Articles
189 Documents
<![CDATA[PROBLEMA HUKUM SEPUTAR TUNJANGAN HARI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Hanifah, Ida]]>;
<![CDATA[Koto, Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2879
<![CDATA[Terbitnya peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja sudah mengalami perbaikan-perbaikan baikan yang dapat melindungi hak pekerja untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya Kea-gamaannya, namun apabila diteliti pada bagian sanksi terlihat bahwa sanksi berupa pidana denda kurang jelas dalam memberikan pengaturan apabila pengusaha tersebut nekat atau tetap tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja. Apabila melihat pada hu-kum pidana, pidana denda dibarengi dengan pidana kurungan dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Akibat tidak diaturnya atau dihapusnya sanksi pidana kurungan yang sebelumnya diatur dalam peraturan yang lama ini menjadi kekosongan norma bagi peraturan yang baru, sehingga dengan kekosongan norma ini perlu mendapat kajian apakah sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan yang baru tersebut dapat berlaku efektif dalam penegakannya guna melindungi hak pekerja.Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/Hk.04/Iv/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal]]>
<![CDATA[PENEMUAN HUKUM KONSEPSI DPD RI SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ardianto, Andri]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2253
<![CDATA[The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) is a state institution that was born from the 1945 NRI Amendment process. The formation of the DPD RI was meant not only to reform the parliamentary structure into two chambers, the formation of the DPD RI was a constitutional effort intended to better accommodate regional votes by giving channels, as well as roles for the regions. In that perspective, the DPD RI must play a more important role in bridging local regional aspirations with national development policies. Thus, regional interests and aspirations can be integrated and aligned with national policies. If the DPR brings political aspirations of the people, then the DPD should carry regional aspirations that are not only political in nature but have social and cultural values in accordance with the variety of regions it represents. In essence, the role of the DPD is more emphasized on the importance of accommodating and aggregating the aspirations and interests of the regions to balance the hegemony of the DPR which carries the aspirations of the people which are only political. This research will focus on the extent to which the DPD RI has carried out its role as mandated and the ideals of its formation as regional representatives. Whether the presence of the DPD has accommodated and aggregated regional interests and has also been able to avoid legislative power being only concentrated in one institution (check and balance).]]>
<![CDATA[HAK ATAS TANAH SEBAGAI SARANA DALAM PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Adrian Wahyu]]>;
<![CDATA[Putri, Gelza Sectine]]>;
<![CDATA[Putri, Dianita Hani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.1618
<![CDATA[kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Cornelius, Arilasman]]>;
<![CDATA[Harefa, Beniharmoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2734
<![CDATA[Keberhasilan konsep restorative justice membutuhkan usaha yang kooperatif dari para penegak hukum agar tercipta sebuah alternatif untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik hukum mereka. Adanya restorative justice diharapkan mampu memberikan kepentingan-kepentingan para pihak dan para penegak hukum. Restorative justice juga menekankan hak asasi manusia dan memperhatikan keadilan serta dampak dalam pemberian sanksi pada keadilan formal atau hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dirumuskan identifikasi masalah yaitu penetapan diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPAA) dan faktor yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi. Jenis penelitian Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak dengan melakukan pendekatan kepada pelaku dan orang tua pelaku, korban dan orang tua korban, Balai Pemasyarakatan, serta masyarakat sekitar pelaku dan korban. Proses diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tercapai kesepakatan dengan pelaku dan orang tua pelaku meminta maaf kepada korban agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan proses peradilan pidana. hambatan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi diantaranya adalah sebagai berikut : faktor susahnya menghadirkan para pihak, faktor tidak terdapatnya kesepakatan diantara para pihak, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang Diversi, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor budaya hukum yang merupakan faktor kebiasaan. Dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan, khususnya mengenai dasar-dasar hukum penerapan diversi dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih menekankan lagi kepada dasar hukum penerapan diversi dalam sistem peradilan anak. Kata Kunci : Diversi, Hambatan, Sistem Peradilan Anak]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Septiyo, Tendy]]>;
<![CDATA[Setiyono, Joko]]>;
<![CDATA[Samara, Muchlas Rastra]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2122
<![CDATA[Beberapa pihak menilai bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dinilai kurang maksimal, maka dari itu melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan. Konsep mediasi penal diambil dari “restorative justice yang berusaha memeberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidanaâ€. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaiaman upaya optimalisasi mediasi penal sebagai alternatif perkara tindak pidana di luar pengadilan, bagaimana kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di masa mendatang. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian mediasi penal dilakukan di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme perundingan/musyawarah selanjutnya dimintakan perdamaian guna menyelesaikan konflik. Kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana bisa dilakukan melalui dua cara yaitu mediasi penal di luar proses peradilan pidana dan mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMBATALKAN AKTA ATAS PERMINTAAN PENJUAL SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Amalia, Rizki]]>;
<![CDATA[Arifin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mansar, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2878
<![CDATA[Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.Kesalahandan kelalaian Notaris menyebabkan pembatalan akta Notaris disebabkan oleh kesalahandan kelalaian penghadap yang mengikatkan diri dalam akta Notaris itu, kesalahan dankelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atautimbulnya gugatan atau tuntutan dari salah satu penghadap terhadap akta. Hal inidapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor657/Pid.B/2015/PN Kis. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalahuntukmengetahui dan menganalisis prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan yuridisuntuk menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris adalah jikaakta Notaris tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dalam suatu perjanjian. Akibat hukum pembatalan akta Notaris yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi.Penelitian ini menyarankan agar Hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadapsetiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Basuki, Ratna Maya Permatasari Anggraeni]]>;
<![CDATA[Agni, Nia Yustisia]]>;
<![CDATA[Rismoyo, Ary Kukuh]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.1648
<![CDATA[Perjanjian adalah hal penting yang harus dilakukan dalam bidang persaingan bisnis, tolok ukur validitas perjanjian menjadi penting ketika pelaku bisnis membuat berbagai macam perjanjian yang tidak sesuai dengan asas serta aturan yang terkandung dalam Burgerlijk Wetboek(BW), sehingga pelaku usaha mendalilkan bahwa tidak ada kesepakatan di antara mereka karena tidak ada unsur "setuju" di antara para pelaku bisnis yang menjadi syarat utama dalam validitas perjanjian di dalam BW. Dalam hal demikian, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, dengan kewenangan KPPU dapat menjebak pelaku usaha. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitan normatif dan pendektan peraturan perundang-undangan (statue approach) serta Pendektan Konseptual ( Conceptual Approach). Sehingga dengan penelitian ini KPPU dapat mengkategorikan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai perjanjian berdasarkan pembagian bukti yang dapat dilakukan oleh KPPU seperti bukti keras dan bukti langsung dan dengan berbagi berbagai pendekatan yang dimiliki KPPU seperti penerapan konsep praktik bersama .]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius ]]>
<![CDATA[Pradana, Rendi]]>;
<![CDATA[Rezon Silalahi, Kevin Andrey]]>;
<![CDATA[Veronica, Maulidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1603
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat indonesia. Salah satunya adalah kerang jenis Nautilus Pompilius yang diklasifikasikan kedalam bilvalvia dalam kelas mollusca. Saat ini kerang Nautilus Pompilius mengalami kelangkaan disebabkan banyak orang yang berminat untuk memilikinya, akan tetapi jumlah kerang tersebut sangat berkurang dikarenakan keunikan cangkang kerang tersebut, sehingga banyak orang memburu dan memperjual belikannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang datanya diambil berdasarkan peraturan perundang–undangan, buku, jurnal hukum maupun internet. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana bentuk aturan terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan kerang lanka jenis Nautilus Pompilius yang mengacu pada Undang-Undang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekositemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta bagaimana bentuk upaya penanggulangan yang berdasarkan pada upaya penal yang bersifat represif ketika suatu kejahatan telah terjadi serta upaya non-penal yang dapat meminimalisir suatu kejahatan bahkan sama sekali tidak terjadi atau yang bersifat preventif.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUM PEMBATASAN JAM MALAM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Syafaadin, Mohammad Ricky]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2725
<![CDATA[Hadirnya aturan pembatasan jam malam di Kota Surabaya sendiri berbuntut dari Pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali, aturan ini dijalankan dengan membatasi kegiatan masyarakat/tmpat usaha yang tidak berkepentingan di malam hari pukul 22.00-04.00 WIB, pada penelitian ini berfokus guna mengetahui efektivitas hukum dari jalannya pembatasan jam malam yang sedang berlaku di surabaya, karena memang berdasarkan temuan awal penulis di lapangan masih banyak pelanggaran, aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 dalam penelitian ini bahasannya berfokus pada analisis pelaksanaan pembatasan jam malam dengan didukung data dari instansi terkait, serta wawancara dengan beberapa masyarakat terkait adanya aturan ini, serta kendala penegakan hukum pembatasan jam malam dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan jam malam ini telah dijalankan dengan efektif oleh instansi terkait dengan sanksi administrasinya namun dari memang dari sisi kepatuhan masyarakat pada aturan ini masih kurag efektif karena pelanggarannya masih cukup banyak, selain itu juga memang dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala dan diperlukan upaya mengatasi agar pelaksanaanya lebih baik lagi.Kata Kunci: Pembatasan Jam Malam, Efektivitas, COVID-19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Suyanto, Heru]]>;
<![CDATA[Sugiyono, Heru]]>;
<![CDATA[Oktalia, Ilvana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2101
<![CDATA[Arbitrase merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan suatu perjanjian diantara para pihak. Sengketa pardata dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika dalam perjanjian yang dibaut oleh para pihak tercantum klausula pilihan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui BANI terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan. Dalam implementasinya putusan BANI memiliki kekuatan eksekutorial apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Meskipun BANI merupakan lembaga arbitrase institusional namun dalam prinsipnya penetapan perintah pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena BANI bukanlah badan peradilan sehingga tidak memiliki perangkat jurusita, serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sebaiknya putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.]]>
