cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 533 Documents
 50   51   52   53   54 
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tampa Izin Arba; Putro, Widodo Dwi; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1251

Abstract

Akhir-akhir ini pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh pemerintah, badan-badan hukum dan masyarakat, secara bersama-sama maupun secara perorangan semakin meningkat. Pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menekan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu pemelitian ini bertujuan melakukan kajian dan menganalisis upaya perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LP2B) dan menganalisis implikasi hukum dan kebijakan perlindungan LP2B terhadap alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini, penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiolegal. Sumber bahan hukum kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Bahan hukum dan data yang terkumpul dianalisis secara kwalitatif dengan mengunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yaitu mempertahankan LP2B, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah untuk rakyat; dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat belum diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Implikasi hukum bagi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.
Proporsionalitas Sanksi Berlapis dalam Konsep Multiple Accountability Forums pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Alfiani, Laurensia Frida; Wibowo, Richo Andi
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1256

Abstract

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas dan perbandingan hukum ini bertujuan menganalisis konsep multiple accountability forums (lembaga penilai akuntabilitas) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Fokus utamanya adalah menguraikan fungsi pengawasan lembaga-lembaga ini dan menelaah proporsionalitas penerapan sanksi administrasi berlapis terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Kajian menunjukkan bahwa konsep pengawasan berlapis ini mengakibatkan penerapan hukum administrasi, paksaan administrasi, dan sanksi pidana secara berkesinambungan, yang memunculkan sanksi berlapis. Setiap lembaga pengawasan memiliki kewenangan sektoral untuk menjatuhkan sanksi. Hasil penelitian menyoroti bahwa penerapan sanksi berlapis, terutama yang bersifat finansial, belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas. Dalam banyak kasus, penjatuhan sanksi cenderung berlebihan, tidak seimbang dengan pemulihan kerugian negara atau akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan asas una via sebagai solusi alternatif. Penerapan asas ini dapat menghindari potensi tumpang tindih antara sanksi pidana dan administratif, dengan pertimbangan asas proporsionalitas secara ketat saat menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.
Penyelundupan Hukum Melalui Perjanjian Nomine antara Warga Negara Asing dengan dengan Warga Negara Indonesia untuk Penguasaan Hak Atas Tanah Wirajagat, Jasnawadi; Arba; Zunnuraeni
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1257

Abstract

Pihak asing dapat menguasai tanah tersebut secara mutlak dan dapat secara leluasa melakukan segala sesuatu terhadap tanah tersebut, tentunya dengan didasari atas kesepakatan dalam suatu pernjanjian yang dilaksanakan baik secara lisan atas dasar kepercayaan semata, dengan akta bawah tangan, bahkan ada yang dengan menggunakan akta autentik yang di buat oleh Notaris, yang dikenal dengan istilah Perjanjian Nominee. Praktik Perjanjian Nominee banyak terjadi di Pulau Lombok, terutama di kawasan pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Metode pendeketan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Nominee secara nyata melanggar prinsip-prinsip hukum agraria dan asas-asas dalam hukum perjanjian, pelanggaran tersebut pada dasarnya hanya termasuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya, konsekuensi hukumnya terbatas pada batal demi hukum (null and void) sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang sah atau dengan sebab yang terlarang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.
Problematika Pemilihan Jenis Kontrak Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Permata, Bintang Puwan
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1262

Abstract

Dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi yang menggunakan jenis kontrak Lump Sum, penyedia jasa seringkali merasa dirugikan ketika terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja namun tidak diimbangi dengan penambahan nilai kontrak. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya kecermatan dalam pemilihan jenis kontrak kaitannya dengan penegakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Artikel ini merupakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Kesediaan peserta seleksi dalam menyampaikan penawaran merupakan wujud dari kesepakatannya untuk mematuhi segala hal yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Para pihak harus bertanggungjawab untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam rancangan kontrak yang disepakati.
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iwan Setiawan Rahman; Anshar; Amriyanto
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1263

Abstract

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.
Overlapping Hak Atas Tanah Grondkaart Perkeretaapian Dengan Hak Atas Tanah Masyarakat Huang, Iervan; Bima, M. Cakra; Tandi, Dylan; Pebrianto, Andris
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1268

Abstract

 Pembangunan infrastruktur perkeretaapian nasional yang masif menghadapi tantangan kompleks terkait kepastian hukum aset tanah PT. Kereta Api Indonesia, khususnya tanah-tanah yang masih berdasarkan dokumen grondkaart peninggalan kolonial Belanda yang belum dikonversi ke dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian ini menganalisis aspek konseptual dan faktor penyebab overlapping pada konflik hak atas tanah grondkaart perkeretaapian dengan hak atas tanah masyarakat, serta mengkaji upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grondkaart merupakan warisan sistem hukum kolonial yang memiliki kekuatan hukum formal berdasarkan proses nasionalisasi, namun menimbulkan ketidakpastian hukum ketika berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional. Faktor penyebab overlapping meliputi ketidaktertiban administrasi, ketidakakuratan peta, tidak adanya pemeliharaan batas tanah, dan belum adanya digitalisasi data. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui musyawarah, penyelesaian administratif BPN, atau jalur peradilan, dimana PTUN memiliki kompetensi eksklusif untuk menguji dan membatalkan sertifikat sebagai KTUN melalui pengujian unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi administratif, pemutakhiran data, dan koordinasi efektif untuk mengatasi permasalahan overlapping hak atas tanah.  
Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Agenda Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1270

Abstract

Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukunh (co-bebefit) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritikal atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontirubusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.
Kepastian Hukum Electronic Notarization Dalam E-Rups Perseroan Terbuka Di Era Digital Rachmadiana, Emma; Sumarso, Celine Pricilia; Pribadi, Nydia Annisa; Wago, Pankrasius Marianus
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1272

Abstract

Transformasi digital dalam dunia korporat telah menghadirkan inovasi e-RUPS (elektronik Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai alternatif dari RUPS konvensional, namun implementasinya menimbulkan tantangan hukum terkait peran notaris dalam proses electronic notarization. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum electronic notarization dalam penyelenggaraan e-RUPS Perseroan Terbuka di Indonesia dan mengevaluasi dampak keterbatasan partisipasi notaris terhadap kepastian hukum hasil RUPS. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta menganalisis implementasi praktis e-RUPS melalui platform eASY.KSEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia mengalami ketidaklengkapan signifikan dalam mengatur electronic notarization, dimana UU Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengakomodasi konsep notarisasi elektronik sementara UU ITE memberikan pengecualian terhadap akta notaris yang menciptakan ambiguitas interpretative. Keterbatasan struktural partisipasi notaris dalam e-RUPS, meliputi keterbatasan verifikasi identitas, pengawasan proses real-time, dokumentasi komprehensif, dan enforcement capabilities, terbukti menciptakan dampak cascading terhadap kualitas kepastian hukum hasil RUPS melalui degradasi kualitas pembuktian, berkurangnya deterrent effect terhadap pelanggaran prosedural, dan amplifikasi asimetri informasi yang meningkatkan kerentanan terhadap tantangan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi e-RUPS yang efektif memerlukan redefinisi konsep fundamental seperti kehadiran, identitas, dan otentisitas dalam konteks digital, serta pengembangan technological trust mechanisms yang dapat memberikan jaminan setara dengan notarisasi konvensional. Mitigasi keterbatasan ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan solusi teknologi, reformasi regulasi melalui amandemen UU Jabatan Notaris, dan pengembangan kompetensi notaris dalam lingkungan elektronik.
Evaluasi Yuridis atas Pengaturan Pembeli Beritikad Baik dalam SEMA No. 4 Tahun 2016: Upaya Penguatan Kepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah Lamasigi, Adinda Widya Isabel; Adrianto, Antonius Youngky; Boenni, Nathania; Shakadevi , Ni Putu Abellia Ryzka
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1273

Abstract

Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik merupakan aspek fundamental dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kompleksitas permasalahan tanah di Indonesia, mulai dari sengketa hak, cacat administrasi, hingga penerbitan sertipikat ganda, menunjukkan perlunya regulasi yang mampu memberikan jaminan keamanan bagi pihak yang telah melakukan transaksi secara sah dan jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk perlindungan, serta kelemahan pengaturan mengenai pembeli beritikad baik sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, asas publisitas pendaftaran tanah, serta Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar normatif bagi perlindungan pembeli beritikad baik. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2016 belum memberikan definisi dan parameter yang komprehensif, tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, dan belum mengatur mekanisme perlindungan ketika terjadi cacat administrasi akibat kelalaian negara. Yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan No. 1440 K/Pdt/2016, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan antara lain: mempertahankan hak kepemilikan pembeli, menjaga keberlakuan sertipikat, serta memberikan ruang ganti rugi jika terjadi kerugian. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Analisis Kebijakan Pembayaran Uang Kompensasi Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Suryani Hamzah, Any; Husni, Lalu; Cahyowati, RR.
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1277

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat ini diwujudkan melalui penyempurnaan regulasi di bidang ketenagakerjaan, yang ditandai dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Kebijakan ini memberikan bentuk perlindungan khusus berupa kewajiban bagi pengusaha atau perusahaan untuk membayarkan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis apakah ketentuan mengenai uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT, serta untuk menilai implementasi pemberian kompensasi tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai sumber pendanaan kompensasi serta mekanisme pemberiannya masih mengandung unsur diskriminatif dan dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar kompensasi kepada pekerja PKWT dalam bentuk upah, yang dapat terdiri atas gaji pokok atau gaji pokok yang digabungkan dengan tunjangan tetap, sesuai dengan struktur upah yang diberlakukan perusahaan. Pembayaran kompensasi wajib diberikan pada akhir masa PKWT, atau secara proporsional sesuai dengan masa PKWT yang telah dijalani apabila hubungan kerja berakhir sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Page 52 of 54 | Total Record : 533

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue