cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 546 Documents
 51   52   53   54   55 
Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Pariwisata Bali Dalam Perspektif Hukum Bisnis Dan Kepariwisataan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Yuli Utomo; Ni Luh Made Mahendrawati
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1349

Abstract

Masalah kesehatan jiwa dalam konteks pariwisata menuntut perlindungan hukum yang kuat karena interaksi antara layanan kesehatan, operasional bisnis pariwisata, dan hak asasi manusia terus meningkat. Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata global, menghadapi tantangan dalam melindungi orang dengan gangguan jiwa yang merupakan bagian dari wisatawan atau pekerja di industri pariwisata. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 membawa reformasi signifikan terhadap perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa melalui kerangka kesehatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, terutama dalam aspek hukum bisnis dan kepariwisataan, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan analisis dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan pariwisata, serta studi literatur sekunder. Temuan utama menunjukkan variasi signifikan dalam kerangka hukum yang mempengaruhi kapasitas perlindungan hukum, terutama terkait akomodasi layanan kesehatan, tanggung jawab bisnis pariwisata, serta mekanisme penegakan hukum. Rekomendasi mencakup harmonisasi kebijakan, peningkatan pengaturan layanan kesehatan jiwa dalam bisnis pariwisata, dan penguatan mekanisme akses keadilan.
Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Titin Nurfatlah; Zahratul’ain Taufik; Ika Yuliana Susilawati
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1353

Abstract

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan termasuk kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak-hak narapidana penyandang disabilitas dipenuhi berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengevaluasi aksesibilitas implementasi pedoman bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan pada peneltian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas implementasi pedoman bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk memastikan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Kombinasi antara Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2015, dan instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memberikan landasan normatif yang kuat. Dimensi aksesibilitas mencakup aksesibilitas fisik, akses ke layanan kesehatan, dan akses ke pendidikan serta pengembangan keterampilan bagi narapidana kelompok penyandang disabilitas. Namun, perlu dicermati adanya dinamika kelembagaan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Perubahan kelembagaan ini menuntut adanya harmonisasi ulang regulasi teknis, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas.
Model Pengaturan Penerapan Business Judgment Rule Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Zaki Akbar; Nanang Sudarsono; Rahmat Mustaqim Adi Nugroho; Achyar Rosandi
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1354

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis problematika yuridis akibat perbedaan paradigma hukum terhadap kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memicu kriminalisasi keputusan bisnis direksi, serta merumuskan rekonstruksi hukum melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Penilai Business Judgment Rule (BJR) sebagai mekanisme penyaring (pre-clearance). BUMN memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, namun saat ini direksi terjebak dalam dilema antara tuntutan inovasi bisnis dan risiko pemidanaan akibat ambiguitas batasan antara risiko bisnis dengan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni antara rezim hukum UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN yang mengakui doktrin BJR dengan rezim hukum UU Keuangan Negara dan UU Tipikor yang cenderung menarik kerugian bisnis secara absolut ke ranah pidana. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme uji tuntas (due diligence) yang kompeten di tahap pra-penyidikan, sehingga menyebabkan penegakan hukum pidana masuk secara prematur dan mengabaikan prinsip Ultima Remedium. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum fundamental dengan membentuk Dewan Pertimbangan Penilai BJR yang bersifat multidisiplin dan independen. Rekonstruksi ini menempatkan rekomendasi Dewan tersebut sebagai syarat mutlak (imperative) bagi aparat penegak hukum sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Ketiadaan rekomendasi ini berimplikasi pada cacat prosedural penyidikan yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan, guna menjamin kepastian hukum dan melindungi diskresi bisnis yang beritikad baik pada sektor BUMN.
Disintegration of Law and Morality in the Substance of Legislation: Between Legal Sovereignty and Popular Sovereignty in the Construction of Nation Law Andika Adhyaksa; Sudaryanto Sudaryanto; Sri Indriyani Umra
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1365

Abstract

This research examines the relationship between law, morality, and power in Indonesia's democratic rule of law state, focusing on the practice of legislation formation and enforcement. Stemming from normative concerns over law's increasing instrumentalization as a political tool that distances itself from moral values and public needs, this study employs a juridical-normative method with conceptual and philosophical approaches. Guided by three research questions concerning the theoretical manifestation of law-morality-power relations, the tensions between formal legality and moral legitimacy in contemporary legal products, and strategic measures to reconstruct their interconnection this analysis critically examines the Job Creation Law, the new Criminal Code, and the amendment to the Indonesian National Armed Forces Law as concrete cases illustrating the gap between legal formality and moral substance. The findings reveal that weak interconnection between law and morality has eroded public trust in legal institutions. Legislation formation dominated by political interests and minimal public participation tends to produce unresponsive and inequitable regulations. This study recommends three strategic measures: transparent and participatory legislative processes based on social impact and human rights analysis, substantive legal balance between state interests and citizen protection, and strengthened oversight of power through independent institutions, press freedom, and civil society participation. These measures are essential for realizing meaningful law that serves social welfare within a democratic rule of law framework.
Implementation Of The Coordination Functions Of The Maritime And Port Authority In The Governance Of Ahmad Yani Port In Ternate Tri Sutikno; Nam Rumkel; Muhammad Asykin
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1366

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the coordination functions of the Harbor Master’s Office and the Port Authority in the governance of the Ahmad Yani Port area in Ternate, as well as to analyze the factors influencing the effectiveness of these coordination functions in supporting maritime safety and security. This study is motivated by the importance of the coordination functions of the Port Authority as the institution with the highest authority to coordinate customs, immigration, quarantine, and other government agency activities within the port area, as stipulated in Law No. 17 of 2008 on Shipping. However, in practice, the implementation of interagency coordination at Ahmad Yani Port in Ternate still faces various challenges, such as overlapping authorities, weak inter-agency communication, sectoral ego, and limited supporting facilities for port supervision. The urgency of this research lies in the importance of establishing effective, integrated port governance capable of ensuring the safety and security of shipping activities in the North Maluku archipelago. This study employs an empirical legal research method using a legislative approach and a conceptual approach, supported by field data collected through interviews and observations. The research findings indicate that the implementation of the coordination functions of the Harbor Master’s Office and the Port Authority at Ahmad Yani Port in Ternate has been carried out through cross-sectoral coordination with various relevant agencies; however, its effectiveness is still influenced by legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facility factors, community factors, and legal culture factors, as outlined by Soerjono Soekanto. The conclusion of this study indicates that strengthening regulatory harmonization, enhancing the professionalism of officials, optimizing supporting facilities, and fostering a culture of inter-agency coordination are crucial steps in improving the effectiveness of port governance. The novelty of this study lies in its empirical focus on the implementation of the coordination functions of the Port Authority in island regions, particularly at Ahmad Yani Port in Ternate, a topic rarely examined in previous research.
Implikasi Hukum Ketiadaan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Tota Agus Setyawan; Wiwin Budi Pratiwi
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1367

Abstract

Hubungan kerja antara pekerja dengan pihak Perguruan Tinggi Swasta masih ada yang belum dilandasi dengan perjanjian kerja tertulis. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakjelasan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sehingga rentan terjadi perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari ketiadaan perjanjian kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari ketiadaan perjanjian kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian kerja tertulis tidak menghapus hubungan kerja. Seseorang yang bekerja, menerima upah dan berada dalam struktur perintah maka secara hukum ia adalah pekerja dengan seluruh hak yang melekat. Implikasi hukum dari ketiadaan perjanjian kerja dalam hubungan kerja adalah berdampak pada implikasi hukum dari segi kepastian hukumnya, perlindungan hukum bagi pekerja, pembuktian dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian yang dilakukan atas perselisihan ketiadaan perjanjian kerja dalam hubungan kerja dilakukan dengan penyelesaian hubungan industrial sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Ambiguitas Pengakuan Agama Dalam Hukum Indonesia: Antara Jaminan Konstitusional Dan Praktik Administratif Selektif Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba; Thohir Luth; Tunggul Anshari Setia Negara; Nur Chanifah
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1370

Abstract

Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak konstitusional dijamin dengan tegas pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan beragama yang merupakan hak yang fundamental dalam praktik penyelenggaran pemerintahan masih terhambat karena adanya kategorisasi agama yang diakui dan tidak diakui. Hal ini berimplikasi kepada terjadinya diskirminatif dalam perlakuan administratif. Hal inilah yang menimbulan ambiguitas antara jaminan kebebasan beragama secara konstitusional yang sifatnya inklusif dengan praktif adminsitratif yang kecenderungannya selektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab pengakuan agama di Indonesia menunjukkan karakter administratif dan selektif padahal secara konstitusional kebebasan beragama bersifat universal. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konstitusional dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama pengakuan agama di Indoensia terletak pada belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai konsep, kriteria, prosedur, batasan kewenangan negara dalam pengakuan agama di Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan adanya ambiguitas normatif yang membuka ruang terjadinya praktif administratif selektif, ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan potensi perlakuan diskiminatif atas nama agama. Itulah sebabnya rekonstruksi pengakuan agama di Indonesia yang secara konseptual jelas, iklusif dan konstitusional dibutuhkan untuk mewujudkan pengakuan agama yang berkeadilan berkepastian hukum dalam kerangka negara hukum Pancasila.
Pertanggungjawaban Notaris Atas Salinan Akta Sewa Menyewa yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta yang Direnvoi Vina Maula Zulfazaliah
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1372

Abstract

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang berarti pihak yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya. Salah satu akta perjanjian yang dibuat Notaris adalah akta perjanjian sewa menyewa dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga. Dalam penerapannya di lapangan, pembuatan akta Notaris tidak terlepas dari kekeliruan. Salah satu kekeliruan yang kerap terjadi adalah kesalahan dalam pengetikan, yang dikenal sebagai renvoi. Renvoi adalah mekanisme pembetulan atau perbaikan atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik pada isi akta notaris. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif dengan yuridis normatif sebagai pendekatan. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris terhadap salinan akta sewa menyewa yang tidak sesuai dengan minuta akta yang telah direnvoi. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum tentang jabatan Notaris dan akta otentik. Hasil menunjukkan bahwa Notaris yang memberikan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta akan dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian tidak hormat.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Artificial Intelligence Audit Di Indonesia Idi Amin
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1374

Abstract

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan fenomena yang secara konsisten menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan pasar. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen normatif berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada masih bertumpu pada mekanisme pembuktian konvensional yang rentan terhadap manipulasi data dan rekayasa aliran keuangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) audit membuka cakrawala baru dalam pendeteksian anomali finansial secara otomatis, prediktif, dan real-time. Artikel ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruktif pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan hukum positif yang berlaku, mengkaji relevansi penerapan AI audit sebagai instrumen deteksi dan pembuktian tindak pidana korupsi korporasi, serta merumuskan model rekonstruksi yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI audit dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya relevan secara teknologis, tetapi juga mendesak secara normatif guna menutup celah pembuktian yang selama ini menjadi kelemahan sistemik penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.
Perspektif Pelindungan Risiko Privasi Aplikasi Menstruasi Menurut Uu Pdp Dengan Perbandingan Praktik Di Yuridiksi Uni Eropa Shira Gavrila Weenas; Fachrudin Sembiring
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1377

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pelindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi pencatat siklus menstruasi yang semakin populer karena kemampuannya menyajikan prediksi dan informasi kesehatan yang dipersonalisasi oleh pengguna. Namun, di balik manfaatnya, terdapat potensi pelanggaran privasi akibat pengumpulan data pribadi sensitif. Artikel ini membahas urgensi pelindungan hukum terhadap data siklus menstruasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa data siklus menstruasi termasuk dalam kategori data kesehatan, yang diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik menurut UU PDP. Pelindungan terhadap data ini menuntut pemenuhan prinsip-prinsip seperti dasar pemrosesan yang sah, penilaian dampak pelindungan data, dan penunjukan pejabat pelindungan data pribadi. Selain aspek normatif, dibutuhkan juga penguatan teknis melalui enkripsi, anonimisasi, serta pengadopsian prinsip privacy by default dan privacy by design dalam pengembangan aplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui teknologi hanya dapat tercapai apabila hak privasi mereka juga dijamin secara memadai.

Page 54 of 55 | Total Record : 546

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue