cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 533 Documents
 36   37   38   39   40 
Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Isnaini, Atin Meriati; Adnan, Lalu
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.158

Abstract

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalahnya adalah; Bagaimanakah hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dalam perspektif hukum hak asasi manusia, dan Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberi jaminan perlindungan atas pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Tinjuan Pustaka yang jabarkan adalah tentang konsep dasar dan perkembangan pemikiran tentang HAM, konsep hak atas perumahan serta, dan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak. Kemudian jenis dan metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan normatif-kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran sebagai upaya untuk mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.
Peran BPN Lombok Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Investor Di Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan keberadaan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penyerobotan tanah terlantar dan akhirnya mengetahui peran BPN dalam menyelesaikan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja BPN Lombok Barat. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran BPN dan model penyelesaian konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja di BPN Lombok Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari tanah yang ditinggalkan oleh pemegang hak (investor) sebagai tanah terlantar. Tanah-tanah hak tersebut baru hhanya berstatus sebagai tanah yang terindikasi terlantar. Kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat terjadi di berbagai lokasi. Akan tetapi, kasus penyerobotan tanah dan berujung pada konflik dengan investor namun belum dilaporkan kepada BPN Lobar baru satu, yaitu dalam kasus PT. Mekaki Indah. Adapun kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat yang berujung pada konflik dan telahh dilaporkan ke BPN Lobar juga satu kasus yaitu dalam kasus PT WAH di Gili Terawangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Pertama: karena adanya konflik kepentingan dalam mengeksploitasi dan menguasai tanah. Masyarakat butuh tanah untuk keperluan bisnis. Kedua, masyarakat mengangggap bahwa tanah yang dikuasai oleh investor merupakann hak milik nenek moyang mereka. Disamping itu, peluang ekonomis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat.
Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB BF, Ari Rahmad Hakim; Kaharudin, Kaharudin
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.164

Abstract

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).
Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Wera Arba, Arba; Umar, Muhammad; Sahruddin, Sahruddin
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.165

Abstract

Peraturan perundang-undangan memerintahkan kepada semua orang yang melakukan peralihan hak atas tanah wajib didaftar. Pendaftaran peralihan hak ini dilakukan apabila dibuktikan dengan akta peralihan hak yang dibuat dihadapan dan ditanda tangani oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah; Untuk memahami persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah; dan Untuk menganlisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta PPAT dalam peralihan atas tanah di masyarakat kecamatan Wera. Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu: pendekatan konsep, stuta, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah, khususnya pembuatan akta PPAT dibidang peralihan hak atas tanah di kecamatan Wera sudah terlaksana dengan baik; Persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah sudah sangat baik, namun pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan disebabkan dua faktor utama, yaitu faktor masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kedua faktor ini sekarang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan transportasi. Faktor-faktor ini bukan ditiadakan tetapi harus dikelola dengan baik.
Pengelolaan Tanah Timbul (AANSLIBBING) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat Liem Desember, Lie
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.166

Abstract

Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk pertanian dan usaha pertanian tambak bahkan kegiatan industri yang dapat menimbulkan penguasaan dan pemilikan atas Tanah Timbul. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasar, hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap penguasaan atas Tanah Timbul oleh masyarakat adat dalam perspektif hukum agraria nasional. Hasil Penelitian tesis ini adalah yang berwenang untuk menguasai tanah timbul (aanslibbing) yaitu tanah tersebut dimiliki oleh masyaratak adat setempat. Dan bentuk penyelesaian sengketa atas tanah timbul (aanslibbing) adalah Kesepakatan dengan Pemerintah bersama dewan adat untuk diterbitkan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat kalau tanah adat tersebut benar milik masyarakat adat maka masyarakat adat harus mengurus Sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan setifikat hak ulayat.
Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan Rachmadani Ekaputri, Andiny; Sesung, Rusdiyanto
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.167

Abstract

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa Notaris wajib Merahasian isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Menimbulkan 2 (dua) pertanyaan mendasar berkaitan dengan Batas – batas Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam Proses Peradilan dan Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Perundang – undangan,Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
Karakteristik Akta Otentik Pada Akta Risalah Lelang Erik, Mohamad; Triyanto, Triyanto; Sesung, Rusdiyanto
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.168

Abstract

Notary Public Officer has the duty to make an authentic deed and dare to make the deed of minutes of auction. One of the hallmark of the Auction of Minutes of Deed is made by the Auction Officer appointed by the Minister of Finance. The strength of the proof consists of the power of proof of birth, formal and material relationships has been regulated in Article 1868 of the Civil Code. Is the Deed of Minutes auction referred to the Authentic Deed. Make the form of the deed determined by law. The result of this thesis research is the status of the Auction of Minutes of the Auction referred to as the authentication deed because (1) the form of the authentic deed is the drafting of the law (Articles 37, 38 and 39 Vendu Reglement, (2) the original deed must be made by or against the general officials The auction is made by the auction official (3) of what authority, when and where the deed was made. (Articles 3 and 7 Vendu Reglement) is determined by the Minister of Finance. The Power of Evidence On The Deed of Auction Minutes As an authentic deed, In Article 35 of the Vendu Reglement from which "From every public sale by the Auction Officer or his proxy, during the sale, for each day of auction or sale shall be made separate news event". Here it is clear that the Auction Risks must be made by an authentic deed, as the auction treatise has a perfect proof of power on what is contained therein.
Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta Yuliani, Rani
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.170

Abstract

Magang merupakan syarat mutlak bagi calon notaris untuk menjadi seorang Notaris, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk ketentuan magang diperpanjang menjadi 24 (duapuluh empat) bulan yang semula hanya 12 (dua belas) bulan demikian berdasarkan Pasal 3 huruf f, proses magang sangat erat kaitannya dengan tempat dimana calon notaris melakukan magang yaitu di kantor Notaris, bagi kantor Notaris yang menerima magang tentu sedikit banyak rahasia aktanya akan diketahui oleh calon notaris yang sedang magang. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang tanggung jawab calon notaris yang sedang magang dalam merahasiakan akta dan bentuk-bentuk sanksi bagi calon notaris yang sedang magang yang membocorkan rahasia akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon notaris yang melaksanakan magang dalam suatu kantor Notaris berkewajiban menjaga rahasia akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 A ayat 2 UUJN, pelaksanaan atas isi pasal tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab calon notaris kepada negara, dalam hal calon notaris membocorkan rahasia akta, maka dapat dikenai sanksi secara pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sanksi secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.
Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Yang Masih Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Julianingsih, Ari
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis Akibat Hukum akta Jaminan Kredit Pemilikan Rumah yaitu pada akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diperpanjang terus menerus karena sertipikat yang dijadikan Jaminan Kredit Kepemilikan Rumah masih dalam proses pemecahan dimana perlindungan hukum bagi Kreditur Kredit Pemilikan Rumah terhadap Jaminan kredit yang proses pemecahan belum terpasang Hak Tanggungan, dengan menganalisa pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana banyak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang memperhatikan peraturan Undang-Undang dengan membuat perpanjangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terus menerus tanpa mengadirkan kembali Pihak Pemilik Jaminan dan/atau Debitur dan Pihak Kreditur sehingga mengandung kecacatan dan tidak dapat dilakukan pembatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dimana Notaris/PPAT pejabat yang bekerja sesuai permintaan/order dari Kreditur (Bank) bukan Pejabat Umum yang menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Undang-undang yang berlaku, yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur.
Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) Arwanto, Bambang
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.172

Abstract

Jurnal ini berjudul Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)” berfokus pada ” Objektum Litis dan Tolok ukur pengujian Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)oleh PTUN.Berdasarkan hasil penelitian ketentuan Pasal 85 objek kewenangan PTUN adalah KTUN maupun tindakan faktual (feitelijke handelingen) yang dapat menyebabkan Onrechmatige Overheidsdaad. Pengertian “dilimpahkan” itu hanya terbatas pada pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian gugatan/tuntutan yang bener-benar menjadi wewenang PTUN, sedangkan mengenai gugatan/tuntutan yang bersifat murni hukum perdata diajukan ke Peradilan Umum. Pengujian Onrechmatige Overheidsdaad oleh PTUN berdasarkan pada aspek “rechmatigheids van bestuur”, diukur berdasarkan keabsahan wewenang, prosedur dan substansi yang berdasar pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan AUPB.

Page 38 of 54 | Total Record : 533

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue