at Al-Azhar University in Egypt, attempts to reconstruct the thinking paradigm of the millennial generation in viewing online ta’arruf as a symptom of a social phenomenon. The limited understanding of the millennial generation towards religion sometimes triggers and gives birth to new problems. Through a library study of his main work entitled Al-Maqãshid Al-Syar’iyyah wa Atsãruhã fî Al-Fiqh Al-Islãmî and several other works as well as data analysis by Miles and Huberman, the results show thatIn the perspective of Al-Athi’s maqãshid Sharia, producing a fiqh law today must be built with the principle of prudence, supported by an in-depth study of the condition of society, so that a clear fiqh rule is born that can solve solutions, not problems.
AKOMODASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBUDAYAAN LOKAL (Studi terhadap Masyarakat Muslim Padangsidimpuan) Sumper Mulia Harahap
istinbath Vol 15 No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membuktikan agama dan budaya lokal Batak Angkola bersinergi dalam kehidupan masyarakat muslim Padangsidimpuan. Hubungan kompromistis antara agama dan budaya menjadikan tradisi sebagai sarana pengembangan agama, sehingga banyak ajaran Islam ditemukan dalam tradisi Batak Angkola. Keterbukaan Agama dan budaya menciptakan pola integrasi yang bersifat harmonis dan dinamis. Integrasi hukum Islam terhadap budaya menyatu dalam kehidupan masyarakat Padangsidimpuan sesuai dengan falsafah “hombar adat dohot ibadat”. Falsafah ini sebagai bukti bahwa tradisi lokal Batak Angkola mengandung prinsif keislaman, seperti tradisi martolong. Pola integrasi Islam dengan budaya Batak Angkola merupakan konsekwensi dari metode akulturasi yang pada dasarnya lebih bersifat simbolik. Ada pun pola pemahaman terbatas pada akidah, akhlak, hukum dan ibadah yakni; fikih dan tarekat. Sumber utama penelitian ini adalah data dari tindakan masyarakat yang merupakan manifestasi agama dan budaya, kemudian ditambah dengan pendekatan antropologi.
FATWA EKONOMI DSN-MUI DALAM SISTEM SOSIAL EKONOMI INDONESIA (Analisis Maqashid Shariah Pendekatan Sistem) Ihsan Rois; Muh. Salahuddin
istinbath Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang fatwa ekonomi DSN-MUI dengan realitas sistem yang meliputi hadirnya fatwa. Maqâshid al-Syarîah pendekatan sistem digunakan sebagai alat analisis keterhubungan fatwa dengan realitas perkembangan ekonomi dan sistem keuangan dalam Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan yang menjadi objek kajian utama adalah fatwa ekonomi DSN-MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ekonomi DSN-MUI berinteraksi dengan realitas perkembangan ekonomi masyarakat dan terkoneksi dengan realitas sistem yang meliputinya. Metode yang diutamakan adalah istishlâhi dengan mengutamakan utility (maslahat) sebagai orientasi (tujuan/maqâshid) aktivitas fatwa.
MODERASI MAQASHIDI SEBAGAI MODEL KONTRA NARASI EKSTREMISME BERAGAMA Muhammad Harfin Zuhdi
istinbath Vol 19 No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskursus moderasi beragama menjadi isu sentral yang banyak mendapat perhatian publik ketika munculnya pandangan pemahaman keagamaan ekstrem dari sebagian kelompok dalam mengartikulasikan praktek keberagamaan, sehingga kadang memicu aksi-aksi intoleran dan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekstremisme beragama seringkali disebabkan oleh pola pikir ekstrem (tatharruf) dalam memahami teks-teks keagamaan secara rigid, tekstual dan skripturalis, tanpa mempertimbangkan dinamika historis, konteks sosial, aspek mashlahah dan maqashid dalam beragama. Munculnya fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme dan terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik. Salah satunya adalah pada aspek pemahaman terhadap ajaran fundamental ajaran agama yang bersifat literal-skriptural, rigid dan cenderung mengarah pada klaim kebenaran. Ciri utama ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin keagamaan, jihad misalnya, yang cenderung bersifat rigit dan literalis. Disinilah signifikansinya Moderasi maqashidi yang mana interpretasinya berangkat dari pengkajian secara mendalam tentang makna berbagai lafaz teks nash, menemukan hakikat tujuan hukum (Maqasid alSyari’ah), interpretasi teks-teks syari’ah, dan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil nash, sehingga moderasi maqashidi ini bisa dijadikan sebagai model kontra ekstremisme beragama.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Budi Abdullah; Ansari Ansari; Asmuni Asmuni
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.483

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding, mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan MK tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang pasal Pasal 55 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya yang sempat menimbulkan kegaduhan hukum (legal disorder). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif - yuridis empiris. Menggali asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta melihat norma hukum yang terjadi dalam masyarkat, kemudian menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum positif. Melihat bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah diadili oleh lembag Peradilan Umum. Ada dua point penting yang ditemukan dalam penelitian. Pertama, Peristiwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh lembaga Peradilan Umum. Padahal Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Kedua Putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa ekonomi syariah tidak mempertimbangkan dogma hukum. Padahal Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Putusan Hakim adalah merupakan hukum, semestinya memberikan manfaat dan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya menimbulkan keprihatinan hukum. Putusan MK telah mengembalikan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada Undang Undang Nomor. 3 tahun 2006. Tujuannya adalah mempertegas ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU ini yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah, dapat berjalan dengan semestinya menurut hukum.
GRANT SULTAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA MEDAN (PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM) Tetty Marlina Tarigan; Pagar Hasibuan; Zulham Zulham
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.484

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kompratif antara hukum nasional dengan hukum Islam yang membahas tentang grant sultan sebagai bukti kepemilikan tanah di Kota Medan. Hasil penelitian ini adalah kedudukan grant sultan sebagai bukti kepemilikan menurut hukum nasioanal bahwa sertifikat grant sultan sebagai alas hak kepemilikan bukan sebagai alat bukti kepemilikan. Sedangkan dalam hukum Islam: bahwa sertifikat grant sultan sebagai bukti kepemilikan. Grant sultan sebagai bukti pemberian tanah melalui cara al-iqtha’ (pemberian), negara memberikan kepada rakyat mejadi sebab timbulnya hak kepemilikan, maka sertifikat grant sultan yang diberikan oleh pihak Kesultanan Melayu sebagai pemerintah pada saat sebelum kemerdekaan secara hukum Islam merupakan tindakan yang sah. Rekomendasi; agar tidak terjadi pertentangan antar hukum nasional dan hukum Islam, kepada Pemerintahan agar tidak melakukan penerbitan SHM oleh pemerintah diatas tanah yang orang lain yang dianggap memiliki grant sultan, sepanjang belum dilakukannya pendataan atas asal-usul dan keaslian grant sultan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA Abdullah Abdullah; Nawir Yuslem; Hafsah Hafsah
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.485

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kekerasan seksual menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian di kabupaten Aceh Utara dengan melihat subtansi dua aturan (Undang-undang dan qanun) dan mewawancarai mendalam dengan kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah syari’ah dan P2TP2A dan tokoh masyarakat. Salah satu argumen dalam studi ini adalah Undang-undang dan qanun memberi jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian korban dalam proses peradilan dan jaminan lainnya berupa kesehatan, ekonomi dan sosial serta memberatkan sanksi hukuman terhadap pelaku. Namun kedua aturan tersebut tidak mengatur teknis pelayanan secara kongkrit sehingga banyak hak-hak korban yang terabaikan bahkan selama mahkamah syariah diberi kewenangan kompensasi absolut terhadap pidana kekerasan seksual maka subtansi sanksi hukuman dalam Undang-undang dan qanun Perlindungan anak dinyatakan tidak berlaku yang berlaku adalah aturan jarīmah dalam qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian di Aceh khususnya Aceh utara terjadi kompetisi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dimana predator anak melalui pengacara memohon diadili di Mahkamah syariah karena sanksi hukuman lebih ringan dibandingkan dengan sanksi hukuman di pengadilan negeri. Akibatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dan sulit untuk dihapuskan.
KONSEP DAN METODE PENYELESAIAN KEWARISAN ANTARA KAKEK DENGAN SAUDARA MENURUT SYEKH ALI ASH SHOBUNI Sumper Mulia Harahap; Martua Nasution; Raja Ritonga
istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.486

Abstract

Pembahasan kewarisan antara kakek dengan saudara merupakan masalah khilafiah di kalangan ulama fiqh. Pada fiqh mawaris, kedudukan ayah sangat urgen dan dapat menghalangi hak waris semua jenis saudara. Sehingga ungkapan ayah yang disematkan kepada kakek akan mempengaruhi bagian para saudara. Jenis penelitian ini adalah library research dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan menjelaskan bahwa kedudukan kakek dan saudara adalah dua hal yang sama kepada pewaris. Karena keduanya terhubung kepada pewaris melalui jalur ayah. Kakek sebagi asal dari ayah dan saudara sebagai furu’nya. Sehingga di antara keduanya harus dilakukan penyelesaian khusus dan perhitungan khusus sesuai dengan porsi masing-masing. Konsep muqosamah, bagian 1/3 dan 1/6 menjadi jawaban atas metode perhitungan bagian antara kakek dengan saudara.

Page 12 of 22 | Total Record : 216

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): December Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue