Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

ijhi
Website

Published by Universitas Islam Negeri Mataram

ISSN : 18296505 EISSN : 26549042 DOI : -

Core Subject : Religion, Economy, Social,

Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.

Arjuna Subject : -

Articles 203 Documents

2 3 4 5 6

RESPON TUAN GURU DI LOMBOK BARAT TERHADAP HUKUM BERISTIDLAL DENGAN KISAH ISRAILIYAT DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR’AN Usman Usman; Lubna Lubna
istinbath Vol. 17 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: Israiliyyat is a story originating from the Ahl al-Kitab literature sourced from Jews and Christians. In the Qur'an there are many stories of the Prophets and ancient people, but the mention of the story is only globally, and raises some further questions. The stories of israiliyyat are included in the interpretation of the Qur'an. This article aims to elaborate on the views of the Tuan Guru in West Lombok relating to the legal usage of the Israiliyat story in interpreting the Qur'an. This article is the result of field research with a qualitative approach using interviews, observation, triangulation, inductive and deductive methods as well as data analysis. This study succeeded in classifying two views of Tuan Guru, namely groups that are pro and contra. First, the group that accepts carefully with the reason for the existence of a series of way to accept the Isra'ilyyat story is not validated among the ulama. Secondly, the group that refused firmly the application of the story of Israel 'ilyyat. The response of Tuan Guru West Lombok to the pros and cons of using the Isra'iliyyat story is a natural thing considering the various factors and backgrounds that surround it. Abstrak: Israiliyat merupakan kisah yang bersumber dari literatur Ahl al-Kitab yang bersumber dari orang Yahudi dan Nashrani. Dalam al-Qur’an terdapat banyak kisah para Nabi dan umat terdahulu, namun penyebutan kisah tersebut hanya secara global, dan menimbulkan pertanyaan bagi sahabat, sehingga sebagian mereka menanyakan kepada Ahl al-Kitab.Dari sinilah kisah-kisah israiliyyat masuk dalam penafsiran al-Qur’an.Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi pandangan para Tuan Guru di Lombok Barat berkaitan dengan hukum beristidlal menggunakan kisah Israiliyat dalam menafsirkan al-Qur’an.Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, triangulasi, induktif dan deduktif sekaligus dalam analisis data.Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan dua pandangan Tuan Guru, yaitu kelompok yang pro dan yang kontra. Pertama, kelompok yang menerima dengan penuh kehati-hatian dengan alasan adanya rentetan sanad atau jalan diterimanya kisah Isra’iliyyat itu tidak dipertentangkan kesahihannya di kalangan para ulama.Kedua, kelompok yang menolak dengan tegas beristidlal menggunakan kisah isra’iliyyat.Respon Tuan Guru Lombok Barat terhadap pro-kontra penggunaan kisah Isra’iliyyat adalah hal yang wajar mengingat berbagai faktor dan latar belakang yang melingkupinya.

FIKIH KALENDER HIJRIAH UNIFIKATIF Tasnim Rahman Fitra
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: The idea of ??a Hijri’s unification calendar emerges in response to the lack of uniformity of the Hijri concept of calendar which affects the difference of beginning of the month, especially with regard to worship. Therefore, it needs an in-depth study of the Unificative Hijriah Calendar from the point of view of jurisprudence (fikih), namely the study of the use of reckoning (hisab), the understanding of matlak and the beginning of the day which are all dominated by differences in the understanding of the sharia foundation in al-Qur`an and Hadith. The method used is an inventory of related fiqh concepts, then conduct an in-depth analysis and conclude from the results of the analysis. As a result, the determination of the beginning of the month in worship should refer to the revelation or hadith of the Prophet Muhammad SAW that the Islamic concept of starting a new moon is due to the existence of a new moon (hilal). The solution for unification in worship should be left to the authority of each Muslim country. As for non-worship can be applied, but to minimize the problem, unification of this calendar must be started first in the local context. Abstrak: Pemikiran mengenai kalender Hijriah unifikatif muncul sebagai respons atas ketidakseragaman konsep kalender Hijriah umat Islam yang berdampak pada perbedaan memulai awal bulan, khususnya berkaitan dengan ibadah. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian mendalam tentang Kalender Hijriah Unifikatif ini dari sudut pandang fikih, yaitu kajian mengenai penggunaan hisab, pemahaman tentang matlak dan permulaan hari yang keseluruhannya didominasi oleh perbedaan dalam pemahaman terhadap landasan syar’i berupa al-Qur`an dan hadis. Metodenya dengan cara menginventarisir konsep-konsep fikih berkaitan, kemudian melakukan analisis mendalam dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Hasilnya, penetapan awal bulan dalam hal ibadah haruslah merujuk kepada wahyu ataupun hadis Rasul saw. bahwa konsep Islam dalam memulai bulan baru adalah disebabkan oleh keberadaan hilal. Solusi untuk penyatuan dalam hal ibadah memang mesti diserahakan kepada otoritas masing-masing negara muslim. Adapun terkait dengan non ibadah bisa diterapkan, namun untuk meminimalisir permasalahan, unifikasi kalender ini harus dimulai terlebih dahulu dalam kontes lokal.

RELEVANSI EFISTEMOLOGI MASLAHAH NAJAMUDDIN AT-TUFI DALAM ISTINBATH HUKUM ANAK SEBAGAI MAHKUM ALAIH Zaenudin Mansyur
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: This paper investigates the relevance of epistemological principles of maslahah initiated by at-Thufi in determining children as mahkum alaih particularly in contemporary muamalah transactions. At-Thufi is consistent with his principle of prioritizing maslahah instead of nash or ijma’ with no beneficial factors since maslahah and mafsadah cases in legal matter can be determined by independents or authorities and Ijma’ cannot become justifying tool for reasoning. His unique statement is extremely relevant to the children’s status as mahkum alaih in contemporary muamalah transactions, namely transaction is within muamalah boundary therefore it is legitimate for under age children to undertake transactions due to their reasoning. Moreover, the purposes or benefits intended are the education to maturate children to carry out transactions and to provide facilitation to do so without leaving the home which are relevant to maslahah initiated by at-Thufi. Furthermore, the relevance of at-Thufi’s thought is not limited to that reasoning authority is prioritized instead of nash` dan ijma`, for instance, child’s reasoning ability is of more importance than waiting for the age of 17 and 18. Similarly, online transactions that are inevitable trends or habits for children in the contemporary age are extremely relevant to at-Thufi’s view that benefits founded by reasoning only work within the boundary of customary traditions. Abstrak: Makalah ini mengakji tentang relevansi prinsip efistemologi maslahah yang digagas at-Thufi dalam penetapan anak sebagai mahkum alaih terutama dalam transaksi muamalah kontemporer. At-Thufi tetap dalam pendiriannya memenangkan maslahah daripada nash atau ijma`yang tidak ada unsur kemaslahatan di dalamnya karena perkara maslahah dan mafsadah dalam soal hukum dapat ditentukan oleh independen atau otoritas akal. Nash dan ijma` tidak bisa menjadi alat konfirmasi terhadap akal. Statemennya yang unik ini sangat relevan dengan status anak yang dijadikan sebagai mahkum alaih dalam transaksi muamalah kontemporer, yaitu transaksi merupakan wilayah muamalah maka anak yang dibawah umur sah-sah saja melakukan transaksi karena kemampuan akal yang dimilikinya. Apalagi tujuan atau kemaslahatan yang dihajatkan adalah edukasi dalam mendewasakan anak untuk melakukan transaksi serta memberikan keringan dalam melakukannya tanpa harus keluar rumah tentu sangat relevan dengan maslahah yang digagas at-Thufi, yaitu menetapkan tujuan lebih penting daripada sarana dalam istinbath hukum. Selanjutnya relevansi pemikiran at-Thufi ini tidak terhenti ketika menyatakan otoritas akal lebih dimenangkan daripada nash` dan ijma`, misalnya kemampuan akal anak lebih penting daripada menunggu usia sampai 17 dan 18 tahun. Begitu juga dalam aktivitas transaksi one line merupakan trend atau kebiasaan yang tidak bisa dihindari oleh anak zaman kontemporer tentu sangat relevan dengan pandangan at-Thufi bahwa kemaslahatan yang diprakarsai oleh akal hanya berlaku dalam wilayah adat kebiasaan.

WOMEN RIGHTS ON REPRODUCTION IN QUR'ANIC PERSPECTIVES Erwati Aziz Nashruddin Baidan Masnun tahir
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: There is an assumption that Islam is a barrier to equality between men and women. This happens partly due to errors in understanding and interpreting the Qur'an and Sunna because the subjectivity of the exegete is too dominant. Therefore, it is necessary to reinterpret the verses that are thought to inhibit equality objectively, rationally and argumentatively so that a correct and accurate interpretation is obtained.The study was conducted using the Mawdhu'i interpretation method, starting from the collection of verses relating to women's reproduction, then classified, interpreted and reviewed using the methods that are standard and standard. The results of the study show that the Qur'an is very concerned about women's reproductive rights such as menstruation which causes women to be marginalized because they interpret the word ??? with "dirty" even though the Qur'an generally does not confirm that meaning but means "sick". This is very logical because women do indeed experience pain and other disorders during menstruation. The Qur'an gives special privileges to women who are menstruating and childbirth such as dispensation not to pray, delay fasting and so on. Thus the accusation that the Qur'an does not pay attention to this matter seems not supported by valid facts and fundamental and strong arguments Abstrak: Muncul sebuah asumsi bahwa Islam merupakan sebuah penghalang bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi sebagiannya akibat kesalahan dalam memahami dan menafsirkan Qur’an dan Sunnah disebabkan oleh subjektivtitas penafsir yang terlalu dominan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang dianggap menghambat kesetaraan secara objektif, rasional, dan argumentatif sehingga penafsiran yang benar dan akurat dapat dicapai. Kajian ini dilakukan menggunakan metode tafsir maudhu’i yang dimulai dengan mengumpulkan ayat-ayat Qur’an yang berkaitan dengan reproduksi perempuan yang kemudian diklasifikasikan, ditafsirkan, serta diulas menggunakan metode standar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Qur’an sangat memperhatikan hak reproduksi perempuan seperti perihal menstruasi yang mengakibatkan perempuan termarginalisasi karena kata ??? ditafsirkan sebagai “sesuatu yang kotor” meskipun secara umum Qur’an tidak membenarkan makna tersebut namun cenderung mengindikasikan makna “penyakit”. Hal ini sangat logis mengingat perempuan benar-benar mengalami rasa sakit dan kelainan selama masa menstruasi. Qur’an memberikan hak khusus bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi dan baru melahirkan berupa dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah shalat, menunda puasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Qur’an tidak memberikan perhatian terhadap permasalahan ini tampaknya tidak didukung oleh fakta yang valid serta argumen yang kuat dan mendasar.

SINERGI FINTECH DENGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM Andi Fariana Ahmad Syafii
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: The digital era that cannot be stifled by its development has a negative and positive impact on humans in all dimensions of life. However, this important development should be used as an opportunity and challenge to provide benefits and convenience.Similarly in the financial industry, where the development of information technology has penetrated and entered all financial sectors, including the banking industry. Islamic banking that carries Islamic values must also participate and utilize this phenomenon and collaborate with Fintech (Financial Technology) for the purpose of benefit, and this is very possible to be done while upholding the values of sharia. For this reason, regulation is indispensable so that collaboration that is carried out will result in comfort, tranquility and most importantly, emphasizes that compulsory avoidance from transactions that are Ribawi, Gharar, Maysir, Tadlis, Risywah and Israf and transactions on objects that are haram or immoral. OJK as a regulator and supervisor in the financial industry has issued regulations relating to this matter, and supported by the DSN-MUI Fatwa, while it is considered currently as adequate, other legal products are needed to anticipate the development and utilization of IT in the Islamic finance industry, especially Islamic Banking in the future. Abstrak: Era digital yang tidak bisa dibendung perkembangannya memberikan dampak negatif dan positif bagi manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Namun, perkembangan yang niscaya adanya ini selayaknya dijadikan peluang dan tantangan untuk memberikan keuntungan dan kemudahan. Demikian pula dalam industri keuangan dimana perkembangan teknologi infomasi merambah dan masuk kesemua sektor keuangan termasuk juga industri perbankan. Perbankan syariah yang mengusung nilai-nilai syariah juga harus ikut dan memanfaatkan fenomena ini serta berkolaborasi dengan fintech (financial technologi) untuk tujuan kemaslahatan, dan hal ini sangat mungkin dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Untuk itu regulasi sangat diperlukan agar kolaborasi yang dilakukan melahirkan kenyamanan, ketenangan serta yang paling utama tetap menekankan bahwa wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf dan transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. OJK sebagai regulator dan pengawas dalam industri keuangan telah mengeluarkan Peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan didukung dengan Fatwa DSN-MUI maka sementara dirasa cukup memadai namun kedepan diperlukan produk-produk hukum lain untuk mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan IT dalam industri keuangan syariah khususnya Perbankan Syariah.

PEMBACAAN ULANG TERHADAP WADHRIBUHUNNA DALAM SURAT AL-NISA’ AYAT 34 Syarial Dedi
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: The classical scholars interpret wadhribuhunna (al-Nisa': 34) by hitting the wife as the last alternative after giving advice and separating the bed. Civilized blows are not barbaric by paying attention to the way and object of the blow. The modern muslim intellectuals criticize it from various perspectives; human rights, gender, equality between husband and wife in the household, psychology, and so on. Still they did not dare to move the meaning of wadhribuhunna from hitting. This research puts it down by threatening, scaring and not beating or scolding him. This meaning does not come out of the meaning of the dharaba language, and this meaning is also supported by the text and hikmah al-tasyri. This study is in the form of literature with content analysis method Abstrak: Ulama klasik mengartikan wadhribuhunna (al-Nisa’: 34)dengan memukul isteri sebagai alternatif terakhir setelah memberikan nasihat dan pisah ranjang. Pukulan beradab bukan biadab dengan memperhatikan cara dan obyek pukulan. Para intelektual muslim modern mengkritisi itu dari berbagai sudut pandang; hak azasi manusia, gender, kesetaraan suami-isteri dalam rumah tangga, psikologi, dan sebagainya. Tetap saja mereka tidak berani memindahkan makna wadhribuhunna dari memukul.Penelitian ini mena’wilkan wadhribuhunna dengan mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul atau memarahinya. Makna ini tidaklah keluar dari makna bahasa dharaba,dan makna ini juga didukung oleh nash serta hikmah al-tasyri’. Kajian ini berbentuk kepustakaan dengan metode content analysis (penalaran isi).

Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok Agus Khazin Fauzi Yuli Astini Shinta Eka Kartika
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: This paper aims to obtain an overview of the extent of the role of the existence of Islamic financial institutions and hotels in increasing the potential of halal tourism on the island of Lombok. This study uses qualitative methods by conducting interviews with managers of Islamic financial institutions and hotel managers in Mataram City. The results showed that the role of Islamic financial institutions so far can be seen from the financing provided to the tourism industry, the provision of products for tourism actors and participation in events held by the Dinas Pariwisata in the form of sponsorship. The role of the hotel in enhancing halal tourism potential is carried out in the form of providing accommodation in accordance with sharia standards that cover aspects of products, services and management. In the event that the sharia standards have not been met, the accommodation must at least contain the availability of facilities that are suitable for purification, facilities that make it easy to worship, halal food and drinks. The hotel also contributes to promoting branding Lombok as a world halal tour to local and foreign tourists. Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana peran lembaga keuangan syariah dan hotel dalam meningkatkan potensi wisata halal yang ada di Pulau Lombok. Data digali secara kualitatif melalui wawancara dengan pengelola lembaga keuangan syariah maupun pengelola hotel yang ada di Kota Mataram. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah sejauh ini dapat dilihat dari pembiayaan yang diberikan kepada industri pariwisata, penyediaan produk bagi pelaku wisata maupun keikutsertaan dalam event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dalam bentuk sponsorship. Peran Hotel dalam meningkatkan potensi wisata halal dilakukan dalam bentuk penyediaan akomodasi yang sesuai dengan standar syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan maupun pengelolaannya. Dalam hal standar syariah belum terpenuhi, akomodasi paling sedikit memuat ketersediaan fasilitas yang layak untuk bersuci, fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, makanan dan minuman yang halal. Hotel juga ikut andil mempromosikan branding Lombok sebagai wisata halal dunia kepada para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Ahmatnijar: URGENSI PEMBAHARUAN DALAM IJTIHAD FIQH: TELAAH HISTORIS DAN MODEL IJTIHAD KONTEMPORER A Ahmat nijar
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: The Prophet Muhammad SAW has already started the ijtihadpertice which is inspiring and do the regeneration to friend of the prophet. Ijtihad as an Islamic law developmend mover machine goes with full of dynamics and always needs touch of renewal. Ijtihad fiqh renewal deals with a great struggle to rebuild arrange, recover the directions, mind set, or religious practice which involve real directing all obilities (bazl al-wus’i) to get practical syar’i through istinbath in facing contemporary dynamic challenge. This renewal must a futuristic ijtihad fiqh proces, not turn to a past process through qiraat al-mukarrah and it is expected can decorate the reportoine of old civilizations. Istinbath method which was applied was by combining nash text, sarwah fiqhiyah, , and ICT sistematically to bear an actual, futuristic, inspiring, and humanist fiqh fardli or fiqh taqdiry

Ija Sunatana&Dede Kania: SISTEM HUKUM GANTI RUGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI BAHAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Ija Suntana Dede Kania
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: This research reveals that the settlement of criminal cases in Indonesia is at present constructed through criminal justice system organized by the government. The system places abuse of criminal law as an abuse of state concerns, not as a violation to individuals. The formulation and meaning of criminal acts are not viewed as acts of personally and concretely violating the victim’s law concern, but they are seen as the abuse of state norms. Meanwhile, from the model of criminal case settlement in Islamic criminal law, it is found that the arrangement differs from the Indonesian current state of the art. The flow of formal Islamic criminal law provides an opportunity for the victim to prosecute, even to determine the compensation amount. Academically, the formulation of Islamic criminal law possesses a potential of being a reforming model for the setllement of criminal cases in Indonesia.

MENYOAL PROSPEK EKONOMI SYARI`AH DI INDONESIA Zaenudin Mansyur
istinbath Vol 13 No 2 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Optimisme terhadap prospek Ekonomi Syariah di masa akan datang semakin besar,setelah sistem ekonomi syariah ini berhasil melampaui krisis keuangan global pada tahun1998. Peluang yang diperoleh oleh sistem ekonomi syari`ah itu tidak boleh disikapi olehsubjeknya dengan membanggakannya, namun harus juga mempertimbangkan tantangan yangakan timbul di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tidak bias disangkalbahwa peluang semestinya menjadi dasar untuk melebarkan sayap justru bisa sajamenjadi sebuah tantangan yang berat bagi sistem ekonom syari`ah itu. Begitu jugasebaliknya, tantangan yang seharusnya menjadi tonggak untuk berhati-hati dalammengembangkannya justru menjadi peluang di masa-masa mendatang. Dengan melihatkenyataan ini setidaknya menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan sebuah pengkajianterutama dalam mempersoalkan bagaimana prosfek yang utuh bagi sistem ekonomi syari`ahapakah sesuai harapan yang selama ini digembar-gemborkan keberhasilannya oleh pakarekonomi syari`ah atau justru sebaliknya akan bertahan dalam ruang tantangan yangtidak akan jelas kapan selesainya.

Page 4 of 21 | Total Record : 203

2 3 4 5 6

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Ashril Rizal

Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id

Phone
+6281805765431

Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Ashril Rizal

Contact Email ashril@uinmataram.ac.id

Phone +6281805765431

Journal Mail Official istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Ashril Rizal

Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id

Phone
+6281805765431

Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA