Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Articles
209 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS ]]>
<![CDATA[Enju Juanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.444 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v3i2.417
<![CDATA[Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan definisi Notaris yaitu sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sehingga dengan demikian oleh karena Akta Notaris adalah merupakan Akta Otentik, maka Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atau lengkap, sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR. Kata Kunci : Akta Notaris Merupakan Akta Otentik Yang Berkekuatan Pembuktian Sempurna Atau Lengkap.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Ida Farida]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.871 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v3i2.91
<![CDATA[Ruang terbuka hijau membawa begitu banyak manfaat yang terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan) ]]>
<![CDATA[Dewi Mulyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.9 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1714
<![CDATA[ ABSTRAK Mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatan pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melibatkan tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa kebenaran pendapat tersebut secara yuridis dan hasil pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada DPR yang selanjutnya mengajukan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden melalui Sidang Paripurna.Kata Kunci: Pemberhentian Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia]]>
<![CDATA[ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Ibnu Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (777.19 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1243
<![CDATA[Kebebasan membuat kontrak terkadang menjadi suatu sarana untuk mengetahui keinginan para pihak serta kerelaan dan kesepakatan di antara mereka. Sementara di Perbankan Syariah, kebebasan berkontrak diterapkan untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya. Kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah, menyebabkan ketidak selarasan dan ketidak adilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak.Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Asas Kebebasan Berkontrak.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN1 ]]>
<![CDATA[Dudung Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.732 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i1.408
<![CDATA[Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah, pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperluas. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian, permohonan pemberian perlindungan dari LPSK dilakukan melalui beberapa tahap serta pemberian perlindungan saksi dan korban oleh LPSK. Penghargaan Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para Whistleblower dan Justice Collaborator sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Kata Kunci : Efetivitas, LPSK]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Nina Herlina]]>;
<![CDATA[Mamay Komariah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.937 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v5i2.821
<![CDATA[Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks yang bersifat multidimensi. Luasnya wilayah Kabupaten Ciamis dan karakteristik kemiskinan yang berbeda membutuhkan strategi kemiskinan yang berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Ciamis yang pada umumnya berada pada wilayah perdesaan dan daerah-daerah terpencil. Peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis yaitu dengan di bentuknya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah LTPKD dengandasarhukum Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis antara lain dalam hal sistem pengelolaan data kemiskinan daerah tidak terpusat hanya di kabupaten saja tetapi untuk pengelolaan dana kemiskinan diperlukan perangkat dan sistem yang terintegrasi hingga ke kecamatan dan desa, agar jumlah masyarakat miskin valid sesuai dengan kenyataan di lapangan.Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan regulasi mengenai pengentasan kemiskinan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, serta merealisasikan 3 (Tiga) program utama yakni, Bidang Kesehatan “Waluya”, Bidang Pendidikan “Calaka”, Bidang Sosial Ekonomi “Walagri”. Kata kunci : Pengentasan, Kemiskinan]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM ]]>
<![CDATA[Enju Juanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.506 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i2.322
<![CDATA[ Sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan atau sistem tertulis, sedangkan Peraturan Perundang-undangan bersifat statis sementara masyarakat bersifat dinamis, sehingga seringkali Peraturan Perundang-undangan tertinggal oleh perkembangan masyarakat artinya peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pengaturannya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, maka hakim ( Pengadilan) dalam meyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, tetapi pengaturannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum. ]]>
<![CDATA[BAGIAN WARIS AYAH DALAM PERSPEKTIF IJTIHAD SHAHABAT DAN PASAL 177 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR : 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ibnu Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.176 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v3i2.422
<![CDATA[Pembagian waris Islam diterapkan sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik pertikaian dalam keluarga yang dapat muncul akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para ahli waris terhadap bagian masing-masing. Tiap ahli waris diberikan bagian secara proposional dan sesuai tanggung jawab yang diemban. Mengenai bagian waris ayah, di Indonesia terdapat dua perspektif yakni perspektif Shahabat dan pasal 177 Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berusaha memaparkan dan membandingkan bagian waris ayah menurut kedua perspektif tersebut. Kata Kunci : bagian waris Ayah, Ijtihad Shahabat, Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[SKEMA ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PELAKU UMKM DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AVALIS ]]>
<![CDATA[Mahendra Wardhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (556.273 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v5i1.151
<![CDATA[Salah satu problema klasik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya adalah modal. Pembiayaan atau pemberian modal dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan, dalam hal ini Bank, tentu saja dapat diberikan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tentu saja tetap memerlukan collateral (jaminan) yang merupakan salah satu bagian dalam prinsip 5 C (five C’s Principle’s), selain character, capital, capacity, condition of economic.Bagi pelaku UMKM yang sedang merintis usahanya tentu saja persyaratan adanya jaminan untuk mendapatkan modal dirasa sangat memberatkan. Umumnya jaminan yang diminta oleh bank untuk memberikan kredit dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, namun dalam hal ini tentu saja tidak semua pelaku UMKM memiliki jaminan yang dipersyaratkan tersebut.Kesulitan persyaratan tentang jaminan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi yang menaungi dan membina pelaku dan UMKM untuk mengantisipasi kesulitan tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat menjadi avalis (penjamin) untuk kredit yang diajukan oleh para pelaku UMKM tersebut dengan mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan kredit bagi pelaku UMKM dengan bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kredit Usaha Rakyat. Kata kunci : Modal, Avalis, Perjanjian Kredit, UMKM]]>
<![CDATA[SUATU TELAAH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Yuliana Surya Galih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.198 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i1.413
<![CDATA[Kasus yang menimpa selebritis kondang SJ, menambah daftar panjang, kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus SJ yang melakukan kekerasan anak terhadap DS yang merupakan anak lak-laki, telah mengusik semua orang untuk lebih mewaspadai kaum LGBT. LGBT sebagai bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya, telah melakukan ekspansi terhadap masyarakat yang tantan social normal, termasuk pula telah menimbulkan korban terhadap anak-anak. Apabila perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT telah menimbulkan korban khususnya anak-anak, adalah merupakan tindak pidana, yang ketentuan pidananya selain diatur didalam KUHP, juga apabila korbannya adalah anak-anak maka berlaku ketentuan yang diatur didalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Transgender adalah bentuk penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya. Terhadap transgender ini, Undang-undang No. 23 tahun 2006 memberikan ruang hukum untuk melakukan perubahan kelamin dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri.]]>
