cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Yuridis
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 16934458     EISSN : 25985906     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 189 Documents
 11   12   13   14   15 
URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL TECHNOLOGY Stefanie, Elisa; Suherman, Suherman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2531

Abstract

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 fintech ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan fintech ilegal di Indonesia tidaklah sedikit, tidak adanya pengaturan khusus mengenai fintech ilegal, mengakibatkan makin bertambahnya entitas fintech ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik shadow banking yang dapat beresiko pada sistem keuangan. Dari latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik shadow banking terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensitas pengoptimalan peraturan OJK terkait fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Potensi resiko praktik shadow banking merupakan akibat dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai shadow banking pada layanan fintech yang selama ini peraturannya hanya sebatas pada POJK saja. Pengoptimalan kebijakan OJK terkait fintech merupakan hal yang harus segera dilakukan yang didasarkan pada aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis. Saran saya, hendaknya OJK segera mengeluarkan suatu peraturan atau mengoptimalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 terkait fintech agar dapat mengatur secara khusus mengenai fintech ilegal dan shadow banking, mulai dari pengegakan hukum fintech ilegal, penindaklanjutan praktik shadow banking dan sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi fintech ilegal.
DAMPAK PERUBAHAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENANAMAN MODAL Andriani, Dahlia; Sally, Jeane Neltje; Setiadi, Wicipto
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.1623

Abstract

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan dalam kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan DNI yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan DNI pada sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan DNI pada sektor Pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yaitu peningkatan batasan kepemilikan modal asing. Salah satunya, bidang usaha hotel dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 51%. Dampak perubahan DNI pada tataran implementasi yaitu peningkatan penanaman modal, di sisi lain jumlah proyek PMA lebih banyak daripada proyek PMDN, karena penanam modal dalam negeri tidak mampu bersaing.
Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan) Wibowo, Ari
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1025

Abstract

Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang sering dipermasalahkan dalam penerapannya karena unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa putusan pengadilan, majelis hakim berbeda-beda dalam menentukan kriteria penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum, serta dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Pertama, dikatakan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang jika menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Kedua, dikatakan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang jika perbuatan dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TANPA SERTIFIKAT (STUDI KASUS APARTEMEN CASA GRANDE RESIDENCE) Zerlina, Zana; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2494

Abstract

PT. Elite Prima Hutama adalahpengembang Apartemen Casa Grande Residence. Antara PT. Elite Prima Hutama dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Grande Residence. Namun sejak  Serah Terima Apartemen hingga saat ini belum dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelindungan hukum terhadap pemilik hak atas satuan rumah susun tanpa sertifikat serta untuk mengetahui Proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menelaah bahan sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang atas tidak diterbitkannya Sertifikat, adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun adalah : 1.) KUHPer, 2.) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 3.) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Proses peralihan jual beli satuan rumah susun tanpa sertifikat adalah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara sebelum pembuatan akta jual beli dan menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan hak dankewajiban.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; -, Subakdi
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2260

Abstract

Dalam suatu rangkaian kegiatan ekonomi, peran perusahaan pembuat produk (produsen) sangat besar. Produsen akan menentukan produk-produk apa yang akan dibuat dan sekaligus memastikan produk-produk yang dibuatnya tersebut akan laku dijual dan terserap pasar dengan baik. Perusahaan akan menggiring dan kemudian menjaring konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dibuatnya. Produsen akan memanfaatkan seoptimal mungkin peran mass media untuk mempromosikan produk yang dibuatnya, baik melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar maupun media online atau media sosial seperti youtube, facebook, Instagram dan lain-lain yang saat ini semakin dikenal masyarakat. Sarana penjualan produk dilakukan melalui jalur distribusi barang konvensional, mulai dari produsen dijual ke distributor lalu didistribusikan ke grosir dan terakhir ke pengecer sebelum dijual ke konsumen. Selain itu juga dijual melalui media jual beli online yang saat ini semakin marak dipergunakan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penjualan produk, produsen diwajibkan untuk senantiasa mentaati norma dan tata cara perdagangan barang yang diatur oleh pemerintah guna melindungan konsumen. Pepatah konsumen adalah raja adalah benar karena tanpa konsumen, produsen niscaya akan tutup karena tidak akan memiliki pendapatan (revenue) sehingga konsumen harus dilayani dengan benar dan jujur. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas tapi terukur melalui ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan dengan demikian diharapkan para pelaku usaha tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan namun juga menjaga produknya agar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kepada konsumen selaku pihak yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan perekonomian.
LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA OLEH GOJEK DAN GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Risca Hanesty Maharani
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3135

Abstract

Dampak dari globalisasi adalah dengan semakin berkembangnya kemajuan di bidang teknologi. Segala aspek kehidupan tidak lepas dengan kemajuan teknologi, salah satunya layanan jasa. Berbagai macam platform layanan jasa, beberapa diantaranya yaitu Grab dan Gojek. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti sektor-sektor layanan jasa yang terdapat pada Grab dan Gojek dan menganalisis bagaimana ekspansi Grab dan Gojek di negara-negara lain serta mengkaji berbagai pengaturan yang mengatur menengenai layanan jasa baik di tingkat hukum nasional maupun hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan comparative approach. Hasil dari penelitian ini adalaha bahwa Gojek dan Grab diatur oleh berbagai jenis hukum positif yang mengatur tentang sektor perdagangan jasa Gojek dan Grab diantaranya di sektor e-wallet (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik), layanan pesan antar makanan (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring), travel (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, logistik (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sedangkan dalam tingkat Internasional terdapat beberapa perjanjian yaitu Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIRUMAHKAN PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA SURABAYA Mutia Reka; Benita Dita Rezanti; Haryo Sulistiyantoro
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2843

Abstract

Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia dari Maret 2020 membawa dampak menyusahkan, misal pada bidang ketenagakerjaan, dimana perusahaan yang merugi karena permintaan berkurang, beberapa perusahaan di Surabaya akhirnya merumahkan pekerja, dengan dalih dipanggil lagi perusahaan saat membutuhkan, namun disini hak normatif pekerja sering diabaikan, padahal mereka, pekerja yang dirumahkan saat pandemi COVID-19 dimuat dalam  Surat Edaran Menteri Ketegakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha  Dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, namun terdapat aturan lebih jelas yang mengaturnya.  Pada penelitian ini berfokus pada analisa secara perundang-undangan pekerja yang dirumahkan, lalu analisa pada pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan baik itu akibat hukumnya maupun hak normatifnya. Pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dimana permasalahan yang dibahas penulis yakni pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan karena pandemi COVID-19 akan dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan dan teoritis, penelitian ini didukung dengan data sekunder dan primer yang diperoleh penulis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tindakan merumahkan pekerja memang bisa dilakukan mengingat kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mempekerjakannya, namun sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan karena mengandung akibat hukum, dan jika terpaksa merumahkan pekerja perusahaan terdapat hak dan kewajiban seperti upah penuh yang wajib dibayarkan sesuai perundang-undangan ataupun apabila ada kesepakatan lain.Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Hak Pekerja, Dirumahkan
PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL Sarrah Istighfarrin; Fauzul Aliwarman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2857

Abstract

Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang tidak menghargai proses menciptakan desain sebuah pakaian. Hingga banyak orang memutuskan untuk melakukan peniruan pada desain yang telah ada sebelumnya milik orang lain. Pelanggaran dalam hak desain industrial yang dibahas oleh penulis ini ialah Penggunaan Desain Pakaian Tanpa Izin padahal hal tersebut telah ditentukan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Padahal, hal itu tentunya melanggar hak cipta atas karya yang diciptakan oleh desainer tersebut, dimana dia tidak mendapatkan hak komisi yang seharusnya ia dapatkan. Pada penelitian ini sendiri penulis mengunakan metode penelitian analisa yuridis, dimana akan dianalisis secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya hukum bagi desainer yang merasa dirugikan tersebut. Hasil penelitian ini ialah dimana pada dasarnya desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum secara perundang-undangan, namun juga harus dibarengi dia dapat membuktikannya bahwa itu memang benar-benar karya otentiknya, lalu juga dia jika memang sudah kejadian dia dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi atau non litigasi.
PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK Nadia Nurani Isfarin; Megafury Apriandhini
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3243

Abstract

Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis internasional, arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh arbitrase komersial internasional diantaranya dalam menyelesaikan sengketa bisnis multi pihak. Tulisan ini akan mengkaji dua hal utama yaitu permasalahan dalam arbitrase internasional multi pihak serta pengaturan arbitrase multi pihak dalam peraturan di UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce). Melalui metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa permasalahan arbitrase internasional multi pihak meliputi: proses pencapaian kesepakatan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kerahasiaan. Baik UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce) telah mengatur hukum formil arbitrase multi pihak terutama dalam hal kekepakatan tentang masuknya pihak lain dan penunjukan arbitrator. 
PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG TRANSFER DANA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET Endang Dyah Ayu Pitaloka
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2831

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal hukum yang saling bertentangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dan juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, pertama, terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Kedua, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.

Page 13 of 19 | Total Record : 189

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis More Issue