Articles
189 Documents
<![CDATA[FUNGSI LEGISLATIF DESA PASCA REFORMASI (TELAAH KRITIS ATAS UU NO. 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UU NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA) ]]>
<![CDATA[Lutfy, Riza Multazam]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3093.054 KB)
|
DOI: 10.35586/.v1i1.138
<![CDATA[This paper aims to determine the function of village legislative at post-reform. Based on historical data as well as critical analyzes of UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, and UU No. 6/2014 tentang Desa, it can be concluded that the function of village legislative at post-reform is ups and downs. BPD 1999 has such a dominant function, so that the village government is unbalanced. The function of BPD 2004 is stripped down, so that the village executive can run his will without any supervision. The BPD 2014 is equipped with control function, so that the expected mechanism of checks and balances in village governance can be realized. Thus, it can be said that the function of BPD 1999 is dominant, the function of BPD 2004decreased, while the function of BPD 2014 is placed in a matched.]]>
<![CDATA[HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Kusumawati, Mustika Prabaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.241 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i1.794
<![CDATA[Etika publik menekankan bukan hanya kode etik atau norma semata melainkan.dimensi reflektifnya. Etika publik dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Permasalahan publik yang dirasa semakin kompleks dan rumit sejalan dengan meningkatnya isu publik. Ketika pejabat publik tidak mampu memisahkan secara tegas antara domain publik dan pribadi, maka akan berkorelasi negatif terhadap pelayanan publik. Hal ini tidak hanya dipicu oleh pejabat publik yang tidak menghayati arti dan pentingnya nilai etika publik bahkan parahnya pejabat publik tidak mengetahui apa itu etika publik. Etika publik memberikan dampak yang sangat besar dan serius terhadap pembuatan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh etika para pejabat publiknya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Sanjaya, Umar Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.24 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i1.317
<![CDATA[This research focused on the legal standing of testament toward inheritance property which devide yet. Testament recognized as a last will of person to be received by person who determined on it. Potentially, These will rise a dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This research using context of problems as how the legal standing of the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament should be execute absolutely toward inheritance property. Research result the testament has no absolutely legal standing to be execute toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will of people do not perform well as the last will it because of the testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.]]>
<![CDATA[AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (MEKANISME PEMBUATAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA) ]]>
<![CDATA[Rizkianti, Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2287.459 KB)
|
DOI: 10.35586/.v3i1.172
<![CDATA[While the times and technology, the implementation of the GMS alsoundergone a transformation from conventional systems towards the use ofelectronic systems with the use of telecommunications technology. Asstipulated in Article 77 of the Company Law which legitimacy implementationof the GMS teleconferencing and mandated obligation of making the minutesof the meeting . Viewed from one side , Article 77 of the Company Lawprovides legitimacy in making authentic deed AGM via media teleconferenceon the other hand there is disharmony with the related regulations , especiallyLaw Notary No. 30 of 2004 ( UUJN ) and Law No. 2 of 2014 on AmendmentAct No. 30 of 2004 concerning Notary ( UUJN - P) , giving rise to concernsregarding the exact mechanism and strength of evidence. This study is a firststep in reforming the national legal framework in order to accommodate thedynamics of telematics technology in a deed in Indonesia .]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain) ]]>
<![CDATA[Niffari, Hanifan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.866 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1846
<![CDATA[Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalamPasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga saatini belum diatur secara terintegrasi dalam Undang-Undang tersendiri. Perlunya pengaturanperlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tersendiri sangat penting mengingatbanyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya sepertijual beli data pribadi secara komersil. Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatursecara terpisah di beberapa Undang-Undang yang tidak khusus mengatur perlindungan datapribadi. Penerapan perlindungan data pribadi perlu melihat pengaturan yang telah dilakukan dinegara-negara lain untuk kemudian dilihat dan dikaji sesuai dengan konteks keadaan sosiologisdi Indonesia. Tulisan ini membahas konsep umum perlindungan data pribadi danmembandingkan pengaturan-pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara lain sertamemberikan analisa hasil perbandingan tersebut untuk kemudian ditelaah penerapannya diIndonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Agustanti, Rosalia Dika]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.167 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843
<![CDATA[Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Agustanti, Rosalia Dika]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.167 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843
<![CDATA[Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ]]>
<![CDATA[Sukarmini, Wien]]>;
<![CDATA[Idrus, Norman Syahdar]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.281 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844
<![CDATA[KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ]]>
<![CDATA[Sukarmini, Wien]]>;
<![CDATA[Idrus, Norman Syahdar]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.281 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844
<![CDATA[KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.]]>
