Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.492 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1106
<![CDATA[Salah satu poin penting dalam revisi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah penambahan kewenangan Dewan Perwakilam Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda). Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J itu, disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas: “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Pembentukan DPD sendiri adalah upaya konstitusional untuk mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, terutama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga akan memperkuat ikatan dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Sama dengan DPD, Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu memberikan relasi yang cukup terhadap DPD sebagai territorial representative dan perda sebagai regulasi daerah, menjadi syarat bagi jalannya desentralisasi dan pembangunan daerah yang baik. ]]>
<![CDATA[Studi Komparisi Pendafatran Hak Tanggungan di Kota Bogor dan Kota Depok ]]>
<![CDATA[Intan, Siti Nurul]]>;
<![CDATA[rizkianti, wardani wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.704 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1054
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran hak tanggungan di Kota Bogor dan Depok, (2) mengkaji dan menemukan upaya mewujudkan reforma agrarian dalam pendaftaran hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara empiris atau sosiologis dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam praktek kenotariatan megenai implementasi konsep akta elektronik. Menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research)dan penelitian lapangan (field research).Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan amanah pendaftaran hak tanggunga dengan jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah penandatanganan akta. Hal ini perlu mendapatkan kajian mendalam dikarenakan suatu hak tanggungan baru memiliki kekuatan sempurna apabila sertipikat hak tanggungan telah diterbitkan. Oleh karena itu penelitian ini. Mengkaji mengenai implementasi dan upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud menciptakan reforma agrarian karena pendaftara merupakan hal yang sangat penting dan substantive terkait penerbitan sertipikat hak tanggungan ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ariyanti, Vivi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.621 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.789
<![CDATA[Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara. Fokus pembahasan makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan, dan faktor apakah yang dapat menunjang penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan. Pembahasan makalah ini terdiri dari empat poin utama, yaitu kebijakan penegakan hukum, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum masyarakat. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum dapat bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANAU ]]>
<![CDATA[Junus, Nirwan]]>;
<![CDATA[Mamu, Karlin Zakaria]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.862 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1052
<![CDATA[Paper ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam penataan dan pengaturan kawasan danau Limboto. Output dalam paper ini adalah menemukan relevansi kebijakan yang akan memberikan perlindungan terhadap hak milik masyarakat bantaran Danau Limboto melalui penataan dan pengaturan kawasan danau dengan tidak merusak fungsi danau Limboto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara dengan responden, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang khususnya pada kawasan danau masih lemah dalam aspek keserasian fungsi ruang yang tujuannya untuk keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu. pemerintah telah melakukan penataan kawasan danau melalui penetapan zonasi serta melakukan percepatan penetapan danau Limboto sebagai kawasan geopark nasional, sehingga  memberikan multifungsi yakni selain manfaat untuk wisata, geopark juga merupakan langkah untuk menyelamatkan Danau Limboto dari eksploitasi sumberdaya yang berlebihan. Kata kunci:   Kebijakan, Penataan, Kawasan Danau.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kiftiyah, Anifatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.074 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.874
<![CDATA[Perempuan sering menjadi sorotan dalam masyarakat, dimana perempuan dipandang sebagai makhluk kedua. Patriarki adalah budaya dimana posisi laki-laki dianggap kedudukannya lebih mulia dari kedudukan perempuan. Islam sendiri menghendaki adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, misal di bidang politik. Terdapat dua ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam agar melakukan musyawarah (QS. al-Syura: 38 dan QS. Ali ‘Imran: 159). Pada tahun 1998, kaum perempuan mulai berani menyuarakan pendapatnya. Muculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam ranah politik contohnya adalah adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Indonesia telah mengakomodir peran perempuan dalam politik, sebagaimana diamanatkan  UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017. Meskipun demikian dalam realitanya justru berbanding terbalik, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai anggota legislatif belum terlaksana secara maksimal. Penilitian ini membahas tentang peran perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi. ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYIDIKAN PERKARA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) ]]>
<![CDATA[Rendra, Gigih]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.466 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1076
<![CDATA[Belum efektifnya upaya penanganan perusakan hutan, pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah telah mengundangkan aturan hukum untuk mempercepat penanganan perusakan hutan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3H. Salah satu terobosan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang tersebut telah mengakomodir kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yaitu : “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hariâ€. Diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukan adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan overlapping kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Sulastri, Sulastri]]>;
<![CDATA[Satino, Satino]]>;
<![CDATA[Yuli W, Yuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.621 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1616
<![CDATA[Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) ]]>
<![CDATA[Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U.]]>;
<![CDATA[Puluhulawa, Jufryanto]]>;
<![CDATA[Nur Musa, Moh. Fahrurrozie Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.144 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1048
<![CDATA[Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Penelitian ini berangkat dari situasi keamanan dan ketertiban umum yang kurang kondusif khususnya pada malam hari dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan utamanya adalah pelopor dari tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban umum ini adalah anak-anak sehingga perlu adanya kebijakan kriminal dalam penanggulangan permasalahan ini.Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan Yuridis – Empiris. Hasil penelitian, 1) lingkup Kota Gorontalo, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer oleh anak adalah lingkungan pergaulan tidak sehat yang dikombinasikan dengan mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang dan zat adiktif, serta adanya dorongan-dorangan ide dan sikap yang dibentuk oleh media massa. 2) kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan dapat diimplementasikan dengan cara : mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa  yang mana hal ini merupakan jalur non penal, kemudian penerapan hukum pidana yang merupakan jalur penal, dan pencegahan tanpa pidana yang juga termasuk dalam jalur non penal. Sehingga jelas bahwasanya dalam upaya penanggulangan kejahatan ada korelasi antara jalur penal dan non penal.]]>
