cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 533 Documents
 50   51   52   53   54 
Implikasi Artificial Intelligence terhadap Hak Asasi Manusia serta Kerangka Penanaman Prinsip-Prinsip HAM dalam Siklus Hidup AI Berdasarkan Hukum Internasional Amalia, Ayu Riska; Pitaloka, Diva; Mujtahidin, Syamsul
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1280

Abstract

Artificial Intelligence (AI) represents a transformative leap in science and technology that redefines how humans work, interact, and make decisions. Despite its contributions to efficiency and innovation across sectors such as health, education, and governance, AI also generates systemic risks to privacy, equality, non-discrimination, freedom of expression, and the right to work. These challenges expose a normative gap between technological development and the existing international human rights framework. Drawing from key human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), as well as global AI governance frameworks including the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), OECD AI Principles (2019), and EU AI Act (2024), this article formulates a human rights based governance framework for embedding human rights principles throughout the AI lifecycle. It identifies six intersecting principles that must guide each stage of the AI lifecycle: human dignity, legality, necessity and proportionality, equality and non-discrimination, privacy and data protection, transparency and explainability, and meaningful human oversight with accountability and remedy. The study argues that a human rights by design approach, integrating these principles from conception to deployment, is essential to ensure that AI systems remain lawful, fair, and transparent. Finally, the article emphasizes the urgency for states, particularly Indonesia, to harmonize national AI governance with international standards to safeguard human dignity while fostering innovation.
Analisis Terhadap Pemidanaan Perkawinan Poligami Siri Di Indonesia Fatahullah, Fatahullah; Haeratun; Jamaludin
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1299

Abstract

Salah satu yang menjadi atensi dalam hukum perkawinan adalah kebolehan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan perkawinan poligami tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan dan hukum pidana di Indonesia; dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia.  Jenis penelitian normatif yang melihat hukum sebagai bangunan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga pendekatannya adalah perundang-undangan, konseptual dan analitis. Data yang digunakan adalah data kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh hukum agama, khususnya agama Islam sangat terlihat dalam formulasi pengaturan model perkawinan khususnya tentang pengesahan, pencatatan dan poligami pada Undang-Undang Perkawinan. Masalah poligami menjadi kompleks disebabkan karena tidak ada kesatuan norma hukum dalam memandang pengesahan dan pencatatan perkawinan. Sehingga masalah poligami tidak tercatat merupakan masalah abu-abu yang pada akhirnya penegakan hukum pidananya sangat tergantung pada tafsiran yang dilakukan oleh hakim, seperti pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk; Putusan Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG; dan Putusan Nomor 937 K/Pid/2013.
Kerancuan Konseptual Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia Mecilita, Inas; Aisyah, Nayo Riza; Aldi, Jindan Maulana; Gavrila, Adetha Chintya
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1282

Abstract

Sistem publikasi tanah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah. Indonesia sendiri menggunakan sistem publikasi negatif yang cenderung bersifat positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kerancuan konseptual sistem publikasi tersebut serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepastian hak atas tanah di Indonesia. Kerancuan muncul dikarenakan adanya ketidaktegasan posisi negara antara sistem negatif yang tidak menjamin atas kebenaran data dan sistem positif yang memberikan perlindungan mutlak kepada pemegang sertipikat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang meliputi tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem publikasi tanah negatif bertendensi positif menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum pertanahan yang berdampak pada lemahnya kepastian hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pendaftaran tanah yang lebih konsisten dan penegasan norma dalam peraturan perundang-undangan agar kepastian hak atas tanah dapat terwujud secara optimal.
Tantangan Hukum dan Etika Rumah Sakit Berbasis AI Sepenuhnya: Menimbang kembali Tanggung Jawab Hukum, Hak Pasien, dan Perlindungan Data dalam Layanan Kesehatan Masa Depan nailaufar, nely
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1287

Abstract

Integrasi pesat Kecerdasan Buatan (AI) dalam layanan kesehatan telah mentransformasi akurasi diagnostik, personalisasi pengobatan, dan manajemen rumah sakit. Namun, membayangkan sebuah “rumah sakit yang sepenuhnya berbasis AI”—di mana algoritma, robotika, dan sistem otonom menggantikan atau secara signifikan mengurangi intervensi manusia—menimbulkan persoalan hukum dan etis yang mendalam. Artikel ini mengkaji secara kritis tiga area fundamental: pertanggungjawaban hukum dalam kesalahan klinis yang didorong oleh AI, rekonfigurasi hak-hak pasien dalam pengambilan keputusan algoritmik, dan perlindungan data kesehatan sensitif dalam infrastruktur hiper-digital. Dengan mengacu pada analisis hukum komparatif dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan yurisdiksi terpilih di Asia, yang dipadukan dengan kerangka kerja bioetika normatif, makalah ini berpendapat bahwa doktrin hukum tradisional mengenai malapraktik medis dan persetujuan atas dasar informasi (informed consent) tidaklah memadai dalam konteks rumah sakit otonom. Kami mengusulkan model tata kelola hibrida yang mengintegrasikan rezim pertanggungjawaban mutlak (strict liability), peningkatan hak-hak pasien termasuk “hak untuk mendapatkan penjelasan,” dan perlindungan data spesifik AI di bawah tata kelola kesehatan global. Dengan memikirkan kembali atribusi pertanggungjawaban, memperkuat otonomi pasien, serta mengatasi bias algoritmik dan keamanan siber, sistem layanan kesehatan di masa depan dapat mempertahankan kepercayaan dan legitimasi sambil merangkul inovasi teknologi. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan koordinasi internasional, terutama melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan harmonisasi dengan instrumen seperti EU AI Act dan Prinsip-Prinsip AI OECD. Pada akhirnya, makalah ini menyediakan sebuah peta jalan bagi para pembuat kebijakan, etikawan, dan sarjana hukum dalam menavigasi transisi menuju rumah sakit berbasis AI yang aman, akuntabel, dan kuat secara etis.
YURIDIKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RADIKALISME DI INDONESIA Siswahyulianto, Heri; Andy Usmina Wijaya
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1291

Abstract

Radicalism in Indonesia has evolved from merely an ideological perspective into a tangible threat to national stability, particularly in line with the digital transformation that accelerates the spread of propaganda and online recruitment. This situation creates a need for legal clarity regarding the jurisdiction and authority of authorities in handling pre-terror actions, such as the dissemination of extremist teachings, digital financing, and ideological training without physical violence. The revision of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes expands the authority of officials by emphasizing a preventive approach, yet it presents challenges in balancing national security with the protection of human rights. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to analyze the effectiveness of jurisdictional regulations in countering radicalism, as well as to assess the synergy among law enforcement agencies such as the Indonesian National Police, Densus 88, the National Counter Terrorism Agency (BNPT), and the Prosecutor's Office. The research results indicate that although the national legal system has been relatively comprehensive, overlaps in authority and weak coordination among agencies are still evident, potentially reducing the effectiveness of law enforcement. Therefore, the strengthening of law enforcement jurisdiction should be directed towards regulatory harmonization, the establishment of inter-agency coordination forums, and the enhancement of institutional transparency and accountability. Legal system reform based on institutional collaboration and the reinforcement of human rights principles constitutes a strategic step in building a jurisdictional system that is adaptive to modern radicalism threats.
Dampak Love Toxic Parenting terhadap Hak Pendidikan Anak: Suatu Tinjauan Maqasid Syariah Marizal, Muhammad; Tendiyanto, Teten; Trianto, Septiawan Puji; Dariyah H, Salsabila Poteri
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari pola asuh "Love Toxic Parenting" terhadap hak pendidikan anak dalam perspektif Maqasid Syariah menurut Jasser Auda. "Love Toxic Parenting" mengacu pada pola pengasuhan yang tampak penuh cinta dan kasih sayang, namun justru berdampak negatif terhadap perkembangan anak, khususnya dalam aspek pendidikan. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konvensi Hak Anak telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, pemenuhan hak pendidikan anak masih sering terhambat oleh praktik pengasuhan yang tidak ramah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan FGD di SMA 1 Magelang, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan kajian Maqasid Syariah. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep pengasuhan berbasis maqasid dan memberikan rekomendasi kebijakan pengasuhan ramah anak yang dapat diimplementasikan dalam keluarga dan masyarakat.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara) Kurniawaty, Aina; Nam Rumkel; Faissal Malik
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1338

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengkaji mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data data sekunder. Data primer yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Menurut UU HKPD berdampak pada 2 hal yakni, Pertama Kontribusi Penerimaan PKB, BBNKB), dan PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realitasnya untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak PKB,BBKNB, dan PPBK di tahun 2025, untuk insetif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Kedua terkait adanya implikasi penerapan UU HKPD terhadap Surat Edaran Mendagri dalam Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus yang menjadi dasar pemberlakuan dan menyimpangi UU HKPD. Mekanisme Ideal dalam Menetapkan Penerapan Tarif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pasca pemberlakuan Undang-Undang HKPD merupakan hal baru yang termuat dalam UU HKPD, mengatur tarif PKB maksimal sebesar 1,2%, tarif BBNKB Maksimal sebesar 12% dan tarif PBBKB sebesar 10%. Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah dan khusus untuk Provinsi Maluku Utara terdampak pemangkasan sebesar kurang lebih 800 miliar sehingga pemprov dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat
Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi Ningsih, Sindi Marita; Irawan, Anang Dony
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1339

Abstract

Adherents of indigenous belief systems in Indonesia continue to face various forms of discrimination and marginalization in social and administrative spheres. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly guarantees freedom of religion and belief, the implementation of these constitutional guarantees has not fully provided equal legal protection for adherents of belief systems outside the officially recognized religions. The main issues encountered include limited legal recognition of identity, obstacles in accessing public services, and persistent social stigma within society. This study aims to analyze the forms of legal protection available to adherents of indigenous belief systems and to assess their effectiveness in eliminating discriminatory practices. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 represents an important milestone in the recognition of the rights of adherents of belief systems, particularly regarding the inclusion of belief identity in population administration documents. This decision has strengthened the legal standing of adherents of indigenous beliefs and encouraged regulatory reforms in the field of population administration. Nevertheless, the implementation of this decision continues to face challenges at the regional level, as well as social resistance. Therefore, stronger policy measures and effective oversight are required to ensure the fair and equal fulfillment of the constitutional rights of adherents of indigenous belief systems.
REKONSTRUKSI PENGATURAN SERIOUS MISCONDUCT DALAM HUBUNGAN KERJA INDONESIA MELALUI LENSA YURISPRUDENSI DAN HUKUM KOMPARATIF PN, Sugeng Santoso; Yurikosari, Andari; Maheswari, Alivia Hasnanda Sakina; Satriyo, Unggul Prayudho
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1341

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat (serious misconduct) di Indonesia setelah pembatalan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan konsep "pelanggaran bersifat mendesak" melalui PP No. 35 Tahun 2021, kebijakan ini dinilai belum memberikan parameter objektif yang jelas sehingga memicu perbedaan penafsiran di tingkat pengadilan. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di Singapura, Malaysia, dan Inggris, riset ini mengusulkan rekonstruksi hukum yang memisahkan antara tanggung jawab industrial dan proses pidana. Hasil penelitian merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi prinsip due inquiry (penyelidikan internal yang adil) dan doktrin repudiatory breach untuk menilai pelanggaran kontrak secara mandiri tanpa harus menunggu putusan pidana, guna menjamin kepastian hukum bagi pengusaha sekaligus melindungi hak konstitusional pekerja.
Assessing the Indonesia-Vietnam Lobster Supply Chain Partnership through CBD Principles on Access and Benefit Sharing and Its Implications for the Sustainability of Kampung Lobster Teluk Jukung, West Nusa Tenggara Rizki Apriliana, Adhitya Nini; Ayu Riska Amalia; Lalu Guna Nugraha; Diva Pitaloka; Baiq Faridha Aulya Maharani
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1345

Abstract

Teluk Jukung in East Lombok has been designated as a national lobster aquaculture village, yet it continues to face structural challenges, including illegal lobster seed smuggling, limited technological capacity and inconsistencies in export regulations that place cultivators in a vulnerable economic and ecological position. In response, Indonesia has pursued a lobster supply chain partnership with Vietnam focused on technology transfer and fisheries downstream development. This cooperation raises legal and governance concerns regarding its compatibility with the Access and Benefit Sharing framework under the Convention on Biological Diversity, particularly the principles of Prior Informed Consent and Mutually Agreed Terms. This study adopts a socio-legal approach to examine the implementation of Access and Benefit Sharing within the Indonesia-Vietnam partnership and to assess its implications for ecosystem sustainability and the welfare of lobster cultivators in Teluk Jukung. The findings reveal three central issues. First, there is a persistent gap between national policy objectives and the socio-economic realities experienced by local cultivators. Second, shortcomings in the application of Prior Informed Consent and Mutually Agreed Terms contribute to unequal distribution of benefits within the supply chain. Third, an Access and Benefit Sharing-based governance model is required to ensure meaningful participation of cultivators, support equitable technology transfer and strengthen Indonesia’s position within the global lobster supply chain.This study offers policy recommendations aimed at developing a fair and sustainable framework for lobster aquaculture governance. Keywords: Teluk Jukung, Access and Benefit Sharing, Lobster Supply Chain, Lobster Seed

Page 53 of 54 | Total Record : 533

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue