cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Farhani
Contact Email
jurnal.pubbis@gmail.com
Phone
+6285389328231
Journal Mail Official
jurnal.pubbis@gmail.com
Editorial Address
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa Pembataan - Tanjung Tabalong
Location
Kab. tabalong,
Kalimantan selatan
INDONESIA
PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
ISSN : 25796240     EISSN : 25501054     DOI : 10.35722/pubbis
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal PubBis provides media to publish original articles in the form of a unique new knowledge in the fields of public administration and business administration. This journal opens opportunities for the publication of the existence and research sharing and sustainable efforts development in public and business administration field. Journal of public administration issues the article covers: - Governance, - Public organizations, - Public policy, - Public service, - Management, - Law ethics, - Bureaucratic administration and government. Journal of Business Administration issues the articles covers : - Human resources, - Entrepreneurs, - Technopreneurs and sociopreneurs.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 376 Documents
 7   8   9   10   11 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Budiman, Arief; Sugianor, Sugianor
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.381 KB)

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tetapi dalam realitanya tingkat Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang pada tahap sosialisasi dan hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur masih tergolong rendah. Kata kunci: partisipasi masyarakat; pembangunan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif di mana teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah Informan sebanyak 20 Orang di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong rendah, terlihat dari partisipasi masyarakat pada keterlibatan mental dan emosi, tidak terlibat dalam keterlibatan memberikan ide-ide, peran atau pun motivasi, dorongan memberikan sumbangan, berupa materi (uang), tenaga, maupun sarana, dinilai tidak ada. untuk hal penerimaan tanggung jawab, termasuk dalam pemanfaatan hasil dan pemeliharaan hasil pembangunan, dinilai lumayan, pada perencanaan dan keputusan, penentuan lokasi masyarakat ikut membantu, masyarakat tidak dilibatkan untuk menjadi tenaga kerja karena kurang keahlian, dalam tahapan pelaksanaan masyarakat kurang peduli, tidak ada pengawasan dan evaluasi dari masyarakat dan untuk pemanfaatan hasil yang berhubungan dengan pendataan hasil  dan pembentukan kelompok pemeliharaan pembangunan masyakat tidak peduli.
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Sugianor, Sugianor; Budiman, Arief
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.79 KB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara lengkap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum. Bagaimana produktivitas, kualitas layanan, responsitas, respontabilitas dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Hibah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  Setelah data terkumpul kemudian dianalisi dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan baik, karena dari beberapa indikator yang digunakan masih ada yang belum terpenuhi seperti  dari segi produktivas, kualitas layanan, dan responsivitas, sedangkan yang terpenuhi yaitu dari segi responsibilitas dan akuntabilitas. Walaupun masih ada kekurangan akan tetapi program tersebut tetap berjalan dan masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan. Di samping itu ada beberapa faktor yang berkaitan dengan  pelaksanaan program hibah air minum ini yaitu tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, pembayaran insentif yang lambat, calon pelanggan tidak ada ditempat, banyaknya keluhan masyarakat serta standar pemasangan yang berubah. Kata kunci: kinerja; program hibah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) (STUDY KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA) Raudah, Siti
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.851 KB)

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). Makin meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 119 orang, dan Penambahan jumlah dikarenakan dari daerah lain berdatangan dari jumlah 23 orang, yaitu dari Banjarbaru, Tenggarong, Banjarmasin, Malang dan Barabai sehingga total semuanya menjadi 142. Banyaknya jumlah ini akan mengganggu yang nama kelancaran pembangunan daerah, contohnya saja masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.           Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah serta menganalisis Kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.           Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui observasi, wawancara sedangkan data sekunder melalui data-data yang ada pada Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu Teknik Snow-ball sampling (penarikan sample secara bola salju).           Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat dimana rumah singgah untuk penampungan anak jalanan dan gelandangan tidak dibangun padahal inilah upaya dalam menanggulangi masalah maraknya para Gelandangan dan Pengemis tersebut. Namun pembinaan secara persuasif sudah dilakukan oleh Dinas Sosial  dan Satpol PP di saat menjaring atau patroli untuk penertiban para anak jalanan tersebut.                        Adapun saran-saran yang diberikan untuk bahan masukan antara lain yaitu Membangun Rumah Singgah untuk penampungan para Gelandangan dan Pengemis yang tidak ada punya rumah, serta bisa memberikan pembinaan mengenai pelatihan keterampilan supaya lebih mandiri, Harus adanya perhatian dan dukungan dari Bupati Hulu Sungai Utara terkait masalah pemberian anggaran dana dalam hal menunjang upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai sehingga keamanan dan ketertiban menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kata kunci : implementasi; upaya penanggulangan; gelandangan dan pengemis
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Setiawan, Irza
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.922 KB)

Abstract

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tentang perizinan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Tata Kota sebagai penataan keindahan kota Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai disposisi peletakan reklame. Implementasi tentang pajak reklame ini masih ditemukan permasalahan seperti ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga, serta adanya pemasangan spanduk di zona larangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan komunikasi belum baik, Sumber Daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini. Kata kunci: implementasi; kebijakan; peraturan daerah
RESPON PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS: PENGGUNAAN JALAN NASIONAL OLEH PT.CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT DI KABUPATEN TABALONG) Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.096 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penyalahgunaan Jalan Nasional yang dilakukan oleh PT.Conch South Kalimantan Cement. Dan mengetahui bagaimana respon publik terhadap masalah yang ditimbulkan berupa kerusakan-kerusakan jalan nasional yang terjadi akibat muatan yang tidak sesuai yang dibawa oleh angkutan semen PT.Conch South Kalimantan Cement. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para aktor kebijakan publik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum efektif, karena terdapat kendala dalam implementasi yang dilakukan antara lain yaitu adanya keterbatasan wewenang antar pelaksana, serta kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Respon dari para aktor kebijakan publik dalam menanggapi  masalah ini adalah terus berupaya untuk melakukan penertiban terhadap angkutan semen. Serta meminta tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan terkait, dan mengkaji ulang mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan semen tersebut. Kata kunci: implementasi; respon publik.
THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT THE OFFICE OF COOPERATIVES, MSMES, INDUSTRY AND TRADE IN EAST BARITO REGENCY Triyanti, Desak Putu Butsi
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.473 KB)

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the influence of: 1) Transformational leadership style on the performance of employees at the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade in East Barito Regency; 2) Factors that hinder in improving the performance of employees in the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade in East Barito Regency. This research is a quantitative study, the sample technique used is purposive sampling or purposive sampling, with a total sample of 65 people who really know or have competence with the topic of this research. The results of the GSCA analysis test show that: Transformational Leadership Style has a significant effect on employee performance, because testing models with moderation using the GSCA test shows that the results are significant with a critical value ratio of 6.78 and an estimated value of 0.699. The inhibiting factors in improving employee performance are, low employee performance, lack of employee discipline, mastery of the field work that is incompatible with the basic tasks and functions, slow administrative services in serving the community, leaders are less assertive towards subordinates, leaders lack creative thinking, do not have innovative and less open to new ideas. Transformational leadership style contributes to employees by 48.9% and the remaining 52.1% is influenced by other variables outside of this research variable. Keywords: transformational leadership style; employee performance
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Noor, Muhammad; Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor, Farid Zaky
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB)

Abstract

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems. Keywords: strengthening capacity; village government; village development The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions. The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.
EFFECTIVENESS OF JAMKESDA SERVICE IN PATIENT PATIENTS IN REGIONAL GENERAL HOSPITALS H HASAN BASRY KANDANGAN Fahmi, Yusran
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.754 KB)

Abstract

Unit Pelaksana Teknis Jamkesda sejauh ini sudah dialokasikan dana oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pengganti Premi dari Masyarakat, Tahun 2010 sebanyak Rp. 5.633.088.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), sangat meningkat tajam pada tahun 2014 sebanyak Rp 9.136.305.000,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah). Dari alokasi dana yang signifikan tersebut timbul pertanyaan bagaimanakah efektivitas pelayanan jamkesda pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Birigjend H Hasan Basry Kandangan ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan Jamkesda serta mengindentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi efektifitas tersebut. Unit Pelayanan Teknis Jamkesda dapat dikatagorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan, mendapatkan biaya murah, pelayanan cepat, tepat dan memuaskan. Peneliti menggunakan pendekatan Penemunologis, dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi dan wawancara, di pelayanan Jamkesda pasien berobat rawat jalan dengan responden 150 orang. Efektivitas pelayanan tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004. Hasil penelitian antara lain : tingkat kesesuaian pelayanan dengan standar operasional prosedur, dan tingkat terlaksananya program pelayanan dapat dikatakan efektif (nilai rata rata unsur 3.28 katagori persepsi sangat baik, nilai rata-rata konversi hasilnya 81.86, nilai interval konversi juga sangat baik). Faktor penghambat tidak terlalu berpengaruh karena nilai rata-rata unsur adalah  3.28 katagori persepsi masih sangatlah baik. Kesimpulan adalah: Efektifitas Pelayanan yang tinggi dihasilkan oleh tingginya kepatuhan dan pengetahuan petugas pelayanan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur sehingga program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi dilapangan secara tidak langsung mendukung pencapaian ke Efektifan yang tinggi. Disarankan tetap selalu mendukung program maupun kegiatan melalui alokasi dana yang cukup untuk kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, kecepatan pelayanan, serta kelengkapan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Jamkesda. Kata kunci : efektivitas pelayanan; kinerja pelayanan
SERVICE PERFORMANCE OF THE OFFICE LAND TAPIN DISTRICT IN MAKING LAND CERTIFICATE Arlan, Agus Sya'bani
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.582 KB)

Abstract

             This study aims to describe the performance of the services, analyze the factor restricting services and interpret the models performance Office land District Tapin. This research uses qualitative research methods with the descriptive approach. Research analysis unit is the Office of the District Land Commission Tapin, with data collection techniques are observation, interview, and documentation.             The results showed that the performance of the District Land Office Tapin in improving  registration  of land rights according to commendation Agrarian Staple ACT No. 5 of 1960 concerning the  basic rules of agrarian issues and PP RI Number 24 in 1997 about the land registry, are: (1) in the field of land administration  serve does no go well, and (2) less than optimal in the socialization of land areas.             On the basis of research results, in order to improve the performance of the District Lnd Office Tapin and registration of land, then the Government should implement the socialization or outreach to the public through print and electronic media. As well as increasing the budget costs of organizing land rights en masse at no cost, and revamping the regulations concerning land rights to article that is forced by the sanctions firmly to the landowners who have yet to register their land rights. Keywords: performance; service; making land certificates
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA RIBANG KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG (STUDI PADA KAUR PEMERINTAHAN) Subadi, Wahyu
Jurnal PubBis Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.15 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v3i2.58

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) kinerja Aparat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di lokasi penelitian; 2) faktor-faktor yang menghambat kinerja Aparat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Wawancara merupakan instrument  utama yaitu dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Kaur Pemerintahan dan Masyarakat untuk pembuatan hasil dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (Studi Pada Kaur Pemerintahan) dapat dikatakan berjalan dengan baik dan Faktor yang menghambat kinerja yaitu kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer serta kurangnya motivasi dari diri aparat untuk mencapai tujuan kerja. Saran, untuk pelaksanaan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa beserta Aparat Desa perlu melakukan  fungsi kerja dan tugasnya secara maksimal agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakatnya dan Perlu adanya pembelajaran atau kursus untuk Aparat Desa yang belum mahir menggunakan komputer. Kata Kunci: kinerja; aparat desa dan penyelenggaran pemerintah

Page 9 of 38 | Total Record : 376

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue