Articles
189 Documents
<![CDATA[Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia ]]>
<![CDATA[Halim, Abdul]]>;
<![CDATA[Pratama, Ariyall Hikam]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.669 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1845
<![CDATA[Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampakpada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia danMalaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkansanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri danPengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yangmerupakan negara civil law memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi dendayang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasiyang menerapkan sistem hukum common law yang memberlakukan poligami liar sebagaitindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesiadan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskanpraktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan diIndonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dantidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami,di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannyajelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteriyang dipoligami liar.]]>
<![CDATA[Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia ]]>
<![CDATA[Halim, Abdul]]>;
<![CDATA[Pratama, Ariyall Hikam]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.669 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1845
<![CDATA[Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampakpada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia danMalaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkansanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri danPengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yangmerupakan negara civil law memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi dendayang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasiyang menerapkan sistem hukum common law yang memberlakukan poligami liar sebagaitindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesiadan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskanpraktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan diIndonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dantidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami,di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannyajelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteriyang dipoligami liar.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Dika Agustanti, Rosalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1434
<![CDATA[Lahirnya suatu putusan pengadilan harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat dan oleh hukum yang berlaku. Pertimbangan Hakim merupakan argumentasi atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yang pada hakikatnya akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau kemudian dipidana atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban. Pertimbangan hakim yang memenuhi asas keadilan akan melahirkan putusan adil pula serta sebaliknya. Hal ini tentu merupakan sebuah konsekuensi logis mengingat antara pertimbangan dan amar putusan keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ASEAN DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sitanggang, Dyan Franciska Dumaris]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.348
<![CDATA[Berbicara tentang ASEAN, muncul pertanyaan mengenai pentingnya ASEAN bagikomunitas internasional. Apakah ASEAN terbukti sebagai organisasi internasional atauhanya forum diplomasi yang tidak memiliki kekuatan saat mengadakan hubungan baikdengan negara-negara anggota atau entitas hukum internasional lain? Piagam ASEANmenjadikan ASEAN organisasi berdasarkan aturan hukum dan melegitimasi personalitashukumnya. Kembali muncul pertanyaan, bagaimana implementasi personalitas hukumtersebut? Dalam tulisan ini kerja sama internal dan eksternal ASEAN dianalisis dandikaitkan dengan pertanggungjawaban. Penting untuk dijabarkan bidang-bidang yangmasuk kompetensi ASEAN untuk membuat perjanjian internasional. Di samping itu,kepatuhan negara-negara anggota yang menandatangani persetujuan yang dibentuk dibawah koordinasi ASEAN perlu diperkuat – demi efektifnya implementasi. Di sisi lain,dalam ambisi mendorong signifikansi ASEAN secara internasional, integrasi negaranegara anggota menjadi sangat penting agar ASEAN bisa tetap berkembang sebagaisebuah organisasi internasional. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif denganmenganalisis perjanjian internasional yang relevan dengan aktivitas ASEAN.]]>
<![CDATA[Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Siburian, Riskyanti Juniver]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1107
<![CDATA[Marital Rape adalah suatu perbuatan perkosaan dalam ranah rumah tangga, di mana antar pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Istilah “marital rape†pada awalnya tidak dikenal dalam tindak pidana di Indonesia, mengingat Pasal 285 KUHP memiliki unsur “di luar perkawinanâ€. Namun pada perkembangannya muncul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang secara eksplisit mengkategorikan perkosaan dalam ranah perkawinan sebagai tindak pidana yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.Dari penelitian ini, kesimpulan yang didapat adalah, bahwa (1) Pengecualian marital rape sebagai tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 285 WvS (kitab hukum pidana Belanda yang kemudian diterapkan di Indonesia) dapat diterima karena sistem patriarki yang ada sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan serta perspektif agama yang juga berpengaruh; (2) Meskipun Indonesia sudah memiliki ketentuan pidana yang mengakomodasi perbuatan sedemikian rupa untuk dikenakan sanksi, namun RUU-PKS masih tetap diperlukan di mana yang menjadi gagasan adalah pentingya hak wanita dan penghapusan diskriminasi gender dengan tidak hanya menggunakan upaya represif, namun juga upaya preventif yang memadai; 3) Intervensi dari negara melalui legislator dibutuhkan mengingat bahwa negara adalah satu-satunya institusi yang dapat menentukan perbuatan mana yang perlu dikriminalisasi dan negara memiliki tanggungjawab untuk menegakan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriminalisasi marital rape sebagaimana termuat dalam RUU-PKS adalahupaya membangkitkan kesadaran diri bagi wanita untuk mempertahankan haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak pantas untuk diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya.]]>
<![CDATA[MUTUAL LEGAL ASSISTANT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL ]]>
<![CDATA[Salsa, Shidqi Noer]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2510
<![CDATA[AbstrakPerdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di pelbagai negara yang saat ini dilakukan dengan pemanfaatan sosial media. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sejauhmana penerapan Mutual Legal Assistant (MLA) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagagang manusia yang merupakan kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan MLA dalam upaya penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara yang semakin cangih, yaitu dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media. serta tidak hanya melibatkan warga Negara Indonesia, namun juga dilakukan oleh warga Negara asing dan dilakukan di beberapa Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul dilapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan orang sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan masih ditemukan kendala penerapan MLA terhadap penyidikan perdagangan manusia yang diakibatkan oleh masalah prosedural akibat dari belum semua Negara mengatur kerjasama MLA, selain itu biaya tinggi, dan hubungan Negara peminta terhadap Negara yang diminta tidak harmonis juga menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan MLA. ]]>
<![CDATA[MAKNA, KEDUDUKAN, DAN IMPLIKASI HUKUM HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sudirta, I Wayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2252
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila. Untuk melihat ketersesuian Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukkan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (original intent) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila dan meode penelitian normatif dapat diketahui pertama, bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai triangle of basic state consensus, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag), UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, dan Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Kedua, Haluan Negara tidak bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk hukum Haluan Negara melalui Ketetapan MPR yang berkedudukan di bawah Konstitusi membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat dan mengikat seluruh penyelenggara negara.]]>
<![CDATA[PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Bahri, Samsul]]>;
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2599
<![CDATA[Di era modern ini, masyarakat hidup dengan segala macam aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Dampak dari perkembangan teknologi dengan munculnya inovasi baru dalam hal transaksi ekonomi, salah satunya munculnya bisnis dibidang keuagnan berbasis teknologi atau yang biasa disebut  finansial teknologi (Fintech). Munculnya perusahaan atau lembaga keuangan dalam layanan pinjam minjaman uang berbasis teknologi informasi atau financial teknology semakin mendapatkan perhatian publik dan pengaturan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kurangnya edukasi oleh masyarakat mengakibatkan kerugian dipihak konsumen/ masyarakat.Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitain yang bersifat normatif. Data dikumpulkan dari berbagai studi dokumen pustaka, kemudian analisis permasalahan yang berfokus dan merujuk pada norma, kaidah, asas-asas hukum yang ada. Data tersebut diperoleh dari diskusi dan kajian serta dari informasi media elektronik yang membahas fokus permasalahan dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian menunjukkan kurangnya regulasi dari pemerintah maupun otoritas, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi tidak jelas. Pemerintah terutama OJK seharusnya segera melakukan revisi terhadap peraturan dan menambahkan regulasi terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditegakkan dan menjamin kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) ]]>
<![CDATA[Mumpuni, Niken Wahyuning Retno]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2282
<![CDATA[Kementerian Pertahanan/TNI memiliki komitmen yang kuat dan fokus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Saat ini instansi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) banyak memiliki lahan dan bangunan strategis yang sangat potensial untuk didayagunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja timbul permasalahan ketika aset yang dimiliki oleh TNI AD berupa tanah dan atau bangunan dikuasai oleh masyarakat sipil secara turun temurun yang secara otomatis TNI AD tidak dapat memanfaatkan BMN tersebut.Peneliti memfokuskan 2 (dua) hal permasalahan dalam tulisan ini, yang pertama terkait dengan Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Konsepsi Penyelesaian Permasalahan terhadap Barang Milik Negara (Tanah) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum adminitrasi negara, hukum perdata serta hukum milier. Dan merupakan langkah positif bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sebagai sarana untuk memacu penelitian lanjutan.Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder,sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer. Kata Kunci: Pengelolaan, BMN, TNI AD.]]>
<![CDATA[Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi ]]>
<![CDATA[Iqbal, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1867
<![CDATA[Abstrak Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi. Salah satu cara menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan di Inggris adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA) yang diatur dalam Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013. DPA sejatinya merupakan pengenyampingan penuntutan secara pidana terlebih dahulu dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. DPA dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum Indonesia serta legislator di Indonesia dalam mencoba menyelesaikan tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara. Untuk dapat menerapkan DPA di Indonesia harus diaturnya dalam peraturan perundang-undangan dasar dalam menentukan dapatkah korporasi mempunyai tanggungjawab pidana di Indonesia dan juga pengaturan kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan sementara.]]>
