Garuda - Garba Rujukan Digital

BAY‘AH: IDEOLOGI PEMERSATU DAN NEGOSIASI MASYARAKAT DI RUANG PUBLIK Dedi Sumardi
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: This article aims to analyse the rise of bay‘a. It is often perceived ofthe seed of early civilised society after passing through a series of negotiationinvolving primordial and territorial interests. Theoretically, ba‘ya is a form ofrelationship between religion and the state that integrate citizens regardlesstheir race, ethnicity and colour in a public space. This article argues that Islamappears to be the pioneer of the concept of unity in public space, which wasalways in a state of competition leading to tensions and conflicts on the groundof primordial identities. The bay‘a was exactly a response to such tensionon public space. It promotes “awareness of plurality” to combat horizontalconflict between race and ethics. In the global context, this awareness is partof the argument of legal pluralism to analyse several primordial interests,and also to prevent social conflict. So, plural identities can be unified by Islamthrough bay‘a as a concept whose realization is able to unify plural society inpublic domains. Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis munculnya konsep bay‘ahsebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat berperadaban setelah melaluiproses negosiasi yang sarat dengan berbagai kepentingan primordial danteritorial.Secara empiris, bay‘ah adalah bentuk lain dari hubungan agamadan pemerintahan-untuk tidak menyamakan- dengan istilah negara modernmemberi insiprasi untuk menangkap sekat-sekat yang terpisah oleh hubunganemosional didasarkan oleh ras, suku maupun warna kulit. Tulisan iniberpendapat bahwa Islam tampil sebagai pencetus konsep pemersatu di ruangpublik khususnya kepada masyarakat yang senantiasa mengusung identitassektoral dan primordial. Konsep bay‘ah tidak terlepas dari adanya ”kesadaranterhadap keberagaman” dalam mengakhiri konflik horizontal antar sesama suku dan etnis. Dalam konteks global ”kesadaran keberagaman” adalah bagiandari argumen pluralisme hukum dalam menganalisis berbagai kepentinganprimordial untuk menghindari terjadinya konflik sosial, sehingga keragamanidentitas berhasil disatukan oleh Islam dalam satu ideologi pemersatumasyarakat di ruang publik yang diterima semua komunitas.

EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Zul Anwar Ajim Harahap
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract: This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penallaw reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, thisnormative legal study explores elements and values of Islamic law withinthe national law. This study shows that Islamic law has influenced the Bill ofNational Penal Code since it was used as one important source of the code.The principles of maqashid al-shariah color the chapters of the Bill, especiallyin Book I on the general prescription and on Book II on criminal acts. Fromthe 49 chapters of the bill that are examined, it has been identified with thestrong values of maqashid. The stronger principle of the maqashid that isadopted is the protection of faith, followed by the protection of life, offspring,and reason. The least principle of the maqashid in the bill is the protection ofproperty because this part is closely related to civil matters. Abstrak: Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang eksistensi maqàshid alsyarì’ahdalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diawali darieksistensi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di berbagai Undangundanguntuk mengungkapkan rumusan-rumusan yang ada dalam hukumIslam kemudian dibandingkan dengan rumusan dalam RUU KUHP. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah eksis dalam RUU KUHPsebagai sumber dan bahan hukum nasional. Konsep maqàshid al-syarì’ah dalampembentukan hukum Islam menjadi dasar dalam perwujudannya. HukumIslam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang dicapaidengan cara memperoleh kemaslahatan bagi manusia dan menolak segalahal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatantersebut adalah untuk memelihara kehidupan, jiwa, dan akal. Konsep terakhirmaqahsid adalah untuk memelihara harta karena penutup bagian ini dikaitkandengan masalah-masalah sosial.

PEMAHAMAN ZAKAT DI KALANGAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MATARAM Marlina Marlina
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

This research aims to unveil the understanding of tithe amongrestaurant owners in the city of Mataram. The underlying reason forundertaking this study was due to the fact that the average number of thebusinessmen have understood and done the trading tithe. Drawing on theaforementioned reason, the researcher assumed that the understanding oftithe among the restaurant owners was good in that the researcher intendedto figure out how their understanding about the tithe in the capital city ofMataram. This research pertained to a qualitative research design whoseinquiry involved the data collection and analysis. It focused on the extent towhich the restaurant owners understood the tithe in the city of Mataram. Thefindings showed that the understanding of the restaurant owners pertinent tothe tithe was directly visiting.

PERKAWINAN LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Rohmawati Rohmawati; Abdulloh Chakim; Lilik Rofiqoh
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Recently, marriage among lesbian, gay, bi-sex and transgender inIndonesia became a phenomenal issue discussed by the society. The effort tolegalize such a marriage in Indonesia is conducted in the name of freedomof choice and the human rights that should be upheld. This has evoked prosand cons among the community. Therefore, the researchers are interestedin discussing this marriage in depth, based on the perspective of Islamic andpositive laws. This is a study on normative laws (doctrine) using deductivelogic in analyzing primary and secondary legal materials. The results of thisstudy are (1) in the perspective of Islamic laws, same-sex marriage amongLGBT is forbidden since it violates the nature and is contrary to maqasid shari’ain the sense that it could threaten the essential needs of existence of humanbeings such as not preserving religion, soul, descendants, mind and honor; (2)in the perspective of positive laws in Indonesia, the state allows merely themarriage between male and female and that it should be in accordance withtheir religion. Meanwhile, all religions in Indonesia, including Islam, forbidsame-sex marriage. Therefore, marriage among LGBT is unlawful and as aresult the state does not guarantee their prosperity. Akhir-akhir ini, isu fenomenalperkawinan LGBTdi Indonesiasemakin mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan diberbagaikalangan.Upaya legalisasi perkawinan LGBT di Indonesia semakin marakdilakukan atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harusdihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini tentunyamenimbulkan pro dankontradi kalanganmasyarakatBerdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untukmelakukan kajian mendalam tentang bagaimana sebenarnya perkawinanLGBT dalam perspekif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.Penelitianini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner), dengan menggunakanlogika deduktifdalam menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasildari penelitian ini adalah: (1) Dalam perspektif hukum Islam, perkawinansesama jenis oleh kaum LGBT adalah dilarang karena menyalahi kodrat danbertentangan dengan maqâshid al-syar?’ah, karena dapat mengancam eksistensikebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama,jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan; (2) Dalam perspektif hukum positifIndonesia, Negara hanya membolehkan perkawinan yang dilakukan antaralaki-laki dan perempuan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan agamanyamasing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk Islam,tidak membolehkan adanya perkawinan sejenis. Jika dilakukan perkawinansesama jenis oleh kaum LGBT, maka perkawinannya dianggap tidak sahyangberimplikasi kepada tidak diperolehnya jaminan kesejahteraan sosial dariNegara bagi kaum LGBT yang melakukan perkawinan.

PERILAKU MUSTAHIQ DALAM MEMANFAATKAN DANA ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Usman Zainuddin Urif; Titiek Herwanti; Moh. Huzaini
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

This research aims at uncovering the behaviors of Mustahiq (therecipients of tithe), particularly those adhered to the Fakir (poor) and needy incapitalizing on the tithe received from BAZDA/ BAZNAS (local and nationaltithe agency) in East Lombok; and at looking into whether the financial gain(tithe) could transform the Mustahiq into Muzakki (the givers of tithe). Thisqualitative study design was conducted in Suralaga District, East Lombok,in which the data were collected through observations, interviews, anddocumentations. The data analysis involved the data reduction, presentationand interpretation involving eight primary participants who were determinedusing purposive and snowballing techniques. The findings showed that theacts of the Mustahiq could be categorized into two-fold: consumptive andproductive. Three out of the eight participants belonged to consumptive traitsin that they used and spent the given tithe for consumptive purposes at once;while five of the participants pertained to the productive party in that theymade use the given tithe for opening and operating a new enterprise, whichyielded much benefit that could lead to the transformation of their status fromMustahiq into Muzakki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku mustahiqkhususnya mustahiq dari golongan fakir dan golongan miskin dalammemanfaatkan dana zakat yang diterima dari BAZDA/ BAZNAS LombokTimur, dan untuk mengetahui apakah dana zakat dapat merubah statusmustahiq menjadi muzakki.Penelitian ini mengambil lokasi di KecamatanSuralaga Kabupaten Lombok Timur dengan pendekatan kualitatif.Metodepengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancaradan dokumentasi, sedangkan tehnik analisa datanya adalah analisiskualitatif dengan alur kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah delapan orang.Untuk menentukan informan peneliti menggunakan tehnik purposive dansnowballing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kedelapaninforman/mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat di kelompokkan padadua model perilaku yaitu perilaku konsumtif dan perilaku produktif.Tigaorang informan berperilaku konsumtif yang menggunakan dana zakat untukkebutuhan konsumtif yang habis pakai dalam waktu singkat, dan lima oranginforman berperilaku produktif yang menggunakan dana zakat selain untukkonsumtif, juga digunakan untuk kegiatan yang produktif sebagai modalusaha,sehingga dana tersebut dapat berkembang dan tidak habis pakai. Danazakat yang digunakan untuk kegiatan produktif atau sebagai modal usahayang hasilnya melebihi kadar kewajiban zakat, maka dana zakat tersebutdapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.Agar dana zakat dapatberdayaguna dan berhasil guna, disarankan kepada BAZDA/BAZNAS LombokTimur untuk bersinergi dengan para pakar ekonomi,tokoh agama (Tuan Guru)memberikan penyuluhan kepada mustahiq tata cara penggunaan dana zakatyang efektif dan efisien sebelum dana zakat didistribusikan, dan memberikanpendampingan kepada mereka sesudah distribusi dana zakat sehingga danazakat tersebut dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.

??????? ???????? ?? ??????? ????????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????????? Ahmad Farhan Choirullah
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

This study explain about applying of ta’zir in the form of deathpenalty to misdemeanor narcotic seller perspective Islamic law. While, themetodologi in this study used descriptive analysis to explain syariah propositionsand argument of muslim scholars. The results of this study reveal thatmuslimscholarscompromised to enable applyingof ta’zir in the form of death penalty tomisdemeanor narcotic seller were caused there is compatibility among penaltyand deed of misdemeanor also impact of that crime. Besides, applyingof deathpenalty to narcotic seller perspective Islamic lawnot to controvert with humanrights is right to life. That penalty believed can be chary effect for civil society fornot to do similar misdemeanor. Misdemeanor narcotic is one of extraordinarycrime. So, needed the best treatment to minimize flare of narcotic circle inyoung generation. Kajian ini menjelaskan tentang penerapan ta’zir dalam bentukhukuman mati terhadap pelaku tindak pidana penjualan narkotika dalamperspektif syariah Islam. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajianini analisis deskriptif untuk menerangkan dalil-dalil syar’i dan argumentasipara ulama.Adapun hasil yang ditemukan dalam kajian ini mengungkap bahwapara ulama Islam bersepakat membolehkan penerapan ta’zir dalam bentukhukuman mati terhadap pelaku tindak pidana penjualan narkotika, hal inidikarenakan terdapatnya kesesuaian antara hukuman dan perbuatan pelakutindak pidana serta dampak yang ditimbulkan atas kejahatannya tersebut.Selainitu, penerapan pidana mati terhadap penjual narkotika dilihat dari segi tujuanundang-undang jinayah Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusiayaitu hak untuk hidup, dan hukuman ini diyakini mampu untuk membuatefek jera bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana yangsemacamnya.Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatanluar biasa (extra-ordinary crime), oleh sebab itu diperlukan penanganan yangoptimal untuk meminimalisir maraknya peredaran narkotika di kalangangenerasi muda.

KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HADITS Abdul Malik Ghozali; Subhan Abdullah Acim
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

The issue of leadership is considered important and still actual becauseit is very influential on the progress of civilization and human prosperity. Onthe other hand, Islam adhered to by most humans is a religion of totality,which governs aspects of human life. Including aspects of leadership in onecountry and nation. One source of Islamic teachings is the Prophet’s guidancein the form of hadith. The hadith of the Prophet (s) is the second source inthe teachings of Islam after the Qur’an. So it needs to be revealed about theexplanation of the Prophet related to the criteria of the leader.This study attempts to answer some key questions: What is the Islamic viewof leadership? What is the criteria of leaders in the perspective of the hadith ofthe Prophet? To answer this question, research is done by examining the textsof the hadith of the Prophet. The text of this hadith is examined in variousapproaches; theological, historical, philosophical, tafsir, hermeneutical, andjurisprudence. The method of content analisys was originally carried out onthe text of the Qur’an and hadith and clerical explanations of the hadith text.Hadith matan (text) searched by takhrij and internal critic (naqd dakhili), afterdoing external critic (naqd khariji) toward hadith transmission.From this study, it is concluded that: First, the leadership part of the missionof Islamic teachings. This is evidenced by the hadiths of Prophet SAW whoreviewed the criteria of leaders. Second, the themes contained in these hadithsinclude 11 themes of criteria of leaders; Responsibility, honesty, simplify notcomplicate, not authoritarian, public servant and social caring, be fair, holdfast to religion, do not regard skin color, do not pursue position (ambitious),skillful and intelligent, soul stability. Third, from the 14 narrations of the hadithof this leader’s criterion, fairness is summarized in three different narrations.This indicates that a fair theme is a central issue of the leader’s criteria inIslam. Isu kepemimpinan dianggap penting dan masih aktual karena sangatberpengaruh pada kemajuan peradaban dan kemakmuran manusia. Di sisi lain,Islam agama yang dianut oleh sebagian besar manusia adalah agama totalitas,yang mengatur aspek kehidupan manusia. Termasuk aspek kepemimpinandalam satu negara maupun bangsa.Salah satu sumber ajaran Islam adalahpetunjuk Nabi dalam bentuk hadits.Hadits Nabi SAW yang merupakan sumberkedua dalam ajaran Islam setelah al-Qur’an.Maka perlu diungkap tentangpenjelasan Nabi SAW terkait kriteria pemimpin.Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan pokok: Bagaimanapandangan Islam tentang kepemimpinan? Bagaimana kriteria pemimpin dalamperspektif hadits Nabi?Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian dilakukandengan mengkaji teks-teks matan hadits Nabi. Teks matan hadits ini dikajidengan berbagai pendekatan; teologis, historis, filosofis, tafsir, hermeneutis,fikih.Metode content analisys pada awalnya dilakukan terhadap teks al-Qur’anmaupun hadits dan penjelasan ulama terhadap teks hadits. Matan haditsdilakukan takhrij dan kajian naqd dakhili, setelah melakukan naqd kharijiterhadap sanad hadits.Dari kajian ini disimpulkan bahwa ;Pertama, kepemimpin bagian dari misiajaran agama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya hadits-hadits Nabi SAWyang mengulas tentang kriteria-kriteria pemimpin.Kedua, Tema-tema yangterkandung dalam hadits-hadits ini meliputi 11 tema kriteria pemimpin;Tanggung jawab, jujur, mempermudah tidak mempersulit, tidak otoriter,pelayan rakyat dan peduli sosial, bersikap adil, berpegang teguh dengan agama,tidak memandang warna kulit, tidak mengejar jabatan (ambisius), cakap dancerdas, kestabilan jiwa. Ketiga, dari 14 riwayat hadits kriteri pemimpin ini,sifat adil terangkum dalam tiga riwayat yang berbeda.Hal ini mengindikasikanbahwa tema adil merupakan isu sentral kriteria pemimpin dalam Islam.

MUJTAHID, AKHBARI DAN USHULI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM TRADISI MAZHAB SYI’AH Musawar Musawar; Muhammad Harfin Zuhdi
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Otoritas keagamaan dalam tradisi mazhab Syi’ah diyakini beradadi tangan para imam. Dengan atribut kemaksumannya, imam diklaimmemiliki otoritas sebagai penafsir firman Allah. Setelah era para imamberlalu, maka estafeta kepemimpinan berada di pundak para ulama. Atasdasar inilah segala urusan berkaitan dengan pemerintahan dan keagamaanberada di tangan seorang atau sejumlah faqih yang tergabung dalam instutusiwilayat al-faqih. etting sosial munculnya marja’ al-taqlid ditengarai olehperbedaan dua faksi dalam dalam mazhab syi’ah, Akhbari dan Ushuli. Akhbaridiindentifikasi sebagaikelompok tekstualis dan skripturalis yang menolakprinsip-prinsip rasional dalam memahami nash al-Qur’an dan Sunnah. Merekamenolak metode qiyas, ijtihad dan khabar wahid. Sedangkan Ushuli adalahkelompok yang mengakomodir prinsip rasional dalam memahami nash danmenyimpulkan hukum-hukum berbasis ijtihad (penalaran sungguh-sungguhberdasarkan syariat) bagi yang memiliki kompetensi dan memenuhi berbagaipersyaratan kualifikasi untuk itu. Namun bagi mereka yang tidak memilikikualifikasi ijtihad diwajibkan untuk mengikuti para mujtahid. Proses inilahyang disebut sebagai taqlid dan ulama yang mempraktikkan ijtihad yangdipilih untuk diikuti disebut sebagai marja’al-taqlid.

PSIKOLOGI SPIRITUAL ZAKAT DAN SEDEKAH Nurjannah Nurjannah
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

In the verse of the zakat commands (Q.S. At-Taubah: 130) there is animportant word of ‘cleansing’, ‘sanctifying’, ‘praying’ and ‘serenity’, after theword zakat. It can be assumed that the practice of zakat is closely related tothe psychological matters of those four things. Therefore, this study deals withkinds of spiritual-psychological dynamics underlying a person to be willing orreluctant to pay zakat and alms. Based on the findings, this study furthermoreconcerns on whatMuslim clerics should do to the Muslim community in orderto be aware of zakat and alms.This study thus examines Islamic teachings aboutzakat and alms. The main sources are taken from Islamic literature especiallyfiqh and al-Qur’an equipped with psychology literature to explore the spiritthat gives birth to the behavior. The study is conducted in depth using contentanalysis, with an Islamic spiritual-psychology approach. Itfinds that in theteachings of zakat and alms contains the guiding spirit of the implementationto achieve the function of zakat and alms as a means of social welfare. Themain key lies in the spirit of unity which eventually forms spiritual, moral,social and emotional intelligence in alms giving. The positive spirit is born onthe spiritual-psychological dynamics,winning the voice of the spirit of divinetruth as a form of the believer’s character, from the evil’s whisper as a form ofkufr. In accordance with these findings, clerics are tasked with guiding humanbeings into meaningful benefactors in the eyes of fellow men and God, byproviding spiritual-psychological guidance of managing the voice of truthagainst the lust of satan and managing the emotions and morals. Pada ayat perintah zakat (Q.S. At-Taubah: 130) terdapat kata pentingyakni ‘membersihkan’, ‘menyucikan’ ‘mendoa’ dan ‘ketentraman jiwa’,setelah kata zakat. Ini bisa diasumsikan bahwa pengamalan zakat berkaitanerat dengan hal-hal psikologis spiritual empat hal tersebut. Maka kajian inimempertanyakan: Dinamika psikologis spiritual seperti apa yang mendasariseseorang beresedia atau enggan membayar zakat dan sedekah? Berdasarkanhasil kajian tersebut, apa yang mesti dilakukan agamawan kepada masyarakatmuslim supaya sadar berzakat dan bersedekah? Guna menjawab pertanyaantersebut, tulisan ini mengkaji ajaran Islam tentang zakat dan sedekah. Sumberutama berasal dari literatur keislaman khususnya fikih dan al-Qur’an dilengkapiliteratur psikologi guna menggali spirit yang melahirkan perilaku. Kajiandilakukan secara mendalam menggunakan analisis isi, dengan pendekatanpsikologi spiritual Islam. Kajian ini menemukan bahwa pada ajaran zakat dansedekah termaktup spirit penuntun pelaksanaannya guna mencapai fungsizakat dan sedekah sebagai sarana kesejahteraan sosial. Kunci utama terletakpada spirit ruh tauhid yang melahirkan keceerdasan spiritual, moral, sosialdan emosional dalam berderma. Spirit positif tersebut lahir atas dinamikapsikologis spiritual memenangkan suara ruh kebenaran ilahiyah sebagai bentuksifat mukmin, dari bisikan tipudaya nasfu syetan sebagai bentuk sifat kufur.Sesuai temuan tersebut, agamawan bertugas membimbing manusia menjadipenderma bermakna di mata sesama dan Allah, yakni dengan memberikanbimbingan psikologis spiritual mengelola suara kebenaran melawan suaranafsu syetan serta mengelola emosi dan moral.

PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA Ahmad Fadholi
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Discussion of the proposed draft of new MABIMS criteria and draftof MUI criteria was made for a common interest and agreement deliberately forthe unification of the Hijri calendar in Indonesia. Some Islamic Organizationsin Indonesia had provided various views and attitudes towards the draft of thenew criteria. The views and attitudes of these mass organizations was various,and only the Islamic Union (Persis) had accepted and used these criteria since2012. The other organizations’ views were as follows: Nahdlatul Ulama(NU),expressly stipulated that the initial stipulation of Ramad}an, Syawal, danZulhijjah was based on rukyat, with hisab support. As like NU, al-Irsyad al-Islamiyyah was still guided with rukyat. For it, hisab was just as a tool forthe implementation of rukyat properly and effectively. Similarly al-Jam’iyatulWasliyah, which was consisten guided on rukyat, but chose to use the criteriaof the workshop results in Cisarua Bogor in 2011M. While Muhammadiyahuntil now had not determined the official attitude about the draft. Pembahasan terhadap usulan draf kriteria baru MABIMS dan drafkriteria MUI sengaja dibuat untuk sebuah kepentingan dan kesepakatanbersama guna penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Beberapa OrmasIslam di Indonesia telah memberikan berbagai pandangan dan sikap terhadapdraf kriteria baru tersebut. Pandangan dan sikap dari ormas-ormas tersebutberbagai macam, dan hanya Persatuan Islam (Persis) yang menerima danmenggunakan kriteria tersebut sejak tahun 2012. Adapun pandangan ormaslainnya sebagai berikut: Nahdlatul Ulama (NU), dengan tegas menyatakanbahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkanpada rukyat, dengan dukungan hisab. Sama seperti NU, al-Irsyad al-Islamiyyahtetap berpedoman rukyat. Baginya, hisab hanya sebagai alat pembantu untukpelaksanaan rukyat secara tepat dan efektif. Begitu pula al-Jam’iyatul Wasliyah,yang tetap berpedoman pada rukyat, namun memilih menggunakan kriteriahasil dari lokakarya di Cisarua Bogor tahun 2011M.Sedangkan Muhammadiyahsampai saat ini belum menentukan sikap resmi tentang adanya draf tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Ashril Rizal

Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id

Phone
+6281805765431

Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Ashril Rizal

Contact Email ashril@uinmataram.ac.id

Phone +6281805765431

Journal Mail Official istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Ashril Rizal

Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id

Phone
+6281805765431

Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA